JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Sikap Presiden Prabowo Subianto terkait keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya mulai terungkap.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Prabowo tidak menolak niat tersebut, meski belum ada kepastian mengenai keputusan pengunduran diri Gibran.

Prasetyo mengungkapkan hal itu setelah mengonfirmasi pertemuan Prabowo dan Gibran pada Selasa 10 November 2026 pagi. Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut digelar di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Prasetyo menegaskan bahwa Prabowo tidak pernah menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran.

“Sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Prasetyo.

Meski demikian, pernyataan tersebut tidak serta-merta berarti Prabowo telah menerima pengunduran diri Gibran.

Prasetyo hanya memastikan bahwa hingga saat ini Gibran masih berstatus sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Prabowo Tak Beri Tenggat Waktu Pembuktian Dokumen Gibran

Selain membahas niat pengunduran diri, pertemuan tersebut juga menyinggung polemik dokumen pendidikan Gibran yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Prasetyo, Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam diskusi tersebut.

Salah satu hal yang mencuat adalah kesempatan bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pemerintah, kata Prasetyo, menghormati langkah hukum tersebut dan memberikan ruang bagi Gibran untuk menempuh proses sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ya, kan itu proses hukum. Untuk selanjutnya, kami tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara,” ujarnya.

Menariknya, Prabowo tidak menetapkan batas waktu bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen tersebut. Ketika awak media menanyakan kemungkinan adanya tenggat waktu, Prasetyo menjawab singkat.

“Tidak (ada tenggat waktu),” tegasnya.

Pemerintah Belum Pastikan Bantuan Hukum untuk Gibran

Di tengah perkembangan persoalan tersebut, pemerintah juga belum memastikan apakah akan memberikan bantuan hukum kepada Gibran.

Prasetyo menegaskan bahwa keterangan yang disampaikannya hanya berkaitan dengan pembicaraan antara Prabowo dan Gibran dalam pertemuan tersebut.

“Belum, belum, belum. Data yang kami sampaikan hanya mengenai apa yang tadi didiskusikan di antara Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden,” tuturnya.

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa pemerintah belum mengambil sikap lebih jauh terkait kemungkinan pendampingan hukum bagi Gibran dalam menghadapi polemik dokumen pendidikannya.

Prabowo Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan

Terlepas dari dinamika politik yang berkembang, Prasetyo memastikan Prabowo tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan. Pemerintah tidak ingin persoalan politik tersebut mengganggu agenda nasional.

Salah satu perhatian Presiden saat ini adalah mitigasi bencana menjelang musim hujan. Pemerintah mulai memetakan potensi bencana dengan mengacu pada informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Selain mengantisipasi potensi bencana akibat cuaca ekstrem, pemerintah juga menyiapkan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar persoalan tersebut tidak kembali terjadi pada tahun mendatang.

“Dinamika apa pun yang terjadi, kami, pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, tetap fokus menjalankan tugas,” ujar Prasetyo.

Dengan demikian, meski isu pengunduran diri Gibran menjadi perhatian politik nasional, belum ada keputusan resmi yang mengakhiri masa jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Publik kini menunggu perkembangan langkah politik dan proses hukum yang akan ditempuh Gibran selanjutnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Kabar baik bagi pengguna sepeda motor Honda di Provinsi Jambi. PT Sinar Sentosa Primatama (Sinsen) menghadirkan program HERO (Hemat Ekstra, Rutin Optimal) yang menawarkan gratis jasa pemasangan sejumlah sparepart di jaringan bengkel resmi AHASS.

Program yang berlangsung mulai 10 hingga 30 November 2026 ini memberikan keuntungan bagi konsumen yang melakukan penggantian busi, aki, kampas rem cakram, dan ban.

Namun, ada ketentuan yang perlu diperhatikan, yakni konsumen harus melakukan servis ringan sekaligus penggantian oli untuk mendapatkan gratis jasa pemasangan tersebut.

Tak hanya menawarkan gratis jasa pemasangan, Sinsen juga memberikan potongan harga 10 persen untuk pembelian Oil System Cleaner (OSC).

Penawaran ini menjadi kesempatan bagi pengguna Honda yang ingin melakukan perawatan sepeda motor sekaligus mendapatkan keuntungan lebih selama periode promo berlangsung.

General Manager Service & Part PT Sinar Sentosa Primatama, Erwin Susanto, mengatakan program HERO merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam memberikan kemudahan layanan dan keuntungan tambahan bagi konsumen Honda.

“Melalui program HERO, kami ingin memberikan keuntungan lebih bagi konsumen Honda yang rutin melakukan perawatan sepeda motornya. Selain mendapatkan gratis jasa pemasangan sparepart, konsumen juga bisa menikmati penawaran menarik untuk Oil System Cleaner. Kami berharap program ini dapat menjadi kesempatan bagi konsumen untuk menjaga kondisi sepeda motor tetap prima dengan lebih hemat,” ujar Erwin.

Empat Sparepart Masuk Promo Gratis Jasa Pemasangan

Melalui program HERO, terdapat empat jenis sparepart yang masuk dalam penawaran gratis jasa pemasangan, yaitu:

1. Busi.
2. Aki.
3. Kampas rem cakram.
4. Ban.

Untuk menikmati penawaran tersebut, konsumen wajib melakukan servis ringan dan penggantian oli sesuai ketentuan program.

Selain itu, pembelian Oil System Cleaner juga mendapatkan diskon sebesar 10 persen selama program berlangsung.

Berlaku hingga 30 November 2026

Sinsen mengajak seluruh pengguna sepeda motor Honda di Provinsi Jambi untuk memanfaatkan program HERO sebelum periode promosi berakhir pada 30 November 2026.

Konsumen cukup mengunjungi jaringan bengkel resmi AHASS terdekat untuk mendapatkan layanan servis sekaligus menikmati berbagai penawaran sesuai persyaratan yang berlaku.

Informasi lebih lanjut mengenai program HERO dan layanan purnajual Honda dapat diperoleh melalui AHASS terdekat maupun kanal informasi resmi PT Sinar Sentosa Primatama.

Dengan program ini, Sinsen berharap semakin banyak konsumen yang rutin melakukan perawatan sepeda motor melalui jaringan bengkel resmi Honda, sehingga kondisi kendaraan tetap terjaga dan nyaman digunakan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Panitia Seleksi (Pansel) Calon Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi mengumumkan sembilan peserta yang lolos Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) untuk masa jabatan 2027–2031.

Sembilan peserta tersebut berhak melanjutkan proses seleksi ke tahap presentasi makalah di hadapan Tim Panitia Seleksi.

Tahapan ini menjadi bagian penting dalam menentukan calon pengawas yang akan mengisi posisi Dewan Pengawas Perumda Tirta Mayang.

Pengumuman kelulusan tersebut tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 900.1.13/005/BA/PANSEL-DEWAS/2026 tertanggal 10 November 2026.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kota Jambi, Hendra Saputra, mengatakan proses seleksi berjalan dengan mengacu pada mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Hendra, Pansel melaksanakan seluruh tahapan secara transparan untuk menjaring calon Dewan Pengawas yang profesional dan memiliki integritas dalam menjalankan fungsi pengawasan perusahaan daerah.

“Seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara transparan dengan mengacu pada mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” kata Hendra saat dikonfirmasi, Selasa 10 November 2026.

Ini 9 Peserta yang Lolos UKK Dewas Tirta Mayang

Berdasarkan pengumuman Pansel, sembilan peserta yang dinyatakan lolos UKK berdasarkan urutan abjad adalah:

1. Ahmad Syukri
2. Ahmad Nur Budi Utama
3. A. Ridwan
4. Bakhtiar
5. Elispirsada
6. Fuad Muchlis
7. Nukmansyah
8. Rita Friyani
9. Sahat Parulian Siagian

Kelulusan UKK tersebut belum menjadi penetapan akhir sebagai Dewan Pengawas.

Para peserta masih harus melewati tahapan seleksi lanjutan sebelum proses penjaringan calon Dewas Perumda Tirta Mayang memasuki tahap berikutnya.

Presentasi Makalah Digelar 12 November

Pansel menjadwalkan presentasi makalah bagi sembilan peserta yang lolos UKK pada Kamis, 12 November 2026, mulai pukul 08.00 WIB.

Kegiatan berlangsung di Kantor Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi, Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin.

Seluruh peserta wajib mengenakan pakaian formal dan mempersiapkan materi presentasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan panitia.

Tahapan presentasi makalah menjadi kesempatan bagi peserta untuk memaparkan gagasan, kapasitas, serta pemahaman mereka mengenai fungsi dan tanggung jawab Dewan Pengawas.

Seleksi calon Dewan Pengawas Perumda Tirta Mayang periode 2027–2031 ini diharapkan mampu menghasilkan figur yang profesional, berintegritas, dan memiliki kemampuan pengawasan yang baik.

Hal tersebut penting mengingat Perumda Tirta Mayang memiliki peran strategis dalam penyediaan layanan air minum bagi masyarakat Kota Jambi.

Karena itu, kualitas pengawasan perusahaan daerah turut menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga tata kelola dan peningkatan pelayanan publik.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Digital twin adalah salinan digital tiga dimensi dari aset fisik yang bisa dibuka, diukur, dan dibagikan dari mana saja.

Teknologi pemindaian XGRIDS membantu perusahaan membangun digital twin gedung, pabrik, dan fasilitas industri dalam satu kali pemindaian. XGRIDS tersedia di Indonesia melalui Halo Robotics.

Dokumentasi Aset yang Cepat Usang

Gambar kerja dan foto lapangan sering tidak lagi sesuai kondisi aset setelah renovasi atau perubahan tata letak. Tim akhirnya harus kembali ke lokasi setiap kali butuh ukuran atau konfirmasi kondisi. Proses ini memakan waktu, terutama untuk aset yang tersebar di banyak lokasi.

Satu Pemindaian, Tiga Bentuk Data

Scanner XGRIDS menghasilkan point cloud untuk pengukuran, mesh untuk pemodelan, dan 3D Gaussian splatting untuk tampilan visual yang realistis. Ketiganya berasal dari satu proses pemindaian, sehingga tim tidak perlu turun ke lokasi berkali-kali. Tim engineering memakai data ukur, sementara manajemen dan klien cukup melihat model visual dari browser.

Pilihan Alat Sesuai Kebutuhan Lokasi

XGRIDS PortalCam cocok untuk dokumentasi visual interior dan tur virtual fasilitas. Lixel L3 dan Lixel K2 memenuhi kebutuhan pemindaian yang menuntut data ukur untuk engineering dan scan-to-BIM. Ketiganya dioperasikan sambil berjalan, tanpa perlu memindahkan tripod dari titik ke titik.

Penerapan di Industri

Pengelola gedung memakai digital twin untuk perencanaan renovasi dan pemeliharaan. Kontraktor membandingkan kondisi lapangan dengan desain untuk memantau progres proyek. Pabrik dan fasilitas energi menyimpan rekaman kondisi aset sebagai acuan inspeksi berikutnya.

Mulai dari Kebutuhan Proyek

Tim Halo Robotics membantu memilih perangkat XGRIDS sesuai jenis aset dan output yang dibutuhkan. Solusi lain untuk proyek gedung dan infrastruktur tersedia di halaman Construction & Infrastructure Halo Robotics.

Tentang Halo Robotics
Halo Robotics adalah distributor drone dan robotika enterprise terbesar di Indonesia, yang telah melayani 900+ perusahaan dan organisasi pemerintah selama lebih dari satu dekade.

Halo Robotics didirikan pada 2014, berkantor pusat di Jakarta, dan menyediakan solusi drone, robot, dan integrasi sistem secara end-to-end di sektor pertambangan, minyak dan gas, ketenagalistrikan, konstruksi, pertanian, pemantauan lingkungan, serta keamanan dan keselamatan publik.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinamika politik nasional semakin memanas setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut diungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah pertemuan keduanya di Istana, Selasa 10 November 2026.

Menurut Prasetyo, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam. Salah satu pembahasan yang mencuat berkaitan dengan perkembangan polemik dokumen pendidikan Gibran setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ungkap Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.

Meski demikian, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan tersebut. Menurutnya, Prabowo justru memberikan sejumlah saran dalam diskusi bersama Gibran.

Gibran, lanjut Prasetyo, juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pernyataan Mensesneg tersebut langsung menambah perhatian publik terhadap posisi politik Gibran.

Terlebih, isu pengunduran diri muncul ketika sejumlah anggota DPR mulai mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden.

Putusan MA dan MK Jadi Pemicu Sorotan

Persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi perhatian setelah MA dan MK mengeluarkan putusan terkait persyaratan pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.

Dalam putusan perkara yang berkaitan dengan pencalonan tersebut, MK menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran dari Singapura dan Australia dalam berkas yang diperiksa.

Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran yang menjadi objek sengketa tidak sah.

Perkembangan putusan kedua lembaga tersebut kemudian memunculkan desakan dari sejumlah anggota DPR agar parlemen menggunakan mekanisme Hak Menyatakan Pendapat.

Berdasarkan laporan CNN Indonesia, sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi disebut telah menandatangani usulan penggunaan hak tersebut untuk menindaklanjuti persoalan Gibran.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen konstitusional DPR untuk menyampaikan sikap terhadap persoalan kenegaraan, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden maupun dugaan tidak lagi terpenuhinya persyaratan jabatan.

Gibran Pernah Buka Suara soal Polemik Pendidikan

Sebelum pertemuan dengan Prabowo, Gibran juga pernah menanggapi persoalan dokumen pendidikan yang menjadi sorotan publik.

Ia membantah anggapan bahwa dirinya tidak menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.

Gibran bahkan menyebut perjalanan pendidikannya hingga jenjang sarjana di Singapura sebagai salah satu alasannya.

“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu 7 Oktober 2026.

Puan Minta Publik Tidak Berspekulasi

Di tengah berkembangnya kabar tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat menyikapi isu pengunduran diri Gibran secara tenang.

Puan menegaskan bahwa hingga Selasa (10/11/2026), Gibran masih menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden. Ia juga meminta publik menunggu pernyataan resmi sebelum menyimpulkan kemungkinan perubahan posisi tersebut.

“Masih Gibran masih Wapres,” ujar Puan saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Puan mengingatkan agar berbagai pihak tidak membangun spekulasi yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Kita jangan berandai-andai. Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat,” katanya.

Dengan munculnya pernyataan Mensesneg dan respons Ketua DPR, perhatian publik kini tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil Gibran, terutama terkait pembuktian dokumen pendidikan melalui jalur PTUN dan perkembangan dinamika politik di parlemen.

Hingga informasi tersebut disampaikan, niat pengunduran diri yang diungkap Mensesneg belum dapat disamakan dengan pengunduran diri resmi dari jabatan Wakil Presiden.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi kembali merealisasikan pembayaran uang ganti kerugian tahap ketiga, kepada masyarakat terdampak pengadaan tanah untuk pembangunan drainase utama dan revitalisasi drainase Sungai Asam.

Pembayaran tahap ketiga tersebut dilaksanakan, Selasa 10 November 2026, sebagai bagian dari percepatan penyelesaian pembebasan lahan proyek pengendalian banjir di Kota Jambi.

Program pengadaan tanah ini merupakan salah satu tahapan penting dalam pembangunan kolam retensi dan revitalisasi drainase Sungai Asam yang diharapkan mampu mengurangi risiko banjir, khususnya di kawasan Kenali Asam Bawah dan wilayah sekitarnya.

Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Jambi, Ridho, menjelaskan bahwa proses pengadaan tanah sebelumnya telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari inventarisasi dan identifikasi objek tanah, penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), hingga musyawarah penetapan bentuk dan besaran ganti kerugian.

Pada tahap ketiga, tercatat sebanyak 25 objek bidang tanah telah menyelesaikan tahapan pengadaan tanah dan menyepakati nilai ganti kerugian.

Secara keseluruhan, pengadaan tanah tahap kedua mencakup luas sekitar 0,7 hektare dengan total nilai ganti kerugian mencapai Rp9 miliar.

Ridho mengatakan, pemerintah terus mengupayakan agar seluruh proses pengadaan tanah dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak menghambat tahapan pembangunan berikutnya.

Pembayaran ganti kerugian tahap ini menjadi bagian dari upaya melanjutkan penyelesaian lahan yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pengendalian banjir tersebut.

Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan percepatan pembayaran ganti kerugian dan pembebasan lahan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah menyelesaikan persoalan banjir yang selama ini dialami masyarakat.

Menurut Maulana, kawasan Kenali Asam Bawah dan sekitarnya menjadi salah satu wilayah yang kerap terdampak banjir karena menjadi tempat berkumpulnya aliran air dari kawasan yang lebih tinggi.

Selama ini, penanganan banjir lebih banyak dilakukan melalui bantuan darurat ketika bencana terjadi.

Karena itu, pemerintah kini mendorong solusi jangka panjang melalui pembangunan kolam retensi dan revitalisasi sistem drainase.

“Selama ini pemerintah hanya bisa datang setelah banjir dengan memberikan bantuan darurat. Yang kita inginkan sekarang adalah menyelesaikan akar masalahnya melalui pembangunan kolam retensi dan revitalisasi drainase,” ujarnya.

Maulana memastikan pemerintah tetap mengedepankan pemenuhan hak masyarakat dalam setiap proses pengadaan tanah.

Pembayaran ganti kerugian dilakukan berdasarkan hasil penilaian dan ketentuan yang berlaku.

“Prinsipnya, masyarakat harus mendapatkan haknya sesuai ketentuan, sementara pembangunan juga harus segera berjalan agar manfaatnya bisa dirasakan,” tegasnya.

Ia berharap percepatan pembebasan lahan dapat mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.

Dengan begitu, masyarakat tidak lagi terus-menerus menghadapi kerugian akibat genangan maupun banjir setiap musim hujan.

Pemerintah Kota Jambi optimistis pembangunan kolam retensi dan revitalisasi drainase Sungai Asam dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang dalam mengurangi risiko banjir, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 di Kota Sungai Penuh menjadi momentum untuk kembali mengingatkan pentingnya perjuangan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H., menekankan bahwa semangat kepahlawanan harus diterjemahkan melalui kerja nyata, kepedulian sosial, dan pembangunan yang memberikan manfaat bagi rakyat.

Pesan tersebut disampaikan Alfin saat memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional di lapangan Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Selasa 10 November 2026.

Dalam kesempatan itu, ia membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf.

Upacara tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Azhar Hamzah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, perwakilan BUMN dan BUMD, para asisten, staf ahli, kepala SKPD, unsur TNI-Polri, pejabat struktural dan fungsional, serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Dalam amanatnya, Menteri Sosial mengingatkan bahwa 10 November bukan sekadar tanggal untuk mengenang sejarah perjuangan bangsa.

Momentum tersebut juga menjadi pengingat tentang tanggung jawab seluruh elemen masyarakat dalam meneruskan cita-cita para pahlawan.

“Para pahlawan telah meninggalkan teladan tentang keberanian, pengabdian, persatuan, dan kesediaan mendahulukan kepentingan bangsa. Nilai-nilai tersebut harus terus kita hidupkan melalui kerja yang sungguh-sungguh dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian petikan amanat Menteri Sosial yang dibacakan Wali Kota Alfin.

Amanat tersebut juga menyoroti kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan utama kemerdekaan.

Menteri Sosial mengingatkan kembali amanat UUD 1945, khususnya Pasal 31 mengenai pendidikan, Pasal 33 tentang pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, serta Pasal 34 mengenai tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Pesan ini menegaskan bahwa semangat perjuangan harus tercermin dalam upaya memenuhi hak masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan rakyat.

Selain pembangunan dan kesejahteraan, kesetiakawanan sosial turut menjadi perhatian dalam amanat tersebut.

Pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, akademisi, pemuda, hingga masyarakat luas memiliki peran dalam membangun kepedulian dan membantu sesama.

“Kesetiakawanan sosial mengajarkan kita untuk tidak membiarkan orang lain menghadapi kesulitan seorang diri. Ia tumbuh dari kepedulian dan diwujudkan melalui tindakan nyata, membantu mereka yang membutuhkan, berbagi kemampuan, serta hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan,” ungkapnya dalam amanat yang dibacakan Alfin.

Menutup amanatnya, Menteri Sosial mengajak masyarakat untuk terus meneladani perjuangan para pahlawan dengan bekerja sungguh-sungguh, saling membantu, dan tidak menyerah menghadapi berbagai tantangan.

Usai upacara, Wali Kota Alfin bersama Wakil Wali Kota Azhar Hamzah dan rombongan melanjutkan kegiatan dengan ziarah serta tabur bunga di makam pahlawan.

Prosesi tersebut menjadi bentuk penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pejuang yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, termasuk para pahlawan yang berjuang di wilayah Sakti Alam Kerinci.

Melalui peringatan Hari Pahlawan 2026, Pemerintah Kota Sungai Penuh mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga semangat persatuan, memperkuat kepedulian sosial, serta meneruskan perjuangan para pendahulu melalui kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., menegaskan bahwa perjuangan generasi masa kini harus berfokus pada upaya mengatasi kemiskinan, memperkuat persatuan, dan mendorong pembangunan manusia.

Pesan tersebut disampaikan Katamso saat bertindak sebagai Inspektur Upacara Parade peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 di halaman Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Selasa 10 November 2026.

Dalam kesempatan itu, Katamso membacakan amanat tertulis Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf.

Amanat tersebut mengingatkan bahwa semangat kepahlawanan tidak cukup hanya dikenang melalui upacara, tetapi harus diwujudkan dalam kerja nyata dan pengabdian kepada masyarakat.

“Tantangan perjuangan kita hari ini bukan lagi melawan penjajah, melainkan bagaimana kita bersatu padu meruntuhkan kultur kemiskinan dan ego sektoral demi kemajuan daerah. Semangat kepahlawanan harus ditransformasikan menjadi inspirasi utama untuk bekerja nyata, melahirkan inovasi, dan fokus pada pembangunan manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujar Katamso saat membacakan pidato resmi Menteri Sosial RI.

Upacara berlangsung khidmat dengan kehadiran Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, para Asisten, Staf Ahli Bupati, kepala OPD, ASN, PPPK, Ketua GOW, Ketua Dharma Wanita, perwakilan organisasi perempuan dan kepemudaan, keluarga veteran, serta tamu undangan lainnya.

Mengusung semangat tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, peringatan tersebut juga diisi dengan penyerahan santunan dan bantuan kepada para janda veteran sebagai bentuk perhatian dan penghormatan atas pengorbanan keluarga pejuang.

Usai upacara di halaman Kantor Bupati, Katamso bersama jajaran Forkopimda melanjutkan rangkaian peringatan dengan mengunjungi Taman Makam Pahlawan (TMP) Yudha Satria Pengabuan.

Di lokasi tersebut, rombongan mengikuti Upacara Ziarah Nasional dan melaksanakan prosesi tabur bunga di pusara para pahlawan.

Kegiatan ini menjadi bentuk penghormatan kepada para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia.

 “Selamat Hari Pahlawan, Pahlawanku Teladanku, melangkah bersama melanjutkan perjuangan,” tutup Katamso.

Rangkaian kegiatan Hari Pahlawan di Tanjung Jabung Barat ini menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai.

Jika dahulu para pahlawan berjuang merebut kemerdekaan, kini seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk meneruskan cita-cita tersebut melalui pengentasan kemiskinan, inovasi, persatuan, dan pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hermansyah, S.STP., M.H., menghadiri upacara pelarungan bunga dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional ke-81 Tahun 2026 di perairan Sungai Pengabuan, tepatnya di Dermaga Syahbandar Kuala Tungkal, Selasa 10 November 2026.

Momentum tersebut menjadi bentuk penghormatan kepada para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi merebut serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Asisten Setda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala bagian Setda, serta anggota Pramuka, Hermansyah mengikuti rangkaian upacara yang berlangsung khidmat.

Kapolres Tanjung Jabung Barat, AKBP Ramadhanil, S.H., S.I.K., M.H., bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan dan mengheningkan cipta.

Rangkaian kemudian berlanjut dengan prosesi pelarungan serta tabur bunga di perairan Sungai Pengabuan, sebelum ditutup dengan pembacaan doa.

Sekda Hermansyah menegaskan bahwa peringatan Hari Pahlawan tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial setiap tahun.

Nilai perjuangan para pendahulu harus terus hidup dan menjadi pedoman masyarakat dalam mengisi kemerdekaan.

“Semangat kepahlawanan harus terus kita jaga dan teladani dalam kehidupan sehari-hari. Perjuangan para pahlawan telah memberikan kita kemerdekaan. Sekarang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk meneruskan perjuangan tersebut melalui persatuan, kerja keras, dan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujar Hermansyah.

Ia juga menekankan pentingnya menanamkan nilai patriotisme dan semangat pengorbanan kepada generasi muda agar mereka tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa.

“Generasi muda harus memahami bahwa perjuangan tidak berhenti setelah kemerdekaan diraih. Saat ini, perjuangan dapat diwujudkan melalui pendidikan, karya positif, kepedulian terhadap sesama, serta peran aktif dalam membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat,” tambahnya.

Menurutnya, prosesi pelarungan bunga di Sungai Pengabuan menjadi pengingat bahwa kemerdekaan lahir dari pengorbanan besar para pejuang yang harus dihargai oleh setiap generasi.

Peringatan Hari Pahlawan ke-81 ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Semangat perjuangan para pahlawan diharapkan terus menjadi inspirasi bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat untuk bersama-sama mewujudkan daerah yang semakin maju dan sejahtera.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 di Kabupaten Bungo tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan para pendahulu.

Bupati Bungo, H. Dedy Putra, mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, meneruskan semangat kepahlawanan melalui perjuangan melawan kemiskinan, menjaga persatuan, dan membangun daerah.

Pesan tersebut disampaikan Dedy Putra seusai mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional di lapangan Kantor Bupati Bungo, Selasa 10 November 2026.

Upacara berlangsung khidmat dengan Kapolres Bungo, AKBP Zamri Elfino, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Bupati Dedy Putra bersama Wakil Bupati Tri Wahyu Hidayat turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua TP PKK, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW), serta jajaran pejabat daerah juga mengikuti rangkaian peringatan.

Peserta upacara berasal dari berbagai unsur, mulai dari aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bungo, TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Lapas Muara Bungo, hingga mahasiswa dan pelajar.

Di hadapan peserta upacara, Dedy Putra menegaskan bahwa perjuangan generasi masa kini memiliki tantangan berbeda dibandingkan perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan.

Menurutnya, semangat pengorbanan dan keberanian para pejuang harus menjadi inspirasi untuk menyelesaikan persoalan nyata yang masih dihadapi masyarakat.

“Hari Pahlawan bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum bagi kita semua, khususnya generasi muda di Kabupaten Bungo, untuk meneladani keberanian dan pengorbanan para pendahulu. Jika dahulu pahlawan berjuang mengangkat senjata, tugas kita hari ini adalah berjuang melawan kemiskinan, menjaga persatuan, serta membangun Kabupaten Bungo agar semakin maju,” ujar Dedy Putra.

Pernyataan tersebut menempatkan persoalan kemiskinan dan pembangunan sebagai bagian penting dari makna kepahlawanan masa kini.

Semangat perjuangan, menurut pesan Bupati, perlu diterjemahkan menjadi langkah nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Peringatan Hari Pahlawan 2026 pun menjadi pengingat bahwa menghargai jasa para pejuang tidak cukup melalui upacara tahunan.

Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk meneruskan cita-cita perjuangan melalui kerja, kepedulian sosial, serta komitmen memajukan Kabupaten Bungo.(*)