BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kerusakan atap akibat terjangan angin kencang dan hujan lebat sempat mengganggu pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Kolonel Abunjani Bangko, Kabupaten Merangin.

Bahkan, rumah sakit tersebut sempat menutup sementara layanan IGD setelah bagian plafon bangunan runtuh pada Minggu 8 November 2026 sekitar pukul 15.00 WIB.

Insiden yang diduga berkaitan dengan angin puting beliung itu tidak hanya berdampak pada ruang IGD.

Ruang kebidanan dan instalasi farmasi juga mengalami kerusakan sehingga membutuhkan penanganan segera.

Merespons kondisi tersebut, Bupati Merangin M. Syukur bersama Sekretaris Daerah Zulhifni meninjau langsung sejumlah bagian bangunan yang terdampak, Rabu 11 November 2026 pagi.

Dalam kunjungan itu, M. Syukur meminta jajarannya mempercepat perbaikan seluruh fasilitas yang rusak.

Ia menegaskan pemerintah daerah akan memanfaatkan dana tanggap darurat agar pemulihan fasilitas kesehatan tidak berlarut-larut.

“Karena kita kemarin kena bencana angin puting beliung dan di Pemda itu pemerintah ada namanya dana tanggap darurat, jadi perbaikan ini harus sesegera mungkin dilakukan agar layanan medis kembali berjalan dengan maksimal. Tidak boleh ditunda-tunda karena ini berkaitan dengan masyarakat,” ujar M. Syukur.

Dampak kerusakan di RSUD Kolonel Abunjani Bangko menjadi perhatian karena menyentuh beberapa ruang penting dalam pelayanan kesehatan.

Selain IGD, ruang kebidanan dan instalasi farmasi turut terdampak.

Kondisi ini menuntut pemerintah daerah bergerak cepat, bukan hanya memperbaiki bagian bangunan yang rusak, tetapi juga memastikan seluruh fasilitas pendukung pelayanan kembali berfungsi dengan baik.

Bupati meminta konsultan segera menghitung kebutuhan perbaikan sekaligus menyiapkan mekanisme pergeseran anggaran agar proses pemulihan bisa berjalan.

“Target kita hari ini harus selesai, jadi nanti dihitung oleh konsultan dan melakukan pergeseran anggaran supaya ini bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.

Di tengah proses pemulihan bangunan, pemerintah daerah menegaskan pelayanan kesehatan tetap harus berjalan.

Bupati memastikan rumah sakit dapat memanfaatkan ruangan lain sebagai tempat pelayanan sementara hingga perbaikan fasilitas selesai.

Langkah ini penting agar masyarakat tetap memperoleh akses penanganan medis, terutama pasien yang membutuhkan layanan darurat dan tidak memiliki banyak waktu untuk menunggu pemulihan bangunan.

“Untuk pelayanan masyarakat harus tetap berjalan. Pelayanan tidak boleh terhenti, ada ruang-ruang lain sementara yang bisa kita gunakan,” tegasnya.

M. Syukur juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan selama masa penyesuaian ruang pelayanan.

Ia mengakui penempatan sementara mungkin belum memberikan kenyamanan seperti kondisi normal.

“Jadi, saya minta maaf juga dengan masyarakat mungkin nanti penempatannya tidak tepat, tapi ini sifatnya sementara menjelang ini selesai. Namun pelayanan untuk masyarakat tetap jalan, tidak ada halangan apapun,” pungkasnya.

Kerusakan sejumlah fasilitas RSUD Kolonel Abunjani Bangko kini menuntut langkah pemulihan yang cepat dan terukur.

Penggunaan dana tanggap darurat menjadi salah satu opsi pemerintah daerah untuk mempercepat pekerjaan tersebut.

Namun, selain mengejar target penyelesaian, pemerintah daerah juga perlu memastikan kualitas perbaikan bangunan dan keamanan fasilitas sebelum kembali menggunakannya untuk pelayanan pasien.

Masyarakat tentu berharap insiden serupa tidak kembali mengganggu layanan kesehatan, terlebih rumah sakit daerah menjadi salah satu fasilitas penting bagi warga Merangin dan wilayah sekitarnya.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Tebo, Jambi, kembali menjadi perhatian aparat kepolisian.

Menindaklanjuti laporan warga, Polsek Tebo Ilir menyisir kawasan lahan Koperasi Tunas Muda di Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Rabu 11 November 2026.

Dalam penelusuran yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB itu, polisi tidak menemukan pekerja maupun orang yang tengah menjalankan aktivitas penambangan.

Namun, petugas menemukan sejumlah indikasi yang mengarah pada dugaan aktivitas PETI di kawasan tersebut.

Temuan itu berupa tiga unit asbuk serta sejumlah lubang bekas galian yang diduga berkaitan dengan kegiatan penambangan emas ilegal.

Petugas kemudian memusnahkan ketiga unit asbuk tersebut untuk mencegah penggunaan kembali peralatan yang ditemukan di lokasi.

Penertiban ini dipimpin Wakapolsek Tebo Ilir IPDA Edis Manurung bersama Bhabinkamtibmas Desa Tuo Ilir dan personel Unit Reskrim Polsek Tebo Ilir.

Langkah kepolisian tersebut berawal dari laporan warga yang mengeluhkan dugaan aktivitas penambangan emas tanpa izin di kawasan lahan Koperasi Tunas Muda.

Laporan itu menjadi dasar bagi jajaran Polsek Tebo Ilir untuk melakukan pengecekan langsung. Namun, hingga penyisiran selesai, polisi belum menemukan pihak yang menjalankan aktivitas penambangan di lokasi.

Temuan peralatan dan bekas galian menjadi indikasi lapangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Meski demikian, keberadaan barang-barang tersebut belum dengan sendirinya mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas penambangan.

Kasat Reskrim Polres Tebo, AKP Very Prasetyawan, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti setiap informasi masyarakat mengenai praktik pertambangan tanpa izin.

Menurutnya, persoalan PETI tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat sekitar.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin. Selain bertentangan dengan ketentuan hukum, kegiatan tersebut juga berpotensi merusak lingkungan dan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat dalam jangka panjang,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan apabila mengetahui adanya kegiatan penambangan ilegal di lingkungan masing-masing.

Setiap informasi yang masuk, kata dia, akan ditindaklanjuti sesuai prosedur kepolisian.

“Peran masyarakat sangat penting dalam membantu kepolisian mencegah praktik pertambangan ilegal. Setiap informasi yang masuk akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur. Kami berharap tidak ada lagi aktivitas PETI yang dapat merusak lingkungan dan mengganggu kehidupan masyarakat,” tambahnya.

Penyisiran di kawasan lahan Koperasi Tunas Muda berakhir sekitar pukul 11.30 WIB. Polres Tebo menyatakan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Meski polisi telah memusnahkan tiga unit asbuk yang ditemukan, penelusuran lebih lanjut terhadap pihak yang diduga terlibat serta asal-usul peralatan tersebut tetap menjadi hal penting untuk mengungkap aktivitas PETI di kawasan itu.

Polres Tebo menyatakan akan melanjutkan langkah pencegahan dan penindakan terhadap pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukumnya.

Di sisi lain, laporan masyarakat dan pengawasan berkelanjutan menjadi bagian penting untuk mencegah aktivitas tambang ilegal kembali muncul dan menimbulkan kerusakan lingkungan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Persoalan banjir dan genangan di Kota Jambi semakin kompleks.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kota Jambi mencatat sebanyak 82 titik banjir dan genangan masuk dalam masterplan pengendalian banjir tahun 2024.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan masterplan 2005 yang hanya mencatat 19 titik.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUTR Kota Jambi, Yunius, menjelaskan peningkatan jumlah titik tersebut tidak sepenuhnya menunjukkan munculnya lokasi banjir baru.

Perubahan metode pemetaan turut memengaruhi jumlah wilayah yang masuk dalam pendataan.

“Kalau dulu masih berbasis sungai primer, kini sudah berbasis permukiman,” kata Yunius.

Ia menjelaskan, pertumbuhan Kota Jambi selama dua dekade terakhir mengubah karakteristik sejumlah kawasan.

Wilayah yang sebelumnya belum memiliki permukiman kini berkembang menjadi kawasan hunian. Kondisi ini membuat persoalan genangan di kawasan tersebut mulai masuk dalam perhatian pemerintah.

“Dulu belum ada orang yang tinggal di wilayah atau daerah banjir, kita anggap itu bukan bencana. Tapi ketika sudah dihuni penduduk, maka itu kita katakan bencana,” ujarnya.

Meski mencatat 82 titik, Yunius menegaskan pemerintah tidak langsung menetapkan seluruh lokasi sebagai prioritas penanganan.

Dinas PUTR masih perlu melakukan kajian untuk menentukan karakteristik dan tingkat kerawanan setiap wilayah.

Kajian tersebut mencakup kondisi cekungan, kemampuan tanah menyerap air, kontur lahan hingga kesesuaian peruntukan ruang.

“82 itu akan diseleksi. Kita cek cekungan dan resapannya,” katanya.

Menurut Yunius, salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian adalah perkembangan permukiman yang tidak selalu diikuti perencanaan sistem tata air secara memadai.

Pembangunan kawasan hunian tanpa mempertimbangkan kontur tanah dan jalur aliran air berpotensi mengganggu sistem drainase alami.

Akibatnya, air hujan dapat terjebak dan menimbulkan genangan di lingkungan permukiman.

Karena itu, ia menilai penanganan banjir di Kota Jambi tidak cukup hanya dengan membangun atau memperbesar saluran drainase di titik tertentu.

Pemerintah perlu memastikan seluruh jaringan drainase saling terhubung hingga ke sungai utama.

Dengan sistem yang terintegrasi, limpasan air hujan memiliki jalur pembuangan yang jelas dan tidak menumpuk di kawasan permukiman.

“Strateginya harus diupayakan menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Harus terhubung, termasuk resapan,” ujarnya.

Yunius juga menyoroti pentingnya mempertahankan kawasan resapan air dan cekungan alami.

Pasalnya, semakin luas lahan yang tertutup bangunan dan beton, semakin kecil kemampuan tanah menyerap air hujan.

Kondisi tersebut membuat volume limpasan air meningkat dan menambah beban saluran drainase maupun sungai.

Selain pembenahan jaringan drainase, kapasitas sungai juga perlu mendapat perhatian.

Pemerintah harus menghitung kemampuan penampang sungai dalam menampung debit air, terutama saat hujan berintensitas tinggi.

“Penampang sungai harus dipermanenkan,” katanya.

Namun, peningkatan kapasitas sungai tetap membutuhkan kajian teknis agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan aliran air di masing-masing kawasan.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Jambi juga mengandalkan pembangunan Kolam Retensi Telago Kajang Lako yang telah rampung sebagai salah satu upaya mengendalikan limpasan air hujan.

Wali Kota Jambi, Maulana sebelumnya menyampaikan optimisme bahwa kolam retensi tersebut dapat membantu mengurangi potensi banjir hingga 60 persen.

Kolam retensi berfungsi menampung limpasan air sebelum masuk ke saluran drainase dan kawasan permukiman. Keberadaannya diharapkan mampu mengurangi beban jaringan drainase saat hujan turun.

Meski demikian, efektivitas infrastruktur tersebut tetap membutuhkan dukungan pemeliharaan berkala, normalisasi saluran, serta keterhubungan dengan sistem drainase lainnya.

Dengan 82 titik banjir dan genangan dalam pemetaan terbaru, tantangan pengendalian banjir Kota Jambi kini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan tata ruang, menjaga kawasan resapan, dan memastikan pertumbuhan permukiman tidak mengabaikan sistem aliran air.

Yunius menegaskan, penanganan banjir harus melihat persoalan secara menyeluruh agar pembangunan infrastruktur benar-benar mampu mengurangi risiko genangan di kawasan perkotaan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana mengandalkan Kolam Retensi Telago Kajang Lako sebagai salah satu infrastruktur utama untuk menekan risiko banjir dan genangan yang kerap menghantui sejumlah kawasan permukiman saat musim hujan.

Maulana optimistis kolam retensi yang telah rampung dibangun tersebut mampu mengurangi potensi banjir hingga 60 persen.

Infrastruktur ini berfungsi menampung limpasan air hujan sebelum masuk ke jaringan drainase dan kawasan permukiman warga.

Menurut Maulana, keberadaan kolam retensi menjadi bagian penting dari upaya Pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat sistem pengendalian banjir, terutama menghadapi peningkatan intensitas hujan.

“Kita optimistis kolam retensi ini mampu memberikan kontribusi terhadap pengurangan banjir di Kota Jambi, khususnya saat musim hujan,” ujar Maulana.

Melalui fasilitas tersebut, Pemkot Jambi berharap volume limpasan air yang membebani saluran drainase dapat berkurang.

Dengan begitu, potensi luapan air ke jalan maupun rumah warga bisa ditekan.

Namun, target pengurangan risiko banjir hingga 60 persen itu tetap membutuhkan dukungan infrastruktur lain.

Sebab, persoalan banjir di Kota Jambi semakin kompleks seiring pertumbuhan kawasan permukiman dan perubahan tata ruang perkotaan.

Data dalam masterplan pengendalian banjir menunjukkan jumlah titik banjir dan genangan meningkat dari 19 titik pada 2005 menjadi 82 titik pada 2024.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUTR Kota Jambi, Yunius, menjelaskan peningkatan tersebut juga dipengaruhi perubahan metode pemetaan.

Jika sebelumnya pemetaan lebih berfokus pada kawasan sungai primer, kini pemerintah turut memasukkan wilayah permukiman.

“Kalau dulu masih berbasis sungai primer, kini sudah berbasis permukiman,” jelas Yunius.

Menurutnya, perkembangan kota membuat sejumlah kawasan yang dahulu belum berpenghuni kini berubah menjadi permukiman.

Akibatnya, wilayah yang sebelumnya tidak masuk kategori titik rawan banjir kini menjadi perhatian pemerintah.

Meski masterplan terbaru mencatat 82 titik banjir dan genangan, pemerintah tidak serta-merta menetapkan seluruh lokasi sebagai prioritas penanganan.

Dinas PUTR masih melakukan kajian berdasarkan kondisi cekungan, daya resap tanah, kontur lahan, hingga kesesuaian tata ruang.

Yunius menilai persoalan banjir tidak cukup diselesaikan hanya dengan membangun kolam retensi atau memperbesar saluran drainase.

Pemerintah perlu memastikan seluruh jaringan drainase terhubung hingga ke sungai utama agar air hujan memiliki jalur pembuangan yang memadai.

Selain itu, kawasan resapan air dan cekungan alami juga perlu dipertahankan.

Perubahan lahan menjadi bangunan dan permukaan beton dapat mengurangi kemampuan tanah menyerap air sehingga meningkatkan limpasan menuju saluran drainase.

Kapasitas sungai pun perlu mendapat perhatian. Pemerintah membutuhkan perhitungan teknis untuk memastikan penampang sungai mampu menampung debit air, terutama ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi.

Dalam konteks tersebut, Kolam Retensi Telago Kajang Lako diharapkan menjadi salah satu penopang sistem pengendalian banjir Kota Jambi.

Tantangan berikutnya bagi Pemkot Jambi adalah memastikan infrastruktur tersebut berfungsi optimal melalui pemeliharaan berkala, normalisasi saluran, serta penguatan konektivitas drainase.

Dengan meningkatnya jumlah titik banjir dalam pemetaan terbaru, upaya Maulana mengandalkan kolam retensi perlu berjalan beriringan dengan pembenahan tata air perkotaan.

Sebab, keberhasilan pengendalian banjir tidak hanya ditentukan oleh kapasitas satu kolam penampungan, tetapi juga oleh kemampuan seluruh sistem drainase dan kawasan resapan dalam mengelola limpasan air hujan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekaligus dukungan terhadap pengembangan usaha mikro, BRI Region 6/Jakarta 1 melalui BRI Unit Tongkol supervisi Branch Office Tanjung Priok menyalurkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pengusaha pengepul sampah.

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sejumlah posisi strategis di lingkungan Polresta Jambi mengalami pergantian pejabat.

Kapolresta Jambi memimpin langsung upacara serah terima jabatan (sertijab) yang berlangsung di Aula Loka Manginti Polresta Jambi, Rabu 11 November 2026.

Salah satu perubahan penting dalam rotasi tersebut terjadi pada posisi Kasat Resnarkoba Polresta Jambi.

Kompol Denny Eko, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat Kasat Sabhara, kini dipercaya mengemban tugas sebagai Kasat Resnarkoba.

Sementara itu, posisi Kasat Sabhara kini dijabat AKP M. Faisal Siregar, S.H., C.P.LI., C.P.M., C.P.ARB., C.P.C.L.E., C.P.C.

Pergantian ini sekaligus mengakhiri masa tugas AKP Tito Al Harvezt, S.Tr.K., S.I.K., S.H., M.H., sebagai Kasat Resnarkoba Polresta Jambi.

Ia mendapat penugasan baru sebagai Ps. Kanit 2 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Jambi.

Selain dua jabatan tersebut, rotasi juga menyentuh sejumlah posisi lainnya, mulai dari bidang keuangan, kepolisian kawasan pelabuhan hingga tahanan dan barang bukti.

Berikut daftar lengkap pejabat yang mengalami pergantian jabatan:

1. Kasat Resnarkoba Polresta Jambi: Kompol Denny Eko, S.H., M.H.
2. Kasat Sabhara Polresta Jambi: AKP M. Faisal Siregar, S.H., C.P.LI., C.P.M., C.P.ARB., C.P.C.L.E., C.P.C.
3. Kasikeu Polresta Jambi: AKP Rusdi Yanto, S.E.
4. Kapolsek Kawasan Pelabuhan Talang Duku: AKP Bambang Soestyo, S.H.
5. Ps. Kasat Intelkam Polres Muaro Jambi: IPTU Ade Hidayat, S.E.
6. Kasat Tahti Polresta Jambi: AKP Devis Sinatra.

Adapun AKP Tito Al Harvezt mendapat penugasan baru di Ditreskrimsus Polda Jambi sebagai Ps. Kanit 2 Subdit 4.

Sementara itu, IPTU Ade Hidayat meninggalkan jabatan Kapolsek Kawasan Pelabuhan Talang Duku untuk mengemban tugas baru di Polres Muaro Jambi.

Dalam amanatnya, Kapolresta Jambi menegaskan bahwa pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Rotasi tersebut menjadi langkah pembinaan karier sekaligus penyegaran organisasi untuk menjaga kinerja institusi.

Kapolresta juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama menjalankan tugas di lingkungan Polresta Jambi.

“Saya ucapkan terima kasih kepada pejabat lama atas pengabdian dan kerja kerasnya selama ini. Banyak hal positif yang telah ditorehkan dan menjadi fondasi untuk dilanjutkan oleh pejabat yang baru,” ujar Kapolresta Jambi.

Kepada para pejabat baru, ia meminta agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, memahami karakteristik wilayah, serta menjalankan tanggung jawab sesuai jabatan masing-masing.

“Kepada pejabat baru, saya ucapkan selamat datang dan selamat bertugas. Segera menyesuaikan diri, jaga soliditas, jaga integritas, dan berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Jambi,” tegasnya.

Upacara sertijab turut dihadiri Plt Wakapolresta Jambi, para pejabat utama, personel yang mendapat penugasan, serta Bhayangkari Cabang Kota Jambi.

Kegiatan ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat lama dan pejabat baru, dilanjutkan foto bersama. Seluruh rangkaian upacara berlangsung aman, tertib, dan khidmat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Rekaman kamera pengawas (CCTV) membantu polisi mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi.

Unit Reskrim Polsek Jelutung menangkap seorang pemuda berinisial M.P. (20), warga Kabupaten Muaro Jambi, yang diduga terlibat dalam pencurian sepeda motor Yamaha Vega R milik warga.

Pengungkapan kasus tersebut berlangsung pada Kamis 5 November 2026, setelah polisi menindaklanjuti laporan kehilangan kendaraan yang terjadi di Jalan Sidikane, RT 22, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin.

Kapolresta Jambi Kombes Pol. Ananto Herlambang, S.I.K., M.M., melalui Kapolsek Jelutung AKP Adi Mansah, S.H., M.H., menjelaskan bahwa peristiwa pencurian bermula ketika korban memarkirkan sepeda motor Yamaha Vega R bernomor polisi BH 4816 MA di teras rumah pada Selasa 20 Oktober 2026 sekitar pukul 19.00 WIB.

Saat itu, korban sudah mengunci setang kendaraan sebelum meninggalkannya.

Namun, keesokan harinya, Rabu 21 Oktober 2026 sekitar pukul 06.00 WIB, korban mendapati sepeda motornya sudah hilang dari tempat parkir.

“Korban memarkirkan motornya pada Selasa, 20 Oktober 2026 sekira pukul 19.00 WIB dalam kondisi terkunci stang. Namun pada Rabu, 21 Oktober 2026 sekira pukul 06.00 WIB, motor tersebut sudah tidak ada,” jelas AKP Adi Mansah.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Jelutung melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan sejumlah keterangan dan menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian.

Dari hasil penyelidikan itu, polisi berhasil mengidentifikasi terduga pelaku hingga akhirnya mengamankan M.P.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas turut menyita satu buah kunci L berbahan besi yang diduga telah dimodifikasi serta satu buah flashdisk berisi rekaman CCTV.

Meski telah mengamankan seorang terduga pelaku, polisi hingga kini masih mencari sepeda motor Yamaha Vega R milik korban.

Artinya, pengungkapan kasus ini belum sepenuhnya memulihkan kerugian yang dialami korban.

Saat ini, M.P. menjalani proses penyidikan di Polsek Jelutung. Penyidik juga melengkapi berkas perkara dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Polisi menjerat tersangka dengan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kapolresta Jambi Kombes Pol. Ananto Herlambang menegaskan jajarannya terus meningkatkan upaya pemberantasan tindak kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kota Jambi.

Polresta Jambi juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan kunci setang ketika memarkirkan kendaraan.

Penggunaan kunci pengaman tambahan serta pemilihan lokasi parkir yang aman dan terpantau CCTV dapat membantu mengurangi risiko pencurian.

Polisi mengimbau masyarakat segera melapor apabila mengalami atau mengetahui tindak pidana agar petugas dapat segera melakukan penanganan.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Persaingan usaha di era digital menuntut pelaku UMKM tidak hanya menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga mampu memasarkannya melalui konten kreatif.

Menjawab kebutuhan tersebut, TP PKK Kabupaten Merangin bersama TP PKK Provinsi Jambi menggelar pelatihan dasar konten kreator bagi pelaku UMKM.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung PLUT Sungai Misang, Selasa 10 November 2026, dibuka langsung Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris.

Menariknya, pelatihan ini mengalami perubahan materi. Awalnya, panitia merancang kegiatan untuk membekali peserta dengan kemampuan desain kemasan produk.

Namun, melihat perkembangan teknologi serta perubahan perilaku konsumen, TP PKK Kabupaten Merangin mengalihkan fokus pelatihan ke keterampilan dasar membuat konten digital.

Ketua TP PKK Kabupaten Merangin, Ny. Lavita Syukur, mengatakan perubahan tersebut mengikuti kebutuhan pasar yang semakin mengandalkan platform digital sebagai sarana promosi dan pemasaran produk.

“Mengingat pentingnya era teknologi dan digital saat ini, maka kita memutuskan pelatihannya diganti menjadi basic konten kreator. Ini juga mengingat kebutuhan dari konsumen dan pasar,” ujar Lavita Syukur dalam sambutannya.

Menurut Lavita, kemampuan membuat konten menjadi salah satu bekal penting bagi pelaku UMKM agar mampu memperkenalkan produk secara lebih menarik dan menjangkau calon konsumen yang lebih luas.

Pelatihan tersebut berlangsung selama empat hari. Lavita berharap peserta memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari keterampilan baru dan memahami perubahan pola pemasaran di tengah perkembangan teknologi.

Ia menilai kemauan untuk terus belajar menjadi modal penting bagi pelaku UMKM dalam menghadapi persaingan usaha.

“Yang hadir di sini insya Allah sudah mempunyai niat untuk maju, mempunyai kemauan untuk terus belajar mengikuti pasar, dan nantinya kita berharap menjadi UMKM yang lebih mandiri dan berdaya pastinya,” tambahnya.

Perubahan fokus pelatihan dari desain kemasan ke konten kreator juga mencerminkan pentingnya kemampuan promosi digital bagi keberlangsungan usaha kecil.

Produk yang berkualitas perlu mendapat dukungan strategi pemasaran yang mampu menarik perhatian konsumen.

Karena itu, Lavita berharap peserta tidak hanya mengikuti kegiatan sebagai agenda pelatihan, tetapi juga menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk mengembangkan usaha masing-masing.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada panitia TP PKK Provinsi Jambi dan Kabupaten Merangin atas kolaborasi dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Melalui pelatihan ini, TP PKK berharap semakin banyak pelaku UMKM di Merangin yang mampu beradaptasi dengan perkembangan pasar digital, memperluas jangkauan promosi, serta membangun usaha yang lebih mandiri dan berdaya saing.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pembangunan jalan penghubung Desa Mampun Baru menuju Desa Pinang Merah, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, mendapat sambutan positif dari masyarakat.

Jalan sepanjang kurang lebih 300 meter dengan konstruksi cor beton tersebut menjadi akses penting bagi aktivitas ekonomi warga hingga mobilitas pelajar menuju sekolah.

Sejumlah elemen masyarakat menyampaikan apresiasi kepada Bupati Merangin H. M. Syukur atas pembangunan infrastruktur tersebut.

Mereka menilai keberadaan jalan yang lebih layak akan membantu memperlancar aktivitas sehari-hari, terutama bagi warga yang selama ini mengandalkan jalur tersebut.

Camat Pamenang Barat, Bambang, mengatakan jalan penghubung itu memiliki peran strategis karena menjadi jalur utama perekonomian masyarakat sekaligus akses pendidikan bagi para pelajar.

“Terima kasih Pak Bupati. Jalan ini menjadi akses utama perekonomian warga dan akses anak-anak pergi sekolah ke SMPN 6 dan SMPN 56 Merangin, serta SMAN 12 dan SMKN 15 Merangin,” ujar Bambang, Selasa 10 November 2026.

Menurutnya, pembangunan jalan tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam menunjang kelancaran perjalanan menuju sekolah maupun kegiatan ekonomi antardesa.

Apresiasi serupa datang dari Penjabat (Pj) Kepala Desa Mampun Baru, Mulyadi, bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mampun Baru, Fauzi, serta tokoh masyarakat Sunardi.

Mereka menilai pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat.

Akses transportasi yang lebih baik dapat mendukung mobilitas warga, memperlancar distribusi hasil usaha, sekaligus mempermudah pelajar menjangkau sekolah.

Dukungan terhadap pembangunan tersebut juga datang dari Bhabinkamtibmas, Babinsa, perangkat desa, anggota BPD, guru, pelajar, tokoh perempuan, tokoh pemuda, hingga tokoh agama setempat.

Beragam apresiasi itu menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Pamenang Barat.

Warga berharap pemerintah daerah terus melanjutkan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan di berbagai desa agar masyarakat dapat menikmati akses transportasi yang layak, aman, dan lancar.

Mereka juga mendoakan agar Bupati Merangin H. M. Syukur senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan amanah memimpin Kabupaten Merangin.

Bagi masyarakat Mampun Baru dan Pinang Merah, pembangunan jalan ini bukan sekadar proyek infrastruktur.

Keberadaan akses yang lebih baik diharapkan mampu memperkuat konektivitas antardesa, mendukung pendidikan generasi muda, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2027 memasuki tahapan penting.

Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H., menyampaikan tanggapan dan jawaban pemerintah daerah atas berbagai pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna Ketiga Masa Persidangan Kesatu, Selasa 10 November 2026.

Dalam forum yang berlangsung di Aula Kantor DPRD Kota Sungai Penuh tersebut, Alfin merespons sejumlah saran, masukan, dan kritik konstruktif yang disampaikan fraksi-fraksi dewan terhadap rancangan APBD 2027.

Alfin hadir bersama Wakil Wali Kota Azhar Hamzah. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hutri Randa, S.Sos., M.M., memimpin langsung rapat yang turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Alpian, S.E., M.M., staf ahli, para asisten, serta kepala OPD terkait.

Dalam penyampaiannya, Alfin mengapresiasi perhatian dan masukan DPRD sebagai bagian penting dalam menyusun kebijakan anggaran yang berkualitas dan mendukung pembangunan daerah.

“Kami mengapresiasi berbagai pandangan dan masukan tersebut. Hal ini merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan serta mendorong kemajuan Kota Sungai Penuh,” ujar Alfin.

Ia menegaskan, Pemkot Sungai Penuh memberikan perhatian serius terhadap seluruh catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.

Untuk memudahkan pembahasan, pemerintah menyusun tanggapan berdasarkan kesamaan tema, saran, dan substansi yang menjadi perhatian masing-masing fraksi.

Alfin menjelaskan, tidak semua pertanyaan dan masukan dapat dijawab secara terperinci dalam forum paripurna.

Sejumlah hal membutuhkan pembahasan teknis lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Anggaran (Banggar) DPRD, serta perangkat daerah terkait.

Pembahasan lanjutan tersebut menjadi bagian dari proses penyempurnaan Raperda APBD 2027 sebelum memasuki tahapan berikutnya.

Pemkot Sungai Penuh berharap komunikasi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif terus berjalan terbuka.

Sinergi kedua lembaga menjadi faktor penting agar setiap kebijakan anggaran memiliki perencanaan yang matang dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Alfin juga menekankan pentingnya menghasilkan APBD yang tepat sasaran serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dengan berlanjutnya pembahasan bersama DPRD, pemerintah daerah berharap Raperda APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2027 dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(*)