KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 di wilayah hukum Polres Kerinci mencatat hasil positif.

Selama periode 13–25 Maret 2026, tidak ada pelanggaran lalu lintas yang tercatat, baik berupa tilang maupun teguran lisan.

Data ini menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat.

Ipda Efendi, KBO Sat Lantas Polres Kerinci, menyebut Kabupaten Kerinci tergolong cukup tertib selama operasi berlangsung.

“Minimnya pelanggaran tidak terlepas dari dukungan sistem pengamanan merata hingga tingkat desa. Setiap kecamatan memiliki Polsek, dan setiap desa ada Bhabinkamtibmas aktif melakukan patroli dan pengawasan,” ujarnya.

Selain pengawasan, sosialisasi kepada pengendara juga digencarkan secara intensif.

Petugas secara rutin memberikan imbauan langsung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib berlalu lintas, terutama saat arus mudik dan balik Lebaran.

Meski Operasi Ketupat 2026 telah berakhir, Polres Kerinci tetap melanjutkan pengamanan melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).

Fokus pengamanan difokuskan pada lokasi wisata, kelancaran arus lalu lintas, serta titik rawan kecelakaan mulai 26–29 Maret 2026.

Sat Lantas Polres Kerinci menekankan pentingnya kedisiplinan dalam berkendara, mematuhi aturan lalu lintas, dan mengedepankan kesabaran di jalan untuk keselamatan bersama.

Keberhasilan operasi ini menjadi bukti kolaborasi efektif antara aparat keamanan dan masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran berkendara aman di Kabupaten Kerinci.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Dugaan tindak kekerasan yang melibatkan seorang oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh mencuat ke publik.

Pejabat berinisial DT diduga melakukan kekerasan terhadap seorang perempuan berinisial U, yang bekerja sebagai pemandu lagu di salah satu tempat karaoke di kota itu.

Korban menceritakan bahwa peristiwa terjadi pada Selasa pagi, 24 Maret 2026, saat dirinya berada di lokasi karaoke bersama terduga pelaku dan empat orang lain.

Saat diminta untuk berpindah ke ruangan lain secara berduaan, korban menolak. Penolakan ini diduga memicu emosi pelaku.

“Dia membanting saya hingga tubuh saya terbentur pintu dan meja. Saya mengalami luka dan sakit di beberapa bagian tubuh,” ungkap korban.

Tidak berhenti sampai di situ, korban juga mengalami tendangan dari terduga pelaku ketika pelaku hendak meninggalkan ruangan.

Korban mengaku trauma dan nyeri di sekujur tubuh. Ia juga sempat berupaya menempuh jalur komunikasi dengan pelaku untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

Namun hingga kini belum ada tanggapan maupun klarifikasi dari yang bersangkutan.

Karena tidak ada itikad baik, korban menyatakan akan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian guna menuntut keadilan.

Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat posisi terduga pelaku sebagai pejabat yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat.

Upaya konfirmasi kepada terduga pelaku melalui pesan WhatsApp juga belum mendapatkan jawaban.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Sungai Penuh belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan kekerasan ini.

Masyarakat dan berbagai pihak mendorong agar kasus ditangani secara serius, transparan, dan sesuai hukum agar korban mendapatkan keadilan, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.(*)

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Batang Hari mengambil langkah serius untuk menekan angka stunting balita dengan mengerahkan ratusan tenaga kesehatan dan kader posyandu di seluruh wilayah.

Tahun 2026 ini, tercatat 1.157 balita terindikasi mengalami stunting dari total 18.373 balita yang terdata, setara 6,54 persen.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapelitbangda) Batang Hari, Achmad Kurniadi, menekankan bahwa, gerakan ini menitikberatkan pada peran strategis tenaga kesehatan dan kader posyandu dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Sebanyak 379 tenaga kesehatan profesional dan 1.890 kader posyandu tersebar di 307 posyandu di 110 desa dan 14 kelurahan.

“Mereka bertugas melakukan pemeriksaan balita, penimbangan, pengukuran tinggi badan, skrining gizi, imunisasi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Kegiatan ini merupakan langkah masif Pemkab untuk menekan angka stunting,” jelas Kurniadi.

Program Pekan Gebyar Anak dan Orang Tua, atau Gerakan Ayo ke Posyandu, juga menyediakan layanan tambahan seperti skrining penyakit TB paru pada balita bermasalah gizi, pemberian makanan tambahan berupa susu dan telur, serta pendataan balita yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).

“Dengan jumlah tenaga kesehatan dan kader posyandu yang begitu banyak, kami optimistis pelayanan kesehatan akan merata hingga ke desa-desa terpencil,” kata dia.

“Ini adalah salah satu strategi kami untuk memastikan setiap balita mendapatkan perhatian dan pemeriksaan yang tepat,” tambah Kurniadi.

Pemkab Batang Hari menegaskan bahwa kekuatan program ini ada pada jumlah tenaga kesehatan dan kader posyandu yang dikerahkan, sehingga upaya pencegahan stunting bisa berjalan cepat, efektif, dan menyeluruh.(*)

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Batang Hari terus memperkuat upaya pencegahan stunting di kalangan balita melalui program Pekan Gebyar Anak dan Orang Tua, atau Gerakan Ayo ke Posyandu.

Pada 2026 ini, tercatat sebanyak 1.157 balita terindikasi mengalami stunting dari total 18.373 balita yang terdata, setara 6,54 persen.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapelitbangda) Batang Hari, Achmad Kurniadi, menyampaikan bahwa gerakan posyandu ini dilakukan secara masif pada Januari 2026.

“Seluruh balita yang datang ke posyandu menjalani pemeriksaan lengkap, termasuk penimbangan dan pengukuran badan. Program ini sekaligus menjadi upaya strategis untuk menurunkan angka stunting di daerah,” kata Kurniadi.

Gerakan Ayo ke Posyandu melibatkan 379 tenaga kesehatan dan 1.890 kader posyandu yang tersebar di 307 posyandu di 110 desa dan 14 kelurahan dalam 8 kecamatan.

Mereka memberikan pelayanan kesehatan lengkap untuk balita dan ibu hamil, mulai dari imunisasi dasar, skrining gizi, pemeriksaan TB paru, hingga pemberian makanan tambahan seperti susu dan telur.

Selain itu, Pemkab Batang Hari juga melakukan pendataan balita yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) serta pendidikan anak usia dini.

“Langkah-langkah ini dilakukan agar data stunting lebih akurat dan program penurunan stunting dapat berjalan tepat sasaran,” tambah Kurniadi.

Pemkab menegaskan bahwa program ini tidak hanya fokus pada penanganan stunting, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan posyandu, kesehatan ibu hamil, dan tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

Upaya ini diharapkan dapat menurunkan angka stunting di Batang Hari dalam beberapa tahun ke depan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebuah operasi evakuasi ular sanca sepanjang ±2,5 meter dan berbobot 11 kg berhasil dilakukan oleh Tim Damkar Kota Jambi pada Minggu, 29 Maret 2026.

Evakuasi ini berlangsung di Jalan Kampung Bugis, RT 23, Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura.

Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Affandy, menjelaskan bahwa laporan awal diterima melalui layanan WhatsApp Damkar pada pukul 04.43 WIB.

“Segera setelah menerima laporan, tim regu 3 Alam Barajo berangkat ke lokasi pada pukul 04.51 WIB dan tiba sekitar pukul 04.59 WIB,” ujar Mustari.

Operasi dipimpin oleh Adi Khiyoto, SE, menggunakan armada rescue roda dua dengan jumlah anggota tiga orang. Tantangan utama dalam evakuasi adalah ular yang bersembunyi di bawah lantai cor di area sempit.

Petugas kemudian menjebol lantai dengan godam, menangkap ular menggunakan stik penjepit, dan menutup mulut ular dengan lakban agar proses evakuasi aman.

“Seluruh tindakan dilakukan sesuai prinsip 5 T: Terencana, Terukur, Terarah, Terlayani, dan Tuntas. Berkat kerja profesional tim, ular berhasil dievakuasi dengan aman dalam waktu 32 menit,” jelas Mustari.

Setelah evakuasi, tim kembali ke markas pada pukul 05.53 WIB. Operasi ini juga berpedoman pada Permendagri No. 114 Tahun 2018 tentang standar teknis SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, memastikan keselamatan petugas dan warga tetap terjaga.

Mustari menekankan pentingnya respons cepat dalam menangani laporan hewan liar berbahaya di perkotaan.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan evakuasi yang aman dan profesional sesuai standar nasional, sekaligus menjaga ketenangan warga,” tutupnya.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Erick Abdullah kembali dipercaya memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sarolangun untuk periode 2026–2031.

Penetapan dilakukan secara aklamasi dalam musyawarah serentak DPC PPP se-Provinsi Jambi yang digelar di Hotel Rumah Kito, Sabtu (28/3/2026) malam.

Sidang pleno yang diikuti 11 Pengurus Anak Cabang (PAC) menyepakati Erick Abdullah sebagai ketua tanpa pemungutan suara, menandakan soliditas internal partai yang kuat.

Dalam keterangannya, Erick Abdullah menegaskan bahwa fokus utama kepemimpinannya kali ini adalah persiapan menghadapi Pemilihan Legislatif mendatang.

“Target utama kami adalah menambah kursi DPRD dari lima menjadi enam kursi. Untuk itu, konsolidasi internal dan kaderisasi menjadi prioritas,” ujarnya, Minggu (29/3/2026).

Ia menambahkan, langkah strategis yang akan dilakukan meliputi penguatan jaringan kader di tingkat desa dan kecamatan, peningkatan peran aktif anggota partai di masyarakat, serta penyusunan program politik yang selaras dengan kebutuhan konstituen.

“Dengan kerja nyata, komunikasi intens dengan masyarakat, dan kekompakan kader, kami optimistis target kursi DPRD dapat tercapai,” tegas Erick.

Selain fokus pada legislatif, Erick juga menegaskan komitmen PPP untuk tetap mendukung H. Hurmin dalam memimpin hingga dua periode.

Sinergi ini diharapkan mendongkrak perolehan suara partai dalam kontestasi politik lokal maupun nasional.

Diketahui, di bawah kepemimpinan Erick sebelumnya, PPP Sarolangun mencatat prestasi positif pada Pemilu 2024 dengan meraih kemenangan di legislatif dan berperan dalam kemenangan kepala daerah.

Dengan strategi yang lebih matang, partai menargetkan hasil lebih maksimal pada Pemilu mendatang.

Erick menekankan bahwa keberhasilan PPP tidak hanya ditentukan oleh popularitas, tetapi juga soliditas internal, kerja kader di masyarakat, dan penyusunan program politik yang relevan.

“Pemilu adalah momentum untuk menunjukkan kemampuan partai dalam memberikan solusi bagi masyarakat. Konsolidasi dan strategi yang tepat adalah kunci kemenangan,” tutup Erick Abdullah.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Erick Abdullah kembali dipercaya memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sarolangun untuk periode 2026–2031.

Penetapan ini dilakukan dalam musyawarah serentak DPC PPP se-Provinsi Jambi yang berlangsung di Hotel Rumah Kito, Sabtu (28/3/2026) malam.

Proses pemilihan berjalan lancar dan penuh suasana kekeluargaan. Dalam sidang pleno yang diikuti oleh 11 Pengurus Anak Cabang (PAC), seluruh peserta sepakat memberikan dukungan kepada Erick Abdullah.

Ia pun ditetapkan secara aklamasi tanpa melalui proses pemungutan suara.

Pemilihan dipimpin oleh tim formatur yang melibatkan unsur DPP, DPW, DPC, serta perwakilan PAC.

Hasil musyawarah tersebut menunjukkan soliditas internal partai yang kuat di tingkat daerah.

Saat dikonfirmasi, Erick Abdullah menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya untuk memimpin PPP Sarolangun lima tahun ke depan.

“Ini merupakan amanah besar yang akan saya jalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya, Minggu (29/3/2026).

Ke depan, ia menegaskan fokus utama akan diarahkan pada penguatan konsolidasi internal partai serta peningkatan peran aktif kader di tengah masyarakat.

Selain itu, PPP Sarolangun juga menargetkan peningkatan perolehan kursi di DPRD pada Pemilihan Legislatif mendatang.

“Target kami menambah kursi, dari lima menjadi enam kursi di DPRD. Dengan kerja sama dan kekompakan kader, kami optimistis target tersebut dapat tercapai,” tegas Erick.

Ia juga menegaskan komitmen partai untuk terus mendukung kepemimpinan H. Hurmin hingga dua periode.

Diketahui, di bawah kepemimpinan Erick Abdullah sebelumnya, PPP Sarolangun mencatatkan hasil positif pada Pemilu 2024 dengan meraih kemenangan di legislatif serta berkontribusi dalam kemenangan pemilihan kepala daerah.

Dengan kepemimpinan yang berlanjut, PPP Sarolangun diharapkan semakin solid dan mampu memperkuat pengaruh politiknya di daerah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera menyimpulkan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Desakan ini muncul karena proses penanganan dinilai berjalan lambat dan belum memberikan kejelasan hukum.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menilai kondisi tersebut berpotensi melemahkan penegakan hukum berbasis hak asasi manusia.

Menurutnya, keterlambatan dalam penarikan kesimpulan dapat membuat kasus ini dipersepsikan sebagai tindak pidana biasa, bukan sebagai pelanggaran HAM serius yang memerlukan penanganan khusus.

“Peristiwa ini menyangkut hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup aman dan bebas dari penyiksaan. Ini tidak bisa dipandang sebagai kriminalitas biasa,” tegas Mafirion.

Ia juga mengingatkan bahwa lambannya proses penanganan berpotensi menimbulkan efek ketakutan (chilling effect) bagi para aktivis dan pembela HAM.

Kondisi ini dinilai dapat menghambat kerja advokasi serta menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam menegakkan HAM.

DPR menilai peran Komnas HAM sangat krusial dalam memberikan arah penanganan kasus, sehingga aparat penegak hukum memiliki rujukan yang kuat berbasis prinsip hak asasi manusia.

Di sisi lain, Komnas HAM menyatakan masih melakukan pendalaman atas kasus tersebut.

Lembaga ini telah membentuk tim pemantauan dan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta pihak terkait guna mengumpulkan fakta dan bukti.

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus yang terjadi pada Maret 2026 menjadi perhatian luas publik.

Peristiwa ini dinilai sebagai ancaman serius terhadap keselamatan aktivis serta kebebasan sipil di Indonesia.

DPR berharap Komnas HAM segera mengambil kesimpulan agar penanganan kasus dapat berjalan lebih jelas, transparan, dan memberikan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat luas.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan apresiasi kepada platform digital X dan Bigo Live atas kepatuhan mereka terhadap regulasi perlindungan anak di ruang digital.

Penghargaan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Ia menilai kedua platform telah menunjukkan sikap kooperatif dalam menyesuaikan layanan dengan ketentuan terbaru pemerintah.

Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola sistem elektronik dalam perlindungan anak.

Menurut Meutya, kepatuhan ini tidak hanya sebatas komitmen, tetapi sudah diimplementasikan secara nyata dalam sistem dan kebijakan platform.

Platform X diketahui telah menaikkan batas usia minimum pengguna menjadi 16 tahun serta mulai melakukan identifikasi dan penonaktifan akun di bawah umur.

Sementara itu, Bigo Live menetapkan batas usia minimal 18 tahun dan memperkuat pengawasan melalui teknologi kecerdasan buatan yang dikombinasikan dengan moderasi manusia.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah tersebut harus menjadi standar bagi seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia.

Tidak ada toleransi bagi pihak yang mengabaikan ketentuan yang telah ditetapkan.

“Semua platform wajib menyesuaikan layanan dan produknya dengan regulasi yang berlaku. Tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan jika ingin tetap beroperasi di Indonesia,” tegas Meutya.

Komdigi juga memastikan akan melakukan pengawasan secara berkala untuk menilai implementasi aturan tersebut.

Bagi platform yang belum patuh, diminta segera melakukan penyesuaian tanpa penundaan.

Selain itu, pemerintah telah menyiapkan langkah tegas berupa sanksi administratif bagi pelanggar, guna memastikan ruang digital tetap aman, terutama bagi anak-anak sebagai pengguna yang rentan.

Penerapan PP Tunas menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab.

Dengan adanya kepatuhan dari sejumlah platform besar, pemerintah berharap standar perlindungan anak di dunia digital Indonesia semakin kuat.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Azhar Hamzah bersama jajaran Pemerintah Kota kembali melakukan peninjauan ke Pasar Tanjung Bajure pada Sabtu (28/3/2026).

Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi pasar sekaligus memantau perkembangan penataan yang sedang dilakukan.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan yang turut didampingi Sekretaris Daerah Alpian dan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Nasran berinteraksi langsung dengan para pedagang.

Berbagai aspirasi, mulai dari keluhan hingga harapan terkait pengelolaan pasar, disampaikan sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah.

Azhar Hamzah menegaskan bahwa pasar tradisional memiliki peran strategis dalam mendorong roda perekonomian daerah, termasuk sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan yang tertib, terencana, dan berkelanjutan.

Selain memantau aktivitas jual beli, rombongan juga meninjau pemasangan tenda sosial di kawasan pasar.

Mereka turut mendengarkan aspirasi para buruh yang beraktivitas di lingkungan tersebut, sebagai bagian dari upaya menciptakan kondisi pasar yang lebih nyaman dan produktif.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam memperkuat komunikasi dengan masyarakat serta memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Partisipasi aktif pedagang sangat kami harapkan. Dengan pengelolaan yang baik, pasar tidak hanya menjadi pusat ekonomi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan kontribusi optimal bagi daerah,” ujar Azhar.

Melalui langkah ini, Pemkot Sungai Penuh berharap Pasar Tanjung Bajure dapat berkembang menjadi kawasan perdagangan yang lebih tertata, aman, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.(*)