RIAU, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) terus mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di berbagai wilayah, termasuk proyek Ruas Rengat–Pekanbaru Seksi Junction Pekanbaru–Bypass Pekanbaru.

Hingga Januari 2026, progres konstruksi ruas tol tersebut telah mencapai 71,07 persen, sementara pengadaan lahan tercatat sebesar 83,52 persen.

Salah satu struktur vital pada ruas ini, yakni Jembatan Siak, kini telah memasuki tahap akhir penyelesaian.

Jembatan yang melintasi Sungai Siak tersebut mencatat progres konstruksi hingga 98 persen dan menjadi elemen penting dalam memperkuat konektivitas kawasan Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.

Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menjelaskan bahwa Sungai Siak selama ini menjadi batas alami antarwilayah di Provinsi Riau.

Kehadiran Jembatan Siak STA 193+560 diharapkan mampu memperkuat jaringan transportasi regional.

“Sungai Siak dikenal sebagai salah satu sungai terdalam di Indonesia. Jembatan Siak ini menjadi jembatan kelima yang menghubungkan kawasan Pekanbaru dan Kampar, sekaligus memperkuat peran jalan tol sebagai jalur distribusi utama,” ujar Mardiansyah.

Jembatan Siak memiliki panjang total 214,5 meter dengan bentang utama sepanjang 97,5 meter.

Infrastruktur ini dirancang untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas, mempercepat mobilitas masyarakat, serta mendorong efisiensi distribusi barang dan jasa di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.

Dari sisi teknis, pembangunan jembatan menggunakan struktur Box Girder dengan metode Balanced Cantilever menggunakan Form Traveller.

Pekerjaan struktur utama diselesaikan dalam waktu sekitar enam bulan, mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan konstruksi di lapangan.

Ke depan, Ruas Tol Rengat–Pekanbaru Seksi Junction Pekanbaru–Bypass Pekanbaru akan terintegrasi dengan sejumlah ruas tol utama lainnya, seperti Tol Pekanbaru–Rengat, Tol Pekanbaru–Dumai, serta Tol Pekanbaru–Bangkinang–XIII Koto Kampar yang merupakan bagian dari jaringan JTTS.

“Keberadaan Jembatan Siak sangat penting dalam memperkuat integrasi antar ruas tol di Provinsi Riau serta mendukung kelancaran distribusi logistik. Kami berharap infrastruktur ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tambah Mardiansyah.

Selain meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mengurangi beban lalu lintas di jalan arteri, proyek ini juga membuka akses menuju kawasan industri, perdagangan, dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di sekitar Pekanbaru.

Seluruh pekerjaan konstruksi dilaksanakan dengan penerapan standar keselamatan dan mutu yang ketat, serta berhasil mencapai capaian Zero Accident.

Hingga saat ini, Hutama Karya telah membangun Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang sekitar 1.235 kilometer, baik yang telah beroperasi penuh maupun yang masih dalam tahap konstruksi.

Jaringan tol tersebut menjadi tulang punggung konektivitas darat Pulau Sumatra dan diharapkan terus mendorong pertumbuhan ekonomi regional secara merata.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Sejumlah akademisi dan praktisi hukum melaporkan Hakim Konstitusi Adies Kadir ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Laporan tersebut diajukan oleh koalisi yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), yang menilai terdapat dugaan pelanggaran etik dalam proses pengangkatan Adies sebagai hakim konstitusi.

CALS mendesak MKMK tidak hanya melakukan pemeriksaan formal, tetapi juga menjatuhkan sanksi tegas apabila terbukti terjadi pelanggaran, termasuk mempertimbangkan pemberhentian dari jabatan hakim konstitusi.

Mereka menilai persoalan ini menyangkut integritas dan kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi.

Perwakilan CALS, Yance Arizona, menyampaikan bahwa pelaporan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga marwah lembaga peradilan konstitusional, bukan sekadar kritik administratif terhadap mekanisme seleksi.

“Oleh karena itu kami juga menyampaikan dalam petitum agar MKMK mempertimbangkan pemberian sanksi keras, termasuk pemberhentian sebagai Hakim Konstitusi,” ujar Yance di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Menurut Yance, peran MKMK seharusnya tidak terbatas pada pengawasan perilaku hakim setelah menjabat, melainkan juga mencakup proses yang mengantarkan seseorang menduduki posisi hakim konstitusi.

“Substansinya kami ingin Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berperan aktif menjaga keluhuran dan martabat Mahkamah Konstitusi, termasuk terhadap proses pengangkatan hakimnya,” kata dia.

Ia menilai terdapat indikasi perlakuan istimewa dalam proses seleksi yang memunculkan kesan ketidakadilan dan potensi konflik kepentingan.

Kondisi tersebut, menurutnya, dapat menggerus kepercayaan publik terhadap independensi lembaga peradilan.

“Ada nuansa seolah-olah seseorang memperoleh privilege dalam proses pengangkatan. Hal ini berpotensi menciptakan persepsi persekongkolan dan pelanggaran terhadap etika kepantasan,” tegas Yance.

Yance juga menyebut praktik bermasalah dalam proses seleksi hakim konstitusi bukan kali pertama terjadi.

Namun, ia menilai pola pelanggaran tersebut semakin serius dari waktu ke waktu.

“Kalau kita cermati, ini bukan hal baru, tetapi prosesnya semakin hari semakin bermasalah dan semakin keterlaluan,” ujarnya.

CALS berharap MKMK berani mengambil langkah tegas demi menjaga wibawa Mahkamah Konstitusi

Mereka menekankan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam seleksi hakim konstitusi merupakan syarat utama untuk mempertahankan legitimasi lembaga di mata publik.

Pelaporan ini menambah deretan kritik masyarakat sipil terhadap mekanisme pengangkatan hakim konstitusi yang dinilai rentan terhadap kepentingan politik.

Para akademisi menilai pembenahan menyeluruh diperlukan agar independensi peradilan konstitusi tetap terjaga.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Dorongan agar pemerintah mengatur penjualan produk berharga sangat murah di platform e-commerce kembali mengemuka.

Anggota Komisi VI DPR RI, Zulfikar Hamonangan, menilai tren tersebut berpotensi menekan keberlangsungan pedagang kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada perdagangan konvensional.

Isu ini disampaikan Zulfikar dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, serta sejumlah lembaga yang membidangi perlindungan konsumen.

Ia menilai persaingan antara perdagangan daring dan pasar tradisional saat ini berlangsung tidak seimbang, terutama dari sisi harga.

Zulfikar menyoroti kondisi pusat perdagangan grosir seperti Pasar Tanah Abang yang kini dinilai mengalami penurunan aktivitas signifikan.

Menurutnya, perubahan tersebut bisa menjadi cerminan melemahnya daya tahan ekonomi rakyat.

“Dulu Tanah Abang ramai, pedagang dan pembeli datang dari berbagai daerah. Sekarang jauh lebih sepi. Kalau Tanah Abang sepi, itu tanda ekonomi rakyat sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.

Ia menilai pergeseran pola belanja masyarakat ke platform digital dengan harga yang jauh lebih murah membuat pedagang tradisional kesulitan bertahan.

Banyak pelaku usaha kecil mengeluhkan penurunan omzet karena tidak mampu menyaingi harga produk yang dijual secara daring.

Untuk itu, Zulfikar mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan regulasi pembatasan penjualan produk murah di e-commerce.

Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan untuk memberi ruang usaha yang lebih adil bagi pedagang kecil.

“Tidak semua produk murah harus dijual secara online. Perlu keberpihakan. Bisa diatur, misalnya hanya produk di atas harga tertentu yang boleh dijual daring, supaya pedagang kecil tetap hidup,” tegasnya.

Selain persoalan harga, ia juga menyinggung maraknya barang impor murah dan pakaian bekas dari luar negeri yang dinilai semakin menekan pelaku usaha domestik.

Pemerintah diminta memperketat pengawasan agar pasar dalam negeri tidak dibanjiri produk yang merugikan industri lokal.

Zulfikar menegaskan bahwa usulan regulasi tersebut bukan bertujuan menghambat ekonomi digital.

Menurutnya, kebijakan diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara modernisasi perdagangan dan perlindungan ekonomi rakyat, agar pasar tradisional tidak semakin terpinggirkan.

Perdebatan ini menjadi bagian dari diskursus lebih luas mengenai transformasi ekonomi digital di Indonesia.

Di satu sisi, e-commerce membuka akses pasar yang luas, namun di sisi lain, perubahan cepat tersebut menuntut kebijakan yang mampu melindungi kelompok usaha yang paling rentan terdampak.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik suap dan gratifikasi yang melibatkan oknum pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Dugaan tersebut terungkap setelah penyidik melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pihak-pihak yang diduga terhubung dengan aktivitas impor melalui perusahaan jasa PT Blueray Cargo.

Dalam konstruksi perkara sementara, KPK menduga adanya aliran dana rutin bernilai besar yang diberikan sebagai imbalan agar proses masuknya barang impor berjalan tanpa pengawasan ketat.

Praktik tersebut diduga memungkinkan sejumlah barang lolos dari pemeriksaan yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa nilai dana yang mengalir dalam skema tersebut tidak kecil.

Saat peristiwa OTT dilakukan, penyidik menemukan indikasi adanya jatah bulanan dengan nilai mencapai miliaran rupiah.

“Saat melakukan peristiwa tertangkap tangan, diduga jatah bulanan itu mencapai sekitar Rp7 miliar,” ujar Budi Prasetyo, Jumat, 6 Februari 2026.

Dana tersebut diduga merupakan bagian dari kesepakatan antara pihak perusahaan dengan oknum pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pemeriksaan barang impor.

KPK menilai praktik ini membuka celah masuknya berbagai komoditas impor dengan kontrol yang longgar.

Hingga kini, penyidik masih mendalami jenis barang impor yang terlibat serta menelusuri aliran dana yang mengalir dalam jaringan tersebut.

Dugaan sementara menunjukkan praktik suap dan gratifikasi ini berlangsung secara rutin dan terstruktur.

Dalam perkembangan penyidikan, KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka, baik dari unsur pejabat Bea dan Cukai maupun pihak swasta.

Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik mengantongi bukti awal yang diperoleh dari hasil OTT.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan integritas pengawasan impor, penerimaan negara, serta perlindungan terhadap pasar domestik.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan tiga arah kebijakan utama yang akan menjadi fondasi pengembangan sektor jasa keuangan pada 2026.

Kebijakan tersebut dirancang untuk mendukung program prioritas pemerintah sekaligus memastikan stabilitas sistem keuangan nasional di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.

Strategi tersebut disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026.

Penjabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa fokus kebijakan tahun depan diarahkan pada penguatan ketahanan industri jasa keuangan, pengembangan ekosistem pembiayaan yang lebih kontributif bagi perekonomian, serta pendalaman pasar keuangan yang berkelanjutan.

OJK menilai penguatan sektor keuangan tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas, tetapi juga untuk memperbesar peran industri jasa keuangan dalam pembiayaan sektor produktif.

Langkah tersebut mencakup reformasi tata kelola pasar modal, peningkatan transparansi, serta penguatan pengawasan di seluruh sektor jasa keuangan.

Di tengah berbagai tantangan global, OJK tetap melihat prospek sektor keuangan nasional berada pada jalur positif.

Friderica menyampaikan optimisme regulator terhadap kinerja industri keuangan sepanjang 2026.

OJK memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan berada di kisaran 10–12 persen, dengan dukungan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 7–9 persen.

Selain itu, aset program asuransi diperkirakan tumbuh 5–7 persen, aset dana pensiun meningkat 10–12 persen, sementara aset program penjaminan diproyeksikan tumbuh paling tinggi, yakni 14–16 persen.

Lebih lanjut, OJK memandang sektor jasa keuangan memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya dalam pembiayaan sektor dan industri prioritas pemerintah.

Oleh karena itu, sinergi antara OJK, kementerian, lembaga, serta pelaku industri dinilai menjadi kunci agar kebijakan yang dirumuskan dapat berjalan efektif.

Melalui implementasi tiga pilar kebijakan tersebut, OJK berharap industri jasa keuangan Indonesia mampu tumbuh secara lebih sehat, inklusif, dan berdaya saing global.

Stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan publik tetap ditegaskan sebagai fondasi utama dalam setiap langkah reformasi yang dijalankan regulator.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Pulau Bawean merupakan pulau kecil di Laut Jawa yang secara administratif berada di bawah Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Meski belum setenar destinasi wisata lain di Indonesia, pulau ini justru menyimpan pesona yang kuat lewat alamnya yang hijau, suasananya yang tenang, dan jaraknya yang masih aman dari hiruk pikuk pariwisata massal.

Pantai-pantai di Pulau Bawean dikenal bersih dan relatif sepi pengunjung.

Air lautnya jernih dengan gradasi biru yang menenangkan, sementara garis pantainya dipenuhi pasir halus.

Banyak sudut pantai yang terasa privat, cocok bagi wisatawan yang mencari ketenangan dan pengalaman lebih personal dengan alam.

Salah satu daya tarik utama Bawean adalah Danau Kastoba, sebuah danau alami yang berada di tengah kawasan hutan.

Untuk mencapainya, pengunjung perlu melakukan trekking ringan, namun perjalanan tersebut terbayar lunas dengan suasana danau yang sunyi, teduh, dan jauh dari kebisingan.

Keheningan Danau Kastoba menjadi kontras menarik dengan karakter pesisir Bawean yang terbuka dan hangat.

Pulau Bawean juga memiliki identitas ekologis yang kuat sebagai habitat rusa Bawean, satwa endemik langka yang hanya dapat ditemukan di pulau ini.

Keberadaan rusa tersebut menjadikan Bawean memiliki nilai konservasi tinggi sekaligus pembeda dari destinasi wisata pulau lainnya di Indonesia.

Dari sisi budaya, masyarakat Bawean memiliki karakter unik yang terbentuk dari sejarah panjang pelayaran dan migrasi.

Kehidupan desa terasa akrab, ritme hidup berjalan lebih lambat, dan laut selalu menjadi bagian penting dari keseharian warga.

Akses menuju Pulau Bawean memang membutuhkan usaha lebih, umumnya melalui jalur laut dari Pelabuhan Gresik.

Namun, keterbatasan akses inilah yang secara tidak langsung menjaga keaslian alam dan atmosfer pulau tetap terjaga.

Pulau Bawean menawarkan jenis pengalaman wisata yang sederhana namun bermakna: menjelajah dengan santai, berhenti di pantai tanpa agenda, dan menikmati waktu tanpa tekanan.

Sebuah potongan Indonesia yang masih memberi ruang untuk diam, menikmati alam, dan benar-benar berjarak dari keramaian.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Minggu ini membawa nuansa reflektif yang kuat, namun juga membuka jalan bagi berbagai peluang baru.

Banyak zodiak didorong untuk menyeimbangkan ambisi dengan ketenangan batin, terutama dalam urusan keuangan dan hubungan pribadi.

Komunikasi yang jujur, pengambilan keputusan yang matang, serta perhatian pada detail kecil menjadi kunci menjalani pekan ini dengan lebih lancar.

Berikut ramalan zodiak mingguan lengkap untuk Aries hingga Pisces:

Aries (21 Maret–19 April)

Aries dipenuhi semangat untuk menentukan arah hidup yang lebih jelas. Meski energi sedang tinggi, kamu disarankan tetap berpikir rasional, terutama soal keuangan.

Dalam asmara, ungkapan perasaan yang tulus bisa mempererat hubungan.

Taurus (20 April–20 Mei)

Pendekatan yang tenang membuat Taurus mampu menjalani minggu ini dengan stabil. Keuangan terasa lebih aman berkat pengelolaan yang disiplin.

Hubungan asmara semakin hangat jika kamu meluangkan waktu berkualitas bersama pasangan.

Gemini (21 Mei–20 Juni)

Ide-ide kreatif Gemini bermunculan dan membuka peluang baru, khususnya lewat komunikasi. Namun, tetap waspada pada pengeluaran spontan.

Dalam cinta, suasana santai membantu hubungan terasa lebih menyenangkan.

Cancer (21 Juni–22 Juli)

Cancer lebih tegas dalam mengambil keputusan minggu ini. Keuangan cenderung aman jika dikelola dengan bijak.

Momen sederhana bersama orang terkasih justru memberi kehangatan emosional yang mendalam.

Leo (23 Juli–22 Agustus)

Leo disarankan menjaga ketenangan agar tidak terburu-buru melewatkan peluang. Kondisi keuangan relatif stabil selama kamu mampu menahan pengeluaran berlebihan.

Komunikasi ringan dengan pasangan menciptakan suasana harmonis.

Virgo (23 Agustus–22 September)

Fokus dan ketelitian menjadi kunci Virgo pekan ini. Keuangan cukup stabil, bahkan peluang baru bisa muncul dari ide yang tak terduga.

Dalam asmara, sikap saling memahami memperkuat ikatan emosional.

Libra (23 September–22 Oktober)

Energi sosial Libra meningkat, memudahkan komunikasi dan kerja sama. Pengeluaran tetap terkendali jika kamu konsisten dengan rencana.

Hubungan asmara terasa lebih seimbang lewat sikap saling mendengarkan.

Scorpio (23 Oktober–21 November)

Setelah masa refleksi, Scorpio siap melangkah lebih berani. Keuangan membaik berkat pendekatan realistis. Keterbukaan perasaan membuat hubungan asmara semakin erat.

Sagitarius (22 November–21 Desember)

Sagitarius mampu fokus pada prioritas penting tanpa terganggu rutinitas.

Keuangan terasa lebih aman karena tujuan yang jelas. Dalam cinta, momen santai menghadirkan kebahagiaan sederhana.

Capricorn (22 Desember–19 Januari)

Capricorn mulai merasakan hasil dari kerja keras sebelumnya. Perencanaan keuangan yang rapi memberi rasa aman.

Perhatian kecil pada pasangan berdampak besar bagi keharmonisan hubungan.

Aquarius (20 Januari–18 Februari)

Ide-ide segar membuat hari Aquarius terasa lebih berwarna. Kendalikan pengeluaran agar stabilitas finansial tetap terjaga.

Dalam asmara, keterbukaan membantu menghindari kesalahpahaman.

Pisces (19 Februari–20 Maret)

Intuisi Pisces sangat kuat dan bisa menjadi panduan dalam mengambil peluang. Keuangan perlu pertimbangan matang sebelum melangkah besar.

Percakapan jujur membawa kedekatan emosional dalam hubungan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi kembali menunjukkan komitmennya dalam menangani persoalan persampahan dan mewujudkan lingkungan perkotaan yang bersih serta berkelanjutan.

Hal tersebut ditandai dengan peresmian Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) KMP KP Pazero Bahagia di RT 11 Kampung Pajero, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo.

Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, sebagai bagian dari implementasi program prioritas Kota Jambi Bahagia, khususnya dalam pilar Kota Tangguh melalui tata kelola sampah berkelanjutan.

TPS 3R Kampung Pajero Bahagia menjadi TPS 3R ke-12 yang beroperasi di Kota Jambi.

Pemerintah berharap keberadaan fasilitas ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menyediakan lahan dan mengelola sampah secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Wawako Diza mengapresiasi peran aktif seluruh elemen masyarakat, mulai dari perangkat kelurahan, kelompok swadaya masyarakat, hingga warga setempat yang menunjukkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

“Persoalan sampah adalah isu strategis perkotaan yang tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri. Dibutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, terutama dalam mengurangi sampah sejak dari sumbernya,” ujar Diza.

Ia menegaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat berdampak langsung pada volume sampah setiap tahun.

Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak bisa lagi hanya mengandalkan sistem kumpul, angkut, dan buang.

TPS 3R menjadi bagian dari transformasi pola pengelolaan sampah di Kota Jambi, dengan pendekatan Reduce, Reuse, dan Recycle yang berbasis masyarakat.

“Melalui TPS 3R, sampah tidak hanya dilihat sebagai masalah, tetapi juga sebagai potensi yang bisa dikelola. Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat edukasi lingkungan sekaligus sarana pemberdayaan warga,” tambahnya.

TPS 3R Pazero dibangun dengan dukungan pendanaan dari Balai PUPR senilai sekitar Rp600 juta dan dikelola secara swakelola tipe 4 oleh masyarakat setempat.

Sampah yang masuk akan dipilah di TPS, sementara residu dibawa ke TPA Talang Gulo.

TPS ini juga mendukung pengolahan limbah jerigen serta memperkuat program Kampung Bahagia yang berfokus pada kebersihan dan kesejahteraan warga.

Peresmian TPS 3R tersebut turut dihadiri perwakilan Balai PUPR, anggota DPRD Kota Jambi dari Dapil Alam Barajo, jajaran perangkat daerah, Forkopimcam, FKRT Kecamatan Alam Barajo, serta Marsudi, selaku penghibah lahan dan pengurus TPS 3R.

“Saya berharap TPS 3R ini tidak hanya menjadi bangunan fisik, tetapi menjadi gerakan bersama yang menumbuhkan budaya peduli lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tutup Wawako Diza.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat pimpinan Pengadilan Negeri (PN) Depok.

Kasus tersebut berakar dari sengketa lahan yang melibatkan sebuah badan usaha di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan kemudian berkembang menjadi dugaan suap terkait proses eksekusi putusan pengadilan.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan perkara bermula dari putusan PN Depok pada tahun 2023.

Saat itu, pengadilan mengabulkan gugatan PT KD atas sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat.

“Putusan tersebut memenangkan PT KD yang merupakan badan usaha di lingkungan Kementerian Keuangan dalam sengketa lahan dengan masyarakat,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2026).

Meski telah berkekuatan hukum, eksekusi putusan tersebut tidak segera dilaksanakan. Hingga lebih dari satu tahun kemudian, proses pengosongan lahan belum juga berjalan.

Di tengah situasi itu, pihak masyarakat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada Februari 2025.

“PT KD beberapa kali mengajukan permohonan eksekusi karena lahan akan dimanfaatkan, sementara pihak masyarakat menempuh upaya hukum lanjutan,” jelas Asep.

Dalam proses penundaan eksekusi itulah, KPK menemukan dugaan adanya permintaan imbalan untuk mempercepat pelaksanaan putusan.

Penyidik mengungkap adanya pertemuan antara pejabat pengadilan dan perwakilan perusahaan di luar kantor.

“YOH dan BER bertemu di sebuah restoran di Depok untuk membahas penetapan waktu eksekusi sekaligus permintaan fee. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada Direktur Utama PT KD,” kata Asep.

Eksekusi pengosongan lahan akhirnya dilakukan. Setelah itu, KPK menduga terjadi aliran uang dalam beberapa tahap.

Salah satunya berupa penyerahan uang puluhan juta rupiah, disusul transaksi bernilai ratusan juta rupiah yang diduga berasal dari pencairan cek dengan dasar invoice fiktif sebuah perusahaan konsultan.

“Pada Februari 2026, penyerahan uang senilai Rp850 juta dilakukan dalam pertemuan di sebuah arena golf,” ungkap Asep.

KPK menilai rangkaian peristiwa tersebut menjadi dasar kuat dugaan praktik suap yang berujung pada OTT terhadap sejumlah pihak di lingkungan PN Depok dan pihak swasta terkait.

Penyidikan masih terus berlanjut untuk menelusuri aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut integritas lembaga peradilan dalam menangani sengketa lahan strategis yang melibatkan badan usaha negara.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBi.ID – Pemerintah mengungkap fakta serius terkait kerusakan kawasan konservasi di Indonesia.

Dalam lebih dari satu dekade terakhir, sekitar 4 juta hektare hutan lindung dan taman nasional dilaporkan beralih fungsi akibat perkebunan kelapa sawit ilegal.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan praktik tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan di sejumlah kawasan hutan, sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Dalam rentang 10 sampai 15 tahun terakhir, jutaan hektare kawasan hutan lindung dan taman nasional telah dikuasai secara ilegal oleh perkebunan sawit. Ini dilakukan oleh pengusaha-pengusaha nakal yang memanfaatkan lemahnya perlindungan kawasan,” ujar Hashim, Jumat (6/2/2026).

Ia menegaskan bahwa dampak dari alih fungsi ilegal tersebut sangat besar, mulai dari kerusakan ekosistem, hilangnya habitat satwa liar, hingga meningkatnya ancaman bencana lingkungan di berbagai wilayah.

Sebagai langkah tegas, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan kebijakan besar untuk memperkuat pengamanan hutan.

Salah satu langkah utamanya adalah penambahan drastis jumlah Polisi Hutan.

“Presiden telah memutuskan untuk meningkatkan jumlah Polisi Hutan dari sekitar 5.000 menjadi 70.000 personel,” ungkap Hashim.

Penambahan ini diharapkan dapat memperluas jangkauan patroli, memperketat pengawasan, serta memperkuat penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal di kawasan hutan konservasi.

Pemerintah juga akan meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga agar penertiban berjalan lebih efektif.

Selain penindakan, pemerintah disebut tengah menyiapkan program pemulihan kawasan hutan yang telah terlanjur rusak akibat aktivitas ilegal tersebut.

Restorasi lingkungan dinilai penting untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan dan penjaga keseimbangan iklim.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam memperbaiki tata kelola kehutanan nasional sekaligus menjaga komitmen Indonesia terhadap perlindungan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim.(*)