Bahlil Buka Suara soal Gibran Ingin Mundur, Golkar Belum Mau Bicara Pengganti

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia akhirnya angkat bicara mengenai keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya di tengah polemik dokumen pendidikan yang menyeret putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Bahlil menegaskan menghormati berbagai saran yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada Gibran dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa 10 November 2026.

Menurutnya, saran Presiden sebagaimana disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merupakan hal yang patut dihormati.

“Pada prinsipnya, yang disampaikan oleh Pak Mensesneg, apa yang disarankan oleh Bapak Presiden kepada Pak Wapres, saya pikir sesuatu yang harus juga dihormati,” kata Bahlil sebelum menghadiri acara penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 10 November 2026.

Meski demikian, Bahlil mengaku belum mengetahui secara utuh isi pembicaraan antara Prabowo dan Gibran. Ia tidak berada di lokasi pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut.

Karena itu, Bahlil memilih mencari informasi lebih lengkap sebelum menyampaikan kesimpulan mengenai perkembangan politik yang melibatkan Wakil Presiden tersebut.

“Apa kesimpulan akhir dari semua ini setelah nanti saya akan mencoba mengecek informasi yang utuhnya seperti apa,” tuturnya.

Golkar Belum Bicara Nama Pengganti Gibran

Pertanyaan mengenai kemungkinan Partai Golkar menyiapkan nama pengganti Gibran turut mencuat di tengah isu pengunduran diri tersebut.

Namun, Bahlil tidak ingin berspekulasi mengenai kemungkinan itu.

Ia menegaskan Golkar belum membicarakan opsi nama pengganti dan meminta semua pihak menunggu perkembangan selanjutnya.

“Kita jangan berandai-andai, kita serahkan dulu kita cek dulu kepada Bapak Presiden,” tegasnya.

Bahlil juga mengungkapkan belum kembali berkomunikasi atau bertemu dengan Gibran setelah munculnya isu pengunduran diri tersebut.

Pernyataan Bahlil menunjukkan Golkar memilih bersikap hati-hati dan belum ingin masuk ke pembahasan mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden sebelum ada kepastian lebih lanjut.

Prabowo Tidak Tolak Niat Gibran Mundur

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden saat bertemu Prabowo pada Selasa pagi.

Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam dan turut membahas dinamika yang berkembang menyusul persoalan dokumen pendidikan Gibran serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Prasetyo memastikan Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri tersebut.

Namun, Presiden memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan itu.

Salah satu hal yang dibahas adalah kesempatan bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Namun, dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” ujar Prasetyo.

Perkembangan ini membuat isu pengunduran diri Gibran semakin menjadi perhatian politik nasional.

Meski sejumlah elite partai mulai memberikan tanggapan, belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran diri maupun pembahasan nama pengganti Wakil Presiden.

Untuk saat ini, Golkar melalui Bahlil memilih menghormati langkah Presiden dan menunggu informasi yang lebih lengkap sebelum mengambil sikap lebih jauh.(*)




Gibran Akhirnya Buka Suara soal Isu Mundur dari Wapres, Singgung Prabowo seperti Ayah Sendiri

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya memberikan pernyataan terbuka setelah Istana Kepresidenan mengungkap niatnya untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.

Di tengah polemik dokumen pendidikan yang kembali menjadi sorotan, Gibran menegaskan menghormati seluruh kritik dan aspirasi masyarakat.

Dalam keterangannya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 10 November 2026, Gibran menyatakan tidak ingin persoalan yang tengah dihadapinya berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.

“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” kata Gibran.

Ia juga mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung pada Selasa pagi. Dalam kesempatan tersebut, Gibran menyampaikan kedekatan personalnya dengan Prabowo.

“Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri,” ungkapnya.

Prabowo Sarankan Gibran Tempuh PTUN dan Ajukan PK

Gibran mengatakan pertemuannya dengan Prabowo turut membahas polemik keabsahan dokumen dan latar belakang pendidikan yang belakangan menjadi perhatian publik.

Menurut Gibran, Presiden memberikan sejumlah masukan, termasuk menyarankan dirinya melanjutkan upaya pembuktian melalui jalur hukum.

Salah satu arahan tersebut berkaitan dengan proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gibran diminta menghadirkan dokumen pendidikan secara lengkap, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” jelas Gibran.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa penyelesaian polemik dokumen pendidikan masih menjadi salah satu fokus pembicaraan antara Presiden dan Wakil Presiden.

Langkah yang disampaikan Gibran juga mencakup koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) terkait upaya pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Istana Sebelumnya Ungkap Niat Gibran Mundur

Pernyataan Gibran tersebut muncul setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap isi pertemuan Presiden dan Wakil Presiden.

Prasetyo sebelumnya membenarkan bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya saat bertemu Prabowo pada Selasa pagi.

Menurutnya, pembicaraan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam dan turut membahas dinamika hukum yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo.

Meski demikian, Prasetyo sebelumnya menegaskan Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri tersebut. Presiden justru memberikan sejumlah saran dalam diskusi bersama Gibran.

Dengan munculnya pernyataan langsung Gibran, perhatian publik kini tertuju pada dua persoalan yang berjalan bersamaan, yakni kelanjutan polemik dokumen pendidikannya melalui jalur hukum dan perkembangan niat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden.

Hingga pernyataan tersebut disampaikan, belum ada pengumuman resmi mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.(*)




PDIP Pertanyakan Langkah Gibran ke PTUN, Deddy Sitorus: Sangat Tidak Masuk Akal

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menuai kritik dari PDI Perjuangan.

Ketua DPP PDIP sekaligus Kapoksi PDIP di Komisi II DPR, Deddy Sitorus, mempertanyakan dasar hukum dan objek gugatan yang akan ditempuh Gibran.

Menurut Deddy, PTUN tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Ia menilai Gibran perlu menjelaskan keputusan pejabat negara mana yang akan menjadi objek sengketa apabila memilih jalur peradilan tata usaha negara.

“Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir Putusan MA karena beda kamar, PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/birokrasi,” ujar Deddy kepada wartawan, Selasa 10 November 2026.

Deddy juga menyinggung perkara sebelumnya terkait surat keterangan (suket) pendidikan Gibran yang sempat bergulir di PTUN.

Menurutnya, dalam persidangan tersebut perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak pernah menghadiri persidangan hingga penggugat akhirnya mencabut gugatan.

“Lagi pula beberapa waktu lalu masalah suket juga sudah disidangkan di PTUN tetapi perwakilan Kemendikdasmen tidak sekalipun mau menghadiri sidang hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya,” lanjutnya.

Atas dasar itu, Deddy mempertanyakan tujuan Gibran kembali menempuh jalur PTUN untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.

Ia juga meminta kejelasan mengenai pihak yang akan digugat serta keputusan administrasi yang menjadi objek perkara.

“Jadi menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa,” katanya.

Deddy Sitorus Singgung Dugaan Upaya Mengulur Waktu

Kritik Deddy tidak berhenti pada persoalan kewenangan pengadilan.

Politikus PDIP tersebut juga menilai kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan membuktikan dokumen pendidikan sebenarnya sudah tersedia sebelumnya.

Namun, menurutnya, kesempatan itu tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak terkait.

“Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendikdasmen dan pihak Gibran. Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja,” pungkas Deddy.

Pernyataan tersebut menambah dinamika politik di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran yang kembali menjadi sorotan setelah muncul perkembangan putusan MA dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Gibran Sempat Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo

Sebelumnya, Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto di tengah perkembangan polemik tersebut.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa 10 November 2026 pagi, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa salah satu pembahasan berkaitan dengan keinginan Gibran mundur di tengah dinamika putusan MK dan MA.

“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden, pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 10 November 2026.

Ia kemudian mengungkapkan bahwa Gibran memang menyampaikan niat pengunduran diri kepada Prabowo.

“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” lanjutnya.

Prabowo Tidak Menolak, Gibran Minta Kesempatan Tempuh PTUN

Meski membenarkan adanya niat pengunduran diri tersebut, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak permintaan Gibran.

Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan. Sebaliknya, Prabowo memberikan sejumlah saran dalam diskusi bersama Wakil Presiden.

“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan niat tersebut,” ujarnya.

Prasetyo mengungkapkan, dalam pertemuan itu Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui jalur peradilan tata usaha negara.

“Nah namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha,” ungkapnya.

Perbedaan pandangan antara Gibran dan kritik yang disampaikan Deddy Sitorus kini menambah perhatian terhadap langkah hukum yang akan ditempuh Wakil Presiden tersebut.

Selain menunggu perkembangan proses hukum, publik juga menanti penjelasan lebih lanjut mengenai dasar gugatan, pihak yang akan menjadi tergugat, serta dokumen yang akan diajukan dalam proses pembuktian di PTUN.

Hingga saat ini, niat pengunduran diri Gibran yang disampaikan melalui pertemuan dengan Prabowo juga belum dapat disamakan dengan pengunduran diri resmi dari jabatan Wakil Presiden.(*)




Gibran Akhirnya Bicara soal Pertemuan dengan Prabowo, Singgung PTUN hingga PK

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID  – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya angkat bicara setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di tengah polemik dokumen pendidikan dan isu pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.

Dalam keterangannya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 10 November 2026, Gibran mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan sejumlah saran terkait dinamika yang tengah dihadapinya.

Gibran bahkan menyebut Prabowo sudah seperti ayahnya sendiri. Pertemuan tersebut, menurutnya, menjadi kesempatan untuk membahas persoalan yang berkembang belakangan ini.

“Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri,” kata Gibran.

Salah satu arahan yang disampaikan Prabowo berkaitan dengan langkah hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.

Gibran mengaku diminta tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Tak hanya itu, Prabowo juga menyarankan agar Gibran menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi.

“Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi, salah satu saran beliau, agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian polemik dokumen pendidikan masih menjadi salah satu perhatian dalam komunikasi antara Prabowo dan Gibran.

Gibran Tak Ingin Polemik Politik Berkepanjangan

Di tengah sorotan publik terhadap persoalan tersebut, Gibran menegaskan tidak ingin polemik politik terus berlarut-larut.

Ia berharap persoalan yang berkembang dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum, sehingga tidak terus memicu perdebatan politik berkepanjangan.

“Saya tidak ingin polemik politik yang berkepanjangan,” tegasnya.

Pernyataan Gibran ini muncul setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkap bahwa Gibran telah menyampaikan niat pengunduran diri kepada Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam.

Prasetyo juga memastikan Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Namun, hingga saat itu Gibran masih berstatus sebagai Wakil Presiden.

Kini, perhatian publik tidak hanya tertuju pada perkembangan isu pengunduran diri, tetapi juga pada langkah hukum yang akan ditempuh Gibran untuk menjawab polemik dokumen pendidikannya.

Arahan Prabowo agar Gibran melanjutkan proses di PTUN dan melengkapi dokumen pendidikan dari SD hingga S1 menjadi perkembangan terbaru dalam persoalan yang telah memicu perhatian politik nasional tersebut.(*)




Prabowo Tak Tolak Niat Gibran Mundur, tetapi Belum Ada Kepastian Pengunduran Diri

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Sikap Presiden Prabowo Subianto terkait keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya mulai terungkap.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Prabowo tidak menolak niat tersebut, meski belum ada kepastian mengenai keputusan pengunduran diri Gibran.

Prasetyo mengungkapkan hal itu setelah mengonfirmasi pertemuan Prabowo dan Gibran pada Selasa 10 November 2026 pagi. Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut digelar di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Prasetyo menegaskan bahwa Prabowo tidak pernah menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran.

“Sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Prasetyo.

Meski demikian, pernyataan tersebut tidak serta-merta berarti Prabowo telah menerima pengunduran diri Gibran.

Prasetyo hanya memastikan bahwa hingga saat ini Gibran masih berstatus sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Prabowo Tak Beri Tenggat Waktu Pembuktian Dokumen Gibran

Selain membahas niat pengunduran diri, pertemuan tersebut juga menyinggung polemik dokumen pendidikan Gibran yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Prasetyo, Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam diskusi tersebut.

Salah satu hal yang mencuat adalah kesempatan bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pemerintah, kata Prasetyo, menghormati langkah hukum tersebut dan memberikan ruang bagi Gibran untuk menempuh proses sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ya, kan itu proses hukum. Untuk selanjutnya, kami tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara,” ujarnya.

Menariknya, Prabowo tidak menetapkan batas waktu bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen tersebut. Ketika awak media menanyakan kemungkinan adanya tenggat waktu, Prasetyo menjawab singkat.

“Tidak (ada tenggat waktu),” tegasnya.

Pemerintah Belum Pastikan Bantuan Hukum untuk Gibran

Di tengah perkembangan persoalan tersebut, pemerintah juga belum memastikan apakah akan memberikan bantuan hukum kepada Gibran.

Prasetyo menegaskan bahwa keterangan yang disampaikannya hanya berkaitan dengan pembicaraan antara Prabowo dan Gibran dalam pertemuan tersebut.

“Belum, belum, belum. Data yang kami sampaikan hanya mengenai apa yang tadi didiskusikan di antara Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden,” tuturnya.

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa pemerintah belum mengambil sikap lebih jauh terkait kemungkinan pendampingan hukum bagi Gibran dalam menghadapi polemik dokumen pendidikannya.

Prabowo Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan

Terlepas dari dinamika politik yang berkembang, Prasetyo memastikan Prabowo tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan. Pemerintah tidak ingin persoalan politik tersebut mengganggu agenda nasional.

Salah satu perhatian Presiden saat ini adalah mitigasi bencana menjelang musim hujan. Pemerintah mulai memetakan potensi bencana dengan mengacu pada informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Selain mengantisipasi potensi bencana akibat cuaca ekstrem, pemerintah juga menyiapkan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar persoalan tersebut tidak kembali terjadi pada tahun mendatang.

“Dinamika apa pun yang terjadi, kami, pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, tetap fokus menjalankan tugas,” ujar Prasetyo.

Dengan demikian, meski isu pengunduran diri Gibran menjadi perhatian politik nasional, belum ada keputusan resmi yang mengakhiri masa jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Publik kini menunggu perkembangan langkah politik dan proses hukum yang akan ditempuh Gibran selanjutnya.(*)




Honda Jambi Gelar Promo HERO, Ganti Busi hingga Ban Gratis Jasa Pemasangan

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Kabar baik bagi pengguna sepeda motor Honda di Provinsi Jambi. PT Sinar Sentosa Primatama (Sinsen) menghadirkan program HERO (Hemat Ekstra, Rutin Optimal) yang menawarkan gratis jasa pemasangan sejumlah sparepart di jaringan bengkel resmi AHASS.

Program yang berlangsung mulai 10 hingga 30 November 2026 ini memberikan keuntungan bagi konsumen yang melakukan penggantian busi, aki, kampas rem cakram, dan ban.

Namun, ada ketentuan yang perlu diperhatikan, yakni konsumen harus melakukan servis ringan sekaligus penggantian oli untuk mendapatkan gratis jasa pemasangan tersebut.

Tak hanya menawarkan gratis jasa pemasangan, Sinsen juga memberikan potongan harga 10 persen untuk pembelian Oil System Cleaner (OSC).

Penawaran ini menjadi kesempatan bagi pengguna Honda yang ingin melakukan perawatan sepeda motor sekaligus mendapatkan keuntungan lebih selama periode promo berlangsung.

General Manager Service & Part PT Sinar Sentosa Primatama, Erwin Susanto, mengatakan program HERO merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam memberikan kemudahan layanan dan keuntungan tambahan bagi konsumen Honda.

“Melalui program HERO, kami ingin memberikan keuntungan lebih bagi konsumen Honda yang rutin melakukan perawatan sepeda motornya. Selain mendapatkan gratis jasa pemasangan sparepart, konsumen juga bisa menikmati penawaran menarik untuk Oil System Cleaner. Kami berharap program ini dapat menjadi kesempatan bagi konsumen untuk menjaga kondisi sepeda motor tetap prima dengan lebih hemat,” ujar Erwin.

Empat Sparepart Masuk Promo Gratis Jasa Pemasangan

Melalui program HERO, terdapat empat jenis sparepart yang masuk dalam penawaran gratis jasa pemasangan, yaitu:

  1. Busi.
  2. Aki.
  3. Kampas rem cakram.
  4. Ban.

Untuk menikmati penawaran tersebut, konsumen wajib melakukan servis ringan dan penggantian oli sesuai ketentuan program.

Selain itu, pembelian Oil System Cleaner juga mendapatkan diskon sebesar 10 persen selama program berlangsung.

Berlaku hingga 30 November 2026

Sinsen mengajak seluruh pengguna sepeda motor Honda di Provinsi Jambi untuk memanfaatkan program HERO sebelum periode promosi berakhir pada 30 November 2026.

Konsumen cukup mengunjungi jaringan bengkel resmi AHASS terdekat untuk mendapatkan layanan servis sekaligus menikmati berbagai penawaran sesuai persyaratan yang berlaku.

Informasi lebih lanjut mengenai program HERO dan layanan purnajual Honda dapat diperoleh melalui AHASS terdekat maupun kanal informasi resmi PT Sinar Sentosa Primatama.

Dengan program ini, Sinsen berharap semakin banyak konsumen yang rutin melakukan perawatan sepeda motor melalui jaringan bengkel resmi Honda, sehingga kondisi kendaraan tetap terjaga dan nyaman digunakan.(*)




9 Peserta Lolos UKK Calon Dewas Tirta Mayang Jambi, Siapa Saja Nama Mereka?

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Panitia Seleksi (Pansel) Calon Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi mengumumkan sembilan peserta yang lolos Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) untuk masa jabatan 2027–2031.

Sembilan peserta tersebut berhak melanjutkan proses seleksi ke tahap presentasi makalah di hadapan Tim Panitia Seleksi.

Tahapan ini menjadi bagian penting dalam menentukan calon pengawas yang akan mengisi posisi Dewan Pengawas Perumda Tirta Mayang.

Pengumuman kelulusan tersebut tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 900.1.13/005/BA/PANSEL-DEWAS/2026 tertanggal 10 November 2026.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kota Jambi, Hendra Saputra, mengatakan proses seleksi berjalan dengan mengacu pada mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Hendra, Pansel melaksanakan seluruh tahapan secara transparan untuk menjaring calon Dewan Pengawas yang profesional dan memiliki integritas dalam menjalankan fungsi pengawasan perusahaan daerah.

“Seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara transparan dengan mengacu pada mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” kata Hendra saat dikonfirmasi, Selasa 10 November 2026.

Ini 9 Peserta yang Lolos UKK Dewas Tirta Mayang

Berdasarkan pengumuman Pansel, sembilan peserta yang dinyatakan lolos UKK berdasarkan urutan abjad adalah:

  1. Ahmad Syukri
  2. Ahmad Nur Budi Utama
  3. A. Ridwan
  4. Bakhtiar
  5. Elispirsada
  6. Fuad Muchlis
  7. Nukmansyah
  8. Rita Friyani
  9. Sahat Parulian Siagian

Kelulusan UKK tersebut belum menjadi penetapan akhir sebagai Dewan Pengawas.

Para peserta masih harus melewati tahapan seleksi lanjutan sebelum proses penjaringan calon Dewas Perumda Tirta Mayang memasuki tahap berikutnya.

Presentasi Makalah Digelar 12 November

Pansel menjadwalkan presentasi makalah bagi sembilan peserta yang lolos UKK pada Kamis, 12 November 2026, mulai pukul 08.00 WIB.

Kegiatan berlangsung di Kantor Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi, Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin.

Seluruh peserta wajib mengenakan pakaian formal dan mempersiapkan materi presentasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan panitia.

Tahapan presentasi makalah menjadi kesempatan bagi peserta untuk memaparkan gagasan, kapasitas, serta pemahaman mereka mengenai fungsi dan tanggung jawab Dewan Pengawas.

Seleksi calon Dewan Pengawas Perumda Tirta Mayang periode 2027–2031 ini diharapkan mampu menghasilkan figur yang profesional, berintegritas, dan memiliki kemampuan pengawasan yang baik.

Hal tersebut penting mengingat Perumda Tirta Mayang memiliki peran strategis dalam penyediaan layanan air minum bagi masyarakat Kota Jambi.

Karena itu, kualitas pengawasan perusahaan daerah turut menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga tata kelola dan peningkatan pelayanan publik.(*)




Bangun Digital Twin Aset dan Fasilitas dengan Handheld Scanner XGRIDS

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Digital twin adalah salinan digital tiga dimensi dari aset fisik yang bisa dibuka, diukur, dan dibagikan dari mana saja.

Teknologi pemindaian XGRIDS membantu perusahaan membangun digital twin gedung, pabrik, dan fasilitas industri dalam satu kali pemindaian. XGRIDS tersedia di Indonesia melalui Halo Robotics.

Dokumentasi Aset yang Cepat Usang

Gambar kerja dan foto lapangan sering tidak lagi sesuai kondisi aset setelah renovasi atau perubahan tata letak. Tim akhirnya harus kembali ke lokasi setiap kali butuh ukuran atau konfirmasi kondisi. Proses ini memakan waktu, terutama untuk aset yang tersebar di banyak lokasi.

Satu Pemindaian, Tiga Bentuk Data

Scanner XGRIDS menghasilkan point cloud untuk pengukuran, mesh untuk pemodelan, dan 3D Gaussian splatting untuk tampilan visual yang realistis. Ketiganya berasal dari satu proses pemindaian, sehingga tim tidak perlu turun ke lokasi berkali-kali. Tim engineering memakai data ukur, sementara manajemen dan klien cukup melihat model visual dari browser.

Pilihan Alat Sesuai Kebutuhan Lokasi

XGRIDS PortalCam cocok untuk dokumentasi visual interior dan tur virtual fasilitas. Lixel L3 dan Lixel K2 memenuhi kebutuhan pemindaian yang menuntut data ukur untuk engineering dan scan-to-BIM. Ketiganya dioperasikan sambil berjalan, tanpa perlu memindahkan tripod dari titik ke titik.

Penerapan di Industri

Pengelola gedung memakai digital twin untuk perencanaan renovasi dan pemeliharaan. Kontraktor membandingkan kondisi lapangan dengan desain untuk memantau progres proyek. Pabrik dan fasilitas energi menyimpan rekaman kondisi aset sebagai acuan inspeksi berikutnya.

Mulai dari Kebutuhan Proyek

Tim Halo Robotics membantu memilih perangkat XGRIDS sesuai jenis aset dan output yang dibutuhkan. Solusi lain untuk proyek gedung dan infrastruktur tersedia di halaman Construction & Infrastructure Halo Robotics.

Tentang Halo Robotics
Halo Robotics adalah distributor drone dan robotika enterprise terbesar di Indonesia, yang telah melayani 900+ perusahaan dan organisasi pemerintah selama lebih dari satu dekade.

Halo Robotics didirikan pada 2014, berkantor pusat di Jakarta, dan menyediakan solusi drone, robot, dan integrasi sistem secara end-to-end di sektor pertambangan, minyak dan gas, ketenagalistrikan, konstruksi, pertanian, pemantauan lingkungan, serta keamanan dan keselamatan publik.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES




Prasetyo Hadi Ungkap Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo, Ini Alasannya

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinamika politik nasional semakin memanas setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut diungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah pertemuan keduanya di Istana, Selasa 10 November 2026.

Menurut Prasetyo, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam. Salah satu pembahasan yang mencuat berkaitan dengan perkembangan polemik dokumen pendidikan Gibran setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ungkap Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.

Meski demikian, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan tersebut. Menurutnya, Prabowo justru memberikan sejumlah saran dalam diskusi bersama Gibran.

Gibran, lanjut Prasetyo, juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pernyataan Mensesneg tersebut langsung menambah perhatian publik terhadap posisi politik Gibran.

Terlebih, isu pengunduran diri muncul ketika sejumlah anggota DPR mulai mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden.

Putusan MA dan MK Jadi Pemicu Sorotan

Persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi perhatian setelah MA dan MK mengeluarkan putusan terkait persyaratan pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.

Dalam putusan perkara yang berkaitan dengan pencalonan tersebut, MK menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran dari Singapura dan Australia dalam berkas yang diperiksa.

Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran yang menjadi objek sengketa tidak sah.

Perkembangan putusan kedua lembaga tersebut kemudian memunculkan desakan dari sejumlah anggota DPR agar parlemen menggunakan mekanisme Hak Menyatakan Pendapat.

Berdasarkan laporan CNN Indonesia, sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi disebut telah menandatangani usulan penggunaan hak tersebut untuk menindaklanjuti persoalan Gibran.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen konstitusional DPR untuk menyampaikan sikap terhadap persoalan kenegaraan, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden maupun dugaan tidak lagi terpenuhinya persyaratan jabatan.

Gibran Pernah Buka Suara soal Polemik Pendidikan

Sebelum pertemuan dengan Prabowo, Gibran juga pernah menanggapi persoalan dokumen pendidikan yang menjadi sorotan publik.

Ia membantah anggapan bahwa dirinya tidak menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.

Gibran bahkan menyebut perjalanan pendidikannya hingga jenjang sarjana di Singapura sebagai salah satu alasannya.

“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu 7 Oktober 2026.

Puan Minta Publik Tidak Berspekulasi

Di tengah berkembangnya kabar tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat menyikapi isu pengunduran diri Gibran secara tenang.

Puan menegaskan bahwa hingga Selasa (10/11/2026), Gibran masih menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden. Ia juga meminta publik menunggu pernyataan resmi sebelum menyimpulkan kemungkinan perubahan posisi tersebut.

“Masih Gibran masih Wapres,” ujar Puan saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Puan mengingatkan agar berbagai pihak tidak membangun spekulasi yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Kita jangan berandai-andai. Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat,” katanya.

Dengan munculnya pernyataan Mensesneg dan respons Ketua DPR, perhatian publik kini tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil Gibran, terutama terkait pembuktian dokumen pendidikan melalui jalur PTUN dan perkembangan dinamika politik di parlemen.

Hingga informasi tersebut disampaikan, niat pengunduran diri yang diungkap Mensesneg belum dapat disamakan dengan pengunduran diri resmi dari jabatan Wakil Presiden.(*)




Rp9 Miliar Digelontorkan! Ini Kata Walikota Jambi, Soal Tahap Ketiga Pembayaran Lahan Kolam Retensi

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi kembali merealisasikan pembayaran uang ganti kerugian tahap ketiga, kepada masyarakat terdampak pengadaan tanah untuk pembangunan drainase utama dan revitalisasi drainase Sungai Asam.

Pembayaran tahap ketiga tersebut dilaksanakan, Selasa 10 November 2026, sebagai bagian dari percepatan penyelesaian pembebasan lahan proyek pengendalian banjir di Kota Jambi.

Program pengadaan tanah ini merupakan salah satu tahapan penting dalam pembangunan kolam retensi dan revitalisasi drainase Sungai Asam yang diharapkan mampu mengurangi risiko banjir, khususnya di kawasan Kenali Asam Bawah dan wilayah sekitarnya.

Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Jambi, Ridho, menjelaskan bahwa proses pengadaan tanah sebelumnya telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari inventarisasi dan identifikasi objek tanah, penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), hingga musyawarah penetapan bentuk dan besaran ganti kerugian.

Pada tahap ketiga, tercatat sebanyak 25 objek bidang tanah telah menyelesaikan tahapan pengadaan tanah dan menyepakati nilai ganti kerugian.

Secara keseluruhan, pengadaan tanah tahap kedua mencakup luas sekitar 0,7 hektare dengan total nilai ganti kerugian mencapai Rp9 miliar.

Ridho mengatakan, pemerintah terus mengupayakan agar seluruh proses pengadaan tanah dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak menghambat tahapan pembangunan berikutnya.

Pembayaran ganti kerugian tahap ini menjadi bagian dari upaya melanjutkan penyelesaian lahan yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pengendalian banjir tersebut.

Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan percepatan pembayaran ganti kerugian dan pembebasan lahan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah menyelesaikan persoalan banjir yang selama ini dialami masyarakat.

Menurut Maulana, kawasan Kenali Asam Bawah dan sekitarnya menjadi salah satu wilayah yang kerap terdampak banjir karena menjadi tempat berkumpulnya aliran air dari kawasan yang lebih tinggi.

Selama ini, penanganan banjir lebih banyak dilakukan melalui bantuan darurat ketika bencana terjadi.

Karena itu, pemerintah kini mendorong solusi jangka panjang melalui pembangunan kolam retensi dan revitalisasi sistem drainase.

“Selama ini pemerintah hanya bisa datang setelah banjir dengan memberikan bantuan darurat. Yang kita inginkan sekarang adalah menyelesaikan akar masalahnya melalui pembangunan kolam retensi dan revitalisasi drainase,” ujarnya.

Maulana memastikan pemerintah tetap mengedepankan pemenuhan hak masyarakat dalam setiap proses pengadaan tanah.

Pembayaran ganti kerugian dilakukan berdasarkan hasil penilaian dan ketentuan yang berlaku.

“Prinsipnya, masyarakat harus mendapatkan haknya sesuai ketentuan, sementara pembangunan juga harus segera berjalan agar manfaatnya bisa dirasakan,” tegasnya.

Ia berharap percepatan pembebasan lahan dapat mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.

Dengan begitu, masyarakat tidak lagi terus-menerus menghadapi kerugian akibat genangan maupun banjir setiap musim hujan.

Pemerintah Kota Jambi optimistis pembangunan kolam retensi dan revitalisasi drainase Sungai Asam dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang dalam mengurangi risiko banjir, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.(*)