JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Suasana kebersamaan mewarnai kegiatan buka puasa bersama yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi bersama jajaran sekretariat DPRD, Jumat (13/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan silaturahmi antara pimpinan, anggota dewan, serta pegawai sekretariat di lingkungan DPRD Provinsi Jambi.

Acara itu turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah bersama Wakil Ketua DPRD Ivan Wirata, serta sejumlah anggota dewan lainnya seperti Achmad Sarwani, Rendra Ramadhan Usman, Amrizal, Yudi Hariyanto, dan Mustaharuddin.

Dalam sambutannya, Hafiz Fattah menyampaikan bahwa bulan suci Ramadan saat ini sudah memasuki penghujung, dan umat Muslim hanya tinggal menghitung hari untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri.

“Tidak terasa puasa sudah berjalan sekitar 23 hari. Dalam waktu dekat kita akan menyambut Idul Fitri. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi, kami menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin,” ujarnya.

Ia juga berharap seluruh masyarakat diberikan kesehatan dan kelancaran hingga tiba momentum Hari Raya Idul Fitri.

Selain itu, Hafiz Fattah turut menyampaikan pesan kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik agar selalu berhati-hati selama di perjalanan.

“Kami juga menitipkan salam kepada saudara-saudara yang akan pulang ke daerah masing-masing. Kami mengimbau agar tetap berhati-hati selama perjalanan mudik,” katanya.

Menurutnya, dinamika dan perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa terjadi dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, terutama saat proses pembahasan kebijakan di ruang rapat.

Namun ia menegaskan bahwa perbedaan tersebut merupakan bagian dari pekerjaan dan tidak mengurangi rasa kebersamaan maupun kekeluargaan di antara sesama anggota DPRD.

“Kita semua ini seperti keluarga. Dalam menjalankan tugas tentu ada perbedaan pendapat, bahkan perdebatan di ruang rapat. Namun semua itu sebatas dinamika pekerjaan,” jelasnya.

Pada momen Idul Fitri mendatang, Hafiz Fattah juga mengundang rekan kerja, kolega, serta masyarakat untuk bersilaturahmi melalui kegiatan open house yang akan digelar di rumah dinasnya.

Ia menyampaikan bahwa open house akan dilaksanakan pada hari pertama Idul Fitri, sementara pada hari berikutnya ia berencana mengunjungi keluarga di beberapa daerah di Provinsi Jambi.(*)

Oleh: Ratu Amanda Syahirah

SEPUCUKJAMBI.ID  – Dalam industri perdagangan di kancah internasional, negara-negara sangat bergantung pada stabilitas jalur transportasi laut.

Salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia adalah Selat Hormuz yang menghubungkan kawasan Teluk Persia dengan jalur perairan internasional.

Jalur ini memiliki peran yang sangat penting karena menjadi lintasan utama bagi kapal-kapal perdagangan, khususnya kapal tanker yang mengangkut minyak dari negara-negara Timur Tengah ke berbagai belahan dunia.

Namun, dikarenakan adanya konflik antara Negara Iran dan Amerika di kawasan tersebut maka munculah kekhawatiran setelah meningkatnya konflik antara Iran dan pihak-pihak yang terlibat dalam perang di kawasan Timur Tengah.

Konflik tersebut menyebabkan sejumlah kapal perdagangan mengalami hambatan bahkan tertahan di sekitar wilayah perairan Iran.

Konflik yang terjadi di kawasan tersebut membuat aktivitas pelayaran menjadi terhambat, sehingga beberapa negara di Dunia akan mengalami krisis pasokan kebutuhan.

Beberapa perusahaan pelayaran internasional memilih menunda atau mengalihkan rute perjalanan kapal mereka demi menghindari risiko keamanan, yaitu mereka memilih memutar melewati benua afrika.

Ancaman serangan militer serta meningkatnya ketegangan politik membuat Selat Hormuz menjadi wilayah yang berisiko tinggi bagi aktivitas perdagangan internasional.

Kondisi ini berdampak langsung terhadap negara negara, yang dimana terganggunya kelancaran distribusi barang, khususnya komoditas energi seperti minyak dan gas yang sebagian besar diangkut melalui jalur tersebut.

Dan jikalau para pengangkut minyak tersebut melalui jalur darat, harga barang tersebut akan naik melonjak karena adanya pajak ataupun biaya tambahan lainnya.

Dalam perspektif hukum perdagangan internasional, peristiwa ini berkaitan erat dengan prinsip kebebasan navigasi yang diakui dalam hukum laut internasional.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) menegaskan bahwa selat yang digunakan untuk pelayaran internasional pada dasarnya harus tetap terbuka bagi kapal dari berbagai negara.

Prinsip ini bertujuan untuk menjamin kelancaran aktivitas perdagangan global serta mencegah terjadinya hambatan yang dapat merugikan negara-negara lain.

Apabila jalur pelayaran internasional terganggu akibat konflik bersenjata atau kebijakan suatu negara, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum internasional dan memicu ketidakstabilan dalam sistem perdagangan di dunia.

Selain persoalan hukum, gangguan terhadap jalur pelayaran di Selat Hormuz juga menimbulkan dampak ekonomi yang cukup signifikan. Yang dimana Jalur ini dikenal sebagai salah satu jalur yang sangat berpengaruh dalam distribusi energi dunia.

Ketika aktivitas pelayaran terganggu, maka pasokan energi global dapat mengalami penurunan yang pada akhirnya memicu kenaikan harga minyak di pasar internasional.

Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada negara-negara produsen dan konsumen energi, tetapi juga pada stabilitas ekonomi global secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penyelesaian konflik yang berpotensi mengganggu jalur perdagangan internasional seharusnya mengedepankan pendekatan diplomasi serta mekanisme hukum internasional. Kerja sama antar negara dan peran organisasi internasional sangat diperlukan untuk menjaga keamanan jalur pelayaran global.

Stabilitas wilayah perairan internasional merupakan kepentingan bersama yang harus dijaga agar aktivitas perdagangan dunia dapat berlangsung secara aman dan berkelanjutan. Peristiwa terhambatnya kapal perdagangan di sekitar wilayah Iran menunjukkan bahwa konflik geopolitik dapat memberikan dampak yang luas terhadap sistem perdagangan internasional.

Hal ini sekaligus menjadi pengingat bahwa stabilitas hukum dan keamanan di jalur pelayaran internasional merupakan faktor penting dalam menjaga keberlangsungan perdagangan global.

Penulis merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sukses menggelar puncak kegiatan Gerakan Sekolah Mengaji (GSM) Ramadan 1447 H / 2026 M, Kamis (12/3/2026).

Kegiatan ini ditandai dengan khataman Al-Qur’an 30 Juz secara serentak yang diikuti ribuan siswa dari PAUD, SD, hingga SMP di seluruh wilayah Muaro Jambi.

Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi H. Mahir hadir mewakili Bupati Dr. Bambang Bayu Suseno untuk memberikan apresiasi sekaligus menutup rangkaian kegiatan spiritual Ramadan.

Acara juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi, perwakilan Baznas, pengurus PGRI, kepala sekolah, guru, dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya Gerakan Sekolah Mengaji sebagai benteng moral dan spiritual generasi muda.

“Pendidikan tidak boleh hanya fokus pada kecerdasan intelektual. Anak-anak kita harus memiliki fondasi spiritual yang kuat, akhlak mulia, dan karakter kokoh melalui nilai-nilai Qur’ani,” tegas Junaidi H. Mahir.

Kegiatan mengaji di sekolah selama Ramadan bertujuan meningkatkan literasi Al-Qur’an dan menumbuhkan kecintaan pelajar terhadap kitab suci sejak dini.

Suasana khidmat menyelimuti prosesi khataman, dan Wakil Bupati berpesan agar Al-Qur’an menjadi pedoman hidup sehari-hari, tidak hanya terbatas pada bulan Ramadan.

“Khataman hari ini bukanlah akhir, melainkan awal komitmen untuk menjadikan Al-Qur’an sebagai sahabat dalam bersikap kepada orang tua, menghormati guru, dan berbuat baik kepada sesama,” tambahnya.

Selain fokus pada siswa, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga memberikan penghargaan kepada guru, pengawas, dan tenaga kependidikan atas perannya dalam membimbing moral dan iman generasi penerus.

Pemerintah daerah berharap Gerakan Sekolah Mengaji dapat menjadi budaya positif yang berkelanjutan dan melahirkan generasi cerdas, beriman, dan berbudi pekerti luhur.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati M Syukur memimpin inspeksi mendadak (sidak) harga kebutuhan pokok di Pasar Baru Bangko, Kamis (12/03). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kestabilan harga jelang Lebaran 1447 Hijriah.

Bupati M. Syukur didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ermanto dan Kepala Bulog Hamdani, menyusuri lorong-lorong pasar untuk mengecek harga sembako, daging ayam, daging sapi, gula, dan cabai.

Dalam pantauan, harga pangan secara umum masih stabil. Namun, beberapa pedagang melaporkan adanya kenaikan harga gula putih.

“Sekarang sudah naik Rp 500. Tapi mendekati Lebaran bisa naik lagi di atas Rp 1.000,” ujar Ujang, pedagang toko kelontong.

Sementara harga daging sapi dan ayam masih relatif stabil. Daging sapi dijual Rp 140.000 per kilogram, dan diprediksi naik menjadi Rp 150.000 menjelang H-1 Lebaran.

Sedangkan daging ayam masih Rp 40.000 per kilogram, dengan kemungkinan naik menjadi Rp 50.000 saat puncak permintaan Lebaran, menurut pedagang Effendi dan Santi.

Harga cabai juga dilaporkan stabil di Rp 45.000 per kilogram. Fitriyanti, pedagang cabai, mengingatkan bahwa harga cabai sering mengalami lonjakan mendadak menjelang Lebaran.

Di akhir sidak, Bupati M. Syukur menekankan pentingnya pengawasan harga agar tidak terjadi monopoli atau kenaikan harga yang tidak wajar.

“Pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi. Namun, banyak pedagang belum mematuhi. Sidak seperti ini penting untuk mengawasi agar harga tetap wajar,” pungkas Bupati M. Syukur.

Kegiatan ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga sembako, memberikan perlindungan bagi masyarakat, serta meminimalkan gejolak harga menjelang perayaan Idulfitri.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, hadir dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2026, kegiatan yang digelar dalam rangka pengamanan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Acara berlangsung khidmat di Lapangan Apel Polres Merangin pada Kamis (12/03).

Apel ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Kepala Dinas Perhubungan, Kasat Pol PP, Kepala BPBD, Kadis Parpora, Kadis DKUKMPP, dan Kadis Damkar, menandai sinergi antarinstansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Lebaran.

Kapolres Merangin, AKBP Kiki Firmansyah, menekankan bahwa Operasi Ketupat 2026 menjadi langkah penting untuk memastikan stabilitas keamanan di wilayah hukum Merangin.

“Operasi ini bertujuan menjaga keamanan, kenyamanan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Harapannya, seluruh rangkaian kegiatan masyarakat dapat berjalan aman, lancar, tertib, dan kondusif,” ujar AKBP Kiki Firmansyah.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati A. Khafidh menekankan pentingnya kelancaran arus lalu lintas, khususnya terkait kendaraan angkutan batu bara.

Sesuai instruksi Gubernur, ia mengingatkan agar operasional kendaraan tersebut dibatasi selama masa Lebaran.

“Kendaraan batu bara yang mengarah ke Padang dan Dumai, khususnya, tidak boleh berjalan mulai tanggal 11 hingga 29 Maret 2026,” tegas A. Khafidh.

Pemerintah Kabupaten Merangin memberikan apresiasi tinggi kepada Polres Merangin dan jajarannya atas kesiapsiagaan dalam pengamanan Operasi Ketupat.

Wakil Bupati juga menegaskan bahwa tindakan tegas akan diberikan bagi pihak yang melanggar aturan.

“Bapak Kapolres tadi juga sudah menyampaikan kepada anggotanya untuk siap siaga. Apabila ada yang menyalahi ketentuan operasional batu bara, akan ditindak secara tegas,” pungkas A. Khafidh.

Operasi Ketupat 2026 di Merangin diharapkan dapat menciptakan suasana Lebaran yang aman, nyaman, dan tertib bagi seluruh masyarakat serta pelaku usaha di wilayah tersebut.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi membuka peluang investasi bagi pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan kawasan Ujung Jabung.

Kesempatan ini muncul setelah sebuah perusahaan internasional menunjukkan minat untuk ikut serta dalam pembangunan kawasan strategis di pesisir timur Provinsi Jambi.

Gubernur Al Haris menyatakan bahwa rencana investasi ini menjadi langkah positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat pembangunan lokal.

Pemerintah daerah menilai potensi besar wilayah Ujung Jabung perlu dimanfaatkan secara optimal agar memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

“Silakan mereka paparkan rencana seperti apa,” ujar Gubernur Al Haris terkait keinginan perusahaan untuk menjelaskan konsep pembangunan yang akan dilakukan.

Perusahaan yang tertarik berinvestasi merupakan gabungan investor dari Amerika Serikat dan Dubai yang tergabung dalam Syarikat Indonesia.

Pemerintah Provinsi Jambi memberikan dukungan penuh dengan memfasilitasi pihak perusahaan untuk meninjau langsung kondisi lapangan dan menilai potensi kawasan Ujung Jabung.

“Silakan mereka ke lapangan, cek seperti apa, prospeknya bagaimana, ya kita dukung penuh,” tambahnya.

Gubernur Al Haris menegaskan, pemerintah daerah sangat terbuka terhadap investasi yang dapat mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sepanjang itu untuk kemajuan kami, ya saya akan dukung penuh itu,” tutupnya.

Investasi ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan infrastruktur, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, khususnya di kawasan pesisir timur yang selama ini memiliki potensi besar namun belum tergarap maksimal.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBi.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) resmi menyetujui penetapan lima anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk masa jabatan 2026–2031.

Keputusan ini diambil melalui rapat paripurna DPR yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani. Dalam sidang tersebut, DPR menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang sebelumnya dilakukan oleh Komisi XI terhadap para calon pimpinan OJK.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan bahwa dari sepuluh kandidat yang mengikuti proses seleksi, lima nama akhirnya dinyatakan layak untuk mengisi posisi strategis di lembaga pengawas sektor jasa keuangan ini.

Seluruh anggota DPR yang hadir memberikan persetujuan penuh terhadap pengesahan ini.

Kelima anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031 adalah:

1. Friderica Widyasari Dewi — Ketua Dewan Komisioner OJK

2. Hernawan Bekti Sasongko — Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK

3. Hasan Fawzi — Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK

4. Dicky Kartikoyono — Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK

5. Adi Budiarso — Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK

Penetapan ini menjadi tahap akhir dari proses seleksi pimpinan OJK, dimulai dari pengajuan kandidat oleh pemerintah, dilanjutkan dengan uji kelayakan di Komisi XI DPR, hingga disahkan melalui rapat paripurna.

DPR berharap kepemimpinan baru OJK dapat memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, serta menghadapi dinamika ekonomi global dengan profesional dan transparan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto berencana menunjuk utusan khusus presiden yang ditempatkan di setiap perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memastikan pengelolaan aset negara berjalan transparan dan akuntabel.

Langkah ini bertujuan melindungi kepentingan bangsa dan mencegah kebocoran pengelolaan kekayaan negara.

Rencana tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri tasyakuran satu tahun lembaga investasi negara Danantara di Jakarta.

Ia menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap perusahaan milik negara, mengingat BUMN mengelola sumber daya dan kekayaan yang sangat besar.

“Saya telah menunjuk utusan-utusan khusus presiden dan mungkin akan saya tunjuk nanti utusan-utusan khusus untuk di tiap BUMN yang kita kelola,” ujar Prabowo di Wisma Danantara, Rabu (11/3/2026).

Presiden Prabowo menekankan bahwa pengawasan diperlukan agar pengelolaan dana investasi negara tidak merugikan rakyat.

Ia menyebut, pengelolaan dana yang lemah dapat menimbulkan kerugian yang signifikan, bahkan di tingkat internasional.

“Kita harus mengawasi karena ini adalah darah bangsa Indonesia. Kalau darah ini bocor terus, bangsa kita dalam keadaan susah,” ujarnya.

Selain pengawasan internal pemerintah, Prabowo juga memastikan pengelolaan BUMN dan investasi negara akan diawasi oleh lembaga negara lainnya, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hingga Tentara Nasional Indonesia.

Dengan sistem pengawasan yang lebih ketat, pemerintah berharap pengelolaan BUMN dan dana investasi negara berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengingatkan bahwa kepala daerah berpotensi dikenai sanksi apabila tetap melakukan perjalanan ke luar negeri selama periode libur Lebaran.

Peringatan tersebut berkaitan dengan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang meminta para kepala daerah tetap berada di daerah masing-masing saat Idulfitri.

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menyampaikan bahwa aturan tersebut memiliki landasan hukum yang jelas dalam regulasi pemerintahan daerah.

Ia menegaskan bahwa kepala daerah yang mengabaikan instruksi dari pemerintah pusat dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap.

Menurutnya, sanksi yang dapat diberikan kepada kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang tidak menjalankan instruksi Menteri Dalam Negeri atau program nasional bisa dimulai dari teguran tertulis.

Jika pelanggaran tetap berlanjut, sanksi dapat meningkat hingga pemberhentian sementara atau bahkan pemberhentian tetap.

Ahmad Irawan berharap seluruh kepala daerah dapat mematuhi instruksi tersebut dengan penuh tanggung jawab sehingga tidak perlu ada langkah disipliner dari pemerintah pusat.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar pemerintah memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang menjalankan instruksi dengan baik.

Menurutnya, pemberian penghargaan dapat menjadi motivasi bagi para pemimpin daerah untuk lebih serius menjalankan tugas serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal selama masa libur Lebaran.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengeluarkan surat edaran yang meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota menunda perjalanan ke luar negeri selama periode libur Idulfitri.

Kebijakan tersebut bertujuan agar para kepala daerah tetap siaga di wilayah masing-masing guna memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Selain itu, kehadiran kepala daerah juga dinilai penting untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul selama masa mudik dan libur Lebaran.

Dengan tetap berada di daerah, kepala daerah diharapkan dapat memantau langsung berbagai hal, mulai dari pengendalian harga kebutuhan pokok, kelancaran arus mudik, hingga pengawasan aktivitas wisata yang biasanya meningkat saat libur panjang.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Indonesia Prabowo Subianto melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.

Dalam percakapan tersebut, kedua pemimpin membahas perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang belakangan mengalami peningkatan ketegangan.

Informasi mengenai komunikasi antara kedua pemimpin tersebut disampaikan melalui akun resmi X milik Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

Dalam keterangannya disebutkan bahwa pembicaraan menyoroti eskalasi militer yang sedang terjadi di kawasan tersebut serta potensi dampaknya terhadap stabilitas global.

Menurut pernyataan tersebut, Putra Mahkota Mohammed bin Salman dan Presiden Prabowo meninjau perkembangan situasi keamanan yang semakin memanas di Timur Tengah.

Kondisi ini dinilai dapat memberikan dampak serius terhadap keamanan regional maupun internasional.

Dalam percakapan tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya langkah cepat untuk meredakan ketegangan yang sedang berlangsung.

Ia menekankan bahwa penghentian aksi militer menjadi langkah mendesak guna mencegah situasi semakin memburuk.

Pemerintah Indonesia menilai bahwa eskalasi konflik yang terus meningkat berpotensi memicu ketidakstabilan yang lebih luas di kawasan.

Karena itu, upaya diplomasi dan dialog dinilai menjadi jalan terbaik untuk mengurangi risiko konflik berkepanjangan.

Sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia secara konsisten mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai.

Sikap tersebut kembali ditegaskan oleh Presiden Prabowo dalam pembicaraan dengan Mohammed bin Salman yang menyoroti pentingnya menjaga stabilitas kawasan serta keamanan internasional.

Percakapan antara kedua pemimpin ini menunjukkan adanya perhatian bersama terhadap dinamika geopolitik di Timur Tengah yang saat ini menjadi sorotan dunia.(*)