JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Gubernur Jambi Al Haris membeberkan kondisi terkini ketenagakerjaan dan ketahanan pangan dalam rapat perdana bersama Tenaga Ahli Gubernur (TAG) di Bappeda Provinsi Jambi, Senin (6/4/2026).

Al Haris menyoroti tren positif di sektor ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,26 persen, dari total 1,94 juta angkatan kerja, sebanyak 1,86 juta orang telah bekerja, sementara pengangguran tersisa 79.224 orang.

Selain itu, Gubernur mengulas progres program nasional Koperasi Merah Putih (KDKMP) di Jambi.

Hingga 2025, sebanyak 1.585 unit KDKMP terbentuk, terdiri dari 1.412 unit Koperasi Desa (Kopdes) dan 171 unit Koperasi Kelurahan (Koplur), dengan 236 unit masih dalam tahap pembangunan fisik.

Program ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa dan memperkuat ekonomi kerakyatan.

Di sektor ketahanan pangan, produksi padi sepanjang 2025 mencapai 80.710 hektare dengan 366.540 ton gabah kering giling (GKG) dan 212.030 ton beras.

Meski meningkat, angka tersebut baru memenuhi 77 persen kebutuhan konsumsi masyarakat Jambi, sehingga masih membutuhkan pasokan dari luar daerah.

“Produksi kita naik, tapi belum cukup. Ini yang harus kita kejar bersama,” tegas Al Haris.

Gubernur meminta TAG Jambi untuk mengawal persoalan ketahanan pangan secara serius, termasuk stabilitas harga dan kesejahteraan petani.

Ketua TAG, Syahrasaddin, menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendorong langkah konkret berbasis data agar produksi meningkat dan ketergantungan dari luar daerah bisa ditekan.

“Ketahanan pangan harus menjadi prioritas. Solusi yang kita ambil harus sistemik agar masalah tidak berulang setiap tahun,” pungkasnya.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabar baik bagi sektor kesehatan di Kabupaten Tebo. Pemerintah pusat menyetujui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 2026 yang diajukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tebo, meski mengalami penyesuaian dari usulan awal.

Kepala Dinkes Kabupaten Tebo, Riana Elizabeth, menyebutkan total anggaran yang disetujui mencapai Rp19 miliar, terdiri dari Rp7 miliar untuk program Dinkes dan Rp12 miliar untuk seluruh Puskesmas di wilayah Tebo.

“Dari usulan awal sekitar Rp37 miliar, yang disetujui hanya Rp12 miliar untuk Puskesmas dan Rp7 miliar untuk program Dinkes,” jelas Riana.

Ia menegaskan, anggaran untuk Puskesmas difokuskan untuk operasional dan pembinaan layanan kesehatan, dan tidak dapat digunakan untuk pembelian barang atau belanja fisik.

Meski telah disetujui, pencairan dana diperkirakan baru bisa dilakukan pada Mei 2026, karena masih dalam tahap pergeseran anggaran di Pemkab Tebo.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Kabupaten Tebo, Himawan Susanto, menyebut total usulan DAK Non Fisik 2026 mencapai Rp37 miliar, yang terbagi untuk Dinkes (Rp34 miliar) termasuk dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan Disdalduk & KB (Rp3 miliar).

Dengan persetujuan ini, diharapkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kabupaten Tebo tetap optimal, meski pemerintah daerah perlu menyesuaikan program prioritas akibat adanya pengurangan anggaran dari usulan awal.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Forum Governance, Risk, and Compliance (GRC) Pra-Risk and Governance Summit 2026 di Gedung A. A. Maramis, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara regulator, asosiasi profesi, dan pelaku industri jasa keuangan dalam penerapan GRC yang berintegritas dan berkelanjutan.

Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, menekankan pentingnya forum ini sebagai sarana memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjelang pelaksanaan Risk and Governance Summit (RGS) 2026 pada 14 Juli 2026.

“Forum ini bukan sekadar diskusi, tetapi juga mempererat kerja sama antara OJK, asosiasi profesi, dan pelaku industri dalam memperkuat fungsi GRC,” ujarnya.

Dalam diskusi panel, forum membahas topik krusial, termasuk Transparansi Beneficial Ownership (BO/UBO) dan pemanfaatannya dalam pengawasan berbasis risiko.

Forum juga menyoroti tren risiko global yang semakin kompleks, seperti cybersecurity, disrupsi digital, artificial intelligence (AI), perubahan iklim, ketahanan bisnis, dan sumber daya manusia, yang membutuhkan penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang lebih efektif.

Selain itu, kegiatan ini membahas persiapan Road to RGS 2026, termasuk partisipasi asosiasi dalam program Spark Class, pengakuan Continuing Professional Education (CPE), penyediaan booth asosiasi, dan pengembangan konten edukasi melalui podcast dan media komunikasi lainnya.

Forum ditutup dengan Penandatanganan Komitmen Kolaborasi OJK dan Asosiasi untuk mendukung penyelenggaraan RGS 2026.

Melalui forum ini, OJK berharap memperkuat ekosistem GRC yang solid, meningkatkan kolaborasi antara regulator dan pelaku industri, serta mendorong praktik tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang transparan, efektif, dan berintegritas, sekaligus meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terkait implementasi BO/UBO di sektor jasa keuangan Indonesia.(*)

DHARMASRAYA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Sungai Rumbai (BPR Sungai Rumbai) berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-30/D.03/2026 tanggal 7 April 2026.

Bank yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatera, Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya ini, kini akan ditangani oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui proses likuidasi.

Pencabutan izin ini merupakan langkah pengawasan OJK untuk menjaga stabilitas industri perbankan dan melindungi kepercayaan masyarakat.

Sebelumnya, pada 6 Maret 2025, BPR Sungai Rumbai telah masuk dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di bawah 12 persen.

Meski telah diberikan waktu oleh OJK, pengurus dan pemegang saham BPR Sungai Rumbai gagal menyehatkan kondisi permodalan dan likuiditas bank.

Akibatnya, pada 4 Maret 2026, OJK menetapkan status bank ini sebagai BPR Dalam Resolusi (BDR).

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan LPS Nomor 52/ADK3/2026 tanggal 26 Maret 2026, LPS memutuskan menangani BPR Sungai Rumbai melalui likuidasi dan meminta OJK mencabut izin usaha bank tersebut.

Proses ini akan dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

OJK menegaskan agar nasabah tetap tenang, karena dana masyarakat yang tersimpan di BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

“Masyarakat tidak perlu khawatir, dana nasabah tetap aman dan akan dijamin sesuai regulasi,” ujar OJK.

Langkah ini menunjukkan sinergi OJK dan LPS dalam menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus melindungi kepentingan nasabah di Indonesia.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya memperkuat sinergi antara media dan lembaga pemasyarakatan kembali digelorakan.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Jambi melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Jambi, Rabu (8/4/2026).

Kunjungan ini menjadi momentum untuk mempererat komunikasi dan kolaborasi strategis antara insan pers dan jajaran pemasyarakatan di Provinsi Jambi.

Rombongan PWI disambut hangat oleh Kepala Kanwil Ditjen PAS Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, dalam suasana penuh keakraban.

Ketua PWI Kota Jambi, Irwansyah, menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan dan menegaskan bahwa kehadiran mereka bertujuan untuk membangun sinergi yang positif.

“Alhamdulillah, selama ini kami sudah bersinergi, khususnya dalam pemberitaan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa PWI juga rutin menjalankan program sosial dan lomba jurnalistik, foto, serta video untuk meningkatkan kualitas jurnalis.

Sementara itu, Kakanwil Ditjen PAS Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, menekankan posisi media sebagai mitra strategis dalam mendukung program pembinaan di lapas.

Ia menyoroti pentingnya pemberitaan yang edukatif untuk mengubah stigma masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan.

“Lapas bukan hanya tempat menjalani hukuman, tetapi juga wadah pembinaan. Warga binaan yang diberi kesempatan bisa menunjukkan perubahan luar biasa. Media memiliki peran penting untuk menyampaikan realita ini ke publik,” jelas Irwan.

Ia juga mencontohkan berbagai kegiatan positif di lapas, mulai dari budidaya perikanan, peternakan, membatik, hingga menghafal Al-Qur’an.

Pendekatan kemanusiaan menjadi kunci, karena sebagian warga binaan adalah korban kondisi sosial yang memaksa mereka salah langkah.

Kunjungan ini diharapkan menjadi awal kolaborasi lebih intens antara PWI dan Kanwil Ditjen PAS Jambi.

Media diharapkan menjadi jembatan informasi yang objektif dan mengedukasi masyarakat mengenai transformasi pemasyarakatan yang humanis.

Di akhir pertemuan, kedua pihak sepakat menjaga komunikasi dan kerja sama untuk menciptakan pemberitaan konstruktif sekaligus mendukung transformasi pemasyarakatan ke arah yang lebih baik.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan terus memperkuat implementasi kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) 2027.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menekankan bahwa penanganan truk lebih dimensi dan lebih muatan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menyeluruh dari hulu ke hilir.

“Banyak pihak masih melihat ODOL sebagai pelanggaran lalu lintas di jalan, padahal ini soal keselamatan yang membutuhkan pendekatan ekosistem. Diperlukan komitmen dari kementerian, operator logistik, hingga masyarakat untuk mewujudkan Zero ODOL 2027,” jelas Aan di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Menurut Aan, rencana aksi yang telah disusun pemerintah mencakup seluruh ekosistem angkutan logistik, mulai dari kesejahteraan pengemudi, regulasi yang sedang dibahas di DPR, hingga penerapan insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha.

Dalam hal pengawasan, pemerintah akan terlibat sejak awal, mulai dari titik pemuatan barang, deteksi digital di jalan, integrasi data, hingga penegakan hukum yang konsisten.

Dengan demikian, tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada pengemudi, tetapi juga operator dan pemilik barang.

“Pendekatannya bukan sekadar menindak, tetapi menata ekosistem angkutan logistik. Dengan roadmap yang kami susun, semua pihak akan diawasi dan dimintai pertanggungjawaban,” tambahnya.

Aan optimistis target Zero ODOL 2027 dapat tercapai melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, operator, dan masyarakat.

“Dengan komitmen yang sama dari seluruh stakeholder, saya yakin Zero ODOL dapat direalisasikan pada 2027,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpolairud Polda Jambi menggelar Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Triwulan I Tahun 2026 di Aula Kantor Ditpolairud Polda Jambi pada Selasa (7/4/2026).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Dirpolairud Dhovan Oktavianton dan diikuti oleh seluruh Pejabat Utama serta personel Ditpolairud Polda Jambi.

Acara juga dihadiri Kasatpolairud dari Polres Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat, sebagai bentuk sinergi dan koordinasi antar satuan dalam wilayah perairan.

Dirpolairud menekankan pentingnya evaluasi kinerja selama Triwulan I sebagai langkah perbaikan dan peningkatan pelayanan.

Evaluasi ini diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan strategis untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban di perairan Jambi.

“Rapat ini menjadi momen penting untuk memastikan seluruh jajaran Ditpolairud bekerja secara profesional, responsif, dan optimal dalam melaksanakan tugas. Keamanan masyarakat di perairan adalah prioritas utama kami,” ujar Dhovan Oktavianton.

Rapat Anev juga menjadi sarana koordinasi dan diskusi bagi seluruh pejabat dan personel terkait strategi pengamanan, pengawasan, serta pelayanan publik di wilayah perairan.

Dengan adanya evaluasi rutin ini, Ditpolairud Polda Jambi menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan efektivitas penegakan hukum di sektor perairan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menggelar upacara penandatanganan Pakta Integritas di Lapangan Apel Ditlantas, Selasa pagi (7/4/2026).

Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen nyata dalam memperkuat integritas, profesionalisme, serta kualitas pelayanan publik di bidang lalu lintas.

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Dirlantas Adi Benny Cahyono dan diikuti seluruh jajaran, mulai dari pejabat utama, perwira menengah, perwira pertama, bintara hingga aparatur sipil negara.

Dalam prosesi tersebut, perwakilan personel secara bergantian menandatangani pakta integritas sebagai simbol komitmen untuk menjalankan tugas secara jujur, transparan, serta menolak segala bentuk penyimpangan, termasuk praktik pungutan liar.

Adi Benny Cahyono dalam amanatnya menegaskan bahwa pakta integritas bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan landasan penting dalam membangun kepercayaan publik.

Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pelayanan administrasi seperti penerbitan SIM, STNK, dan BPKB agar berjalan cepat, mudah, dan bebas dari praktik pungli.

Selain itu, ia juga mengingatkan seluruh personel agar tetap mengedepankan pendekatan humanis dan edukatif dalam menjalankan tugas di lapangan, baik dalam pengaturan lalu lintas maupun penegakan hukum.

“Keamanan dan keselamatan masyarakat adalah komitmen utama kami. Kehadiran personel di lapangan harus mampu memberikan rasa aman sekaligus menekan angka kecelakaan,” tegasnya.

Upacara berlangsung dengan tertib dan khidmat, diakhiri dengan doa bersama sebagai bentuk harapan agar seluruh personel senantiasa diberikan perlindungan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Melalui kegiatan ini, Ditlantas Polda Jambi berharap dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi resmi meluncurkan program inovatif bertajuk “Polantas Belajar Bersamo” sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Program yang digagas langsung oleh Dirlantas Adi Benny Cahyono ini diperkenalkan pada Selasa (7/4/2026) di Aula Cakra Ditlantas Polda Jambi.

Kegiatan tersebut dirancang sebagai wadah pembelajaran sekaligus ruang diskusi interaktif bagi seluruh personel lalu lintas.

Tidak hanya berupa pelatihan formal, program ini juga menjadi sarana berbagi pengalaman antar pejabat internal seperti Kabag, Kasubdit, hingga Kasat di lingkungan Ditlantas.

Melalui program ini, personel diharapkan mampu memperdalam pemahaman terkait regulasi lalu lintas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta melakukan evaluasi kinerja di lapangan secara berkelanjutan.

Dalam arahannya, Adi Benny Cahyono menegaskan pentingnya peningkatan kemampuan teknis dan etika dalam menjalankan tugas.

“Program ini bertujuan agar seluruh personel memiliki pemahaman yang komprehensif tentang fungsi lalu lintas. Dengan kompetensi yang baik dan mentalitas yang siap, kita optimis mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, program ini juga menjadi bagian dari penguatan implementasi konsep Polri Presisi, dengan mengedepankan pendekatan humanis dalam penegakan hukum.

Selain itu, Ditlantas Polda Jambi juga mendorong pemanfaatan teknologi melalui sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE), guna meningkatkan efektivitas dan transparansi penindakan pelanggaran lalu lintas.

Program ini turut mengusung pendekatan “Polantas Menyapa”, yang menitikberatkan pada komunikasi aktif dengan masyarakat serta peningkatan kesadaran berlalu lintas.

Dengan adanya program ini, diharapkan seluruh personel Polantas mampu beradaptasi dengan dinamika di lapangan, sekaligus menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih tertib dan aman.

Di sisi lain, langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, khususnya di wilayah hukum Polda Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan vonis terhadap Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, Heri Cipta, dalam kasus dugaan korupsi proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) tahun anggaran 2023.

Dalam sidang yang digelar Selasa malam (7/4/2026), Heri Cipta divonis hukuman 1 tahun 8 bulan penjara serta denda Rp100 juta.

Jika denda tidak dibayarkan, akan diganti dengan kurungan selama dua bulan.

Selain itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp383 juta.

Apabila tidak mampu, hukuman tambahan berupa kurungan selama empat bulan akan diberlakukan.

Putusan tersebut dibacakan majelis hakim sekitar pukul 20.30 WIB. Vonis ini diketahui lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut 2 tahun 4 bulan penjara.

Tidak hanya Heri Cipta, sembilan terdakwa lainnya dalam perkara yang sama juga dinyatakan bersalah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Salah satunya, Nel Edwin selaku Pejabat Pembuat Komitmen divonis 1 tahun 6 bulan penjara, sesuai dengan tuntutan jaksa.

Sementara itu, sejumlah pihak swasta yang terlibat dalam proyek tersebut juga menerima vonis beragam.

Fahmi, Amri Nurman, dan Sarpano Markis masing-masing dijatuhi hukuman sekitar 1 tahun 2 bulan penjara, dengan tambahan denda serta uang pengganti sesuai peran masing-masing.

Nama lain seperti Gunawan dan Jefron juga diwajibkan membayar uang pengganti ratusan juta rupiah, dengan ancaman kurungan tambahan jika tidak dipenuhi.

Tak hanya dari kalangan swasta, beberapa aparatur sipil negara turut terseret dalam perkara ini.

Di antaranya Reki Eka Fictoni, Helmi Apriadi, serta Yuses Alkadira Mitas yang juga divonis hukuman penjara.

Khusus untuk Yuses, majelis hakim menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terbukti menikmati hasil korupsi, namun tetap dinyatakan bersalah secara hukum.

Menanggapi putusan tersebut, baik pihak jaksa maupun kuasa hukum para terdakwa menyatakan masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya.

Kuasa hukum Yuses menilai terdapat kejanggalan dalam putusan tersebut, mengingat kliennya dinyatakan tidak menerima aliran dana, namun tetap dijatuhi hukuman yang sama dengan terdakwa lain.

Kasus ini bermula dari pengajuan anggaran proyek PJU oleh Dinas Perhubungan Kerinci sebesar Rp476 juta.

Namun dalam proses pembahasan anggaran, nilainya meningkat signifikan hingga mencapai Rp3,4 miliar.(*)