KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Katamso SA, memimpin apel gabungan yang digelar di halaman Mall Pelayanan Publik (MPP), Senin (06/04/2026).

Kegiatan ini diikuti sejumlah perangkat daerah, mulai dari Inspektorat, DPMPTSP, BKAD hingga Dinas Dukcapil.

Dalam arahannya, Wabup menegaskan bahwa apel gabungan bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Apel ini menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan sekaligus mengevaluasi kinerja yang telah kita lakukan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Wabup Katamso juga memaparkan sejumlah indikator makro daerah tahun 2025.

Ia menyebutkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah mencapai 73 persen, tingkat pengangguran terbuka berada di angka 3,12 persen, sementara angka kemiskinan tercatat 9,67 persen.

Selain itu, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) juga menunjukkan tren positif di angka 67,83 persen. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah.

Meski capaian cukup baik, Wabup mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Ia meminta Inspektorat untuk terus memperkuat fungsi pengawasan, serta mendorong Dukcapil meningkatkan pelayanan berbasis digital melalui pembaruan data kependudukan.

Sementara itu, DPMPTSP yang telah melampaui target investasi diminta untuk terus meningkatkan capaian guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengelolaan keuangan daerah juga diharapkan semakin optimal dengan dukungan data yang akurat dan transparan.

Menutup arahannya, Wabup Katamso menegaskan bahwa setiap ASN memiliki peran sebagai pemimpin di lingkup kerjanya masing-masing.

“Kekuasaan bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga tanggung jawab dan keteladanan. Seorang ASN harus mampu menjadi contoh bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi sinergi yang telah terbangun, sekaligus mengajak seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja demi pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya Pemerintah Kabupaten Merangin dalam memperkuat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) justru dihadapkan pada temuan mengejutkan di tingkat kecamatan.

Bupati Merangin, M Syukur, mengungkap adanya laporan masyarakat terkait rendahnya kedisiplinan sejumlah pejabat, mulai dari camat hingga sekretaris camat (sekcam).

Pernyataan tersebut disampaikan saat ia memimpin apel kedisiplinan yang dirangkaikan dengan halalbihalal di halaman Kantor Bupati, Senin (6/4/2026).

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa dirinya telah menerima laporan yang cukup serius terkait kehadiran pejabat di kantor.

“Ada laporan dua camat yang jarang berada di tempat tugas. Bahkan ada satu sekcam yang disebut tidak pernah terlihat sejak dilantik,” ungkapnya.

Ia menilai kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan karena menyangkut pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Bupati pun langsung menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) untuk segera melakukan penelusuran dan mengambil langkah tegas.

“Saya minta ini segera ditindaklanjuti. Tidak boleh ada pejabat yang mengabaikan tanggung jawab atau mencari alasan untuk tidak disiplin,” tegasnya.

Menurutnya, jabatan yang diemban oleh ASN merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga etos kerja dan profesionalisme, terlebih di tengah upaya pemerintah daerah melakukan transformasi budaya kerja.

“Disiplin adalah kunci utama pelayanan yang baik. Jika ini diabaikan, maka yang dirugikan adalah masyarakat,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, dr. Maulana, menegaskan pentingnya kerja sama erat antara pemerintah dan warga dalam menangani isu sampah dan banjir di Kota Jambi.

Pernyataan tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPRD Kota Jambi membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Senin (06/04/2026).

Dalam rapat, Maulana menyampaikan apresiasi atas perhatian legislatif terhadap capaian pembangunan, khususnya penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

Meski begitu, persoalan lingkungan menjadi sorotan utama, terutama meningkatnya volume sampah dan risiko banjir di musim hujan.

“Volume sampah, terutama dari kemasan sekali pakai, terus naik. Sistem pengelolaan sampah harus terintegrasi dari rumah tangga hingga TPA,” ujar Maulana.

Ia menambahkan bahwa program Kampung Bahagia, bentor sampah, serta penguatan depo sampah menjadi strategi kunci Pemkot Jambi dalam menata lingkungan.

Wali Kota juga menyoroti penanganan banjir yang memerlukan kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.

Menurutnya, komunikasi yang baik dan partisipasi warga menjadi faktor penentu keberhasilan program.

“Sampah adalah tanggung jawab bersama. Kesadaran masyarakat sangat menentukan keberhasilan penataan lingkungan dan pencegahan banjir,” tegas Maulana.

Pemkot Jambi akan memperkuat penegakan Peraturan Daerah terkait kebersihan secara bertahap setelah sosialisasi masif, memastikan masyarakat disiplin membuang sampah pada tempatnya.

Strategi ini diharapkan menjadikan Kota Jambi bersih, nyaman, dan aman dari banjir, sekaligus meningkatkan kualitas hidup warganya secara menyeluruh.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama DPRD melanjutkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 melalui Rapat Paripurna Kedua, Senin (06/04/2026).

Rapat ini dihadiri langsung Bupati Anwar Sadat bersama Wakil Bupati Katamso SA, serta dipimpin Wakil Ketua I DPRD Muh. Sjafril Simamora didampingi Wakil Ketua II Hasan Basri Harahap.

Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum

Agenda utama rapat paripurna kali ini adalah penyampaian pandangan umum dari tujuh fraksi DPRD terhadap LKPJ yang sebelumnya telah dipaparkan pada akhir Maret lalu.

Dalam forum tersebut, Fraksi NasDem menyatakan persetujuannya agar LKPJ Bupati dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya sesuai regulasi.

Sementara itu, fraksi lainnya seperti Keadilan Pembangunan, PKB, Golkar, PAN, Gerindra, hingga PDI Perjuangan turut memberikan berbagai catatan, masukan, dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah sepanjang 2025.

Wujud Fungsi Pengawasan dan Evaluasi

Penyampaian pandangan umum ini menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Selain itu, forum ini juga menjadi ruang strategis untuk memberikan rekomendasi demi peningkatan kinerja ke depan.

Kehadiran Bupati bersama jajaran kepala OPD dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas publik.

Dorong Sinergi untuk Pembangunan Daerah

Melalui proses pembahasan LKPJ ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara legislatif dan eksekutif.

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanjung Jabung Barat.

Rapat paripurna ini juga dihadiri puluhan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat daerah lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Peresmian Kawasan Wisata Kota Tua di Kecamatan Pasar, Jumat malam (3/4/2026), tak hanya menarik perhatian warga yang hadir langsung, tetapi juga memicu gelombang nostalgia di media sosial.

Sejumlah netizen ramai membagikan kenangan masa lalu mereka saat kawasan tersebut masih menjadi pusat aktivitas masyarakat tempo dulu.

Akun Chairil Azwien misalnya, mengaku merasakan nostalgia kuat saat melihat kembali kawasan tersebut, saat mengomentari postingan facebook Sepucuk Jambi.

“Lokasinya memang nostalgia anak 80/90an, tapi kulinernya sekarang banyak Korea street food,” tulisnya.

Komentar serupa juga datang dari akun Ricky Fadhlan yang mengingat kuliner legendaris di kawasan itu.

“Dulu ada lontong terkenal sama martabak kacang, enak banget. Yang lahir tahun 80-an pasti tahu,” ujarnya.

Sementara itu, akun Andreas Andreas bahkan mengenang masa sekolahnya puluhan tahun silam.

“Ingat tahun 1972 sampai 1982, tiap hari lewat sini. Nonton di Mega Duta, makan es kacang parung,” kenangnya.

Revitalisasi Kawasan Penuh Kenangan

Pemerintah Kota Jambi sendiri meresmikan kawasan ini sebagai destinasi wisata terpadu berbasis sejarah, kuliner, dan ekonomi kreatif.

Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan bahwa penataan Kota Tua dilakukan secara menyeluruh untuk menghidupkan kembali pusat kota yang sempat redup.

“Kita ingin kawasan ini menjadi daya tarik baru. Kita tidak punya sumber daya alam besar, tapi punya kekuatan di SDM dan pelaku usaha,” ujarnya.

Konsep Wisata Terintegrasi

Kawasan Kota Tua kini dirancang menjadi ruang wisata yang memadukan berbagai sektor.

Pengunjung bisa menikmati bangunan bersejarah, wisata religi, hingga kuliner khas seperti nasi minyak dan hidangan Melayu lainnya.

Selain itu, kawasan ini juga akan diisi dengan aktivitas UMKM dan event tertentu agar tetap hidup tanpa mengganggu fungsi jalan.

Penataan dan Harapan Ekonomi

Pemerintah juga melakukan pembenahan infrastruktur seperti pedestrian, parkir, hingga penataan lalu lintas.

Ruko-ruko yang sebelumnya sepi pada malam hari didorong untuk kembali aktif demi menggerakkan ekonomi lokal.

Dengan konsep baru ini, Kota Tua diharapkan menjadi ikon wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Jambi.

Meski demikian, munculnya komentar netizen menunjukkan satu hal penting: kawasan ini bukan sekadar destinasi baru, tetapi juga ruang yang menyimpan banyak kenangan bagi generasi lama.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, dr. Maulana, menegaskan bahwa penyertaan modal Pemkot Jambi ke Bank Jambi sebesar Rp13,1 miliar masih menunggu kajian tim ahli sebelum ditindaklanjuti.

Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi, Senin (6/4/2026), yang membahas tanggapan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.

“Saat ini kami menunggu hasil kajian. Nantinya akan terlihat langkah-langkah apa yang akan diambil. Pemkot sudah menyurati secara tegas, apakah Bank Jambi menerima atau tidak. Kalau tidak, tentu akan ada opsi lain,” ujar Maulana.

Wali kota juga menambahkan, jika penyertaan modal diterima, Pemkot akan melakukan penilaian ulang terhadap aset, termasuk kemungkinan adanya penyusutan.

“Intinya, kami ingin memberikan, tetapi kalau yang diberi tidak bersedia, tentu tidak bisa dipaksakan,” jelasnya.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, dan dihadiri Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, serta seluruh anggota DPRD, kepala OPD, camat, lurah, dan unsur Forkopimda.

Dalam pandangan fraksi, Juru Bicara Fraksi Gerindra, Umar Faruk, menyoroti penyertaan modal ke Bank Jambi yang hingga kini belum jelas kelanjutannya.

Ia menekankan pentingnya segera ada titik terang agar aset pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kota Jambi.

Rapat ini sekaligus menegaskan komitmen DPRD dan Pemkot Jambi untuk menjaga transparansi pengelolaan keuangan daerah, memastikan setiap penyertaan modal benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan 13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke dalam Jabatan Administrator atau eselon III.

Pelantikan ini digelar Senin (6/4/2026) malam di ruang kerja Rumah Dinas Sekda dan dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Sudirman mewakili Gubernur Jambi, Al Haris.

Pengangkatan resmi tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 264/KEP.GUB/BKD-3.3/2026.

Rotasi dan promosi jabatan ini menyasar berbagai instansi strategis, termasuk Inspektorat Daerah, RSUD Raden Mattaher, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Beberapa nama tenar ikut dilantik, seperti Dr. Mustarhadi yang sebelumnya menjabat Kepala UPTB (Samsat) Kota Jambi kini menjadi Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Raden Mattaher.

Ferdiansyah, Wadirum sebelumnya, kembali ke Inspektorat Provinsi Jambi sebagai Inspektur Pembantu I.

Sementara dr. Sephelio, mantan Direktur RSUD Kolonel Abunjabi Bangko, kini memimpin Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

Berikut daftar lengkap 13 pejabat administrator baru beserta jabatan mereka:

1. Ferdiansyah, S.STP., MA – Inspektur Pembantu I, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
2. Dr. Mustarhadi, S.HI., M.H – Wakil Direktur Umum & Keuangan, RSUD Raden Mattaher
3. Helvirani, SE – Kepala UPTB (Samsat) Kota Jambi, Bapenda
4. M. Ridwan, SH – Kepala Bidang Perencanaan & Pengembangan Iklim Penanaman Modal, DPMPTSP
5. Makhbub Junaidi, S.T – Kepala UPTB (Samsat) Kabupaten Tebo, Bapenda
6. Isro Handayani, SH – Kepala UPTB Kabupaten Merangin, Bapenda
7. dr. Sephelio – Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinkes Provinsi Jambi
8. Benny Pardilah, SH., MAP – Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur & Penghargaan, BKD
9. Pahari, SH – Kepala Bidang Sertifikasi, Kompetensi, & Pengelolaan Kelembagaan, BPSDM
10. Misriadi, SP., M.Sc – Kepala Bidang Sarana Prasarana & Perlindungan Perkebunan, Dinas Perkebunan
11. Budi Kus Yulianto, S.Hut – Kepala UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun, Dinas Kehutanan
12. Rauyani, SP., M.Eng – Kepala UPTD KPHP Tebo Timur Unit X, Dinas Kehutanan
13. Yopie Said Ramadhany, SE., M.Ak – Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi & Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, Bapenda

Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jambi untuk meningkatkan kinerja birokrasi, memastikan pengelolaan instansi strategis lebih efektif, dan mendukung pelayanan publik bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUUCKJAMBI.ID – Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi Senin (6/4/2026), Fraksi Partai Golkar memberikan sejumlah catatan penting terkait kinerja Pemerintah Kota Jambi sepanjang Tahun Anggaran 2025.

Rapat tersebut membahas tanggapan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi.

Juru Bicara Fraksi Golkar, Rubi Salam, menekankan perlunya perhatian lebih terhadap kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) terkait lampu penerangan jalan umum (LPJU).

Menurutnya, masih banyak titik lampu jalan yang rusak dan belum mendapatkan penanganan maksimal.

“Ini harus menjadi perhatian serius, agar Kota Jambi tidak gelap,” tegas Rubi.

Selain itu, Rubi menyoroti masalah sampah yang menjadi keluhan masyarakat di beberapa wilayah Kota Jambi dalam beberapa bulan terakhir.

Ia meminta agar pemerintah daerah meningkatkan sistem pengelolaan dan pelayanan kebersihan untuk menciptakan kota yang lebih nyaman dan bersih.

Fraksi Golkar juga mendorong peningkatan sektor kesehatan dan pendidikan setiap tahunnya. Rubi menekankan, peningkatan tersebut harus mencakup kualitas layanan dan proporsi anggaran yang memadai.

Kedua sektor ini dianggap sebagai kebutuhan dasar masyarakat dan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam pembangunan.

Masukan dari Fraksi Golkar menjadi bagian dari rangkaian pandangan fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi, yang sebelumnya juga memuat berbagai sorotan terhadap kinerja dan kebijakan Pemerintah Kota Jambi sepanjang tahun 2025.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna pada Senin (6/4/2026) untuk membahas tanggapan fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi Tahun 2025.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, dan dihadiri Wali Kota Jambi dr. Maulana serta Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha.

Dalam pandangan fraksi, Juru Bicara Fraksi Gerindra, Umar Faruk, menyoroti penyertaan modal Pemkot Jambi ke Bank Jambi sebesar Rp13,1 miliar yang hingga kini belum jelas kelanjutannya.

Penyertaan modal ini berupa gedung fisik yang selesai dibangun sekitar dua tahun lalu namun belum dimanfaatkan.

“Belum ada titik temu dengan Bank Jambi, sehingga perlu segera ada kejelasan,” kata Umar.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Jambi dr. Maulana menjelaskan bahwa Pemkot masih menunggu hasil kajian dari tim ahli Bank Jambi sebelum menentukan langkah berikutnya.

“Saat ini kami menunggu hasil kajian. Nantinya akan terlihat langkah-langkah apa yang akan diambil. Pemkot sudah menyurati secara tegas, apakah Bank Jambi menerima atau tidak. Kalau tidak, tentu akan ada opsi lain,” jelas Maulana.

Jika penyertaan modal diterima, Pemkot Jambi akan menilai kembali nilai aset tersebut, termasuk kemungkinan adanya penyusutan.

“Intinya, kami ingin memberikan, tetapi kalau yang diberi tidak bersedia, tentu tidak bisa dipaksakan,” tambahnya.

Rapat paripurna tersebut menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan memastikan setiap penyertaan modal pemerintah memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kota Jambi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) domestik tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global, termasuk eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang mendorong lonjakan harga energi dan volatilitas pasar.

Dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK pada 1 April 2026, OJK menyoroti beberapa hal penting:

Kondisi Global dan Domestik

• Eskalasi konflik di Teluk memengaruhi operasi energi global, menekan pasar keuangan internasional.
• OECD memperkirakan perekonomian global masih berisiko koreksi meski sebelumnya dalam jalur penguatan.
• Perekonomian AS tertekan dengan inflasi persisten dan kenaikan pengangguran, sementara Tiongkok menunjukkan pemulihan permintaan dan dukungan stimulus.
• Di dalam negeri, inflasi inti menurun, penjualan ritel tumbuh 6,89% yoy, dan cadangan devisa tetap memadai.

Perkembangan Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK)

• IHSG Maret 2026 ditutup di 7.048,22, terkoreksi 14,42% mtm. Rata-rata transaksi harian tercatat Rp20,66 triliun.
• Investor asing melakukan net sell Rp23,34 triliun, sementara pasar obligasi mencatat kenaikan yield SBN sebesar 44,47 bps mtm.
• Nilai AUM industri pengelolaan investasi mencapai Rp1.084,10 triliun, dan NAB Reksa Dana Rp695,71 triliun dengan net subscription signifikan Rp29,12 triliun ytd.
• Jumlah investor pasar modal tumbuh 21,51% ytd menjadi 24,74 juta.
• Fundraising korporasi di pasar modal mencapai Rp51,96 triliun hingga Maret 2026.
• Bursa Karbon mencatat volume transaksi 43.117 tCO2e dengan nilai Rp93,71 miliar.

Penegakan Regulasi OJK

OJK menegaskan pengawasan dan penegakan hukum tetap menjadi prioritas:

• Sanksi administratif dan denda senilai total miliaran rupiah diberikan kepada manajer investasi, emiten, direksi, dan pihak perorangan atas pelanggaran PMDK.
• Selama 2026, OJK telah mengenakan sanksi total Rp62,78 miliar dari berbagai pelanggaran pasar modal, termasuk pencabutan izin, pembekuan izin, peringatan tertulis, dan denda.
• Pengawasan juga mencakup keterlambatan pelaporan dan kegiatan penasihat investasi tanpa izin dengan total sanksi mencapai Rp34,55 miliar.

OJK menegaskan, langkah ini bertujuan menjaga integritas pasar modal, meningkatkan kepercayaan investor, dan memastikan SJK tetap mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.(*)