JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, menegaskan komitmennya dalam implementasi Pidana Kerja Sosial (PKS) yang resmi diluncurkan di Kota Jambi pada Jumat (13/2/2026).

Penandatanganan Nota Kesepakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jambi bersama Pemerintah Kota Jambi, Pengadilan Negeri Jambi, Kejaksaan Negeri Jambi, Kepolisian Resor Kota Jambi, dan Komando Distrik Militer 0415/Jambi di Lobby Kantor Wali Kota.

Maulana menyampaikan rasa syukur atas sinergi lintas lembaga yang terbangun.

“Alhamdulillah kami bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Kakanwil dan jajarannya, serta forum komunikasi pimpinan daerah, Kapolresta, Kejari, Pengadilan Negeri dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Jambi. Kota Jambi menjadi percontohan yang pertama karena sudah tersusun buku pedoman pelaksanaannya,” ujar Wali Kota.

Ia menekankan bahwa PKS bukan sekadar hukuman, tetapi memberi ruang perbaikan diri bagi pelaku pidana tanpa menciptakan jarak sosial.

“Saudara-saudara kita bisa menjalani proses yang baik di lokasi yang telah ditetapkan, misalnya sekolah, tempat ibadah, dan institusi kantor. Tempat itu juga mendapatkan manfaat, misalnya membantu pembersihan lingkungan atau fasilitas umum,” jelasnya.

Wali Kota Maulana menegaskan pentingnya penerimaan masyarakat terhadap pelaku PKS. Melalui sosialisasi hingga tingkat RT, warga diharapkan memahami bahwa mereka tetap bagian dari masyarakat yang harus diterima dan dibimbing.

“Kita harus menerima mereka dengan baik. Tidak ada stigma. Kita memberikan motivasi dan dukungan agar mereka bisa memperbaiki diri dan diterima kembali oleh keluarga maupun lingkungan,” tegasnya.

Proses PKS tetap melalui putusan pengadilan, sementara pemerintah daerah dan masyarakat menjalankan serta mengawasi pelaksanaannya sesuai pedoman yang disepakati.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi, Irwan Rahmat, mengapresiasi komitmen Wali Kota Maulana.

“Ini hasil kolaborasi semua pihak, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga unsur TNI. Kota Jambi telah siap secara regulasi dan teknis sehingga bisa menjadi model pelaksanaan di daerah lain,” ujar Irwan Rahmat.

Dengan langkah ini, Kota Jambi menjadi percontohan nasional dalam pelaksanaan Pidana Kerja Sosial berbasis pedoman komprehensif, sekaligus menunjukkan bahwa hukum bisa dijalankan sambil membangun kesempatan perbaikan diri bagi pelaku.(*)

PALEMBANG, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi V meninjau langsung progres pembangunan Jalan Tol Palembang–Betung, bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), pada Rabu (12/02/2026) di Jembatan Musi V.

Kunjungan ini bertujuan memastikan pembangunan berjalan sesuai target, standar mutu, serta ketentuan yang berlaku.

Kunjungan dipimpin Ketua Tim Komisi V, Roberth Rouw, bersama anggota Mukhlis Basri, Haryanto, Sofwan Dedy Ardyanto, Hanan A. Rozak, Syarief Abdullah Alkadrie, Ruslan M. Daud, Irmawan, Ghufran, dan Muhammad Lokot Nasution. Tim DPR RI didampingi oleh Direktur Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga Dedy Gunawan, anggota BPJT Unsur Masyarakat Tulus Abadi, serta jajaran Direksi dan EVP Hutama Karya.

EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menegaskan komitmen perusahaan dalam percepatan penyelesaian proyek tanpa mengorbankan mutu dan keselamatan.

“Hutama Karya berkomitmen memastikan pembangunan Jalan Tol Palembang–Betung berjalan sesuai target, memenuhi standar kualitas, serta mengutamakan aspek keselamatan kerja dan keselamatan pengguna jalan. Dukungan dan pengawasan DPR RI serta sinergi dengan Kementerian PU dan pemangku kepentingan menjadi penguatan penting agar ruas ini dapat segera memberikan manfaat nyata, termasuk saat periode mudik Lebaran 2026,” ujar Mardiansyah.

Berdasarkan paparan lapangan, progres konstruksi Jalan Tol Palembang–Betung telah mencapai 89,91%.

Ruas tol ini direncanakan difungsionalkan secara terbatas pada periode arus mudik Lebaran 2026 untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas jalan nasional serta memberikan alternatif perjalanan yang lebih aman dan nyaman.

Jalan Tol Palembang–Betung menjadi koridor strategis karena menghubungkan Kayuagung–Palembang–Betung dan selanjutnya terintegrasi menuju Jambi.

Kehadiran tol ini diproyeksikan memangkas waktu tempuh perjalanan dari 3–4 jam melalui jalan nasional menjadi sekitar 1 jam melalui jalan tol, mendukung kelancaran distribusi logistik, mobilitas masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketua Tim Komisi V, Roberth Rouw, menekankan pentingnya percepatan penyelesaian proyek hingga tersambung ke Jambi.

“DPR mendukung dan mengapresiasi BUMN yang membangun jalan tol dengan kualitas terbaik. Kami juga mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur bagi masyarakat. Kami harap pada saat Lebaran nanti tidak ada kendala, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung fasilitas dan manfaatnya,” ujar Roberth Rouw.

Kunjungan ini menegaskan kolaborasi DPR RI, Kementerian PU, dan badan usaha pelaksana dalam mendorong percepatan PSN secara terukur.

Sinergi tersebut diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah dan mempercepat manfaat infrastruktur bagi masyarakat, khususnya di Sumatra Selatan dan sekitarnya.()*

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Personel Ditlantas Polda Jambi menggelar pelatihan Safety Driving bagi karyawan PT Hakaaston pada Jumat (13/02/2026).

Kegiatan berlangsung di Rest Area KM 42 Jalur Pijoan dan bertujuan meningkatkan kompetensi serta kesadaran berkendara aman bagi para pekerja lapangan, khususnya di kawasan tol.

Pelatihan dimulai pukul 08.00 WIB dengan suasana antusias. Kegiatan dihadiri Kasubdit Kamsel beserta para instruktur dari Ditlantas yang disambut langsung manajemen PT Hakaaston.

Dalam sambutan Adi Benny Cahyono yang dibacakan Kasubdit Kamsel Novrizal, ditegaskan bahwa keterampilan mengemudi bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga menyangkut etika serta tanggung jawab menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya.

Materi pelatihan disampaikan secara komprehensif, mulai dari teori hingga praktik lapangan. Para peserta mendapatkan pembekalan teknik berkendara selamat sesuai standar kepolisian.

Pelatihan dipandu instruktur bersertifikasi nasional, termasuk Fidelis Gulo, yang memberikan arahan teknis terkait pengendalian kendaraan roda empat, khususnya saat melintasi jalur tol.

Selain sesi teori dan praktik, kegiatan juga diisi diskusi interaktif antara instruktur dan peserta.

Para karyawan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkonsultasi langsung mengenai tantangan keselamatan di jalan tol, termasuk potensi risiko kecelakaan kerja saat mobilitas operasional.

Perwakilan instruktur dari Sat PJR, Dogi, menegaskan pentingnya membangun budaya disiplin berlalu lintas.

“Keselamatan bukan sekadar kewajiban, tetapi kebutuhan. Kami berharap karyawan PT Hakaaston menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas,” ujarnya.

Melalui pelatihan ini, para peserta berkomitmen untuk menerapkan prinsip safety driving dalam aktivitas sehari-hari guna menekan angka kecelakaan, baik di lingkungan kerja maupun di jalan umum, khususnya di kawasan tol.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya preventif kepolisian dalam meningkatkan kesadaran keselamatan berlalu lintas serta memperkuat sinergi antara aparat dan sektor swasta dalam menciptakan budaya berkendara yang aman dan bertanggung jawab.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Perumdam Tirta Mayang melanjutkan kerja sama strategis dengan Osaka Municipal Waterworks Bureau (OMWB), utilitas pelayanan air publik Kota Osaka, Jepang.

Program ini didanai Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk tiga tahun ke depan dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kerja sama yang telah terjalin sejak 2022 ini akan berlanjut hingga 2029 dengan fokus utama menurunkan tingkat kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW), serta meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Broni 1. Program berjalan dalam skema JICA Partnership Program (JPP).

Pada 9–16 Februari 2026, tim dari Osaka melakukan survei lapangan di Jambi. Agenda mencakup penentuan lokasi proyek percontohan penurunan NRW, peninjauan IPA Broni 1, pengumpulan data teknis, serta diskusi intensif bersama tim Tirta Mayang.

Selain aspek teknis, kerja sama ini juga menyasar penguatan sistem manajemen jaringan perpipaan serta penyusunan pedoman konstruksi dan operasional.

Wali Kota Jambi, Maulana, bersama Wakil Wali Kota menyambut langsung kehadiran tim Osaka dalam jamuan makan siang pada 10 Februari 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Maulana menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kota Jambi untuk memastikan target penurunan kebocoran dan peningkatan kualitas air tercapai.

Ia juga menyoroti peluang peningkatan kompetensi sumber daya manusia Tirta Mayang melalui program pelatihan dan transfer teknologi dari Jepang.

Direktur Utama Tirta Mayang, Dwike Riantara, menjelaskan bahwa dalam implementasi program ini, pihaknya akan menerima hibah 500 material perpipaan lengkap dengan aksesoris teknologi Jepang.

Material tersebut akan dipasang pada 500 sambungan rumah di area percontohan guna mendukung efisiensi distribusi dan menekan kehilangan air.

Tak hanya itu, program juga mencakup pendampingan penyusunan manual operasi dan pemeliharaan, peningkatan pengelolaan kualitas air, serta pengadaan instrumen pengukuran seperti turbidity meter dan residual chlorine concentration meter.

Kolaborasi ini dinilai sebagai langkah strategis dalam transformasi kinerja Perumdam Tirta Mayang.

Melalui sinergi antara Pemerintah Kota Jambi, Kementerian PU, JICA, dan mitra dari Osaka, diharapkan sistem penyediaan air minum di Jambi semakin efisien, berkualitas, dan berkelanjutan.

Program ini juga diproyeksikan menjadi model pengembangan sistem air minum perkotaan di Indonesia, khususnya dalam pengendalian kehilangan air dan peningkatan mutu layanan kepada pelanggan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Diza Hazra Aljosha menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam menjaga stabilitas harga pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 H/2026 M melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).

Program tersebut digelar di kawasan Citra Land NGK, Kelurahan Mayang Mengurai, Kecamatan Alam Barajo, Jumat (13/02/2026).

Dalam sambutannya, Diza menekankan bahwa GPM bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah konkret untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga bahan pokok saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

“Kegiatan ini untuk memastikan akses pangan cukup dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam momen spesial Ramadan dan Idul Fitri,” tegasnya.

GPM Digelar Rutin Selama Ramadan

Diza menyampaikan bahwa Gerakan Pangan Murah akan dilaksanakan secara rutin setiap pekan selama bulan suci Ramadan.

Langkah ini diambil agar masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih stabil dan terjangkau.

Menurutnya, stabilitas harga memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Ketika harga terkendali, daya beli meningkat dan aktivitas perdagangan tetap bergerak positif.

“Dengan pengelolaan yang baik, GPM dapat memastikan ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa program ini sejalan dengan prioritas ketahanan pangan nasional dan menjadi bagian dari upaya menjadikan Kota Jambi sebagai daerah yang tangguh dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok.

Wawako Diza turut mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang terlibat, mulai dari petani, pelaku UMKM, hingga mitra strategis seperti Bulog, Indogrosir, dan Toko Daging Indonesia.

Ia meyakini keberhasilan pengendalian stok dan harga tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor.

“Saya meyakini keberhasilan program ini tidak terlepas dari sinergi semua pihak,” pungkasnya.

Kegiatan GPM Kota Jambi ini merupakan bagian dari program serentak nasional yang diinisiasi Badan Pangan Nasional untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan jelang Ramadan dan Idul Fitri 2026.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani serta unsur Forkopimda dan perangkat daerah terkait.

Melalui GPM, Pemkot Jambi berharap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga sesuai ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET), sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 1447 H/2026 M, Pemerintah Kota Jambi menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di kawasan Citra Land NGK, Kelurahan Mayang Mengurai, Kecamatan Alam Barajo, Jumat (13/02/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari GPM Serentak Nasional yang diinisiasi Badan Pangan Nasional dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

Program tersebut juga mendukung agenda ketahanan pangan nasional sesuai arah kebijakan pemerintah pusat.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, menyampaikan bahwa GPM akan dilaksanakan secara rutin setiap pekan selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri.

Menurutnya, langkah ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga bahan pokok saat momentum hari besar keagamaan.

“Kegiatan ini untuk memastikan akses pangan cukup dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam momen spesial Ramadan dan Idul Fitri 1447 H/2026 M,” ujarnya.

Ia menegaskan, GPM menjadi instrumen penting dalam mengendalikan inflasi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Stabilitas harga dinilai mampu meningkatkan daya beli serta menjaga kelancaran roda perdagangan di Kota Jambi.

Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan bahwa GPM merupakan bentuk intervensi langsung pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan berkualitas dengan harga ekonomis, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia mengungkapkan, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Provinsi Jambi per Januari 2026 tercatat sebesar 3,35 persen.

Kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga menjadi penyumbang terbesar dengan andil 1,39 persen.

“Kegiatan ini menjadi salah satu instrumen nyata dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat,” kata Sani.

GPM Kota Jambi melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani, pelaku UMKM, hingga mitra strategis seperti Bulog, Indogrosir, dan Toko Daging Indonesia. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci keberhasilan pengendalian stok dan harga pangan.

Untuk memastikan tidak terjadi permainan harga di lapangan, pemerintah juga membentuk Satgas Saber (Sapu Bersih) bersama aparat kepolisian.

Satgas ini bertugas mengawasi kesesuaian harga dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta menjaga distribusi tetap lancar.

Melalui GPM, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal secara berkelanjutan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah sempat menghadapi dilema berat ketika ekonomi nasional mengalami perlambatan signifikan.

Dalam situasi tersebut, penambahan utang dipilih sebagai langkah darurat untuk menjaga stabilitas dan mencegah krisis yang lebih dalam.

Menurut Purbaya, pemerintah harus bergerak cepat agar tekanan ekonomi tidak berkembang menjadi krisis seperti yang terjadi pada Krisis Moneter 1998.

Ia menegaskan, kebijakan peningkatan utang dilakukan secara terukur melalui instrumen fiskal.

“Pilihannya yang mana? ke kondisi seperti 1998 atau meningkatkan utang sedikit tapi ekonomi kita selamat, habis itu kita tata ulang semuanya,” ujarnya.

Instrumen Fiskal untuk Stabilitas

Purbaya menjelaskan, kebijakan tersebut bersifat strategis dan tidak dimaksudkan sebagai solusi permanen.

Pemerintah memanfaatkan ruang fiskal guna menjaga pertumbuhan, mempertahankan daya beli masyarakat, serta melindungi sektor-sektor prioritas dari dampak perlambatan.

Ia memastikan rasio utang pemerintah masih berada dalam batas aman sesuai aturan fiskal yang berlaku. Disiplin anggaran tetap dijaga agar beban utang tidak membebani generasi mendatang.

Menurutnya, tanpa intervensi fiskal yang cepat, tekanan ekonomi berpotensi memicu dampak sosial lebih luas. Oleh karena itu, kebijakan ini diposisikan sebagai jembatan menuju pemulihan yang lebih kuat.

Penataan Ulang Setelah Stabil

Menkeu menambahkan, setelah kondisi ekonomi kembali stabil, pemerintah akan melakukan penataan ulang kebijakan fiskal.

Fokusnya adalah memastikan struktur anggaran lebih sehat dan tahan terhadap guncangan global di masa depan.

Di tengah perdebatan publik mengenai kenaikan utang, Purbaya menegaskan bahwa yang terpenting adalah produktivitas penggunaan utang tersebut.

Pemerintah berupaya memastikan setiap tambahan pembiayaan memberi dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pendekatan ini, kebijakan penambahan utang disebut bukan sekadar menambah beban, melainkan strategi penyelamatan untuk menjaga momentum pemulihan dan mencegah krisis yang lebih dalam.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memperluas cakupan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memasukkan balita usia 6–59 bulan.

Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 dan mulai diterapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan tahun 2026.

Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Ermia Sofiyessi, menyampaikan bahwa penambahan kelompok usia tersebut merupakan langkah strategis, bukan sekadar perubahan administratif.

Menurutnya, intervensi gizi pada usia balita sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak.

“Anak 6–59 bulan itu menerima. Ini menjadi tantangan karena usia tersebut cukup kritis untuk menerima asupan makanan yang tepat,” ujarnya di Jakarta, Jumat.

Fokus 1.000 Hari Pertama Kehidupan

Program MBG kini diarahkan untuk menyasar fase paling penting dalam siklus kehidupan manusia, yaitu 1.000 hari pertama kehidupan.

Periode ini mencakup masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, yang menjadi fondasi kesehatan fisik dan perkembangan kognitif jangka panjang.

Kelompok sasaran yang dikenal sebagai 3B ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dinilai memiliki dampak langsung terhadap upaya penurunan stunting serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

BGN menegaskan bahwa penguatan intervensi gizi pada fase awal kehidupan akan berkontribusi pada pembentukan generasi yang sehat, cerdas, dan kompetitif, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Distribusi Hingga Wilayah Terpencil

Data terbaru menunjukkan jumlah penerima manfaat MBG dari kategori 3B terus meningkat.

Program ini dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor, melibatkan satuan pelayanan pemenuhan gizi, puskesmas, hingga jaringan posyandu di berbagai daerah.

Pendekatan tersebut dirancang agar distribusi makanan bergizi dapat menjangkau masyarakat secara merata, termasuk di wilayah terpencil.

BGN juga membuka opsi fleksibilitas pengambilan bantuan, seperti melalui kader kesehatan atau jadwal khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan orang tua.

Langkah ini diharapkan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh balita dan ibu yang membutuhkan.

Investasi Jangka Panjang Ketahanan Gizi

Perluasan sasaran MBG dipandang sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi nasional.

Fokus pada balita usia dini dianggap sebagai investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas generasi mendatang.

Dengan kebijakan ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk membangun fondasi kesehatan masyarakat sejak usia paling awal, demi mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung aktivitas Satuan Tugas (Satgas) Kuala di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (12/2/2026), sebagai bagian dari percepatan penanganan dampak bencana dan pemulihan wilayah.

Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan lingkungan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat setempat.

Dalam agenda tersebut, Menhan menyaksikan proses pengerukan alur sungai serta pekerjaan teknis lain yang dilakukan di lapangan.

Normalisasi ini bertujuan mengurangi potensi banjir dan memperbaiki sistem drainase kawasan yang terdampak.

Menurut Sjafrie, langkah tersebut bukan hanya respons darurat, melainkan bagian dari strategi jangka panjang.

Pemerintah ingin memastikan penanganan bencana dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek keselamatan warga hingga stabilitas kawasan yang memiliki nilai strategis secara ekonomi.

“Pengerukan ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam merespons bencana secara holistik,” ujar Sjafrie dalam keterangan resmi.

Fokus Keamanan dan Keberlanjutan Ekonomi

Ia menegaskan bahwa pemulihan tidak boleh berhenti pada perbaikan infrastruktur yang rusak.

Pemerintah juga menargetkan dampak berkelanjutan bagi masyarakat, baik dalam hal keamanan lingkungan maupun penguatan kedaulatan ekonomi lokal.

Satgas Kuala sendiri berperan dalam pengerahan alat berat dan personel untuk mempercepat normalisasi sungai serta pemulihan kawasan terdampak.

Dalam kunjungan tersebut, Menhan juga berdialog dengan prajurit dan petugas teknis guna memastikan kebutuhan operasional, termasuk logistik dan peralatan, terpenuhi dengan baik.

Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah

Sjafrie menekankan pentingnya kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait.

Menurutnya, dampak bencana tidak hanya menyasar infrastruktur, tetapi juga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Karena itu, pendekatan terpadu menjadi kunci keberhasilan program pemulihan.

Kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi terhadap personel yang bertugas di wilayah dengan tantangan geografis cukup berat.

Pemerintah memastikan dukungan berkelanjutan agar pekerjaan di lapangan berjalan aman, efektif, dan berorientasi jangka panjang.

Program normalisasi sungai di Aceh Tamiang diharapkan mampu menekan risiko bencana di masa mendatang.

Selain meningkatkan keselamatan warga, proyek ini dinilai dapat membuka peluang ekonomi baru melalui perbaikan akses dan stabilisasi lingkungan.

Dengan langkah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa penanganan bencana bukan sekadar solusi sementara, melainkan bagian dari strategi pembangunan kawasan yang lebih tangguh, produktif, dan berkelanjutan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Profesi debt collector atau penagih utang kerap dipandang kontroversial karena bersentuhan langsung dengan debitur bermasalah.

Di balik citra berisiko tinggi tersebut, bayaran yang diterima tenaga penagihan ternyata tidak kecil. Untuk satu kali penarikan aset kendaraan, komisi yang diterima bisa mencapai puluhan juta rupiah.

Meski begitu, regulator menegaskan bahwa praktik penagihan tetap harus mematuhi ketentuan perlindungan konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan perusahaan pembiayaan dan mitra penagihan agar menjalankan prosedur sesuai aturan hukum dan norma sosial.

Komisi Debt Collector Rp5–20 Juta per Unit

Dalam praktiknya, ketika kredit macet dan debitur sulit dihubungi, perusahaan leasing biasanya menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penarikan jaminan fidusia.

Di lapangan, mereka kerap disebut sebagai “mata elang” atau matel.

Praktisi Asset Recovery Management di perusahaan leasing kendaraan, Budi Baonk, menyebut besaran komisi ditentukan melalui kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dan vendor jasa penagihan.

Fee diberikan setelah surat kuasa penarikan diterbitkan.

“Rentang harga paling kecil Rp5 juta sampai Rp20 juta,” ujarnya, dikutip dari CNBC Indonesia.

Nilai tersebut bergantung pada jenis dan tahun kendaraan yang diamankan. Unit keluaran terbaru umumnya memiliki tarif penarikan lebih tinggi dibanding kendaraan lama.

Selain itu, reputasi serta rekam jejak perusahaan penagihan juga memengaruhi besaran komisi.

OJK Tegaskan Larangan Intimidasi

Walaupun profesi debt collector diizinkan secara regulasi, OJK menegaskan ada batasan tegas dalam proses penagihan.

Penagih dilarang melakukan ancaman, mempermalukan konsumen, intimidasi, hingga tekanan berulang.

Waktu penagihan pun dibatasi, hanya boleh dilakukan di alamat domisili debitur pada Senin hingga Sabtu pukul 08.00–20.00 waktu setempat, kecuali terdapat persetujuan khusus dari konsumen.

Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengingatkan bahwa perlindungan konsumen harus berjalan seimbang dengan kewajiban membayar utang.

Ia mendorong nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran agar proaktif mengajukan restrukturisasi kredit kepada lembaga keuangan, ketimbang menghindari komunikasi.

Sementara itu, Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito, menegaskan regulator tidak akan melindungi debitur yang beritikad buruk.

Industri Pembiayaan dan Tantangan Penagihan

Seiring meningkatnya volume kredit kendaraan dan pembiayaan digital, kebutuhan tenaga penagihan diperkirakan tetap tinggi.

Namun regulator menekankan bahwa keseimbangan antara hak penagihan dan perlindungan konsumen menjadi fondasi utama menjaga kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan.

Di satu sisi, debt collector menghadapi risiko konflik di lapangan. Di sisi lain, konsumen berhak atas perlakuan manusiawi dan sesuai hukum.

Kombinasi keduanya menjadi tantangan besar bagi industri pembiayaan di tengah pertumbuhan kredit yang terus meningkat.(*)