JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi resmi mengangkat sebanyak 43 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam sebuah prosesi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana, Rabu (1/4/2026).

Kegiatan penyerahan Surat Keputusan (SK) sekaligus pengambilan sumpah/janji PNS formasi 2024 tersebut berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi. Prosesi ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha.

Dalam sambutannya, Maulana menegaskan bahwa para PNS yang dilantik merupakan individu terpilih dari ribuan peserta yang mengikuti seleksi secara ketat dan transparan.

“Saudara adalah orang-orang yang terpilih. Dari ribuan peserta, Anda yang lulus. Ini adalah amanah besar yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” tegas Maulana.

Ia menjelaskan, pengangkatan tersebut merupakan hasil dari proses panjang, mulai dari seleksi CPNS, masa percobaan selama satu tahun, hingga pendidikan dan pelatihan prajabatan.

Dari total 43 PNS yang dilantik, formasi terbanyak berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan 10 orang.

Selebihnya tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk tenaga kesehatan seperti dokter gigi yang akan bertugas di puskesmas dan rumah sakit.

Maulana juga menyoroti pentingnya peran ASN di tengah keterbatasan jumlah pegawai akibat banyaknya yang memasuki masa pensiun.

Ia berharap para PNS baru mampu menunjukkan kinerja optimal serta menjunjung tinggi profesionalisme.

“Kami berharap mereka dapat bekerja maksimal. Ke depan, sistem merit akan terus diperkuat agar ASN yang berprestasi mendapatkan penghargaan sesuai kinerjanya,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga disiplin dan integritas ASN.

Ia mengungkapkan bahwa Pemkot Jambi tidak segan memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang melanggar aturan, baik PNS maupun PPPK, berdasarkan hasil evaluasi bersama Inspektorat.

“Kami melakukan pengawasan secara serius. Jika ditemukan pelanggaran dengan bukti yang kuat, maka akan diberikan sanksi tegas, bahkan hingga pemberhentian,” tegas Diza.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ia berharap seluruh ASN menjadikan hal ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih disiplin dan profesional.

“Jika seluruh ASN bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab, maka pelayanan kepada masyarakat akan semakin optimal,” pungkasnya.

Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kota Jambi menegaskan komitmennya dalam membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik guna mewujudkan visi Kota Jambi Bahagia.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin resmi membuka ajang balap bergengsi MXGTX Championship 2026 yang digelar di Sirkuit Lembah Penawar, Desa Pulau Rengas, Kecamatan Bangko Barat, Senin (30/3/2026).

Pembukaan kejuaraan motorcross dan grasstrack tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah Merangin, Zulhifni, yang hadir mewakili Bupati M. Syukur.

Ia turut didampingi Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Suherman.

Dalam sambutannya, Zulhifni memberikan apresiasi kepada panitia pelaksana yang dinilai berhasil menghadirkan event otomotif spektakuler di tengah suasana Idul Fitri.

“Event ini menjadi hiburan yang positif bagi masyarakat sekaligus wadah bagi para pecinta olahraga ekstrem untuk menyalurkan bakatnya,” ujar Zulhifni.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa motorcross dan grasstrack merupakan olahraga berisiko tinggi, sehingga seluruh pihak harus mengedepankan aspek keselamatan.

Zulhifni menegaskan kepada petugas keamanan dan tim medis agar selalu siaga selama perlombaan berlangsung. Hal ini penting untuk mengantisipasi kemungkinan kecelakaan di lintasan.

Ia juga mengingatkan ribuan penonton yang memadati area sirkuit agar tetap tertib dan tidak melanggar batas pengamanan.

“Saya minta kepada seluruh penonton untuk menyaksikan dari area yang telah disediakan. Jangan masuk ke lintasan karena sangat berbahaya,” tegasnya.

Selain sebagai hiburan, kejuaraan MXGTX Championship 2026 juga diharapkan menjadi sarana pembinaan atlet muda daerah.

Menurutnya, event ini dapat menjadi panggung bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan dan berprestasi di bidang olahraga otomotif.

“Ajang ini bukan hanya soal kompetisi, tapi juga bagian dari proses pembinaan atlet lokal agar ke depan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi,” tambahnya.

Kejuaraan ini pun disambut antusias oleh masyarakat. Ribuan penonton terlihat memadati area sirkuit untuk menyaksikan aksi para pembalap yang memacu adrenalin.

Dengan kombinasi hiburan, sportivitas, dan semangat pembinaan, MXGTX Championship 2026 diharapkan berjalan lancar serta memberikan dampak positif bagi dunia olahraga dan pariwisata di Kabupaten Merangin.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabupaten Merangin mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan sepanjang tahun anggaran 2025, mencapai 5,13 persen.

Angka ini melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sebesar 4,93 persen, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,11 persen.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkab Merangin disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Merangin, Senin (30/03), dipimpin Wakil Ketua I DPRD Herman Effendi bersama Waka II Ahmad Fahmi dan dihadiri seluruh Kepala OPD.

Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil konsistensi program pembangunan daerah meski di tengah keterbatasan fiskal.

Lonjakan paling signifikan terlihat pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh dari 2,77 persen pada 2024 menjadi 5,55 persen pada 2025.

“Sektor pertanian kembali menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Peningkatan ini membuktikan bahwa strategi penguatan ekonomi kerakyatan berjalan di jalur yang tepat,” ujar Wabup Khafidh.

Kualitas hidup masyarakat juga membaik, terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik menjadi 73,41 poin, meningkat dari 72,65 poin pada tahun sebelumnya.

Meski sebagian sektor menunjukkan performa positif, sektor akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan lebih lambat, yakni hanya 3,24 persen dibanding 7,78 persen pada 2024.

Dari sisi keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi didukung realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1,495 triliun atau 98,37 persen dari target.

Menariknya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru melampaui target dengan realisasi 104,64 persen, atau sekitar Rp161,7 miliar.

“Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tetapi representasi kemajuan pembangunan yang telah kita capai bersama,” tambah Wabup Khafidh.

Pencapaian ini diharapkan menjadi landasan bagi Pemkab Merangin untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat sektor pertanian, dan mendorong pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Merangin.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Bungo, Dedy Putra, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo Tahun 2027, Selasa (31/03/2026), di Aula Cempaka Kuning, Kantor Bappeda Kabupaten Bungo.

Acara ini menjadi momentum penting untuk merumuskan arah pembangunan daerah tahun mendatang.

Dalam sambutannya, Bupati Dedy Putra menekankan fokus pembangunan pada infrastruktur dan optimalisasi pelayanan publik sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

“Perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi prioritas utama karena berpengaruh langsung pada konektivitas antar wilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Bupati Dedy Putra.

Selain pembangunan jalan dan jembatan, Pemkab Bungo juga menekankan revitalisasi kawasan perkotaan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertata, nyaman, dan layak huni.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik kota dan mendukung pertumbuhan sektor perdagangan serta jasa.

Revitalisasi pasar tradisional juga menjadi perhatian serius pemerintah. Program ini bertujuan meningkatkan daya saing pasar rakyat agar mampu bersaing dengan pusat perdagangan modern, sekaligus memberikan kenyamanan bagi pedagang dan pengunjung.

Di sektor perkebunan, Program Sawit Rakyat menjadi prioritas strategi pemerintah. Program ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit melalui dukungan pelatihan, akses permodalan, dan peningkatan kualitas hasil produksi.

Musrenbang RKPD 2027 dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kasubdit Transportasi Jalan Direktorat Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Kementerian PPN/Bappenas, Bappeda Provinsi, jajaran Forkopimda, kepala OPD, camat, serta perwakilan masyarakat.

Forum ini memberikan kesempatan bagi semua pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan konstruktif demi pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dengan digelarnya Musrenbang RKPD 2027, Pemerintah Kabupaten Bungo berharap seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.(*)

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID – Semangat baru pelayanan kesehatan pasca Idul Fitri 1447 Hijriah terlihat jelas dalam apel kerja yang dipimpin Wakil Bupati Kerinci, H. Murison, S.Pd, S.Sos, M.Si, bersama jajaran pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kerinci, Rabu (1/4/2026) di Jalur Dua Bukit Tengah Siulak.

Apel kerja ini diikuti seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional, dan tenaga kesehatan RSUD Kerinci.

Kegiatan ini menjadi momen penting untuk memperkuat komitmen pelayanan kesehatan prima kepada masyarakat setelah masa libur Hari Raya.

Dalam arahannya, Wabup Murison memberikan apresiasi atas pelaksanaan apel kerja dan memanfaatkan momentum Idul Fitri untuk menyampaikan ucapan selamat Hari Raya sekaligus permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh pegawai.

“Idul Fitri bukan hanya saat saling memaafkan, tetapi juga momentum untuk memperbarui semangat pengabdian kita dalam melayani masyarakat,” ujar Wabup Murison.

Wabup Murison juga membagikan kisah perjuangannya saat memulai karier sebagai guru dengan berbagai keterbatasan fasilitas, sebagai motivasi agar pegawai RSUD Kerinci tetap semangat dan berkomitmen dalam memberikan layanan terbaik.

Ia menegaskan, keterbatasan bukan halangan selama diiringi semangat, komitmen, dan keikhlasan.

Lebih lanjut, Wabup Murison menegaskan bahwa dirinya bersama Bupati Kerinci, Monadi, berkomitmen meningkatkan fasilitas dan sarana RSUD Kerinci agar pelayanan kesehatan semakin optimal.

Pemerintah Kabupaten Kerinci juga tengah mengupayakan pengembangan Rumah Sakit Bukit Kerman menjadi rumah sakit khusus di daerah, untuk memperkuat sistem layanan kesehatan dan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan medis.

Usai apel kerja, Wabup Murison melakukan peninjauan langsung ke sejumlah unit pelayanan RSUD Kerinci untuk memastikan seluruh layanan berjalan optimal dan memberikan kenyamanan bagi pasien.

Apel kerja ini menjadi simbol dimulainya kembali aktivitas pelayanan pasca Hari Raya, sekaligus pengingat bahwa pelayanan kesehatan adalah pengabdian yang harus dijalankan dengan semangat, kepedulian, dan tanggung jawab kepada masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H., memperkuat kerja sama dengan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Jambi, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Senin (30/03/2026) di Aula BPBPK Jambi.

Pertemuan ini menghadirkan Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabag Prokopim, dan jajaran Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Rombongan diterima hangat oleh Kepala Balai BPBPK Jambi Muhammad Rusli, S.T., M.D.M., Kepala Satker Pelaksanaan Cipta Karya Provinsi Jambi Yusrizal, S.T., M.T., serta Kasi Pelaksanaan II/PPK Perencanaan Adrial Munis, S.T., M.T.

Dalam diskusi, Wali Kota Alfin memaparkan sejumlah program strategis yang menjadi prioritas, antara lain percepatan pembangunan IPA Hamparan Rawang untuk meningkatkan layanan air bersih, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) RKE, serta pengajuan dukungan alat berat berupa beckoloader untuk mendukung operasional Dinas Lingkungan Hidup.

“Kami mendorong percepatan IPA Hamparan Rawang agar layanan air minum masyarakat meningkat, TPST RKE sebagai solusi pengelolaan sampah terpadu, dan dukungan alat berat untuk memperkuat operasional Dinas Lingkungan Hidup,” jelas Wali Kota Alfin.

BPBPK Jambi menyambut baik usulan tersebut dan memastikan tindak lanjut program sesuai mekanisme Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Pertemuan ini diharapkan memperkuat sinergi pemerintah daerah dan pusat, mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Sungai Penuh.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menghadiri sekaligus mengukuhkan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rabu (01/04/2026).

Kegiatan ini digelar bersamaan dengan Focus Group Discussion (FGD) lintas OPD dan pemangku kepentingan untuk menyusun regulasi daerah terkait pengelolaan ekosistem mangrove.

Acara yang berlangsung di Balai Pertemuan Kantor Bupati tersebut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jambi, Kepala Balai Pengelolaan DAS Batanghari, akademisi, praktisi mangrove, pimpinan perusahaan, serta jajaran perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Anwar Sadat menyampaikan apresiasi kepada Balai Pengelolaan DAS Batanghari Provinsi Jambi yang mendorong pembentukan KKMD.

Ia menegaskan bahwa Tanjung Jabung Barat memiliki potensi mangrove yang besar karena garis pantainya yang panjang dan kawasan pesisir yang luas.

“Mangrove bukan sekadar tumbuhan pesisir, tetapi benteng alami dari abrasi dan intrusi air laut, penyerap karbon yang efektif, serta habitat penting bagi biota laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat nelayan,” ujar Bupati.

Pengukuhan KKMD diharapkan menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk konservasi, rehabilitasi, dan pengelolaan mangrove secara berkelanjutan.

Bupati juga menekankan tantangan yang dihadapi, seperti alih fungsi lahan menjadi tambak, penebangan liar, dan pencemaran limbah, yang harus diatasi secara bersama.

“KKMD harus menjadi motor penggerak utama dalam menjaga kelestarian mangrove di daerah ini,” tegasnya.

Ketua Panitia, Yulium Haris, SP, M.Si, menjelaskan bahwa FGD ini menjadi langkah awal KKMD dalam menyusun regulasi daerah pengelolaan mangrove.

Forum ini bertujuan memperkuat kelembagaan KKMD, menyatukan persepsi lintas sektor, serta menghimpun masukan untuk regulasi yang aplikatif.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai tingkat pemerintahan, termasuk Ketua KKMD Provinsi Jambi, Bappeda Provinsi Jambi, akademisi, dan praktisi mangrove.

Dengan pengukuhan ini, diharapkan pengelolaan ekosistem mangrove di Tanjung Jabung Barat menjadi lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah resmi menyesuaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyalurkan makanan sehat selama lima hari dalam seminggu.

Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara di tengah tantangan ekonomi global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa program MBG tetap berjalan, namun difokuskan pada hari-hari aktif sekolah agar lebih tepat sasaran.

“Program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar lima hari dalam seminggu, dengan pengecualian untuk asrama, daerah 3T, dan wilayah dengan tingkat stunting tinggi,” ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/3/2026).

Penyesuaian ini menyesuaikan dengan jadwal belajar di sekolah masing-masing daerah.

Sekolah yang aktif lima hari, akan menerima program MBG lima hari, sedangkan wilayah tertentu yang membutuhkan perhatian khusus tetap diberikan fleksibilitas.

Langkah ini diproyeksikan mampu memberikan penghematan signifikan, mencapai sekitar Rp 20 triliun, sekaligus mendukung transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan.

“Pemerintah mengajak masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif, berpartisipasi aktif, dan mendukung efisiensi serta transformasi budaya kerja ini,” tambah Airlangga.

Meskipun penyesuaian dilakukan, tujuan utama MBG tetap dijaga: meningkatkan asupan gizi anak-anak dan kelompok rentan, sekaligus menjaga efektivitas program dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan efisiensi belanja negara, serta membangun ketahanan ekonomi menghadapi tekanan global.(*)

SEOUL, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan kenegaraan ke Korea Selatan dan bertemu langsung dengan Presiden Lee Jae-myung di Istana Kepresidenan Blue House, Rabu (1/4/2026).

Kedatangan Presiden Prabowo disambut dengan upacara kenegaraan lengkap, menegaskan kedekatan hubungan bilateral kedua negara.

Pada momen penyambutan, kedua pemimpin terlihat berjabat tangan dan berpelukan hangat, menandai suasana persahabatan sekaligus sinyal positif bagi hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Selatan.

Lagu kebangsaan kedua negara dikumandangkan dan diikuti inspeksi pasukan kehormatan serta pengenalan delegasi masing-masing negara.

Dari pihak Indonesia, rombongan didampingi oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Setelah prosesi penyambutan resmi, kedua kepala negara melanjutkan pertemuan tatap muka (small group meeting), yang kemudian diikuti pertemuan bilateral bersama seluruh delegasi.

Agenda pertemuan membahas kerja sama strategis di berbagai sektor, termasuk ekonomi, teknologi, energi, dan perdagangan.

Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian lawatan luar negeri Presiden Prabowo setelah menyelesaikan agenda di Jepang.

Selain pertemuan dengan Presiden Lee, rencananya akan dilakukan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU) antara kedua negara untuk memperluas kerja sama bilateral.

Pemerintah menekankan, kunjungan ini diharapkan semakin mempererat hubungan persahabatan dan kemitraan strategis Indonesia-Korea Selatan.

Sekaligus membuka peluang investasi dan kolaborasi di bidang teknologi, infrastruktur, energi, dan perdagangan untuk masa depan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat program pembangunan kampung nelayan yang tengah digalakkan pemerintah sebagai peluang strategis bagi industri asuransi untuk berkembang lebih luas.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyampaikan bahwa sektor asuransi memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut, terutama dalam memberikan perlindungan risiko bagi masyarakat pesisir.

“Program kampung nelayan membuka ruang baru bagi industri asuransi. Pada prinsipnya, kami siap mendukung program pemerintah melalui penyediaan perlindungan risiko bagi masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Perlindungan Risiko Jadi Kunci

Ogi menjelaskan, peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir akan sejalan dengan meningkatnya potensi risiko usaha.

Oleh karena itu, kehadiran produk asuransi menjadi sangat penting untuk melindungi berbagai aktivitas ekonomi, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Menurutnya, asuransi tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan terhadap risiko kerugian, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keberlanjutan usaha masyarakat nelayan.

“Asuransi berperan sebagai pengelola risiko yang dapat memberikan rasa aman bagi pelaku usaha, sehingga mereka dapat terus menjalankan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan,” jelasnya.

Dorong Inklusi Keuangan di Wilayah Pesisir

Program pembangunan kampung nelayan yang ditargetkan menjangkau ribuan lokasi diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir.

Di sisi lain, kondisi ini juga membuka peluang bagi industri asuransi untuk memperluas jangkauan layanan ke segmen masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terlayani.

OJK menilai, kolaborasi antara pemerintah dan industri asuransi dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong inklusi keuangan nasional.

“Sinergi ini diharapkan mampu menghadirkan perlindungan yang lebih luas sekaligus mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan yang inklusif,” tutup Ogi.(*)