PAD Merangin Masih Seret, Bupati M. Syukur Sentil OPD dan Camat yang Minim Terobosan

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merangin menjadi sorotan Bupati M. Syukur.

Memasuki akhir November 2026, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan masih mencatatkan realisasi penerimaan yang rendah.

Kondisi tersebut membuat M. Syukur gerah. Ia menilai pemerintah daerah belum maksimal menggali potensi pendapatan baru, meskipun berbagai fasilitas dan kebutuhan penunjang kerja OPD telah mendapat dukungan pemerintah daerah.

Persoalan itu mencuat dalam Rapat Evaluasi Penerimaan PAD di Aula Rumah Dinas Bupati Merangin, Kamis 19 November 2026.

Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Merangin, Zulhifni.

Dalam evaluasi tersebut, M. Syukur menyoroti minimnya kreativitas sejumlah OPD dan camat dalam menemukan sumber pendapatan baru.

Menurutnya, setiap perangkat daerah seharusnya tidak hanya bergantung pada objek PAD yang selama ini sudah berjalan.

“Saya sebagai bupati juga ditekan. Ya, ditekan supaya daerah itu punya pendapatan untuk menambah pendapatan. Nah, saya melihat, belum banyak objek-objek baru yang bisa menjadi pendapatan kita. Dan itu seharusnya kreativitas yang dilakukan oleh masing-masing OPD maupun camat,” tegas M. Syukur.

Ia juga mempertanyakan rendahnya penetapan target dan capaian sejumlah perangkat daerah.

Menurutnya, janji untuk mengejar kekurangan penerimaan menjelang akhir tahun kerap muncul, tetapi realisasinya tidak sesuai harapan.

Ketergantungan Dana Pusat Jadi Peringatan

Bupati menilai persoalan PAD tidak boleh dianggap sebagai masalah administratif semata.

Kemampuan daerah menghasilkan pendapatan sendiri semakin penting, terutama di tengah tren penurunan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah.

Jika kondisi tersebut berlanjut, ruang fiskal Merangin berpotensi semakin terbatas.

Pemerintah daerah akan menghadapi tantangan lebih besar dalam membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat.

Karena itu, M. Syukur meminta setiap OPD dan camat lebih aktif mengidentifikasi potensi ekonomi di wilayah masing-masing.

Ia menginginkan munculnya sumber penerimaan baru yang realistis dan dapat memberikan kontribusi terhadap kas daerah.

Serapan Belanja Lambat, Ekonomi Masyarakat Ikut Terdampak

Selain penerimaan PAD, Bupati juga menyoroti lambatnya realisasi belanja dan pelaksanaan proyek pemerintah daerah.

Menurutnya, keterlambatan kegiatan pembangunan tidak hanya memengaruhi kinerja pemerintahan, tetapi juga menghambat perputaran uang di tengah masyarakat.

Aktivitas proyek pemerintah memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor ekonomi.

Mulai dari penjualan pasir, batu bata, dan semen, hingga pekerjaan buruh bangunan, jasa angkutan truk, serta usaha lain yang bergantung pada kegiatan pembangunan.

Ketika proyek berjalan lambat, masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas tersebut juga berpotensi kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan.

Karena itu, percepatan realisasi anggaran dan optimalisasi PAD perlu berjalan beriringan agar pembangunan daerah tetap memberikan dampak ekonomi.

OPD Diminta Kejar PAD hingga 15 Desember

Untuk memperbaiki capaian penerimaan, M. Syukur meminta seluruh OPD pengelola PAD memperkuat upaya penagihan dan menggandeng pihak ketiga jika diperlukan.

Ia menetapkan 15 Desember sebagai batas waktu bagi perangkat daerah untuk menggenjot penerimaan dan mengejar target yang belum tercapai.

Evaluasi tersebut menjadi pengingat bagi seluruh OPD dan camat bahwa optimalisasi PAD membutuhkan langkah nyata, bukan sekadar komitmen atau janji menjelang tutup tahun.

Tantangan pemerintah Kabupaten Merangin kini bukan hanya meningkatkan penerimaan dalam sisa waktu yang tersedia, tetapi juga membangun strategi penggalian potensi pendapatan yang lebih terukur untuk tahun berikutnya.

Sebab, semakin kuat kemampuan daerah menghasilkan PAD, semakin besar pula ruang bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.(*)