Musrenbang 2026 Tanjab Barat: Ekonomi Tertinggi, Tapi Anggaran Minus Rp2 Triliun
KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 di ruang rapat bupati, Selasa (17/02).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Katamso yang menyoroti capaian positif ekonomi daerah sekaligus tantangan besar dalam perencanaan pembangunan ke depan.
Dalam sambutannya, Katamso mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Tanjung Jabung Barat mencapai 5,28 persen, melampaui target 4,99 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), capaian ini menjadikan Tanjung Jabung Barat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Jambi.
Meski demikian, ia mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tetap realistis dalam menyusun program pembangunan.
Total usulan pembangunan dalam Musrenbang mencapai Rp3,1 triliun, yang terdiri dari 229 program dan 425 kegiatan. Namun, kemampuan riil keuangan daerah hanya sekitar Rp1,1 triliun.
Artinya, terdapat selisih anggaran sekitar Rp2 triliun yang belum dapat dipenuhi.
Wakil bupati menegaskan pentingnya prioritas pada program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, layanan kesehatan, serta pendidikan.
Untuk menutup kekurangan anggaran, pemerintah daerah didorong memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya melalui optimalisasi dana Transfer ke Daerah (TKD).
Langkah ini dinilai penting di tengah kondisi ekonomi global yang dinamis serta fluktuasi harga minyak dunia.
Musrenbang kali ini juga menyoroti dua isu strategis, yaitu pengelolaan lingkungan dan peningkatan partisipasi pemuda.
Pemkab berkomitmen memperbaiki sistem pengelolaan sampah dari metode open dumping menjadi sanitary landfill, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.
Sementara itu, partisipasi generasi muda diperkuat melalui ruang aspirasi yang difasilitasi oleh Bapperida, dan hasilnya akan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan.
Pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR) agar lebih selaras dengan prioritas pembangunan.
Selain itu, program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi daerah.
Katamso menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan hingga ke desa. Ia berharap setiap desa dapat merasakan hasil nyata dari program pemerintah.
Musrenbang RKPD 2026 ini dilaksanakan secara hybrid, dengan sejumlah pejabat hadir langsung dan lainnya mengikuti secara daring.(*)