JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Setelah sempat vakum, kepengurusan DPC Organda (Organisasi Angkutan Darat) Kota Jambi akhirnya resmi dikukuhkan untuk periode 2025–2030.

Acara pengukuhan berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M.

Drs Wisbar Aldar Hamonangan ditetapkan sebagai Ketua DPC Organda Kota Jambi berdasarkan SK DPD Organda Provinsi Jambi No. SKEP.06/DPD-OGD/JBI/V/2025. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua DPD Organda Provinsi Jambi, H. Madian Saswadi, S.E., M.M., dan disaksikan oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar, dan Sekda Kota Jambi H. A Ridwan.

Wali Kota Maulana menegaskan pentingnya kehadiran Organda sebagai mitra strategis pemerintah dalam membenahi sistem transportasi publik Kota Jambi.

“Kami sudah lama menantikan kebangkitan Organda di kota ini. Harapannya, Organda bisa ambil peran dalam menciptakan transportasi publik yang lebih murah, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi,” ujar Maulana.

Ia juga mengungkapkan komitmennya untuk mempercepat revitalisasi sejumlah terminal penting, termasuk Terminal Tipe A Alam Barajo.

Bahkan, Wali Kota berencana mengunjungi Kementerian Perhubungan secara langsung untuk membahas hal ini dengan Dirjen Perhubungan Darat.

“Kami sudah siapkan lahan dua hektare untuk perluasan dan pembangunan shelter PO (Perusahaan Otobus). Kita tidak ingin lagi melihat PO berjejer di pinggir jalan yang justru menambah kemacetan,” tegasnya.

Selain Alam Barajo, Pemkot juga tengah merevitalisasi Terminal Rawasari dengan konsep modern.

Terminal ini nantinya menjadi titik masuk transportasi luar kota, mengurangi arus kendaraan luar yang langsung masuk ke pusat kota.

Maulana juga menyinggung tantangan besar di sektor transportasi saat ini, mulai dari ledakan jumlah kendaraan pribadi hingga persaingan dengan layanan transportasi berbasis digital.

“Pertumbuhan kendaraan sangat cepat, tapi pertumbuhan jalan tak sebanding. Di sinilah Organda bisa berperan—membantu mengatur, mengedukasi, dan menghadirkan solusi transportasi yang berkelanjutan,” katanya.

Ke depan, Organda juga diharapkan mendukung transisi menuju transportasi berbasis listrik dan digital, terutama untuk menghubungkan kawasan strategis seperti pusat bisnis, pendidikan, dan layanan publik.

“Kita punya mimpi besar: transportasi Kota Jambi yang ramah lingkungan dan efisien. Ini tidak bisa diwujudkan sendiri, perlu kolaborasi kuat, termasuk dari Organda,” tambah Maulana.

Ketua DPD Organda Provinsi Jambi, H Madian Saswadi, berharap pengurus baru DPC Organda Kota Jambi dapat segera bekerja dan menjalin sinergi yang baik dengan Pemkot Jambi.

“Saat ini tantangan di sektor transportasi makin kompleks. Maka Organda harus adaptif, terutama dalam menghadapi layanan berbasis aplikasi digital yang terus berkembang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua terpilih Wisbar Aldar menyampaikan komitmennya untuk membawa semangat baru ke tubuh Organda Kota Jambi.

“Perjalanan ini tidak mudah. Tapi dengan dukungan semua pihak, saya yakin Organda bisa menjadi organisasi yang tangguh dan kolaboratif,” ungkapnya.

Ia menutup sambutannya dengan ajakan, “Mari kita bangun Organda yang hebat dan solid, karena dengan kerja sama kita bisa menjawab setiap tantangan, dan bersama mewujudkan Kota Jambi yang Bahagia.”(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID –  Guna memastikan kinerja penerimaan daerah berjalan optimal, Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., bersama Wakil Wali Kota, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., memimpin langsung Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pendapatan Daerah Kota Jambi Triwulan III Tahun Anggaran 2025. Rapat yang digelar di Aula Grha Siginjal, Kantor Wali Kota Jambi, Selasa (30/9/2025) ini menjadi forum strategis untuk mengukur capaian, sekaligus memperkuat langkah percepatan peningkatan pendapatan daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Jambi, A. Ridwan, para Kepala Perangkat Daerah penghasil retribusi, Camat, Lurah, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di lingkungan Pemkot Jambi.

Laporan Realisasi Pendapatan Kota Jambi ini digelar sebagai bagian dari tahapan strategis dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, beserta turunannya, Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2024.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan pengelolaan capaian realisasi pendapatan daerah dilakukan secara optimal, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, forum ini juga bertujuan mengukur tingkat pencapaian pendapatan daerah berdasarkan rencana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota bersama Wakil Wali Kota membahas secara mendalam capaian realisasi pendapatan dan retribusi daerah dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, hingga kelurahan. Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan agar seluruh jajaran yang terkait langsung dengan pendapatan daerah dapat terus berinovasi, terutama melalui pemanfaatan teknologi, guna meningkatkan penerimaan pajak yang berdampak langsung pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Maulana, menetapkan kebijakan perpanjangan masa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 30 November 2025.

“Seharusnya per 30 September ini masyarakat yang belum membayar PBB akan dikenakan denda. Namun, saya instruksikan untuk memperpanjang masa pembayaran. Informasi ini agar segera disampaikan para Lurah langsung kepada masyarakat,” tegas Wali Kota Maulana usai memimpin rapat.

Maulana juga menekankan bahwa sistem pelayanan pajak di Kota Jambi harus ramah, fleksibel, dan tidak memberatkan masyarakat. Warga, lanjutnya, tidak harus melunasi tunggakan sekaligus, melainkan dapat membayarnya secara bertahap.

“Dalam konsep perpajakan, yang penting adalah ada kemauan untuk membayar. Tunggakan tetap tercatat dan bisa dicicil. Yang terpenting target tercapai. Jangan sampai warga sudah datang dengan niat membayar, malah disuruh pulang. Itu tidak benar,” tandasnya.

Ia juga menegaskan bahwa di era sekarang, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan yang harus terus ditingkatkan. Optimalisasi PAD, menurutnya, harus dilakukan dengan menghindari potensi kebocoran, terlebih karena sistem pengelolaannya kini sudah berbasis teknologi.

“Masih banyak sektor yang perlu kita benahi, mulai dari perparkiran, UMKM, produksi sewa alat berat, hingga berbagai aspek lainnya, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan,” ungkap Maulana.

Terkait capaian PBB, Wali Kota Maulana menjelaskan bahwa dari target sebesar Rp32 miliar, hingga saat ini telah terealisasi Rp29 miliar. Upaya optimalisasi, lanjutnya, akan terus dilakukan melalui koordinasi dengan para lurah untuk menggali sektor-sektor pajak yang dinilai masih potensial.

“Nanti akan kita bahas bersama Tim Percepatan Pendapatan Daerah dan Retribusi, karena saya ingin menerapkan konsep entrepreneur birokrasi. Setiap potensi yang ada harus dimanfaatkan, termasuk di sektor pertanian, agar bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah. Memang membutuhkan waktu dan kerja keras, tetapi hasilnya akan berkelanjutan,” jelas Maulana.

“Pada prinsipnya saya mendorong agar terus berinovasi untuk pelayanan publik yang lebih baik,” pungkas Wali Kota Maulana.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, menyoroti capaian dari sektor opsen pajak yang pada Triwulan III Tahun Anggaran 2025 masih tergolong lambat, dengan realisasi sebesar 65,49 persen.

“Untuk itu, saya minta rekan-rekan BPPRD bersama kecamatan dan kelurahan dapat mendorong percepatan capaian dari sektor ini,” ujarnya singkat.

Proses Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Triwulan III ini menjadi pijakan penting dalam menentukan arah kebijakan ke depan. Hasil yang diperoleh tidak hanya menjadi dasar perumusan strategi percepatan pendapatan daerah, tetapi juga akan menjadi landasan dalam penyusunan program pembangunan lima tahun mendatang, dengan tetap mengedepankan prinsip partisipatif, holistik, dan inklusif.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., didampingi Wakil Wali Kota, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., secara resmi membuka Sosialisasi Gerakan Kota Jambi Bahagia Berwakaf Uang yang diselenggarakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Jambi bekerjasama dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kota Jambi. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Selasa (30/9/2025).

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Maulana menyampaikan paparan dengan topik “Urgensi Wakaf Uang”. Ia menjelaskan, wakaf uang memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut yang kemudian diperbarui dengan PP Nomor 24 Tahun 2008, hingga berbagai regulasi Badan Wakaf Indonesia, seperti Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, serta Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Organisasi dan Tata Kerja BWI.

“Wakaf uang merupakan sedekah jariyah dalam bentuk uang yang dikelola agar manfaatnya terus mengalir sepanjang masa. Pokoknya tetap dijaga, sementara hasil pengelolaannya disalurkan sesuai tujuan wakaf melalui nadzir secara produktif,” ungkap Maulana dalam paparannya.

Ia turut memaparkan berbagai keunggulan wakaf uang, di antaranya fleksibilitas dalam pelaksanaannya, kemampuan memberdayakan ekonomi umat, keberlanjutan manfaat yang terus mengalir, hingga peran pentingnya dalam mewujudkan keadilan sosial.

Namun, menurut Maulana, penerapan wakaf uang juga menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari masih rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia pengelola wakaf atau nazhir, hingga isu transparansi dan akuntabilitas, serta optimalisasi pemanfaatan dan investasi wakaf.

Untuk menjawab tantangan tersebut, ia menekankan perlunya strategi inovatif, antara lain melalui pengembangan produk wakaf dan pemanfaatan teknologi digital, seperti integrasi fintech melalui sistem E-Waqf, pengembangan produk linked waqf, program wakaf tematik dan spesifik, hingga memperluas kerja sama dengan dunia usaha melalui skema corporate waqf.

“Maka dari itu, kita akan mendorong peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat tentang wakaf uang melalui edukasi yang masif dan tepat sasaran, penyederhanaan konsep wakaf agar mudah dipahami, demonstrasi nyata mengenai dampaknya, serta melibatkan tokoh publik untuk menginspirasi partisipasi,” jelasnya.

Wali Kota Maulana menegaskan dukungan penuh terhadap pengembangan wakaf uang, yang dinilainya sebagai konsep istimewa dan lebih maju dibandingkan sistem konvensional, karena kini juga dapat dikelola secara digital.

“Ini adalah konsep yang harus terus kita dorong, karena potensinya sangat besar. Banyak umat Islam yang ingin membantu saudaranya melalui mekanisme wakaf seperti ini, yang dijalankan secara transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Ia menekankan, masyarakat harus memahami bahwa wakaf bukan hanya sekadar menjaga nilai pokok, tetapi juga harus terus berkembang dari sisi kebermanfaatan. Karena itu, wakaf dapat dikemas secara tematik, seperti untuk membantu sarana pendidikan, membangun MCK bagi warga kurang mampu, atau kebutuhan spesifik lainnya.

“Tidak harus dalam jumlah besar, tapi bisa dilakukan secara gotong royong bersama-sama. Wakaf seperti ini sangat membantu dalam mengatasi persoalan kemiskinan, sekaligus mendukung program-program sosial di bidang pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya,” pungkas Wali Kota Maulana.

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam pengembangan wakaf uang. Menurutnya, dengan jumlah generasi muda yang besar di Kota Jambi, konsep wakaf uang yang kini tidak hanya berbasis konvensional, tetapi juga memanfaatkan platform digital, diyakini mampu meningkatkan minat mereka untuk berwakaf.

“Sebenarnya banyak anak-anak muda yang ingin berwakaf, hanya saja selama ini lebih cenderung menyalurkan sedekah secara langsung. Melalui konsep wakaf uang yang dikelola secara produktif, baik untuk kepentingan sosial, pendidikan, maupun dukungan terhadap UMKM, tentu akan lebih menarik bagi mereka, karena hasilnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam laporan pelaksanaan kegiatan, Ketua Panitia Drs. H. Raden Lukman menyampaikan bahwa sosialisasi kali ini diikuti sebanyak 200 peserta dengan dukungan dana hibah Pemkot Jambi senilai Rp 50 juta. Peserta tersebut terdiri dari jajaran perangkat daerah hingga lurah di lingkungan Pemkot Jambi, para kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh Agama Kemenag Kota Jambi, Nadzir dan pengurus 50 masjid, Baznas, MUI, DMI, hingga BKPRMI Kota Jambi.

“Ini merupakan kegiatan ketiga yang kami laksanakan, setelah sebelumnya juga digelar sosialisasi serupa dalam rangka mendukung terwujudnya Kota Wakaf,” ungkapnya.

Pada sosialisasi ini, hadir pula sejumlah narasumber, antara lain Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Dr. H. Abdullah Saman, Kabid Zakat Wakaf Kemenag Provinsi Jambi, Dr. H. Abd Rahman, M.Pd.I., serta Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jambi, Rusli Adam.

Turut hadir Kepala Bagian Kesra Setda Kota Jambi, Kamal Firdaus, beserta jajaran, serta perwakilan Organisasi Keagamaan Islam se-Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Besok, Pemerintah Kota Jambi akan melaksanakan pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV pada Rabu (2/10/2025).

Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM, mengonfirmasi bahwa saat ini seluruh persiapan teknis menjelang pelantikan tengah dilakukan, termasuk proses pengiriman undangan resmi.

“Hari ini kami sedang memfinalisasi seluruh persiapan pelantikan. Undangan sedang disebarkan. Pejabat eselon II, III, dan IV akan dilantik,” ujar Maulana singkat, saat dikonfirmasi, Rabu (1/10).

Meski membenarkan adanya pelantikan, Maulana belum bersedia mengungkap siapa saja pejabat yang akan dimutasi atau dipromosikan.

Ia hanya menegaskan bahwa, pelantikan dilakukan dalam rangka penyegaran birokrasi dan peningkatan kinerja pemerintahan.

Sementara itu, Sekda Kota Jambi, A Ridwan, juga membenarkan pelaksanaan pelantikan dalam waktu dekat.

Namun, seperti halnya Wali Kota, ia belum membeberkan nama-nama pejabat yang akan bergeser posisi.

“Yang jelas penempatan nanti akan disesuaikan dengan kompetensi dan kinerja masing-masing pejabat. Kami ingin posisi dijabat oleh orang-orang yang tepat,” ujarnya.

Pelantikan ini merupakan bagian dari evaluasi dan pembenahan struktur organisasi di lingkungan Pemkot Jambi, guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam Kota Jambi akhir-akhir ini menimbulkan kemacetan dan keluhan dari masyarakat.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM, menyatakan bahwa pemerintah kota segera mengambil langkah tegas untuk mengatasi situasi tersebut.

Menurut Maulana, antrean terjadi bukan karena perubahan kuota BBM bersubsidi, tetapi akibat meningkatnya permintaan solar di sektor transportasi dan usaha lainnya.

“Kuota solar tidak berubah, tapi permintaan meningkat. Akibatnya, antrean kendaraan – khususnya truk dan kendaraan besar – terjadi di banyak SPBU hingga menimbulkan kemacetan,” jelas Maulana, Rabu (1/10).

Ia menambahkan, antrean yang mengular telah mengganggu aktivitas warga dan menurunkan kenyamanan berkendara di kawasan perkotaan.

“Kami sudah menerima banyak laporan masyarakat. Macet di berbagai titik, bahkan sampai mengganggu aktivitas ekonomi. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.

Sebagai solusi jangka pendek, Pemkot Jambi akan segera mengeluarkan regulasi pembatasan kendaraan besar di dalam kota, terutama yang tidak memiliki barcode resmi dari sistem distribusi Pertamina.

“Kendaraan besar yang tidak memiliki barcode tidak boleh lagi masuk wilayah kota. Solar di SPBU dalam kota diprioritaskan untuk kendaraan kecil yang memang sudah terdata,” kata Maulana.

Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran tanpa menimbulkan gangguan lalu lintas di pusat kota.

Pemkot juga akan terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk pengawasan dan penyesuaian distribusi solar di wilayah Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM, mengajak generasi muda, khususnya kalangan milenial, untuk terlibat aktif dalam sektor pertanian.

Menurutnya, pertanian saat ini bukan lagi identik dengan pekerjaan tradisional, tetapi telah berkembang menjadi sektor modern yang berbasis teknologi dan memiliki potensi ekonomi tinggi.

Ajakan ini disampaikan Maulana dalam kegiatan penanaman cabai dan penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Kementerian Pertanian RI senilai Rp3,8 miliar.

Kegiatan ini berlangsung di salah satu lahan tidur milik pemerintah kota yang kini telah diubah menjadi lahan produktif.

“Pertanian saat ini sudah modern. Banyak kelompok tani kita, termasuk generasi muda, sudah mulai menggunakan sistem urban farming seperti hidroponik dan teknologi pertanian terbaru. Ini adalah peluang besar,” ujar Maulana.

Ia menegaskan bahwa, keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian sangat penting untuk menjawab tantangan ketahanan pangan ke depan.

Selain itu, sektor ini juga bisa menjadi sumber penghasilan yang stabil dan berkelanjutan.

Maulana menyebutkan, lahan tidur seluas lebih dari 7 hektare milik Pemkot kini telah dimanfaatkan untuk budidaya cabai.

Komoditas ini dipilih karena pernah menjadi salah satu penyebab utama inflasi di Kota Jambi.

“Cabai itu strategis. Kalau produksi lokal meningkat, harga bisa stabil, inflasi bisa kita kendalikan,” kata dia.

“Apalagi kalau generasi muda ikut turun tangan, hasilnya akan jauh lebih besar dan berkelanjutan,” jelasnya.

Selain mendorong keterlibatan milenial, Pemkot Jambi bersama Kementerian Pertanian dan Bank Indonesia Perwakilan Jambi juga menyalurkan berbagai bantuan alsintan seperti traktor roda dua dan empat, mesin semprot, pompa air, dan benih unggul kepada kelompok tani dan kelompok wanita tani.

Maulana juga merancang kebijakan agar aparatur sipil negara (ASN) di Kota Jambi membeli hasil pertanian lokal secara langsung.

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan pasar yang stabil bagi petani dan memperkuat ekosistem pertanian daerah.

“Kalau ada 13.000 ASN, dan masing-masing beli 1 kg cabai dari petani lokal, itu sudah sangat membantu. Kita ingin ekonomi petani kita bergerak, dan anak muda punya semangat untuk bertani,” tambahnya.

Ia berharap ke depan semakin banyak pemuda Kota Jambi yang tidak hanya melihat pertanian sebagai pilihan terakhir, tetapi justru sebagai peluang masa depan yang menjanjikan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

Salah satu langkah strategis yang dijalankan adalah, pemanfaatan lahan tidur untuk budidaya cabai serta penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) senilai Rp3,8 miliar.

Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM, menyampaikan bahwa sekitar 7 hektare lahan milik Pemkot yang sebelumnya tidak produktif kini dimanfaatkan oleh kelompok tani dan kelompok wanita tani (KWT).

Budidaya cabai menjadi fokus utama karena komoditas ini pernah memicu lonjakan inflasi di Kota Jambi.

“Kami terus mendorong masyarakat agar mengelola lahan tidur bersama kelompok tani. Hasilnya bisa menjadi sumber ekonomi baru sekaligus mengendalikan inflasi,” ujar Maulana, Rabu 1 Oktober 2025.

Penyerahan bantuan alsintan turut melibatkan Kementerian Pertanian RI, Bank Indonesia Perwakilan Jambi, serta BPR MP.

Bantuan tersebut mencakup traktor roda dua dan empat, mesin semprot, pompa air, hingga bibit unggul.

Maulana juga menyampaikan rencana , akan mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk membeli hasil pertanian lokal agar petani memiliki pasar yang jelas.

Ia mengajak generasi muda untuk terlibat aktif karena sektor pertanian saat ini telah memasuki era modern dan berbasis teknologi.

“Pertanian hari ini bukan lagi pekerjaan tradisional. Banyak kelompok tani di Kota Jambi yang sudah menggunakan sistem urban farming seperti hidroponik dan pemanfaatan pekarangan rumah. Ini peluang besar bagi milenial,” tambahnya.

Dengan sinergi lintas sektor ini, Kota Jambi berharap dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam pengembangan pertanian perkotaan yang produktif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, memberikan apresiasi tinggi kepada para petani di Kota Jambi, khususnya kelompok wanita tani atau Himpunan Kelompok Wanita Tani (HKWT).

Dalam sebuah acara penyerahan bantuan alat pertanian, Maulana menegaskan bahwa peran emak-emak sebagai petani modern sangat luar biasa dan patut dihargai.

“Saya berterima kasih kepada bapak dan ibu yang sudah menjadi bagian dari petani modern Kota Jambi. Banyak dari kelompok tani ini justru didominasi oleh para wanita emak-emak yang luar biasa,” ujar Wali Kota.

Dengan gaya khasnya, Maulana juga menyampaikan pujian secara santai kepada para petani wanita yang tetap produktif di tengah kesibukan rumah tangga.

“Biasanya kalau ibu-ibu, yang penting masak di rumah, anak-anak makan sudah disiapin, suami pun makan sudah. Jadi, waktunya bisa dimanfaatkan juga untuk bertani, dan itu keren sekali,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Jambi juga menerima bantuan dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) dan Kementerian Pertanian RI senilai Rp3,8 miliar dalam bentuk alat dan mesin pertanian, seperti handtraktor dan kendaraan roda empat.

“Bantuan ini langsung kami distribusikan kepada kelompok-kelompok tani yang benar-benar aktif dan memiliki lahan. Kita pastikan tidak asal bagi, tapi ke kelompok yang produktif,” jelasnya.

Wali Kota juga membuka peluang kerja sama bagi pihak swasta yang memiliki lahan menganggur agar bisa dimanfaatkan untuk pertanian produktif.

Ia bahkan menegaskan bahwa lahan tidur bisa saja diambil alih oleh negara jika tidak digunakan secara optimal.

Adapun nilai bantuan yang disalurkan mencakup handtraktor seharga Rp70 juta per unit dan alat lainnya dengan total nilai mencapai ratusan juta rupiah.

“Bantuan ini diserahkan oleh negara melalui saya, untuk dipakai mengelola lahan. Gunakan dengan sebaik-baiknya,” tegas Maulana.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Jambi berharap pertanian kota bisa terus berkembang dan menjadi pilar ketahanan pangan daerah, dengan dukungan kuat dari seluruh kelompok tani, termasuk peran penting para wanita tani.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., terus memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Komitmen tersebut kembali diwujudkan melalui sinergi dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik di Provinsi Jambi, Senin malam (29/9/2025).

Acara yang berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi ini langsung dihadiri Ketua Komisi II DPR RI, Dr H Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., beserta anggota komisi II lainnya.

Selain itu juga hadir Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., Wakil Bupati Kerinci, H. Murison, S.Pd, S.Sos, M.Si, Ketua Komisi I DPRD Kota Jambi Muhili Amin, Asisten Administrasi Umum Pemprov Jambi Jangcik Mohza, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Humaidi, A.Ptnh., M.M., beserta jajaran Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.

Tampak pula hadir Sekretaris Daerah Kota Jambi A. Ridwan, beserta jajaran di lingkup Pemerintah Kota Jambi.

Wali Kota Maulana menegaskan, kolaborasi strategis ini menjadi bagian penting untuk memastikan sinkronisasi program pembangunan antara pusat dan daerah, sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Jambi di tingkat nasional.

Dalam sambutannya, Wali Kota Maulana menyampaikan apresiasinya atas kunjungan kerja Komisi II DPR RI, yang dinilainya menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan pusat.

“Suatu kebanggaan tentunya bagi kami, Ketua Komisi II DPR RI beserta rombongan dapat bersilaturahmi dengan Pemerintah Kota Jambi. Untuk itu, malam ini terasa istimewa, insyaAllah banyak manfaatnya dari silahturahmi ini,” ujar Wali Kota Maulana.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Maulana juga memaparkan fokus kerja Pemkot Jambi yang sejalan dengan bidang dari Komisi II DPR RI.

Di antaranya adalah terkait dengan permasalahan penanganan banjir dan klaim aset Barang Milik Negera (BMN) yang dikelola oleh PT. Pertamina EP Jambi.

Katanya, sistem pengendalian banjir di Kota Jambi saat ini dilakukan dengan melakukan pekerjaan normalisasi anak sungai dan drainase perkotaan, dengan merevitalisasi sepanjang 13 kilometer sistem Sungai Asam.

“Secara bertahap, kami menyelesaikan satu demi satu bersama Balai Wilayah Sungai dengan fokus kerja berada dikawasan sepanjang sistem Sungai Asam, yang insyaAllah dengan pekerjaan ini dapat mengurangi dampak banjir hingga 60 persen,” ungkapnya.

Dalam penanganan banjir tersebut, Wali Kota Maulana juga menyebut, Pemkot Jambi juga telah merencanakan pembangunan 3 kolam retensi.

Yaitu, Kolam Retensi Kampung Banjir, Kolam Retensi Lingga Permai dan Kolam Retensi Lorong Arwah.

“Kami telah menyiapkan lahan seluas 9,1 hektar untuk kolam retensi dengan kedalaman 4,2 meter, sekaligus akan menjadi Danau Buatan yang akan dimanfaatkan sebagai kawasan wisata sehingga mempunyai nilai ekonomis,” sebutnya.

“Dalam hal ini kami juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 75 miliar yang didapat melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota, Provinsi dan Pusat, yang akan dipergunakan untuk pembebasan lahan seluas 9,1 hektar tersebut,” lanjutnya.

Sementara itu, terkait dengan kawasan zona merah dikawasan PT. Pertamina EP, Maulana menyampaikan indikasi jumlah sertipikat yang diklaim oleh Pertamina berada diatas Barang Milik Negera (BMN) sebanyak ±5.506 bidang di tujuh Kelurahan terdampak.

Yaitu, Simpang III Sipin ± 74 bidang, Mayang Mangurai ± 64 bidang, Kenali Asam ± 1.843 bidang, Kenali Asam Bawah ± 1.314 bidang, Kenali Asam Atas ± 645 bidang, Paal Lima ± 918 bidang, dan Suka Karya ± 648 bidang.

“Pada prinsipnya kami memohon bantuan kepada Ketua Komisi II DPR RI agar bagaimana hak milik saudara-saudara kita yang diklaim oleh pihak Pertamina ini bisa terselesaikan, karena sudah puluhan tahun tidak selesai,” ungkapnya.

“Mudah-mudahan dengan kekompakan dan silahturahmi ini bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, sehingga kita dapat meninggalkan legacy yang baik bagi masyarakat,” jelas Wali Kota Maulana.

Ketua Komisi II DPR RI, Dr H Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, merespons positif rencana Pemerintah Kota Jambi terkait proyek normalisasi sungai sebagai salah satu langkah strategis dalam penanganan banjir.

“Saya juga pernah mengaspirasikan hal yang sama di tanah kelahiran saya, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, dan Alhamdulillah permasalahan banjir dapat terselesaikan dengan alokasi dana Rp 400 miliar melalui APBN, menggunakan mekanisme yang sama seperti yang ingin diterapkan di Kota Jambi saat ini,” ujarnya.

Langkah progresif Wali Kota Maulana dalam menangani banjir di Kota Jambi melalui semangat gotong royong, dengan melibatkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, tercatat sebagai salah satu inovasi pertama di Indonesia.

Kolaborasi lintas pemerintahan ini menjadi contoh nyata bagaimana permasalahan banjir dapat diselesaikan secara terpadu, efektif dan bergotong royong.

“Ini adalah suatu terobosan yang baik dan masyarakat harus tau ini, karena terobosan ini cukup berani melalui inisiatif yang dilakukan,” sebutnya.

Secara tegas, Ketua Komisi II DPR RI itu berkomitmen untuk mengawal apa yang tengah diperjuangkan oleh Pemerintah Kota Jambi dibawah kepemimpinan Maulana-Diza saat ini, khususnya upaya penanganan banjir dan permasalahan kawasan zona merah.

“Apa yang kanda Wali Kota paparkan tadi telah saya foto dan saya kirim kedua orang, yang pertama saudara Dody Hanggodo selaku Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan kedua saya juga kirim kepada Dwi selaku Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU,” tegasnya.

“Dan dari Pak Dwi menanggapinya akan mengawal hingga tuntas untuk Kota Jambi. Sementara itu, untuk kawasan zona merah tadi sudah langsung panggil Pak Kakanwil, secara umum kebutuhan waktu yang dibutuhkan sesuai perundang-undangan selama 6 bulan, tapi Saya minta dipercepat menjadi 4 bulan insyaAllah selesai terhitung sejak hari ini,” tutup Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy.

Dengan dukungan penuh dari Komisi II DPR RI dan koordinasi langsung dengan kementerian terkait, diharapkan langkah percepatan penanganan banjir dan penyelesaian kawasan zona merah di Kota Jambi dapat segera terwujud.

Komitmen ini menjadi sinyal positif bagi warga Kota Jambi bahwa upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Jambi yang tangguh, tertib, nyaman dan bahagia terus mendapatkan pengawalan hingga tuntas.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, bersama perwakilan Aliansi Masyarakat Jambi menyampaikan langsung aspirasi ke Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI (BAM), sebuah badan baru yang dibentuk DPR RI untuk menampung masukan publik.

Dalam pertemuan resmi tersebut, Aliansi Masyarakat Jambi memaparkan tuntutan mereka yang terangkum dalam Manifesto 17+8.

Salah satu poin utama yang mereka dorong adalah agar delapan anggota DPR RI Dapil Jambi memberikan perhatian khusus dengan menggelar dialog rutin bersama masyarakat, BEM, OKP, LSM, dan berbagai elemen lainnya.

Isu agraria menjadi sorotan khusus. Perwakilan aliansi menilai meski RUU Agraria belum masuk dalam Prolegnas, namun permasalahan agraria di Jambi jangan sampai terabaikan.

Pimpinan BAM DPR RI, Ahmad Heryawan, menyambut baik kehadiran delegasi Jambi. Ia menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti isu-isu yang disampaikan, mulai dari reformasi agraria, satgas PKH, pengangkatan tenaga honorer, hingga persoalan kawasan hutan dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota DPR RI Dapil Jambi, H. Bakhri, turut memberikan komitmen. Ia menyoroti masalah jalan angkutan batu bara, desa dalam kawasan hutan, pemberdayaan UMKM, transparansi informasi publik, hingga dugaan kriminalisasi aktivis.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi seluruh aspirasi masyarakat.

“Kami siap menjadi jembatan aspirasi seluruh stakeholder demi perbaikan dan kebersamaan ke depan,” ujarnya.(*)