JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Jambi melalui Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) akan menggelar Open Turnamen Domino PWI Kota Jambi 2026 sebagai ajang mempererat silaturahmi, meningkatkan sportivitas, sekaligus menjadi hiburan positif bagi insan pers.

Turnamen domino yang menawarkan hadiah uang tunai jutaan rupiah dan berbagai door prize menarik ini dijadwalkan berlangsung pada 30 Juli 2026 di Senyala Cafe, Kota Jambi.

Sementara itu, pendaftaran peserta dibuka mulai 19 Juli 2026.

Panitia telah menyiapkan hadiah utama berupa uang tunai serta berbagai door prize, di antaranya kipas angin, kompor gas, dispenser, setrika, magic com, dan hadiah menarik lainnya.

Ketua PWI Kota Jambi, Irwansyah A, mengatakan Open Turnamen Domino PWI Kota Jambi tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat hubungan kekeluargaan di kalangan wartawan.

“PWI Kota Jambi ingin menghadirkan kegiatan yang positif dan membangun kebersamaan. Domino merupakan permainan yang mengedepankan strategi, konsentrasi, serta sportivitas,” jelasnya.

“Karena itu kami berharap turnamen ini menjadi wadah silaturahmi yang mampu mempererat hubungan antarwartawan maupun masyarakat luas,” ujar Irwansyah yang telah menjabat Ketua PWI Kota Jambi selama dua periode.

Menurutnya, PWI Kota Jambi berkomitmen menghadirkan berbagai kegiatan yang tidak hanya meningkatkan kapasitas jurnalistik, tetapi juga memperkuat kebersamaan melalui aktivitas olahraga dan rekreasi.

Ia menegaskan bahwa setiap kompetisi harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, fair play, dan saling menghormati.

Sementara itu, Ketua SIWO PWI Kota Jambi, Viryzha, selaku penanggung jawab pelaksanaan turnamen memastikan panitia telah menyiapkan sistem pertandingan yang profesional agar seluruh peserta dapat bertanding secara nyaman, tertib, dan adil.

“Kami ingin Open Turnamen Domino PWI Kota Jambi menjadi salah satu turnamen terbaik di Kota Jambi,” kata dia.

“Seluruh pertandingan akan menggunakan peraturan yang telah ditetapkan panitia sehingga kompetisi berlangsung tertib, sportif, dan menjunjung tinggi fair play,” ucapnya.

“Kami mengundang seluruh wartawan pecinta domino untuk ikut meramaikan dan menunjukkan kemampuan terbaiknya,” kata Viryzha.

Ia menambahkan, penyelenggaraan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya SIWO PWI Kota Jambi dalam mendorong olahraga domino semakin berkembang sebagai olahraga yang mengandalkan strategi, kecermatan, dan kecerdasan berpikir.

Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap turnamen domino di berbagai daerah terus meningkat sehingga kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu agenda olahraga yang diminati di Kota Jambi.

Panitia membuka pendaftaran bagi seluruh peserta yang memenuhi persyaratan. Setiap peserta diwajibkan menunjukkan kartu identitas pers (ID Card Pers) saat registrasi.

Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran dapat diperoleh melalui Ketua Panitia, Rio Andrefami.

Mengusung tema “Kompetisi Berkelas, Sportif Tanpa Batas”, PWI Kota Jambi berharap Open Turnamen Domino ini dapat menjadi agenda tahunan yang mampu mempererat persaudaraan antarsesama wartawan, melahirkan kompetisi berkualitas, serta semakin memasyarakatkan olahraga domino di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Jambi periode 2026-2029 menggelar rapat kerja, koordinasi, dan konsolidasi perdana untuk menyusun program kerja organisasi selama tiga tahun ke depan. Kegiatan tersebut berlangsung di Senyala Cafe, Kota Jambi, Kamis 16 Juli 2026.

Rapat perdana ini menjadi langkah awal kepengurusan baru dalam menyatukan visi, memperkuat soliditas organisasi, serta merancang berbagai program strategis yang bertujuan meningkatkan profesionalisme wartawan di Kota Jambi.

Rapat dipimpin langsung Ketua PWI Kota Jambi, Irwansyah, didampingi Sekretaris Andri Brilliant Avolda, serta dihadiri seluruh jajaran pengurus dengan penuh antusias.

Irwansyah mengatakan, rapat tersebut tidak hanya menjadi forum penyamaan persepsi dalam menjalankan roda organisasi.

Tetapi juga memperkuat koordinasi dan sinergi antar pengurus agar setiap program dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

“Rapat ini menjadi momentum menyatukan pemahaman seluruh pengurus dalam menjalankan organisasi selama tiga tahun ke depan. Selain itu, kami juga memperkuat sinergi agar seluruh program kerja dapat dilaksanakan secara maksimal,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, PWI Kota Jambi membahas sejumlah agenda prioritas yang akan dijalankan dalam jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.

Untuk program jangka pendek, organisasi akan segera melaksanakan Open Turnamen Domino SIWO PWI Kota Jambi serta Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.

Sementara agenda jangka menengah meliputi peringatan Hari Pers Nasional (HPN), keikutsertaan dalam Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas), serta Rakerda yang direncanakan berlangsung pada September 2026.

Di penghujung tahun, PWI Kota Jambi juga menyiapkan agenda luar negeri sebagai bagian dari pengembangan kapasitas organisasi.

“Program kerja jangka pendek, menengah hingga panjang sudah mulai kami susun. Dalam waktu dekat kami fokus pada pelaksanaan Turnamen Domino SIWO dan UKW. Selanjutnya ada HPN, Porwanas, Rakerda hingga agenda luar negeri di akhir tahun,” jelas Irwansyah.

Menurutnya, seluruh program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas wartawan.

Sekaligus memperkuat peran PWI Kota Jambi sebagai organisasi profesi yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui penyajian informasi yang akurat, berimbang, dan berkualitas.

Ia berharap kepengurusan periode 2026-2029 mampu melahirkan wartawan yang semakin profesional, kompeten, dan berintegritas sehingga dapat menghasilkan karya jurnalistik yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris PWI Kota Jambi, Andri Brilliant Avolda, mengungkapkan seluruh pengurus dan anggota PWI Kota Jambi saat ini telah dinyatakan lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dengan jenjang minimal UKW Muda.

“Seluruh pengurus dan anggota sudah memiliki sertifikat UKW, minimal UKW Muda. Insyaallah, dengan kompetensi tersebut PWI Kota Jambi akan semakin baik dalam menjalankan fungsi organisasi sekaligus mengawal berbagai program pembangunan di Kota Jambi demi kepentingan masyarakat,” katanya.

Andri menambahkan, kompetensi tersebut menjadi modal penting bagi organisasi untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik.

“PWI Kota Jambi akan terus menghadirkan berbagai program yang mampu meningkatkan mutu dan kualitas wartawan sehingga kehadiran organisasi semakin dirasakan masyarakat melalui kerja jurnalistik yang profesional,” pungkasnya.

Pada akhir rapat, seluruh pengurus menerima Surat Keputusan (SK) Kepengurusan sebagai bentuk legalitas organisasi sekaligus penegasan tanggung jawab dalam menjalankan program kerja PWI Kota Jambi periode 2026-2029.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terus memperkuat upaya menjaga ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat.

Bersama Satuan Tugas Tanggap Bahagia (STB), Satpol PP melakukan penertiban terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta reklame yang tidak sesuai ketentuan di 11 kecamatan dalam wilayah Kota Jambi.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu 15 Juli 2026 tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Penertiban melibatkan unsur STB kecamatan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), serta Dinas Sosial Kota Jambi.

Dalam kegiatan tersebut, petugas menyasar sejumlah lokasi yang menjadi titik keberadaan PPKS, pemasangan reklame tanpa izin, reklame yang telah habis masa berlaku izin, hingga berbagai aktivitas yang dinilai berpotensi mengganggu ketertiban lingkungan.

Dari hasil penertiban, Satpol PP Kota Jambi menemukan dan menertibkan sebanyak 47 reklame bermasalah. Reklame tersebut diketahui tidak memiliki izin pemasangan maupun tidak lagi memenuhi ketentuan administrasi yang berlaku.

Selain penertiban reklame, petugas juga menangani 7 orang PPKS yang ditemukan berada di sejumlah titik keramaian. Mereka kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Jambi untuk dilakukan pendataan dan pembinaan lebih lanjut.

Beberapa lokasi yang menjadi titik penanganan PPKS di antaranya kawasan Simpang Lampu Merah Tugu Adipura Kecamatan Jambi Selatan, Simpang Dealer Honda Kecamatan Danau Sipin, Simpang Puncak Kecamatan Jelutung, serta sejumlah titik di Kecamatan Pasar.

Kepala Satpol PP Kota Jambi, Iper Riyansuni, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan Kota Jambi yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Menurutnya, penanganan PPKS dilakukan dengan mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis. Penertiban tidak hanya dilakukan untuk memindahkan mereka dari lokasi, tetapi juga diarahkan agar mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari instansi terkait.

“Penanganan PPKS tidak hanya sebatas mengamankan dari lokasi, tetapi bagaimana mereka mendapatkan pembinaan agar dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih baik. Kami tetap mengedepankan cara-cara humanis dalam setiap kegiatan di lapangan,” ujar Iper.

Sementara terkait reklame yang ditertibkan, Iper menjelaskan sebagian besar pelanggaran disebabkan tidak adanya izin pemasangan maupun masa berlaku izin yang telah berakhir.

“Kami mengimbau kepada masyarakat, pelaku usaha, maupun pihak yang memasang reklame agar mematuhi aturan yang berlaku. Reklame harus memiliki izin dan ditempatkan sesuai ketentuan agar tidak mengganggu estetika kota maupun keselamatan pengguna jalan,” katanya.

Iper menegaskan, kegiatan penertiban akan dilakukan secara rutin di seluruh wilayah Kota Jambi sebagai bagian dari upaya menjaga tata kota dan meningkatkan kenyamanan masyarakat.

“Satpol PP Kota Jambi akan terus hadir melalui pendekatan yang profesional dan humanis. Kami bersama STB akan memperkuat pengawasan agar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.

Penertiban tersebut mengacu pada berbagai regulasi, termasuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Ketertiban Umum, aturan penanganan gelandangan dan pengemis, serta ketentuan pengelolaan reklame di wilayah Kota Jambi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi mulai mendorong pengembangan kawasan kolam retensi yang tengah dibangun di Kelurahan Paal V, Kecamatan Kota Baru, menjadi pusat ekonomi kreatif dan destinasi wisata baru.

Langkah tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A, saat melakukan audiensi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) Republik Indonesia, Selasa 14 Juli 2026.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wakil Menteri Ekonomi Kreatif RI, Diza diterima langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar Li bersama jajaran Kemenekraf.

Audiensi tersebut membahas potensi pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata Kota Jambi, khususnya pemanfaatan kawasan kolam retensi yang disiapkan sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir di sepanjang aliran Sungai Asam.

Diza menjelaskan, kawasan tersebut nantinya tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur pengendalian banjir, tetapi juga dirancang menjadi ruang publik multifungsi dengan nilai ekonomi dan wisata.

“Saya melakukan audiensi di Kementerian Ekraf mewakili Pak Wali. Kami menyampaikan bahwa kolam retensi yang saat ini sedang dibangun memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi industri ekonomi kreatif baru di Kota Jambi,” ujar Diza.

Menurutnya, kawasan yang diberi nama Danau Kajang Lako tersebut memiliki peluang besar untuk menjadi ikon wisata baru Kota Jambi.

Selain memberikan manfaat dalam pengendalian banjir, kawasan itu dinilai mampu membuka peluang ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM, ekonomi kreatif, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya.

“Kami melihat kolam retensi ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi ikon wisata baru Kota Jambi. Selain memberikan manfaat dalam pengendalian banjir, kawasan ini juga dapat menghadirkan peluang ekonomi bagi masyarakat melalui sektor UMKM, ekonomi kreatif, hingga penyelenggaraan berbagai event,” katanya.

Diza menyebutkan, konsep pengembangan Danau Kajang Lako akan mengusung kawasan berkelanjutan dengan memadukan ruang terbuka hijau, area rekreasi keluarga, jalur joging, sentra kuliner, hingga panggung pertunjukan seni dan budaya lokal.

“Kami ingin menghadirkan kawasan yang tidak hanya indah dan nyaman, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat serta menjadi ruang ekspresi bagi para pelaku ekonomi kreatif di Kota Jambi,” tambahnya.

Selain membahas Danau Kajang Lako, dalam audiensi tersebut Diza juga menyampaikan sejumlah potensi aset Pemerintah Kota Jambi yang dapat dikembangkan menjadi kawasan ekonomi kreatif dan destinasi wisata.

Salah satunya adalah kawasan Pasar Sitimang dan Sijimat yang memiliki nilai sejarah sebagai bagian dari perkembangan ekonomi Kota Jambi pada masa lalu.

“Contohnya kawasan Pasar Sitimang dan Sijimat yang selama ini belum berfungsi secara optimal. Kami mendorong kerja sama bersama Kementerian Ekraf karena kawasan tersebut memiliki potensi sejarah peradaban Kota Jambi sebagai pusat ekonomi,” jelas Diza.

Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kota Jambi dan Kementerian Ekonomi Kreatif dapat mempercepat pengembangan potensi daerah sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat.

Dengan dukungan berbagai pihak, Pemkot Jambi optimistis Danau Kajang Lako maupun sejumlah aset potensial lainnya dapat berkembang menjadi destinasi unggulan sekaligus penggerak baru ekonomi kreatif di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Jambi bersama  Ditresnarkoba Polda Jambi memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui kegiatan sosialisasi yang digelar di kawasan Pelabuhan Jambi, Kamis 16 Juli 2026.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Operasi Antik Siginjai 2026 yang bertujuan meningkatkan kesadaran para pekerja terhadap bahaya narkoba sekaligus mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, produktif, dan berintegritas.

Sebagai salah satu objek vital nasional dengan mobilitas orang dan barang yang tinggi, kawasan pelabuhan dinilai membutuhkan sumber daya manusia yang profesional serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Sosialisasi menghadirkan IPDA Suramin, Plt Panit Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Jambi, bersama personel Satgas Operasi Antik Siginjai 2026.

Dalam pemaparannya, peserta diberikan pemahaman mengenai dampak penyalahgunaan narkoba, modus terbaru peredaran gelap narkotika, konsekuensi hukum, hingga langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan di lingkungan kerja.

Kegiatan diikuti oleh perwakilan Pelindo Regional 2 Jambi, IPC TPK Jambi, PT Pelindo Terminal Petikemas (PTP), PT BIMA, JAI, tim keamanan, serta sejumlah anak perusahaan dan unit kerja di lingkungan Pelindo Jambi Group.

Mewakili manajemen, Kepala Terminal IPC TPK Jambi, Wedhar Aji Tani S, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam membangun budaya kerja yang sehat dan bebas narkoba.

“Kami menyambut baik kegiatan sosialisasi ini sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh insan Pelindo Group terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba,” kata dia.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat semakin memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif, sehingga seluruh pekerja dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, IPDA Suramin menegaskan bahwa ancaman penyalahgunaan narkoba dapat menyasar siapa saja, termasuk lingkungan kerja strategis seperti kawasan pelabuhan.

Karena itu, pencegahan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, peningkatan pengetahuan, kepedulian, serta keberanian untuk menolak dan melaporkan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah penting dalam memutus rantai peredaran gelap narkoba.

Melalui kolaborasi dalam Operasi Antik Siginjai 2026 tersebut, Pelindo Regional 2 Jambi dan Ditresnarkoba Polda Jambi berharap budaya kerja yang berintegritas semakin kuat sehingga kawasan pelabuhan tetap menjadi lingkungan yang aman, profesional, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi II DPRD Provinsi Jambi mengambil langkah strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah dengan melakukan konsultasi ke PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) di Jakarta.

Pertemuan tersebut difokuskan pada pengembangan hilirisasi industri, perluasan pasar ekspor, serta penguatan tata niaga komoditas unggulan Jambi agar memiliki nilai tambah yang lebih besar.

Kunjungan dipimpin pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Provinsi Jambi, termasuk Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, yang membawa sejumlah gagasan strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah melalui investasi, industri pengolahan, dan perluasan akses pasar internasional.

Menurut Ivan Wirata, Jambi memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari kelapa sawit, karet, kopi Arabika Kerinci, kayu manis, pinang, kelapa, hasil perikanan hingga batu bara.

Namun, sebagian besar komoditas tersebut masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga manfaat ekonominya belum maksimal dirasakan masyarakat.

“Potensi komoditas Jambi sangat besar. Tantangannya sekarang bagaimana hasil-hasil tersebut tidak lagi dijual sebagai bahan mentah, tetapi diolah di Jambi sehingga mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan memberikan kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakat,” ujar Ivan.

Dorong Hilirisasi hingga Pasar Ekspor

Dalam pertemuan bersama jajaran PT PPI, Komisi II DPRD Provinsi Jambi membahas berbagai agenda strategis, mulai dari penguatan industri hilir berbasis komoditas unggulan, peningkatan standar mutu produk ekspor, sertifikasi internasional, digitalisasi perdagangan, hingga peluang PT PPI menjadi off-taker bagi produk-produk unggulan asal Jambi.

DPRD juga menilai hilirisasi menjadi kunci agar komoditas daerah tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi dari sektor produksi, tetapi juga dari proses pengolahan yang mampu meningkatkan daya saing di pasar global.

Muara Sabak Diusulkan Jadi Gerbang Ekspor

Selain penguatan industri, Komisi II turut mendorong pengembangan Pelabuhan Muara Sabak sebagai pintu ekspor langsung dari Sumatera bagian tengah.

Langkah tersebut dinilai dapat memangkas biaya logistik, mempercepat distribusi barang, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pelabuhan di luar Provinsi Jambi.

Tak hanya itu, DPRD juga mengusulkan pembentukan Jambi Export Center sebagai pusat promosi, inkubasi bisnis, business matching, hingga fasilitasi ekspor yang melibatkan PT PPI, BUMD, koperasi, UMKM, dan pelaku usaha.

PT PPI Siap Perkuat Sinergi

Dalam kesempatan itu, PT PPI menyambut baik inisiatif DPRD Provinsi Jambi yang secara aktif membangun komunikasi untuk memperkuat perdagangan daerah.

Sebagai anggota Holding Pangan ID FOOD, PT PPI memiliki peran sebagai export gateway, agregator, off-taker, sekaligus fasilitator perdagangan nasional yang dinilai dapat menjadi mitra strategis bagi pengembangan komoditas unggulan Jambi.

Dari hasil konsultasi tersebut, sejumlah langkah lanjutan disepakati untuk dikembangkan bersama.

Antara lain penyusunan skema kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT PPI, penguatan hilirisasi komoditas, pembangunan trading hub dan pusat logistik, fasilitasi business matching dengan pasar internasional, serta peningkatan kapasitas UMKM agar mampu memenuhi standar ekspor global.

Ivan berharap sinergi ini menjadi titik awal transformasi ekonomi Jambi dari daerah penghasil bahan baku menjadi pusat industri pengolahan dan perdagangan komoditas unggulan di Sumatera.

“Kami ingin Jambi tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil komoditas, tetapi menjadi pusat nilai tambah, pusat investasi, dan gerbang ekspor yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tegasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke RSUD Raden Mattaher Jambi dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menyampaikan sejumlah kebutuhan prioritas di sektor kesehatan.

Salah satu yang menjadi perhatian utama ialah percepatan pengadaan alat Magnetic Resonance Imaging (MRI) baru serta penambahan tenaga dokter spesialis jantung.

Gubernur Jambi Al Haris mendampingi langsung Wapres Gibran saat meninjau berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan milik pemerintah provinsi tersebut, Kamis 16 Juli 2026.

Selama berada di RSUD Raden Mattaher, Gibran menyempatkan diri melihat pelayanan di sejumlah ruang perawatan, menyapa pasien, serta berdialog dengan keluarga pasien mengenai pelayanan kesehatan yang mereka terima.

Momentum itu dimanfaatkan Pemprov Jambi untuk menyampaikan kebutuhan alat kesehatan yang dinilai mendesak.

Salah satunya penggantian alat MRI yang telah beroperasi sejak 2014.

Direktur Utama RSUD Raden Mattaher, drg. Iwan Hendrawan, mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada Wakil Presiden agar proses pengadaannya dapat dipercepat.

“Kami menyampaikan bahwa MRI yang digunakan saat ini merupakan alat sejak 2014. Harapannya, pengadaan yang semula direncanakan pada 2027 dapat dipercepat menjadi tahun ini,” ujarnya.

Selain peralatan medis, keterbatasan tenaga dokter spesialis juga menjadi perhatian.

RSUD Raden Mattaher masih membutuhkan tambahan dokter, terutama spesialis jantung, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Iwan, proses pendidikan dokter spesialis memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga kebutuhan tenaga medis belum bisa dipenuhi dalam waktu singkat.

“Untuk dokter spesialis jantung juga kami sampaikan karena proses pendidikan masih membutuhkan waktu sekitar dua tahun.

Persoalan SDM memang masih menjadi tantangan pelayanan kesehatan,” katanya.

Ia menambahkan, beberapa layanan spesialis lainnya juga masih membutuhkan dukungan tenaga medis agar pelayanan rumah sakit semakin optimal.

Pemprov Jambi berharap dukungan dari Kementerian Kesehatan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut, sehingga kualitas pelayanan di RSUD Raden Mattaher terus meningkat.

Menurut Iwan, Wakil Presiden Gibran memberikan respons positif terhadap berbagai usulan yang disampaikan.

Pemerintah Pusat disebut siap mendukung peningkatan fasilitas kesehatan, termasuk percepatan pengadaan alat kesehatan dan penguatan layanan bedah yang saat ini masih menghadapi waktu tunggu cukup panjang.

“Pak Wapres memberikan respons yang baik dan siap membantu kebutuhan rumah sakit, termasuk percepatan alat kesehatan serta peningkatan layanan bedah,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Puskesmas Tanjung Pinang terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan melibatkan masyarakat secara langsung.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Forum Konsultasi Publik yang menjadi ruang dialog antara penyedia layanan kesehatan dan masyarakat untuk menyerap kritik, saran, serta masukan demi perbaikan pelayanan.

Kegiatan yang digelar di lingkungan Puskesmas Tanjung Pinang itu dihadiri perwakilan pemerintah, tokoh masyarakat, kader kesehatan, lintas sektor, hingga masyarakat yang selama ini memanfaatkan layanan kesehatan di puskesmas tersebut.

Forum berlangsung interaktif. Berbagai masukan disampaikan peserta, mulai dari peningkatan kenyamanan ruang tunggu, penyempurnaan alur pelayanan, kemudahan memperoleh informasi, hingga penguatan edukasi kesehatan kepada masyarakat.

Selain menyampaikan sejumlah catatan, peserta juga memberikan apresiasi terhadap berbagai layanan yang telah berjalan baik.

Mereka berharap inovasi pelayanan terus dilakukan agar masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang semakin cepat, nyaman, dan berkualitas.

Seluruh aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan evaluasi dalam menyusun langkah-langkah perbaikan pelayanan.

Forum ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Puskesmas Tanjung Pinang dalam menerapkan pelayanan publik yang terbuka, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kepala Puskesmas Tanjung Pinang, dr. Tini, mengatakan Forum Konsultasi Publik menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara tenaga kesehatan dan masyarakat sebagai penerima layanan.

“Melalui forum ini kami ingin mendengar secara langsung harapan, kritik, dan saran dari masyarakat. Setiap masukan menjadi bahan evaluasi agar pelayanan yang kami berikan semakin baik,” ujarnya.

Menurutnya, pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh fasilitas maupun tenaga medis, tetapi juga oleh kemampuan penyelenggara layanan dalam memahami kebutuhan masyarakat.

Karena itu, seluruh masukan yang diterima akan dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai prioritas serta kemampuan yang dimiliki.

“Kami ingin pelayanan di Puskesmas Tanjung Pinang terus berkembang menjadi lebih cepat, lebih ramah, lebih mudah diakses, dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat,” kata dr. Tini.

Ia menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan juga akan dilakukan melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan inovasi layanan, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.

Menurutnya, sinergi seluruh pihak menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Puskesmas Tanjung Pinang berharap komunikasi dengan masyarakat semakin terbuka sehingga setiap kebijakan maupun pengembangan layanan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan terobosan baru untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian (PEKA).

Program ini tidak hanya memberikan perlindungan sosial, tetapi juga membekali peserta dan ahli waris dengan keterampilan agar mampu membangun usaha mandiri dan menciptakan sumber penghasilan baru.

Peluncuran Program PEKA digelar di Aula Bapperida Kota Jambi, Kamis 16 Juli 2026, dan melibatkan kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Kota Jambi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, hingga Balai Latihan Kerja (BLK).

Kepala Kantor Wilayah Sumbagsel BPJS Ketenagakerjaan, Kuncoro Budi Winarno, mengatakan Program PEKA menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, bukan hanya melalui pemberian santunan, tetapi juga dengan mendorong kemandirian ekonomi para penerima manfaat.

“Melalui program ini kami ingin manfaat jaminan sosial tidak berhenti pada pemberian santunan. Kami berharap peserta maupun ahli waris dapat memanfaatkan bantuan tersebut sebagai modal membangun usaha sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.

Menurut Kuncoro, pendekatan pemberdayaan ekonomi dinilai lebih berkelanjutan karena mampu menciptakan peluang usaha sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru.

Peserta Dibekali Beragam Keterampilan

Pada tahap perdana, Program PEKA diikuti 20 peserta yang berasal dari berbagai kelompok penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

Mereka terdiri atas enam ahli waris penerima manfaat Jaminan Kematian (JKM), empat peserta klaim Jaminan Hari Tua (JHT), satu peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), serta sembilan peserta penerima Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Seluruh peserta memperoleh pelatihan sesuai minat dan kebutuhan usaha, mulai dari pengolahan makanan, barista, konten kreator, hingga keterampilan menjahit.

OJK Dukung Penguatan Inklusi Keuangan

Kepala OJK Provinsi Jambi, Yan Iswara Rosya, menyambut baik pelaksanaan Program PEKA karena dinilai mampu memperluas inklusi keuangan sekaligus melahirkan pelaku usaha baru.

Ia juga mengapresiasi sinergi yang dibangun BPJS Ketenagakerjaan dengan berbagai pihak dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui pengembangan Kampung Bahagia.

“Kami siap mendukung program yang mampu mempercepat inklusi dan akselerasi keuangan masyarakat. Semoga Program PEKA mampu melahirkan lebih banyak pelaku UMKM yang mandiri,” katanya.

Pemkot Jambi Perkuat Kolaborasi

Pemerintah Kota Jambi memastikan akan terus mendukung pelaksanaan Program PEKA.

Staf Ahli Wali Kota Jambi Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Feriadi, mengatakan pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, masyarakat perlu didorong agar tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga mampu membangun usaha secara mandiri.

“Program PEKA merupakan langkah nyata membangun masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Kolaborasi seperti ini akan terus kami perkuat agar manfaatnya semakin luas,” ujarnya.

Disiapkan Pendampingan hingga Akses Permodalan

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Hendra Elvian, menjelaskan Program PEKA tidak berhenti pada pelatihan semata.

Peserta juga akan mendapatkan pendampingan usaha, pembinaan berkelanjutan, hingga akses pembiayaan melalui kerja sama dengan Bank Jambi dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Menurut Hendra, BPJS Ketenagakerjaan bersama pemerintah daerah dan sejumlah organisasi perangkat daerah tengah menyusun skema kolaborasi agar program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.

Ia mengungkapkan, saat ini terdapat lebih dari 3.900 pekerja rentan di Kota Jambi yang telah mendapatkan perlindungan melalui program Pemerintah Kota Jambi.

“Harapannya, santunan yang diterima peserta maupun ahli waris tidak hanya habis untuk kebutuhan sesaat, tetapi bisa berkembang menjadi modal usaha yang produktif. Dengan begitu, kesejahteraan keluarga juga dapat meningkat secara berkelanjutan,” kata Hendra.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – DPRD Kota Jambi meminta Pemerintah Kota Jambi segera menyelesaikan persoalan aset Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai Rp222 miliar yang selama ini digunakan Perumda Air Minum Tirta Mayang namun belum memiliki status hukum yang jelas.

DPRD menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius agar aset yang dibangun menggunakan APBD memiliki kepastian administrasi dan tidak kembali menjadi catatan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Jambi, Abdul Gani, menegaskan pemerintah kota perlu segera melakukan inventarisasi, penetapan status aset, hingga penyusunan regulasi penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mayang.

“Pemerintah Kota harus segera menindaklanjuti temuan BPK ini. Jangan sampai aset yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah terus berlarut-larut tanpa kejelasan status,” ujar Abdul Gani.

Menurutnya, aset yang dibangun menggunakan uang daerah dan telah dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat harus memiliki pencatatan yang tertib sesuai aturan.

“Penyelesaiannya penting agar tata kelola aset menjadi lebih baik dan tidak terus menjadi temuan pemeriksaan pada tahun berikutnya,” katanya.

Aset SPAM Rp222 Miliar Jadi Catatan BPK

Sebelumnya, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, ditemukan aset tetap SPAM milik Pemerintah Kota Jambi senilai Rp222.642.093.067,26 yang telah digunakan oleh Perumda Air Minum Tirta Mayang.

Namun, aset tersebut hingga kini masih tercatat sebagai aset tetap dalam neraca Pemerintah Kota Jambi dan belum ditetapkan statusnya sebagai penyertaan modal daerah.

BPK juga mencatat sekitar Rp48,75 miliar dari aset tersebut telah disajikan sebagai ekuitas atau modal Pemerintah Kota Jambi dalam laporan keuangan Perumda Tirta Mayang Tahun 2025, meski proses penyertaan modal secara resmi belum dilakukan.

Aset yang dimaksud terdiri dari sejumlah infrastruktur pelayanan air bersih, seperti jaringan perpipaan distribusi, instalasi pengolahan air (IPA), booster, reservoir, hingga pompa yang dibangun sejak 2016 hingga 2025.

DPRD Minta Status Hukum Aset Diperjelas

Abdul Gani menilai penyelesaian aset tersebut bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga menyangkut tata kelola keuangan daerah.

Ia meminta OPD terkait tidak menunda proses penyelesaian karena aset tersebut memiliki nilai besar dan berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

“Kepastian status aset ini penting, baik bagi Pemerintah Kota Jambi maupun Perumda Tirta Mayang. Jangan sampai aset yang sudah dimanfaatkan bertahun-tahun tidak memiliki dasar pengelolaan yang jelas,” tegasnya.

DPRD berharap pemerintah kota segera menindaklanjuti rekomendasi BPK melalui mekanisme yang sesuai, termasuk kemungkinan penyertaan modal melalui peraturan daerah.

Maulana Pastikan OPD Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Menanggapi sorotan tersebut, Wali Kota Jambi Maulana memastikan seluruh OPD akan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK, termasuk persoalan aset SPAM.

Menurut Maulana, aset tersebut merupakan fasilitas yang dibangun menggunakan APBD dan selama ini dimanfaatkan oleh Perumda Air Minum Tirta Mayang untuk pelayanan masyarakat.

“Yang disarankan BPK itu aset tersebut dihitung kemudian dibuat Perda penyertaan modal. Sehingga jumlah modal untuk PDAM Tirta Mayang bisa meningkat, karena pemilik modal tunggalnya adalah Pemerintah Kota Jambi,” ujar Maulana.

Ia memperkirakan nilai aset yang nantinya dapat menjadi penyertaan modal mencapai lebih dari Rp200 miliar karena pembangunan dilakukan secara bertahap.

“Saya sudah perintahkan OPD untuk segera menindaklanjutinya,” katanya.

DPRD Awasi Tata Kelola Aset Daerah

Selain persoalan aset SPAM, DPRD Kota Jambi juga memberikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, DPRD memberikan apresiasi terhadap kinerja keuangan pemerintah kota, namun tetap meminta sejumlah sektor diperbaiki.

DPRD menilai peningkatan kinerja keuangan harus diikuti dengan pengelolaan aset dan anggaran yang semakin tertib, transparan, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Jambi.(*)