JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, dr. Maulana, menegaskan bahwa penyertaan modal Pemkot Jambi ke Bank Jambi sebesar Rp13,1 miliar masih menunggu kajian tim ahli sebelum ditindaklanjuti.

Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi, Senin (6/4/2026), yang membahas tanggapan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.

“Saat ini kami menunggu hasil kajian. Nantinya akan terlihat langkah-langkah apa yang akan diambil. Pemkot sudah menyurati secara tegas, apakah Bank Jambi menerima atau tidak. Kalau tidak, tentu akan ada opsi lain,” ujar Maulana.

Wali kota juga menambahkan, jika penyertaan modal diterima, Pemkot akan melakukan penilaian ulang terhadap aset, termasuk kemungkinan adanya penyusutan.

“Intinya, kami ingin memberikan, tetapi kalau yang diberi tidak bersedia, tentu tidak bisa dipaksakan,” jelasnya.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, dan dihadiri Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, serta seluruh anggota DPRD, kepala OPD, camat, lurah, dan unsur Forkopimda.

Dalam pandangan fraksi, Juru Bicara Fraksi Gerindra, Umar Faruk, menyoroti penyertaan modal ke Bank Jambi yang hingga kini belum jelas kelanjutannya.

Ia menekankan pentingnya segera ada titik terang agar aset pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kota Jambi.

Rapat ini sekaligus menegaskan komitmen DPRD dan Pemkot Jambi untuk menjaga transparansi pengelolaan keuangan daerah, memastikan setiap penyertaan modal benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan 13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke dalam Jabatan Administrator atau eselon III.

Pelantikan ini digelar Senin (6/4/2026) malam di ruang kerja Rumah Dinas Sekda dan dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Sudirman mewakili Gubernur Jambi, Al Haris.

Pengangkatan resmi tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 264/KEP.GUB/BKD-3.3/2026.

Rotasi dan promosi jabatan ini menyasar berbagai instansi strategis, termasuk Inspektorat Daerah, RSUD Raden Mattaher, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Beberapa nama tenar ikut dilantik, seperti Dr. Mustarhadi yang sebelumnya menjabat Kepala UPTB (Samsat) Kota Jambi kini menjadi Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Raden Mattaher.

Ferdiansyah, Wadirum sebelumnya, kembali ke Inspektorat Provinsi Jambi sebagai Inspektur Pembantu I.

Sementara dr. Sephelio, mantan Direktur RSUD Kolonel Abunjabi Bangko, kini memimpin Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

Berikut daftar lengkap 13 pejabat administrator baru beserta jabatan mereka:

1. Ferdiansyah, S.STP., MA – Inspektur Pembantu I, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
2. Dr. Mustarhadi, S.HI., M.H – Wakil Direktur Umum & Keuangan, RSUD Raden Mattaher
3. Helvirani, SE – Kepala UPTB (Samsat) Kota Jambi, Bapenda
4. M. Ridwan, SH – Kepala Bidang Perencanaan & Pengembangan Iklim Penanaman Modal, DPMPTSP
5. Makhbub Junaidi, S.T – Kepala UPTB (Samsat) Kabupaten Tebo, Bapenda
6. Isro Handayani, SH – Kepala UPTB Kabupaten Merangin, Bapenda
7. dr. Sephelio – Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinkes Provinsi Jambi
8. Benny Pardilah, SH., MAP – Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur & Penghargaan, BKD
9. Pahari, SH – Kepala Bidang Sertifikasi, Kompetensi, & Pengelolaan Kelembagaan, BPSDM
10. Misriadi, SP., M.Sc – Kepala Bidang Sarana Prasarana & Perlindungan Perkebunan, Dinas Perkebunan
11. Budi Kus Yulianto, S.Hut – Kepala UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun, Dinas Kehutanan
12. Rauyani, SP., M.Eng – Kepala UPTD KPHP Tebo Timur Unit X, Dinas Kehutanan
13. Yopie Said Ramadhany, SE., M.Ak – Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi & Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, Bapenda

Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jambi untuk meningkatkan kinerja birokrasi, memastikan pengelolaan instansi strategis lebih efektif, dan mendukung pelayanan publik bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUUCKJAMBI.ID – Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi Senin (6/4/2026), Fraksi Partai Golkar memberikan sejumlah catatan penting terkait kinerja Pemerintah Kota Jambi sepanjang Tahun Anggaran 2025.

Rapat tersebut membahas tanggapan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi.

Juru Bicara Fraksi Golkar, Rubi Salam, menekankan perlunya perhatian lebih terhadap kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) terkait lampu penerangan jalan umum (LPJU).

Menurutnya, masih banyak titik lampu jalan yang rusak dan belum mendapatkan penanganan maksimal.

“Ini harus menjadi perhatian serius, agar Kota Jambi tidak gelap,” tegas Rubi.

Selain itu, Rubi menyoroti masalah sampah yang menjadi keluhan masyarakat di beberapa wilayah Kota Jambi dalam beberapa bulan terakhir.

Ia meminta agar pemerintah daerah meningkatkan sistem pengelolaan dan pelayanan kebersihan untuk menciptakan kota yang lebih nyaman dan bersih.

Fraksi Golkar juga mendorong peningkatan sektor kesehatan dan pendidikan setiap tahunnya. Rubi menekankan, peningkatan tersebut harus mencakup kualitas layanan dan proporsi anggaran yang memadai.

Kedua sektor ini dianggap sebagai kebutuhan dasar masyarakat dan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam pembangunan.

Masukan dari Fraksi Golkar menjadi bagian dari rangkaian pandangan fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi, yang sebelumnya juga memuat berbagai sorotan terhadap kinerja dan kebijakan Pemerintah Kota Jambi sepanjang tahun 2025.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna pada Senin (6/4/2026) untuk membahas tanggapan fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi Tahun 2025.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, dan dihadiri Wali Kota Jambi dr. Maulana serta Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha.

Dalam pandangan fraksi, Juru Bicara Fraksi Gerindra, Umar Faruk, menyoroti penyertaan modal Pemkot Jambi ke Bank Jambi sebesar Rp13,1 miliar yang hingga kini belum jelas kelanjutannya.

Penyertaan modal ini berupa gedung fisik yang selesai dibangun sekitar dua tahun lalu namun belum dimanfaatkan.

“Belum ada titik temu dengan Bank Jambi, sehingga perlu segera ada kejelasan,” kata Umar.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Jambi dr. Maulana menjelaskan bahwa Pemkot masih menunggu hasil kajian dari tim ahli Bank Jambi sebelum menentukan langkah berikutnya.

“Saat ini kami menunggu hasil kajian. Nantinya akan terlihat langkah-langkah apa yang akan diambil. Pemkot sudah menyurati secara tegas, apakah Bank Jambi menerima atau tidak. Kalau tidak, tentu akan ada opsi lain,” jelas Maulana.

Jika penyertaan modal diterima, Pemkot Jambi akan menilai kembali nilai aset tersebut, termasuk kemungkinan adanya penyusutan.

“Intinya, kami ingin memberikan, tetapi kalau yang diberi tidak bersedia, tentu tidak bisa dipaksakan,” tambahnya.

Rapat paripurna tersebut menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan memastikan setiap penyertaan modal pemerintah memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH, bersama Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, dan Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A.,, meninjau pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA) tingkat SMP di SMP Negeri 7 Kota Jambi, Senin (6/4/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh capaian akademik siswa di Provinsi Jambi sekaligus menilai efektivitas implementasi kurikulum.

Menurut Gubernur Al Haris, TKA bukan sekadar ujian rutin, tetapi instrumen penting untuk mengukur standar kompetensi dan kualitas proses belajar di sekolah.

“Tes ini membantu pemerintah memetakan keberhasilan pembelajaran serta menentukan kebijakan strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan,” ujar Gubernur Al Haris.

Ia juga menekankan perlunya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, terutama perangkat belajar berbasis teknologi, agar tidak ada kesenjangan antarwilayah.

Sementara itu, Wali Kota Jambi, Maulana, menyampaikan bahwa kehadiran Gubernur memberikan motivasi bagi siswa, guru, dan tenaga pendidik.

Menurutnya, TKA juga menjadi refleksi kualitas manajemen sekolah, kesiapan guru, dan metode pembelajaran yang diterapkan.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci utama dalam percepatan pembangunan sektor pendidikan.

“Kami berharap dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat dapat mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di Kota Jambi. Kolaborasi yang kuat antarlevel pemerintahan sangat penting untuk memajukan pendidikan di semua tingkatan,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, M. Umar My, melaporkan bahwa pelaksanaan TKA SMP 2026 diikuti oleh 1.333 satuan pendidikan dengan 62.212 siswa di 11 kabupaten/kota.

Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar perbaikan kualitas pendidikan, termasuk kesiapan infrastruktur, pemerataan fasilitas, dan kompetensi tenaga pendidik.

Gubernur Al Haris optimistis, dengan evaluasi terukur dan kolaborasi antarlevel pemerintahan, mutu pendidikan di Jambi dapat meningkat dan bersaing di tingkat nasional.

Kendala teknis seperti jaringan internet dan pasokan listrik tetap menjadi perhatian untuk perbaikan pelaksanaan TKA berikutnya.

Dengan pelaksanaan yang tertib dan lancar, Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan komitmennya untuk mendorong pendidikan inklusif, merata, dan berdaya saing, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai gejala awal campak pada anak seiring potensi lonjakan kasus sepanjang 2026.

Beberapa ciri-ciri campak yang paling umum antara lain:

• Demam tinggi mendadak
• Ruam kemerahan pada kulit yang biasanya muncul pertama di wajah dan menyebar ke tubuh
• Batuk dan pilek yang berlangsung beberapa hari
• Mata merah dan berair
• Kelelahan atau malas makan pada anak

 “Orang tua harus segera membawa anak ke fasilitas kesehatan jika muncul gejala seperti demam, ruam, batuk, pilek, dan mata merah. Penanganan cepat bisa mencegah komplikasi serius,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Ike Silviana.

Selain mengamati gejala, pemerintah mendorong anak-anak melengkapi imunisasi campak rubela (MR) sesuai jadwal: usia 9 bulan, 18 bulan, dan pra-sekolah/sekolah dasar.

Stok vaksin MR dijamin aman di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Jambi.

Dinas Kesehatan bekerja sama dengan seluruh kabupaten/kota untuk melakukan edukasi masyarakat tentang gejala campak dan pencegahannya.

Termasuk menjaga kebersihan, cukup gizi, istirahat, serta penggunaan masker saat sakit.

Jika ditemukan kasus yang mengarah ke Kejadian Luar Biasa (KLB), pemerintah siap melakukan imunisasi massal (Outbreak Response Immunization) dalam waktu maksimal tujuh hari.

Rumah sakit diminta meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan deteksi dini dan perawatan pasien sesuai standar, termasuk isolasi minimal tujuh hari sejak munculnya ruam dan pemberian vitamin A.

“Segera laporkan kepada RT, RW, kelurahan, atau puskesmas jika ada anak yang mengalami gejala campak,” tambah Ike Silviana.

Langkah ini diharapkan bisa meminimalisir risiko penyebaran campak di Jambi, sekaligus memastikan anak-anak tetap sehat dan terlindungi dari penyakit menular.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi lonjakan kasus campak sepanjang 2026.

Langkah ini merespons Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.02/C/1077/2026 terkait kewaspadaan dini terhadap penyakit tersebut.

Dinas Kesehatan Provinsi Jambi mengimbau seluruh kabupaten dan kota untuk mempercepat program imunisasi campak rubela (MR).

Khususnya pada anak-anak sesuai jadwal, mulai usia 9 bulan, 18 bulan, hingga usia pra-sekolah dan sekolah dasar.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Ike Silviana, menegaskan pentingnya edukasi masyarakat mengenai gejala awal campak, seperti demam, ruam kemerahan, batuk, pilek, dan mata merah.

“Segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan jika muncul gejala tersebut,” ujarnya.

Selain imunisasi rutin, pemerintah memastikan stok vaksin MR tetap aman di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, sambil memperketat sistem pelaporan kasus.

Dugaan kasus campak wajib dilaporkan dalam waktu 24 jam.

Apabila terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB), langkah cepat berupa imunisasi massal (Outbreak Response Immunization) akan dilakukan maksimal tujuh hari setelah status KLB ditetapkan.

Rumah sakit pemerintah maupun swasta juga diminta meningkatkan deteksi dini dan penanganan pasien sesuai standar, termasuk isolasi minimal tujuh hari sejak munculnya ruam dan pemberian vitamin A.

Selain itu, masyarakat diingatkan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), antara lain menjaga kebersihan, konsumsi gizi seimbang, istirahat cukup, serta menggunakan masker saat sakit.

Pelaporan cepat kepada RT, RW, kelurahan, atau puskesmas akan membantu penanganan lebih cepat.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat meminimalisir risiko penyebaran campak di Jambi, serta memastikan kesehatan anak-anak tetap terjaga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfarely, meninjau kondisi rumah warga yang mengalami amblas di RT 20, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, pada Senin (5/4/2026).

Ini merupakan kunjungan kedua setelah insiden sebelumnya. Kemas Farid bersama OPD terkait meninjau potensi rumah lain yang berisiko amblas.

“Minggu lalu kami sudah melihat kondisi rumah yang amblas, hari ini kami datang lagi untuk mencari solusi bersama dinas terkait,” ujar Kemas Farid.

Ia menekankan bahwa kontur tanah di Sungai Putri cukup curam dan berbukit, sementara drainase yang kurang memadai meningkatkan risiko kejadian serupa.

Tidak hanya rumah, beberapa jalan di kawasan tersebut juga memerlukan perhatian.

Kemas Farid mengatakan telah meminta Dinas PU Kota Jambi melakukan kajian teknis dan menyusun rancangan penanganan darurat.

Termasuk langkah untuk menahan dinding dan pondasi agar mengurangi risiko longsor.

“Kami akan menghitung bersama Dinas PU untuk merancang penanganan darurat. Minimal untuk menahan dinding dan pondasi agar kejadian serupa tidak terulang,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ketua DPRD menyatakan akan berkoordinasi dengan Wali Kota Jambi untuk menemukan solusi jangka panjang.

“Jangan sampai kejadian ini terulang dua kali,” tegasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, melakukan peninjauan langsung Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMP 2026 pada Senin (6/4/2026).

Kunjungan dilakukan di tiga sekolah, yaitu SMP Negeri 1, SMP Negeri 7, dan SMP Al Azhar Kota Jambi.

Peninjauan dimulai pukul 10.00 WIB, didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Sugiono, serta Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly.

Di SMP Negeri 1, Wali Kota menyampaikan bahwa total peserta TKA mencapai 8.620 siswa, dengan 307 peserta di sekolah tersebut. Ia menekankan, TKA berfungsi untuk mengukur capaian akademik siswa sekaligus evaluasi kualitas sekolah dan guru.

“Setiap siswa mengikuti dua mata pelajaran dalam satu hari, Bahasa Indonesia dan Matematika. Rangkaian TKA berlangsung dua hari dan terintegrasi dengan Asesmen Nasional, termasuk survei karakter dan lingkungan belajar,” ujar Maulana.

Rombongan kemudian meninjau SMP Negeri 7 dan SMP Al Azhar, di mana pelaksanaan ujian berlangsung lancar.Gubernur Jambi juga hadir memantau TKA di SMP Negeri 7.

Wali Kota Maulana berpesan agar siswa menjaga kondisi fisik dan mental, beristirahat cukup, serta tidak menjadikan hasil ujian sebagai beban.

Ia menekankan pentingnya dukungan doa dari orang tua.

“TKA ini adalah hasil dari proses belajar panjang. Persiapkan diri sebaik mungkin, fokus dan jaga kesehatan,” tambahnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi kembali mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih layanan keuangan.

Terutama di tengah maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal dan investasi bodong yang masih menimbulkan korban.

Kepala OJK Jambi, Yan Iswara Rosya, menekankan pentingnya menerapkan prinsip legal dan logis (2L) sebelum memanfaatkan produk atau layanan keuangan digital.

“Masyarakat harus memastikan legalitas entitas atau aplikasi melalui izin resmi OJK, serta menilai kewajaran setiap penawaran. Jangan mudah tergiur bunga rendah atau janji keuntungan besar dalam waktu singkat,” ujarnya.

OJK mencatat, berbagai modus penipuan digital semakin beragam dan sering menargetkan masyarakat yang kurang waspada.

Salah satu ancaman utama adalah investasi bodong. Dalam periode tertentu, tercatat 71 laporan pengaduan masuk melalui Sistem Informasi Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SIPASTI) OJK.

“Angka ini menunjukkan praktik keuangan ilegal masih cukup marak. Kami mengingatkan masyarakat agar selektif dalam memilih layanan keuangan digital dan selalu melakukan pengecekan melalui kanal resmi OJK,” tambah Yan Iswara Rosya.

Selain itu, OJK juga mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan segala aktivitas mencurigakan terkait pinjol ilegal maupun investasi bodong.

Dengan kewaspadaan dan penerapan prinsip 2L, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari kerugian finansial dan membuat keputusan keuangan yang lebih bijak di era digital.(*)