JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Keberadaan sejumlah gudang minyak ilegal di Kota Jambi kembali memicu kekhawatiran masyarakat.

Meski telah dilakukan inspeksi mendadak (sidak) oleh DPRD Kota Jambi, hingga kini belum ada langkah penindakan tegas dari aparat penegak hukum.

Ketua Komisi I DPRD Kota Jambi Rio Ramadhan menegaskan, pihaknya hanya memiliki kewenangan dalam hal pengawasan dan perizinan.

Namun karena aktivitas penyimpanan dan distribusi BBM ilegal termasuk tindak pidana migas, Rio meminta agar Pemkot Jambi, Satpol PP, dan kepolisian tidak saling melempar tanggung jawab.

“Kalau gudang tidak berizin, Satpol PP harus berani menindak. Tapi untuk urusan BBM ilegal, itu ranah kepolisian. Harus ada sinergi, jangan saling tunggu,” ujar Rio, Sabtu (1/11/2025).

Sidak DPRD sebelumnya di sebuah gudang minyak di RT 42 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, tidak menemukan pemilik lokasi.

Kondisi bangunan yang tidak permanen juga membuat proses penyegelan sulit dilakukan.

Rio menyebut, laporan masyarakat terus berdatangan. Diduga masih banyak gudang minyak ilegal lain yang beroperasi secara tertutup di beberapa kecamatan di Kota Jambi.

“Kami sudah menerima banyak aduan. Kalau jumlahnya banyak dan tidak ada tindakan, artinya ada yang tidak berjalan dalam pengawasan,” tegasnya.

DPRD mendorong Pemkot Jambi segera membentuk Satgas Gabungan yang melibatkan Pemkot, Satpol PP, Pertamina, kepolisian, dan TNI untuk menangani masalah tersebut secara terpadu.

“Satgas harus segera dibentuk. Kalau tidak, kasus seperti ini akan terus terulang,” tambah Rio.

Keberadaan gudang BBM ilegal tidak hanya membahayakan keselamatan warga, tetapi juga diduga menjadi penyebab kelangkaan solar bersubsidi di SPBU karena praktik penimbunan dan pelangsiran.

Sementara itu, Wali Kota Jambi, dr. Maulana, menyatakan bahwa penindakan terhadap aktivitas tersebut harus dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.

“Kalau pelanggaran izin bangunan, itu wewenang Satpol PP. Tapi kalau menyangkut distribusi BBM ilegal, ranahnya kepolisian karena termasuk pelanggaran Undang-Undang Migas,” jelas Maulana.

Ia menambahkan, kasus gudang minyak ilegal di Jambi bukan hal baru. Sebelumnya juga pernah ditindak, namun kini kembali muncul.

“Ini pelanggaran berulang. Kami akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk langkah penanganan berikutnya,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemkot Jambi masih memiliki sejumlah posisi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum terisi secara definitif.

Untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, Pemkot menunjuk beberapa pejabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) di dinas dan badan yang masih kosong tersebut.

Beberapa OPD yang saat ini masih dipimpin oleh pejabat Plt antara lain:

• Dinas Pendidikan (Disdik)

• Dinas Kesehatan (Dinkes)

• Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

• Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD)

• Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)

• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

• Sekretariat DPRD Kota Jambi

• Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

• Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim)

Penunjukan pejabat Plt ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Jabatan Plt ini sambil menunggu proses pengisian jabatan definitif melalui mekanisme resmi sesuai ketentuan kepegawaian.

Berikut daftar pejabat Plt yang ditunjuk Pemkot Jambi:

1. Jailani – Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik)
2. Fahmi – Plt Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes)
3. Doni Sumatriadi – Plt Kepala sekaligus Sekretaris BPBD Kota Jambi
4. Pahlewi – Plt Kepala BKPSDMD
5. Mulyadi – Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)
6. Poppy Nurul Isnaini, S.STP, MM, M.Si – Plt Kepala sekaligus Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi
7. Edi Fahrizal – Plt Sekretaris DPRD Kota Jambi
8. Beni Handoko – Plt Kasat Pol PP Kota Jambi, tetap menjabat Sekretaris Satpol PP
9. Yunius – Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), tetap menjabat Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Penunjukan para pejabat Plt ini juga merupakan bentuk komitmen Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, untuk menjaga stabilitas organisasi pemerintahan di tengah proses penataan pejabat struktural.

“Kita ingin roda pemerintahan tetap berjalan tanpa hambatan. Sambil menunggu proses seleksi pejabat definitif, para Plt diharapkan dapat bekerja maksimal dan memastikan pelayanan publik tetap prima,” ujar Maulana.

Pemkot Jambi menargetkan pengisian jabatan definitif akan segera dilakukan setelah seluruh proses administrasi dan evaluasi selesai.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemkot untuk menciptakan birokrasi yang dinamis, profesional, dan adaptif terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sejumlah pejabat eselon II atau kepala dinas di lingkungan Pemkot Jambi kembali dirotasi, Sabtu 1 November 2025.

Rotasi ini sebagai bagian dari penyegaran birokrasi di bawah kepemimpinan Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana MKM dan Wawako Diza Hazra Aljosha SE MA.

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat struktur pemerintahan serta meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Rotasi dan pelantikan  tersebut menandai komitmen Pemkot Jambi dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Pasca pelantikan yang baru dilakukan Sabtu, 1 November 2025, berikut daftar pejabat eselon II dan kepala dinas yang menempati posisi baru di lingkungan Pemkot Jambi:

• Feriadi, S.Sos., ME, sebelumnya menjabat Kasat Pol PP Kota Jambi, kini diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Kota Jambi.

• Mahruzar, ST, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), kini resmi memimpin Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

• Abu Bakar, dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kini menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

• M. Saleh Ridha, sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan, kini dipercaya memimpin Dinas Kominfo Kota Jambi.

• Amran, dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan.

• Nella Ervina, sebelumnya Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

• Ardi, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kini menempati posisi Kepala BPPRD Kota Jambi.

• Yon Heri, eks Kepala DPMPTSP, kini dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Hukum Setda Kota Jambi.

• Mulyadi, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan, kini dipercaya sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

• Noviarman, dari jabatan Sekretaris DPRD Kota Jambi, kini menempati posisi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.

• Liana Andriani, sebelumnya Kepala BKPSDMD Kota Jambi, kini diangkat menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

Wali Kota Jambi, Dr Maulana, menyampaikan bahwa rotasi jabatan ini merupakan bagian dari strategi memperkuat sinergi antar-perangkat daerah.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam birokrasi. Tujuannya agar organisasi pemerintahan tetap dinamis, profesional, dan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Rotasi pejabat ini juga menjadi bagian dari upaya penataan sumber daya aparatur agar lebih sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi perangkat daerah.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil pembangunan daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi kembali melakukan langkah penyegaran di tubuh birokrasi.

Melalui rotasi sejumlah jabatan strategis, Pemkot berupaya memperkuat kinerja aparatur sekaligus membentuk formasi yang lebih solid dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pelantikan pejabat tersebut digelar di Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Sabtu pagi, 1 November 2025.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, dan berlangsung dalam suasana khidmat.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Wali Kota Jambi Nomor 1045 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yang ditandatangani oleh Wali Kota Jambi, dr. Maulana.

Dua pejabat tinggi pratama yang menempati posisi baru adalah:

• Feriadi, S.Sos., ME, sebelumnya menjabat Kasat Pol PP Kota Jambi, kini diangkat menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Kota Jambi.

• Mahruzar, ST, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), kini resmi menakhodai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi.

Selain pelantikan pejabat tinggi, Pemkot juga melakukan penyesuaian di level pelaksana tugas (Plt).

• Beni Handoko kini menjabat sebagai Plt Kasat Pol PP Kota Jambi, sekaligus tetap menjalankan peran sebagai Sekretaris Satpol PP.

• Yunius diamanahkan sebagai Plt Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), sembari tetap menjabat Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Rotasi ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Jambi memperkuat koordinasi dan efektivitas di sejumlah sektor strategis.

Seperti penegakan ketertiban umum, pengelolaan lingkungan hidup, dan pembangunan perkotaan berkelanjutan.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, menegaskan bahwa penyegaran jabatan merupakan hal wajar dalam dinamika birokrasi.

“Pemkot terus berupaya menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Harapannya, pelayanan publik semakin cepat, responsif, dan adaptif terhadap tantangan baru,” ujarnya.

Sinyal penyegaran berikutnya pun mulai terlihat. Sejumlah posisi yang masih diisi oleh pelaksana tugas diperkirakan akan segera terisi oleh pejabat definitif dalam waktu dekat.

Langkah rotasi ini menjadi bukti komitmen Pemkot Jambi untuk mendorong birokrasi yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sejak awal tahun hingga Oktober 2025, Call Center Bahagia 112 Kota Jambi telah menerima sekitar 660 laporan darurat dari masyarakat.

Laporan yang diterima bervariasi, mulai dari kebakaran, orang terlantar, gangguan fasilitas umum, hingga laporan terkait kesehatan dan kecelakaan.

Data tersebut diungkapkan oleh salah satu petugas Call Taker 112 Bahagia Kota Jambi, Tasha Salsabila, yang menyebut bahwa rata-rata setiap hari pihaknya menerima 5 hingga 10 laporan, bahkan bisa lebih pada waktu tertentu.

“Sejauh ini, dari tanggal 1 Januari sampai 30 Oktober, sudah ada sekitar 660 laporan yang masuk ke Call Center 112 Bahagia,” kata dia.

“Jenisnya bermacam-macam, mulai dari kebakaran, orang terlantar, sampai lampu jalan mati,” ujar Tasha, Kamis (30/10).

Meski demikian, Tasha tidak menampik masih adanya panggilan iseng atau prank call, terutama dari kalangan anak-anak dan remaja.

“Kami tetap berusaha mengedukasi masyarakat agar menggunakan layanan ini dengan bijak, karena laporan palsu bisa menghambat penanganan kasus yang benar-benar darurat,” tambahnya.

Untuk semakin mempermudah akses warga, Pemerintah Kota Jambi kini juga menyediakan layanan WhatsApp Call Center Bahagia 112 melalui nomor 0811-7877-2112.

Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi, Saleh Ridha, menjelaskan bahwa layanan tambahan ini dihadirkan agar masyarakat tetap bisa melapor meskipun tidak dapat melakukan panggilan telepon langsung.

“Lewat WhatsApp 112 Bahagia, warga cukup mengirim pesan teks atau berbagi lokasi. Petugas akan menindaklanjuti dan meneruskan laporan ke instansi terkait. Ini bentuk inovasi agar layanan semakin inklusif,” jelas Saleh.

Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, menegaskan bahwa Call Center Bahagia 112, baik melalui telepon maupun WhatsApp, merupakan bukti komitmen pemerintah kota dalam melindungi dan melayani masyarakat tanpa biaya.

“Kami ingin memastikan setiap warga bisa mendapatkan pertolongan cepat dan tepat di setiap kondisi darurat. Sistem terpadu ini adalah langkah konkret kami untuk mewujudkan Kota Jambi yang aman dan tanggap,” kata Maulana.

Ia juga mengimbau warga agar menggunakan layanan ini secara bertanggung jawab serta membantu petugas dengan memberikan informasi yang akurat saat melapor.

Call Center Bahagia 112 Kota Jambi beroperasi 24 jam penuh dengan dukungan delapan petugas call taker yang bekerja bergantian.

Layanan ini terintegrasi dengan berbagai instansi seperti BPBD, Pemadam Kebakaran, Kepolisian, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan, serta tidak dipungut biaya.

Dengan adanya fasilitas WhatsApp 112 Bahagia dan peningkatan jumlah laporan, Pemkot Jambi berharap kesadaran warga untuk melapor secara benar terus meningkat, demi terciptanya kota yang siaga, aman, dan bahagia.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Warga Kota Jambi kini semakin mudah melaporkan kondisi darurat.

Pemerintah Kota Jambi resmi menghadirkan layanan WhatsApp Call Center Bahagia 112 di nomor 0811-7877-2112, yang siap menampung laporan darurat medis maupun nonmedis selama 24 jam tanpa biaya.

Langkah ini menjadi inovasi baru dari UPTD Call Center Bahagia 112  Kota Jambi dalam memperkuat sistem tanggap darurat yang cepat, responsif, dan mudah dijangkau masyarakat.

Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi, Saleh Ridha, mengatakan bahwa layanan WhatsApp ini dihadirkan untuk melengkapi sistem panggilan darurat 112 yang sudah lebih dulu berjalan.

“Tidak semua warga bisa melakukan panggilan telepon, misalnya karena gangguan jaringan atau keterbatasan pulsa,” terangnya.

“Karena itu, kami hadirkan WhatsApp 112 Bahagia agar laporan tetap bisa diterima dan segera ditindaklanjuti,” ujar Saleh.

Menurutnya, warga cukup mengirim pesan teks atau lokasi kejadian ke nomor WhatsApp resmi tersebut.

Petugas akan menindaklanjuti dengan menghubungi pelapor dan meneruskan laporan ke instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, BPBD, Pemadam Kebakaran, Kepolisian, atau Dinas Sosial.

Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, menyampaikan bahwa Call Center Bahagia 112, baik melalui telepon maupun WhatsApp, merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap keselamatan masyarakat.

“Kami ingin setiap warga Kota Jambi bisa mendapatkan pertolongan cepat dan tepat tanpa hambatan apa pun,” sebutnya.

“Melalui layanan WhatsApp ini, masyarakat punya lebih banyak pilihan untuk meminta bantuan darurat,” ujar Maulana.

Ia menegaskan, sistem darurat terpadu ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Jambi dalam membangun kota siaga, aman, dan bahagia.

Salah satu petugas Call Taker 112 Kota Jambi Bahagia, Tasha Salsabila, menyebutkan bahwa setiap harinya pihaknya menerima 5 hingga 10 laporan, bahkan bisa lebih tergantung situasi.

“Laporan yang sering masuk di antaranya kebakaran, orang terlantar, dan gangguan fasilitas umum seperti lampu jalan mati,” kata dia.

Namun masih ada juga laporan iseng dari kalangan anak-anak dan remaja, yang terus kami edukasi agar tidak mengganggu layanan darurat,” jelas Tasha.

Saat ini, Call Center Bahagia 112 memiliki delapan petugas call taker yang bekerja secara bergantian selama 24 jam penuh untuk memastikan respon cepat terhadap setiap laporan.

Call Center Bahagia 112 Kota Jambi terintegrasi dengan berbagai instansi penting, serta dilengkapi tenaga kesehatan terlatih, ambulans siaga, dan sistem komunikasi digital.

Semua layanan diberikan tanpa dipungut biaya, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kota Jambi.

Dengan kemudahan akses melalui WhatsApp dan panggilan 112, Pemkot Jambi berharap warga semakin sadar pentingnya menggunakan layanan darurat ini secara bijak dan bertanggung jawab.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus berinovasi menghadirkan layanan publik yang cepat, responsif, dan gratis bagi masyarakat.

Salah satu wujud nyatanya adalah Call Center Bahagia 112, pusat layanan darurat terpadu yang siap siaga 24 jam tanpa biaya.

Melalui layanan ini, warga Kota Jambi cukup menghubungi nomor 112 untuk melaporkan berbagai kondisi darurat mulai dari kecelakaan, kebakaran, orang terlantar, lampu jalan mati, hingga bencana alam.

Wali Kota Jambi Dr dr H Maulana, MKM, bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, ST, M.Si, menegaskan bahwa Call Center 112 Bahagia merupakan bagian dari komitmen Pemkot Jambi untuk memastikan setiap warga mendapat pertolongan cepat, tepat, dan tanpa hambatan.

“Layanan Call Center Bahagia 112 ini adalah bentuk perhatian kami terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat. Kami ingin memastikan pertolongan bisa hadir secepat mungkin di seluruh wilayah Kota Jambi,” ujar Maulana.

Layanan ini dikelola oleh UPTD Command Center Bahagia 112 Dinas Kesehatan Kota Jambi dan didukung tenaga profesional, sistem komunikasi digital modern, serta integrasi dengan berbagai instansi seperti Kepolisian, Dinas Sosial, BPBD, dan Pemadam Kebakaran.

Salah satu petugas Call Taker 112 Kota Jambi, Tasha Salsabila, menyebutkan bahwa setiap harinya terdapat 5 hingga 10 laporan masuk, bahkan bisa lebih pada kondisi tertentu.

“Umumnya laporan yang kami terima berkaitan dengan kebakaran, orang terlantar, dan gangguan fasilitas umum,” kata dia.

“Namun, masih ada juga panggilan iseng dari anak-anak dan remaja. Kami tetap berusaha memberikan edukasi agar mereka tidak melakukan prank call,” jelas Tasha.

Saat ini terdapat delapan petugas call taker yang bekerja bergantian untuk memastikan layanan tetap berjalan 24 jam nonstop.

Selain melalui panggilan langsung, masyarakat kini juga dapat menghubungi Call Center Bahagia 112 melalui WhatsApp di nomor 0811-7877-2112.

Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi, Saleh Ridha, mengatakan layanan tambahan ini mempermudah warga yang mengalami kendala jaringan atau tidak dapat melakukan panggilan suara.

“Kami ingin masyarakat punya akses yang lebih luas terhadap layanan darurat. Lewat WhatsApp 112, laporan bisa tetap diterima dan direspons cepat oleh petugas,” ujar Saleh.

Wali Kota Maulana menambahkan, sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan sistem darurat terpadu ini.

Dengan kesiapsiagaan petugas dan dukungan fasilitas, Pemkot Jambi berkomitmen menjadikan Jambi sebagai kota siaga, aman, dan bahagia.

“Kami berharap masyarakat menggunakan layanan ini secara bertanggung jawab dan ikut menjaga keberlanjutan sistem darurat terpadu ini,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi memastikan kesiapan penuh menghadapi potensi bencana banjir dan tanah longsor, seiring meningkatnya intensitas hujan di sejumlah wilayah.

Gubernur Jambi, Al Haris, mengatakan seluruh tim gabungan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, telah disiagakan untuk menghadapi dampak musim penghujan.

“Kami telah menyiapkan tim gabungan di semua daerah untuk mengantisipasi ancaman bencana banjir dan tanah longsor,” ujar Al Haris, Selasa (28/10/2025).

Tim siaga tersebut terdiri dari unsur BPBD, Basarnas, TNI-Polri, dan berbagai instansi teknis lainnya. Seluruh personel juga telah mendapat pelatihan khusus dalam menghadapi situasi darurat bencana alam.

Al Haris berharap, dengan kesiapan tersebut, dampak bencana dapat diminimalkan dan proses tanggap darurat berjalan lebih cepat.

Ia juga mengingatkan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan lereng perbukitan untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

“Kewaspadaan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko bencana,” tegasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025 pada Kamis (23/10) lalu.

Kegiatan yang dipimpin oleh Bupati Kerinci, Monadi, menjadi langkah awal penguatan koordinasi lintas sektor menghadapi potensi banjir, longsor, dan angin kencang.

“Kerinci termasuk daerah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi. Dengan kondisi geografis bergunung dan curah hujan tinggi, kewaspadaan menjadi hal wajib,” kata Monadi.

Berdasarkan data dari BMKG Stasiun Meteorologi Depati Parbo Kerinci, puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada Desember 2025 hingga April 2026.

Sejumlah kecamatan yang memiliki potensi banjir kategori rendah hingga menengah antara lain Air Hangat Timur, Batang Merangin, Bukit Kerman, Danau Kerinci, Gunung Kerinci, Kayu Aro Barat, Sitinjau Laut, dan Siulak Mukai.

Bupati Monadi menegaskan bahwa kesiapsiagaan bukan hanya soal logistik dan peralatan, tetapi juga tentang kesadaran masyarakat.

Ia meminta seluruh camat dan kepala desa di wilayah rawan seperti Kayu Aro, Gunung Tujuh, dan Air Hangat Timur, untuk terus memberikan edukasi mitigasi kepada masyarakat.

“Apel ini bukan hanya seremonial, tapi wujud komitmen kita untuk melindungi masyarakat dan menjaga keselamatan lingkungan,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Jambi juga memperkuat sistem koordinasi dengan kabupaten/kota, khususnya dalam penyaluran bantuan logistik dan peralatan evakuasi ke wilayah yang sulit dijangkau.

“Pencegahan jauh lebih penting daripada penanganan. Karena itu, kami terus berkomitmen meningkatkan kesiapsiagaan seluruh lini menghadapi musim hujan tahun ini,” pungkas Al Haris.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menyoroti kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas.

Sementara kebutuhan pembangunan dan belanja publik terus meningkat, pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Menurut Ivan, kapasitas fiskal Provinsi Jambi belum cukup kuat untuk menopang pembangunan secara mandiri.

Ia menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi saat ini hanya sekitar Rp3,7 triliun, dengan sebagian besar pendapatan berasal dari dana bagi hasil dan transfer pusat.

“Kalau melihat angka rasionalisasi kita, hanya sekitar Rp5,4 triliun. Pendapatan utama kita masih dari dana bagi hasil batubara, kelapa sawit, dan PI 10 persen dari PetroChina,” kata Ivan, Selasa (28/10/2025).

Ivan menjelaskan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi masih tergolong rendah.

Ia mengungkapkan, setelah adanya perubahan regulasi pajak kendaraan bermotor, porsi untuk provinsi kini berkurang, sementara sebagian besar dialihkan ke kabupaten/kota.

“Kita kehilangan sekitar Rp220 miliar dari pajak kendaraan. PAD kita memang terbatas,” ujarnya.

Selain itu, potensi pendapatan baru dari nilai ekonomi karbon (BioCF) diperkirakan bisa mencapai Rp1,2 triliun. Namun, Ivan menilai kontribusinya belum terasa signifikan terhadap kas daerah.

Ivan menilai sektor pertambangan batubara masih menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi daerah.

Namun, persoalan utama yang menghambat optimalisasi adalah belum tuntasnya pembangunan jalan khusus angkutan batubara.

“Perusahaan tetap beroperasi dan membayar kewajiban eksplorasi, tapi akses jalan masih belum tuntas. Tiga jalur khusus batubara yang direncanakan harus segera diselesaikan karena ini berpengaruh pada dana bagi hasil,” tegasnya.

Berdasarkan hitungan Ivan, dari potensi produksi 35 juta ton batubara, seharusnya Provinsi Jambi bisa memperoleh sekitar Rp400 miliar, namun realisasi saat ini baru Rp125 miliar.

“Selisih Rp300 miliar itu sebenarnya bisa membantu pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan tenaga kerja daerah,” tambahnya.

Selain soal fiskal, Ivan juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap transportasi batubara yang kerap menimbulkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di sejumlah ruas jalan.

“Terjadi bottleneck karena infrastruktur belum siap. Harus ada ketegasan dan komitmen semua pihak,” ujarnya.

Ivan juga meminta pemerintah daerah menegakkan kembali aturan tata kelola transportasi batubara serta memastikan seluruh perusahaan menjalankan komitmen sesuai izin yang diberikan.

“Selagi izinnya masih berlaku, perusahaan wajib membayar dan berproduksi sesuai ketentuan. Tapi aturan harus ditegakkan. Masalahnya, siapa yang tidak amanah dalam menjalankannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, beberapa perusahaan seperti PT SAS dan PT Ayong telah menunjukkan komitmen untuk mematuhi aturan yang berlaku.

“Kalau semua berjalan sesuai ketentuan, itulah hasil yang sebenarnya kita harapkan,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha secara resmi membuka kegiatan Konsolidasi Tim Pengendalian Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) Kota Jambi Tahun 2025, Rabu (29/10/2025), di Aula Bappeda Kota Jambi.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran perangkat daerah, camat se-Kota Jambi, serta para relawan Genting.

Acara ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka stunting di daerah.

Ketua Pelaksana, Mulyadi, menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Jambi terus berkomitmen menurunkan angka stunting melalui berbagai strategi terpadu.

Salah satu langkah nyata yang dilakukan yaitu Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting).

“Gerakan ini merupakan wujud gotong royong sosial, mengajak ASN, dunia usaha, dan masyarakat untuk bersama membantu keluarga berisiko stunting,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 423 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengendali Genting.

Tujuannya, menyatukan langkah tim pengendali, mengoptimalkan peran lintas sektor, serta mengidentifikasi kendala dan solusi di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.

Mulyadi memaparkan, pelaksanaan program Genting dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2025.

Berdasarkan data per 21 Oktober 2025, dari target 1.474 sasaran, realisasi penerima bantuan telah mencapai 2.172 sasaran.

“Capaian kita sudah melebihi target. Ini menunjukkan pelaksanaan Gerakan Genting berjalan baik, namun upaya pencegahan stunting harus terus ditingkatkan,” katanya.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha menyebut Gerakan Genting sebagai simbol gotong royong sosial seluruh elemen masyarakat dalam menekan angka stunting di Kota Jambi.

“Paket bantuan berisi beras premium, telur, dan susu disalurkan secara terukur. Saya minta pendataan dan penyaluran dilakukan transparan dan terdokumentasi dengan baik,” tegasnya.

Diza juga menegaskan, masyarakat dapat melaporkan jika ada penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, dengan catatan laporan disertai bukti yang valid agar bisa segera ditindaklanjuti.

Diza turut menyampaikan hasil intervensi bidang kesehatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Jambi, tercatat 301 ibu hamil (5,62%) mengalami kekurangan energi kronis, sementara 9,72% mengalami anemia.

Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal telah menjangkau 1.470 penerima manfaat, terdiri atas 458 balita gizi berkurang, 411 balita berat badan kurang, 350 balita berat badan tidak naik, dan 251 ibu hamil KEK.

“Pencegahan anemia dan kekurangan energi kronis harus disertai pemeriksaan darah rutin. Puskesmas akan kami arahkan untuk pemeriksaan berkala agar kondisi ibu dan anak tetap sehat,” ujarnya.

Diza menambahkan, program Genting akan diperluas ke organisasi kepemudaan dan organisasi wanita agar dampaknya semakin besar.

“Kita ingin memastikan ibu hamil sehat agar dapat melahirkan generasi berkualitas dan bebas stunting,” pungkasnya.(*)