JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID –  Kritik tajam juga datang dari pengamat kebijakan publik, sosial, dan ekonomi, Dr. Noviardi Ferzi, yang menilai kegagalan bukan hanya terjadi pada level direksi, tetapi juga pada panitia seleksi (Pansel) yang dianggap tidak mampu membaca kebutuhan riil BUMD.

Menurutnya, seleksi PT Siginjai Sakti memang terlihat lengkap secara formal mulai dari administrasi, psikotes, ujian tertulis, penyusunan bisnis plan, hingga wawancara namun tidak mampu menjamin terpilihnya figur yang benar-benar siap menghadapi realitas perusahaan.

“Secara formal mekanisme seleksi terlihat lengkap, namun mundurnya Marsono justru membuka ruang kritik bahwa pansel hanya berhasil menilai kandidat di atas kertas, bukan pemimpin yang siap menghadapi realitas keras BUMD yang sudah lama bermasalah,” tegas Ferzi.

Ia menyoroti bahwa PT Siginjai Sakti sejak lama kehilangan arah usaha.

Aset tidak produktif, unit bisnis gagal dijalankan, hingga kabar tidak adanya alokasi anggaran untuk tahun 2026 di APBD.

“Ketika seorang direktur masuk tanpa modal baru, dengan birokrasi ketat, dan ekspektasi tinggi menyumbang PAD, maka dibutuhkan sosok yang bukan hanya cerdas teknis,” jelasnya.

“Tetapi berpengalaman menangani perusahaan sakit, terbiasa dengan krisis, dan kuat menghadapi tekanan struktural maupun politik,” kata dia.

Ferzi menilai inilah titik kelalaian Pansel. Seleksi yang terlalu formalistik membuat aspek karakter, kekuatan mental, dan kemampuan transformasional luput digali.

Selain itu, ia menilai tidak adanya due diligence mendalam terkait kesiapan kandidat menghadapi kondisi riil perusahaan.

“Pansel tampaknya gagal memastikan kecocokan visi antara calon dengan pemegang saham,” ujarnya.

Ferzi menambahkan bahwa, tantangan BUMD harus disampaikan apa adanya sejak awal kepada kandidat termasuk minimnya modal, beratnya beban aset lama, dan tuntutan peningkatan kinerja di tengah keraguan publik.

“Jika sejak awal ruang lingkup kerja dan tingkat kesulitan tidak dijelaskan secara jujur, wajar bila kandidat kemudian mundur ketika realitas jauh lebih berat dari yang dibayangkan saat seleksi,” katanya.

Menurutnya, mundurnya Marsono dalam waktu singkat tidak hanya mencoreng kredibilitas seleksi, tetapi juga menunjukkan ketidaksinkronan antara kompetensi calon, kebutuhan organisasi, dan kondisi riil perusahaan.

“Alih-alih memilih calon yang punya rekam jejak pemulihan perusahaan bermasalah, Pansel terjebak pada parameter nilai seleksi yang bersifat prosedural,” ujar Ferzi.

Ia menilai sosok yang terpilih mungkin unggul dalam makalah dan presentasi, tetapi tidak cukup siap menghadapi lapangan yang penuh tekanan.

“Situasi ini seharusnya menjadi alarm keras bagi Pemkot Jambi untuk mengevaluasi ulang mekanisme seleksi direksi BUMD,” tandasnya.

Tanpa perubahan paradigma, menurut Ferzi, BUMD seperti PT Siginjai Sakti akan terus terjebak dalam siklus pergantian pimpinan tanpa membawa perubahan signifikan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian, menjadi pihak pertama yang angkat bicara paling keras terkait gejolak PT Siginjai Sakti.

Ia menilai kegaduhan ini merupakan konsekuensi dari proses seleksi direksi yang sejak awal dianggap tidak sehat.

“Proses seleksi nggak bener, ya begini hasilnya,” tegas Djokas, Rabu malam (26/11).

Ia menambahkan bahwa, proses pemilihan direksi tidak menjunjung prinsip profesionalisme, meritokrasi, maupun transparansi.

“Tidak menjunjung profesionalisme, meritokrasi, dan tidak transparan,” lanjutnya.

Menurut Djokas, kegagalan ini justru menimbulkan beban baru bagi masyarakat Kota Jambi.

“Alih-alih menyumbang PAD, malah jadi beban APBD,” kritiknya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti tidak dilibatkannya DPRD dalam uji kelayakan calon direksi PT Siginjai Sakti, yang seharusnya menjadi bagian dari fungsi pengawasan legislatif.

“Seharusnya itu dilakukan. Faktanya tidak,” pungkasnya.

PT Siginjai Sakti kembali diterpa gejolak internal.

Setelah Direktur PT Siginjai Sakti, Marsono, menyatakan mundur dari jabatannya, Manajer Bisnis perusahaan tersebut, Reza Pahlevi, juga memilih mengundurkan diri.

Dua pejabat kunci yang hengkang hampir bersamaan ini memunculkan tanda tanya besar mengenai kondisi internal BUMD milik Pemerintah Kota Jambi tersebut.

Marsono membenarkan bahwa, keputusan Reza untuk mundur terjadi seiring dengan pengunduran dirinya.

“Kemunduran saya juga diikuti mundurnya manajer bisnis saya, saudara Reza Pahlevi. Terima kasih,” ujar Marsono, Rabu malam (26/11).

Ia menyampaikan bahwa, pengunduran dirinya dilatarbelakangi masalah kesehatan.

“Benar saya mundur, karena kesehatan. Surat ke Wali Kota sudah,” jelasnya.

Marsono diketahui baru dilantik pada 28 Agustus lalu.

Mundurnya direktur dan manajer bisnis dalam waktu singkat ini semakin memperkuat sorotan publik terhadap kondisi internal PT Siginjai Sakti, yang sebelumnya diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Siginjai Sakti kembali diterpa gejolak internal.

Setelah Direktur PT Siginjai Sakti, Marsono, mengajukan pengunduran diri, kini Manajer Bisnis perusahaan tersebut, Reza Pahlevi, juga memilih mundur dari jabatannya.

Dua pejabat kunci yang hengkang dalam waktu hampir bersamaan menimbulkan tanda tanya besar mengenai stabilitas internal BUMD milik Pemerintah Kota Jambi itu.

Marsono membenarkan bahwa, keputusan Reza untuk mundur terjadi bersamaan dengan dirinya.

“Kemunduran saya juga diikuti mundurnya manajer bisnis saya, saudara Reza Pahlevi. Terima kasih,” ujar Marsono, Rabu malam (26/11).

Posisi manajer bisnis sendiri merupakan jabatan strategis yang berperan besar dalam pengembangan usaha PT Siginjai Sakti.

Karena itu, mundurnya Reza dinilai sebagai pukulan tambahan bagi perjalanan perusahaan yang selama ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

Sementara itu, Marsono menjelaskan bahwa alasan dirinya mundur berkaitan dengan kondisi kesehatan.

“Benar saya mundur, karena kesehatan. Surat ke Wali Kota sudah,” ungkapnya.

Marsono diketahui baru dilantik oleh Wali Kota Jambi, Maulana, pada 28 Agustus lalu.

Keputusan mundur yang terjadi hanya beberapa bulan setelah pelantikan pun semakin memperkuat sorotan publik mengenai kondisi internal BUMD tersebut.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Jambi menggelar rangkaian kegiatan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus memperingati Hari Ikan Nasional (Harkannas) ke-12 yang jatuh pada 21 November 2025.

Kegiatan ini berlangsung di dua lokasi berbeda dan melibatkan ribuan masyarakat.

Pada agenda pertama, DPKP Kota Jambi meresmikan Kampung Perikanan Bahagia yang berlokasi di RT 19, Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Jambi.

Peresmian tersebut sekaligus dirangkaikan dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta Sosialisasi Gemar Makan Ikan untuk pelajar.

Dalam kegiatan ini, pemerintah juga menyerahkan berbagai bantuan secara simbolis, mulai dari benih ikan, hortikultura, ternak, pakan, obat-obatan, hingga sarana produksi perikanan lainnya.

Pelaksanaan kegiatan dibuka oleh Wali Kota Jambi yang diwakili oleh Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM, Drs. Noviarman, ME.

Sementara itu, pada kegiatan berbeda, DPKP turut hadir mewakili Wakil Wali Kota Jambi dalam acara Festival Jajanan Pangan Lokal dan Dialog Singkat bersama Yayasan Setara Jambi yang berlangsung di kawasan Jambi Business Center (JBC).

Acara ini menjadi wadah edukasi dan promosi pangan lokal agar makin diminati masyarakat.

Wali Kota Jambi, Maulana, memberikan apresiasi terhadap rangkaian kegiatan tersebut.

Ia menegaskan bahwa, pemerintah daerah berkomitmen menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

“Kegiatan seperti Gerakan Pangan Murah dan pengembangan Kampung Perikanan Bahagia adalah bagian dari upaya kami memastikan pangan tetap stabil dan terjangkau,” kata dia.

“Selain itu, edukasi gemar makan ikan penting dilakukan untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Kami ingin Jambi menjadi kota yang kuat dari sisi ketahanan pangan,” ujar Maulana.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Pemerintah Kota Jambi menggelar Gala Dinner dan Opening Ceremony Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) II APEKSI 2025 di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Rabu malam (26/11/2025).

Kegiatan ini menandai dimulainya rangkaian agenda Muskomwil II Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk wilayah Sumatera Bagian Selatan.

Gala dinner berlangsung hangat dan meriah, dihadiri para wali kota dan delegasi dari delapan daerah peserta, yaitu Palembang, Bandar Lampung, Lubuk Linggau, Metro, Prabumulih, Sungai Penuh, dan Jambi selaku tuan rumah.

“Sebagai tuan rumah Muskomwil II APEKSI 2025, kami merasa bangga dapat menyambut para wali kota dan delegasi dari berbagai daerah di Sumatera Bagian Selatan,” kata Maulana.

Kegiatan ini bukan sekadar forum koordinasi, tetapi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antardaerah dalam membangun kota yang maju, inklusif, dan membahagiakan masyarakatnya.

Melalui Muskomwil II ini, Maulana ingin memperkenalkan berbagai program unggulan Kota Jambi.

Mulai dari pengembangan infrastruktur berbasis lingkungan seperti IPAL Terpusat Sijenjang, revitalisasi kawasan budaya dan ruang publik seperti Banjuran Budayo atau Taman Remaja, hingga pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif yang kami dorong melalui sentra batik, pasar tradisional, dan festival budaya.

“Kami berharap para peserta dapat membawa pulang inspirasi baru dari Kota Jambi, sebagaimana kami juga siap belajar dari praktik baik kota-kota lain,” kata dia.

Dia berharap, semoga kolaborasi yang terjalin pada Muskomwil II ini semakin memperkuat solidaritas antar pemerintah kota, serta menjadi energi bersama dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat.

Sebagai tuan rumah, Pemkot Jambi mengajak seluruh masyarakat untuk ikut menyukseskan perhelatan regional ini.

Muskomwil II APEKSI 2025 mengusung tema “Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kota yang Maju dan Bahagia Masyarakatnya.”

Kegiatan berlangsung selama 26–28 November 2025, dan akan secara resmi dibuka oleh Gubernur Jambi, Al Haris, pada hari kedua.

Rangkaian Muskomwil II meliputi kunjungan peserta ke IPAL Terpusat Sijenjang, tur ke Candi Muaro Jambi, hingga pembahasan agenda strategis, seperti:

* Penentuan tuan rumah Raker Komwil II 2026

* Rencana Kerja Komwil II periode 2025–2028

* Rekomendasi Komwil II untuk Rakernas APEKSI di Medan

* Pengukuhan Ketua Komwil II APEKSI

Untuk menyemarakkan kegiatan, Pemkot Jambi turut menggelar Festival Tugu Keris Siginjai yang dirangkai dengan Peresmian Banjuran Budayo Kota Jambi, yang kini dikenal sebagai Taman Remaja Kota Jambi.

Ada pula Ladies Program, kunjungan ke Batik Berkah Jambi dan Pasar Sitimang yang menghadirkan pengalaman budaya dan UMKM khas Kota Jambi.

Muskomwil II APEKSI akan ditutup pada hari ketiga dengan kegiatan kebersamaan, mulai dari senam bersama, sarapan bersama, hingga penanaman pohon Banjuran Budayo Kota Jambi di area Taman Remaja.

Jadwal Singkat Muskomwil II APEKSI 2025

Hari 1 – 26 November 2025

* Kedatangan peserta & registrasi

* Gala Dinner / Opening Ceremony

Hari 2 – 27 November 2025

* Kunjungan ke IPAL Sijenjang

* Tur ke Candi Muaro Jambi

* Pembukaan dan Sidang Pleno Muskomwil II

* Ladies Program

* Festival Tugu Keris & Peresmian Taman Remaja

Hari 3 – 28 November 2025

* Senam bersama

* Sarapan bersama

* Penanaman pohon Banjuran Budayo Kota Jambi

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Seksi Dokkes Polresta Jambi melakukan pemeriksaan keamanan makanan (food safety) dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh SPPG Polresta Jambi, Rabu (26/11/2025), di kantor SPPG Polresta Jambi.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kasi Dokkes Polresta Jambi, dr. Witha Budiartina, bersama tim kesehatan Briptu Ayuni Amalina, S.Kep, dan Pengatur Erik Ferliyani, Am.Kep. Pemeriksaan dilakukan pada berbagai jenis makanan yang akan disajikan bagi siswa penerima manfaat MBG.

Seperti nasi putih, chicken katsu, tempe bacem, sayur tumis pakcoy, sayur sawi putih, dan buah kelengkeng.

Metode pemeriksaan mencakup organoleptik untuk menilai warna, aroma, dan rasa makanan, serta pemeriksaan kimia untuk mendeteksi kandungan berbahaya. Hasilnya menunjukkan:

• Organoleptik: Warna normal, aroma normal, rasa normal, tidak berlendir

• Kimia: Arsenik negatif, sianida negatif, nitrit negatif, formaldehida negatif

Dengan demikian, makanan yang diperiksa dinyatakan layak dan aman dikonsumsi bagi anak-anak sekolah penerima manfaat MBG.

Kapolresta Jambi, Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar, S.I.K., M.H., melalui dr. Witha Budiartina menekankan bahwa, program MBG tidak hanya menitikberatkan pada distribusi, tetapi juga jaminan keamanan dan gizi makanan bagi anak-anak.

“Kami berkomitmen memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak benar-benar sehat, aman, dan bergizi. Pemeriksaan ini merupakan bentuk tanggung jawab kami dalam mendukung generasi muda yang sehat dan produktif,” ujar dr. Witha Budiartina.

Kegiatan ini menjadi bukti sinergi Polri dalam mendukung program pemerintah dan menjaga kesehatan generasi penerus bangsa.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Fokus Grup Diskusi (FGD) Penguatan Literasi Pajak, sekaligus Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Rabu, 26 November 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Aula BPPRD Kota Jambi ini diikuti sekitar 130 peserta, terdiri dari dinas terkait di lingkungan Pemkot Jambi serta perwakilan Forum RT Kecamatan dan Kelurahan.

Dalam kesempatan ini juga diselenggarakan edukasi pembayaran listrik tepat waktu, menghadirkan Dr. Mustarhadi, M.H, Kepala UPTD Samsat Kota Jambi, dan Dairobi, Asman Niaga dan Pemasaran, sebagai narasumber.

Wali Kota Maulana menekankan pentingnya memaksimalkan sisa waktu efektif di tahun 2025, untuk meningkatkan penerimaan pajak, meski beberapa sektor sudah terealisasi.

“Kita jangan cepat puas, karena capaian pajak masih bisa dioptimalkan. Evaluasi terus menerus, berikan pelayanan cepat dan ramah, serta koordinasi efektif dengan leading sektor terkait. PAD adalah penopang pembangunan Kota Jambi di tengah berkurangnya dana transfer pusat ke daerah,” ujarnya.

Sebagai kota perdagangan dan jasa, Maulana menyampaikan berbagai program unggulan telah dijalankan untuk menjawab tantangan optimalisasi pajak.

Ia menekankan bahwa, FGD ini menjadi momentum penting untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan strategi terbaik dalam rangka penguatan PAD, khususnya dari sektor PBB, Opsen PKB, dan PBJ-Penerangan Jalan.

“Lakukan Fokus Group Diskusi ini sebaik-baiknya, karena menjadi kesempatan berharga untuk meningkatkan optimalisasi pajak daerah,” pungkas Wali Kota Maulana.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi, Ardi, menyampaikan bahwa, realisasi penerimaan pajak hingga saat ini menunjukkan capaian yang signifikan.

Dari target total Rp112 miliar untuk opsen pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta PBJP tenaga listrik, realisasi mencapai Rp83 miliar atau 74%.

Meski demikian, Ardi menekankan perlunya upaya tambahan, terutama dari kendaraan dinas baik milik Pemerintah Kota maupun Provinsi.

“Sementara untuk PBB, capaian sudah melebihi target, yakni 101%, dari target Rp32 miliar menjadi Rp32,66 miliar. Termasuk PBJP listrik, seluruhnya sudah terealisasi dengan baik,” ujarnya.

Ardi menambahkan, capaian ini menjadi modal penting dalam penguatan pembangunan Kota Jambi ke depan.

Kerja sama dengan Bank Himbara juga dilakukan untuk mempermudah pembayaran pajak, yang dapat dilakukan setiap hari tanpa libur.

Ke depan, setiap rumah akan dipasangi barcode melalui peran Ketua RT, sehingga masyarakat maupun petugas dapat memantau pembayaran pajak secara lebih mudah.

Dengan kegiatan sosialisasi dan Fokus Grup Diskusi (FGD) yang digelar oleh BPPRD, peserta diharapkan mampu memahami strategi optimalisasi pendapatan daerah.

Khususnya sektor pajak, mengetahui kendala yang ada, dan menemukan solusi bersama agar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi tercapai.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Fokus Grup Diskusi (FGD) Penguatan Literasi Pajak serta Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Rabu (26/11/2025).

Kegiatan digelar di Aula BPPRD Kota Jambi dan diikuti 130 peserta, termasuk perwakilan dinas terkait, Forum RT Kecamatan, dan kelurahan.

Selain itu, acara juga menghadirkan Edukasi Pembayaran Listrik Tepat Waktu, dengan narasumber Dr. Mustarhadi, M.H (Kepala UPTD Samsat Kota Jambi) dan Dairobi (Asman Niaga dan Pemasaran).

Menurut Wali Kota Maulana, kegiatan ini merupakan langkah strategis Pemkot Jambi melalui BPPRD untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.

Peran Ketua RT sebagai perpanjangan tangan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

“Melalui kolaborasi bersama Ketua RT, warga tidak perlu jauh untuk membayar berbagai kewajiban pajak,” ujarnya.

Wali Kota menekankan bahwa kemudahan pembayaran pajak harus mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, karena sektor pajak menjadi modal utama pembangunan Kota Jambi ke depan.

“Kita akan terus membangun lokus ekonomi baru sehingga ekonomi bergerak di Kota Jambi dan pajak meningkat. Ini adalah siklus yang harus terus diperjuangkan,” tambahnya.

Maulana juga meminta sisa waktu efektif di tahun 2025 untuk memaksimalkan capaian pajak, meski beberapa sektor telah mencapai target.

Evaluasi dan pelayanan cepat menjadi kunci untuk meningkatkan PAD, mengingat berkurangnya dana transfer pusat ke daerah.

Kepala BPPRD Kota Jambi, Ardi, menyampaikan bahwa dari target opsen PKB, biaya balik nama kendaraan bermotor, PBB, dan PBJP listrik sebesar Rp112 miliar, baru terealisasi Rp83 miliar atau 74%.

Sementara itu, PBB telah terealisasi 101%, melebihi target Rp32 miliar dengan capaian Rp32,66 miliar.

Ardi menambahkan, capaian ini memperkuat pembangunan di Kota Jambi.

“Kami juga bekerja sama dengan Bank Himbara untuk memastikan pembayaran pajak bisa dilakukan setiap hari tanpa libur. Ke depan, akan dipasang barcode di setiap rumah melalui peran Ketua RT untuk memantau pembayaran pajak,” jelas Ardi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Rilis terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menempatkan Pemerintah Provinsi Jambi sebagai daerah rawan korupsi mendapat tanggapan serius dari Ombudsman RI Perwakilan Jambi.

Kepala Ombudsman Provinsi Jambi, Saiful Roswandi, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Jambi untuk melakukan evaluasi dan bersih-bersih pejabat yang dianggap bermental koruptif.

Saiful menegaskan bahwa hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK harus dijadikan alarm penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem dan kinerja birokrasi.

“Sudah saatnya Gubernur Jambi mengecek kinerja bawahannya. Rilis KPK melalui SPI ini harus menjadi titik awal melakukan bersih-bersih terhadap pejabat bermental korup,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa, Jambi memiliki riwayat buruk terkait kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat, baik dari eksekutif maupun legislatif.

“Kita sudah punya banyak pengalaman. Pejabat PUPR diperiksa, anggota legislatif diperiksa. Ini membuat Jambi tertinggal dalam pembangunan karena pejabatnya sibuk menghadapi proses hukum,” tambahnya.

Saiful menjelaskan bahwa, praktik korupsi biasanya muncul akibat maladministrasi dalam pelayanan publik.

Karena itu, pejabat diminta memahami prosedur secara benar, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Korupsi itu bermula dari maladministrasi, kadang dilakukan dengan sengaja. Ini yang harus dihindari. Pejabat publik wajib memahami prosedur pelayanan agar tidak menyimpang,” tegasnya.

Sementara itu, KPK dalam hasil SPI 2024 menempatkan Provinsi Jambi dalam zona rawan korupsi.

Skor integritas Pemprov Jambi tercatat di angka 69,39, mengalami penurunan signifikan sebesar 6,09 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan ini menunjukkan masih lemahnya tata kelola birokrasi dan tingginya potensi penyimpangan dalam internal pemerintahan.(*)