JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Walikota Jambi, Maulana memimpin apel gelar pasukan sekaligus melepas Satgas Bahagia di Kota Jambi, Senin 11 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah Pemerintah Kota Jambi dalam menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan penegakan peraturan daerah di seluruh wilayah kota.

Dalam arahannya, Wali Kota Maulana mengatakan Satgas Bahagia akan didistribusikan ke seluruh kecamatan untuk menjalankan berbagai tugas penertiban dan pengawasan di lapangan.

“Kami melaksanakan apel gelar pasukan Satpol PP untuk melepas Satgas Bahagia yang tujuan utamanya menciptakan ketertiban dan ketenteraman di Kota Jambi serta menegakkan peraturan daerah. Personel nantinya akan didistribusikan ke seluruh kecamatan,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan, salah satu fokus utama satgas adalah penertiban di kawasan lampu lalu lintas atau traffic light di Kota Jambi.

Penertiban dilakukan terhadap praktik eksploitasi anak untuk meminta-minta, manusia silver, hingga aktivitas lain yang dinilai mengganggu ketertiban umum.

“Tugasnya memastikan aturan ditegakkan di traffic light Kota Jambi, agar tidak ada lagi eksploitasi anak untuk meminta-minta, manusia silver, dan aktivitas lain yang mengganggu ketertiban,” katanya.

Selain itu, Pemkot Jambi juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah seiring peniadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan program pengangkutan sampah dari rumah ke rumaholeh bentor.

Masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai tempat dan aturan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku.

“Berkaitan dengan itu , masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya akan dilakukan penindakan berupa denda sesuai perda,” tegasnya.

Maulana juga menyinggung penataan pedagang kaki lima (PKL).

Menurutnya, pemerintah tetap mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun harus berjalan sesuai regulasi.

“Kami mendorong ekonomi masyarakat tumbuh, tetapi ada regulasinya. PKL tidak boleh meninggalkan gerobaknya di jalanan, termasuk bangunan di atas drainase dan pemasangan advertising yang melanggar aturan,” ujarnya.

Di akhir penyampaiannya, Wali Kota Maulana mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Kota Jambi yang tertib dan nyaman.

“Kami mohon dukungan seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan kota yang tertib. Dengan komunikasi dan kolaborasi, insyaallah semua dapat terwujud,” pungkasnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengawalan program strategis nasional.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam forum Rakorbangpus atau Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang digelar Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Dalam sambutannya, Bima Arya menilai Kota Jambi berhasil menjadi contoh sinkronisasi pembangunan daerah dengan agenda pembangunan nasional.

“Ada kepala daerah yang semangat, tapi ada juga kepala daerah yang memilih mengeluh daripada berpeluh,” ujar Bima Arya.

Ia mengungkapkan bahwa Kota Jambi mampu menjaga laju pembangunan melalui pengawalan program prioritas pemerintah pusat, sehingga berhasil memperoleh dukungan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber.

“Kebetulan minggu lalu saya baru ke sana, Kota Jambi. Setelah dihitung-hitung, karena wali kotanya cukup gesit menjemput dukungan pembiayaan pembangunan dari berbagai pihak, nilainya hampir sama dengan APBD-nya sendiri, sekitar dua triliun,” ungkapnya.

Menurut Bima Arya, pengawasan terhadap pelaksanaan program strategis nasional menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia juga menegaskan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan RKP Tahun 2027 agar seluruh program prioritas nasional dapat berjalan efektif hingga ke tingkat daerah.

“Ekonomi daerah merupakan pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Dalam forum tersebut, Bima Arya juga mengingatkan adanya tiga tantangan besar yang dihadapi kepala daerah saat ini, yakni dinamika geopolitik global, pengawalan program prioritas nasional, serta tingginya harapan masyarakat di tingkat lokal.

Karena itu, pemerintah daerah diminta menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran serta memperkuat inovasi fiskal dan kemudahan investasi.

Sementara itu, Pemerintah Kota Jambi tercatat memiliki total dukungan pembiayaan pembangunan tahun 2025 mencapai sekitar Rp2,013 triliun.

Nilai tersebut berasal dari berbagai sumber, mulai dari APBN, APBD Provinsi, program revitalisasi sungai, jaringan gas, CSR, Baznas hingga program pendidikan aparatur.

Rakorbangpus 2026 sendiri dihadiri kementerian, lembaga, dan perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia guna memperkuat sinergi pembangunan nasional dan daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ditlantas Polda Jambi melalui Seksi STNK Subdit Regident kembali melaksanakan kegiatan sosial bertajuk “Jumat Berkah Jumat Berbagi” yang digelar di area Samsat Kota Jambi, Jumat 8 Mei 2026.

Kegiatan ini berlangsung di depan loket cek fisik Samsat Kota Jambi dan menyasar masyarakat wajib pajak yang tengah melakukan pembayaran pajak kendaraan maupun pengurusan STNK.

Kasi STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Jambi, AKP Hadi Siswanto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan pelayanan humanis kepada masyarakat yang datang ke Samsat.

“Program Jumat Berkah ini kami laksanakan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat wajib pajak. Kami ingin menghadirkan pelayanan yang tidak hanya administratif, tetapi juga bernilai sosial,” ujar AKP Hadi Siswanto.

Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB hingga selesai ini melibatkan personel Seksi STNK, termasuk Pamin STNK serta jajaran anggota lainnya.

Dalam pelaksanaannya, petugas membagikan makanan gratis kepada masyarakat yang sedang mengurus administrasi kendaraan, khususnya pembayaran pajak dan pengurusan STNK.

AKP Hadi Siswanto menambahkan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, sekaligus menciptakan suasana pelayanan publik yang lebih ramah dan humanis.

“Harapan kami, masyarakat merasa lebih dekat dengan Polri dan pelayanan di Samsat semakin dirasakan manfaatnya,” tambahnya.

Selama kegiatan berlangsung, suasana terpantau tertib, aman, dan mendapat respon positif dari para wajib pajak yang hadir di lokasi.

Program sosial ini menjadi salah satu upaya Ditlantas Polda Jambi dalam menghadirkan pelayanan publik yang tidak hanya fokus pada administrasi, tetapi juga kepedulian sosial kepada masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala MTs Labor, Amirul Mukminin, memberikan klarifikasi terkait beredarnya informasi mengenai dugaan adanya siswa yang tidak diperbolehkan mengikuti ujian karena persoalan administrasi SPP.

Ia menegaskan bahwa seluruh siswa kelas IX tetap mengikuti ujian sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan, tanpa ada satu pun yang tertinggal.

“Semua siswa kelas IX sudah mengikuti ujian. Tidak ada yang kami larang atau tidak diikutkan dalam ujian,” ujar Amirul Mukminin.

Menurutnya, isu yang berkembang di masyarakat terjadi akibat miskomunikasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa dalam proses komunikasi sebelumnya.

Ia menyebut situasi tersebut sempat menimbulkan kesalahpahaman, namun sudah diluruskan melalui pertemuan bersama pihak terkait.

“Mungkin saat pertemuan sebelumnya suasananya kurang kondusif sehingga terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi. Namun semuanya sudah selesai,” jelasnya.

Klarifikasi ini juga sekaligus merespons perhatian dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Jambi, Fahrul Ilmi, yang sebelumnya menyoroti isu tersebut dan menegaskan pentingnya hak pendidikan siswa.

Pihak sekolah memastikan bahwa proses belajar dan pelaksanaan ujian tetap berjalan normal tanpa kendala, dengan total 15 mata pelajaran yang diujikan kepada siswa kelas IX.

Amirul Mukminin menegaskan bahwa MTs Labor selalu berkomitmen menjaga hak pendidikan seluruh siswa tanpa diskriminasi.

“Kami pastikan tidak ada siswa yang dirugikan. Semua berjalan sesuai prosedur dan hak pendidikan tetap kami utamakan,” tambahnya.

Dengan klarifikasi ini, pihak sekolah berharap tidak ada lagi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait pelaksanaan ujian di MTs Labor.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Jambi, Fahrul Ilmi, mengingatkan seluruh sekolah swasta maupun negeri di Kota Jambi agar tetap mengutamakan hak pendidikan siswa dan tidak menghambat peserta didik mengikuti ujian hanya karena persoalan administrasi atau tunggakan biaya sekolah.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya laporan masyarakat terkait seorang siswi di MTs Labor yang disebut sempat tidak diperbolehkan mengikuti ujian karena keterlambatan pembayaran SPP.

Fahrul mengatakan, pihaknya langsung mendatangi sekolah tersebut untuk memastikan informasi yang beredar sekaligus memfasilitasi komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa.

“Kami sengaja berkumpul di MTs Labor setelah menerima laporan masyarakat terkait adanya siswa yang disebut belum membayar SPP dan dilarang mengikuti ujian,” jelas Fahrul, Jumat 7 Mei 2026.

Setelah bertemu pihak sekolah dan wali murid, ternyata memang terjadi miskomunikasi.

“Alhamdulillah persoalan sudah selesai dan ujian sudah dilaksanakan,” ujar Fahrul.

Meski persoalan disebut telah selesai, Fahrul menegaskan bahwa seluruh lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjamin hak belajar siswa.

“Apapun persoalannya, semua siswa wajib mendapatkan pendidikan dengan baik. Kami di DPRD Kota Jambi sangat terbuka jika ada persoalan pendidikan agar dapat dikomunikasikan bersama,” katanya.

Ia menekankan jangan sampai ada peserta didik yang merasa terhambat mengikuti proses belajar maupun ujian hanya karena kendala biaya administrasi sekolah.

“Baik sekolah negeri maupun swasta punya tanggung jawab yang sama. Jangan sampai ada siswa yang tidak bisa ikut ujian karena persoalan administrasi,” tegasnya.

Menurut Fahrul, pemerintah selama ini juga telah memberikan dukungan pembiayaan pendidikan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan berbagai program beasiswa guna membantu meringankan beban orang tua.

“Pemerintah sudah memberikan dukungan melalui dana BOS dan program beasiswa. Jadi hak pendidikan siswa harus tetap menjadi prioritas,” tambahnya.

Komisi IV DPRD Kota Jambi, lanjut Fahrul, akan menindaklanjuti persoalan tersebut agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.

Sementara itu, Kepala MTs Labor, Amirul Mukminin, membantah adanya larangan bagi siswa untuk mengikuti ujian.

Ia memastikan seluruh siswa kelas IX tetap mengikuti ujian yang berlangsung dengan total 15 mata pelajaran.

“Semua siswa kelas IX sudah mengikuti ujian. Hanya saja memang terjadi miskomunikasi antara pihak madrasah dan orang tua siswa,” kata Amirul.

Mungkin saat pertemuan sebelumnya suasananya kurang kondusif sehingga muncul kesalahpahaman,” jelas Amirul Mukminin.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Warga RT 17 Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi akhirnya bisa bernapas lega setelah Jalan Hijrah yang selama lebih dari 10 tahun mengalami kerusakan kini resmi diperbaiki dengan pengecoran rigid beton, Kamis, 7 Mei 2026.

Perbaikan jalan sepanjang sekitar 50 meter tersebut disambut antusias masyarakat karena menjadi akses utama bagi ratusan warga di kawasan tersebut.

Ketua RT 17, Samsul, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, yang dinilai cepat merespons keluhan masyarakat.

“Kami sangat bangga dan bahagia. Jalan Hijrah ini akses utama warga dan sudah lama rusak. Alhamdulillah setelah disampaikan, tidak sampai tiga hari langsung dicor rigid beton,” ujar Samsul.

Menurutnya, kondisi jalan yang rusak selama bertahun-tahun sangat mengganggu aktivitas warga.

Terlebih jalan tersebut menjadi jalur utama bagi sekitar 175 kepala keluarga dan kawasan perumahan dengan lebih dari 450 unit rumah.

Dalam kunjungannya, Kemas Faried tidak hanya meninjau proses pengecoran Jalan Hijrah, tetapi juga turun langsung melihat kondisi Lorong Hijrah 1 bersama warga menggunakan sepeda motor.

Lorong sepanjang kurang lebih 400 meter itu disebut belum pernah tersentuh pembangunan selama lebih dari 30 tahun dan masih berupa jalan tanah.

Warga selama ini hanya melakukan penimbunan secara swadaya menggunakan pecahan batu agar akses jalan tetap bisa dilalui kendaraan.

Samsul berharap pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut dapat terus dilanjutkan, terutama untuk Lorong Hijrah 1 dan akses lingkungan lainnya.

Menanggapi aspirasi warga, Kemas Faried menegaskan bahwa memperjuangkan kebutuhan masyarakat merupakan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

“Alhamdulillah pengecoran sudah dilakukan. Ini langkah awal dan bentuk komitmen kami untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat,” kata Kemas Faried.

Selain meninjau infrastruktur, Ketua DPRD Kota Jambi tersebut juga menyempatkan diri menjenguk warga yang menderita sakit menahun dan memberikan bantuan secara langsung.

Kehadiran Kemas Faried disambut hangat masyarakat yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai usulan pembangunan lingkungan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut pihak Kelurahan Simpang Rimbo dan perwakilan Dinas PUPR Kota Jambi.

Kemas Faried memastikan pembangunan lanjutan Jalan Hijrah dan Lorong Hijrah 1 akan diperjuangkan dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 maupun APBD 2027.

“InsyaAllah, kami di DPRD akan terus mengawal,” tegasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Satuan Brimob Polda Jambi bergerak cepat melakukan evakuasi pohon tumbang yang sempat menghambat arus lalu lintas akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Jambi pada Kamis, 7 Mei 2026.

Evakuasi dilakukan di Jalan Lintas Palembang setelah sebuah pohon besar tumbang dan menutup badan jalan sehingga menyebabkan arus kendaraan terganggu.

Puluhan personel dari Batalyon A Pelopor diterjunkan ke lokasi dengan membawa peralatan pemotongan untuk membersihkan batang dan ranting pohon yang menghalangi akses jalan.

Proses evakuasi dipimpin langsung oleh Danki I Yon A Pelopor AKP Parlindungan Pohan bersama personel Brimob lainnya.

Berkat gerak cepat petugas, akses lalu lintas di jalur tersebut akhirnya kembali normal dan dapat dilalui kendaraan dari dua arah.

Dansat Brimob Polda Jambi Kombes Pol Faishal Aris melalui Danyon A Pelopor AKBP Lego Sitinjak mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi usai menerima laporan adanya pohon tumbang yang menutup jalan.

“Kami langsung bergerak cepat melakukan evakuasi dan pengaturan lalu lintas agar kendaraan dapat kembali melintas dengan aman,” ujar AKBP Lego Sitinjak.

Tidak hanya di Jalan Lintas Palembang, peristiwa serupa juga terjadi di Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan, tepatnya di wilayah Pal Merah RT 07, Kota Jambi.

Karena terjadi di dua lokasi berbeda dalam waktu bersamaan, personel Brimob dibagi menjadi beberapa tim untuk mempercepat proses penanganan dan mencegah kemacetan panjang.

“Personel dibagi untuk melakukan pemotongan pohon dan pengaturan lalu lintas agar aktivitas masyarakat tidak terganggu,” lanjutnya.

AKBP Lego Sitinjak menegaskan bahwa langkah cepat tersebut merupakan bentuk komitmen Brimob Polda Jambi untuk selalu hadir membantu masyarakat dalam situasi darurat maupun kondisi yang mengganggu aktivitas publik.

Menurutnya, kehadiran aparat di tengah masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kementerian Perdagangan Republik Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan sejumlah platform e-commerce yang mulai membebankan biaya layanan logistik atau ongkos kirim kepada para penjual.

Kebijakan tersebut memicu berbagai keluhan dari pelaku usaha online karena dinilai dapat mengurangi margin keuntungan, terutama bagi penjual produk lokal dan UMKM.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal Shoffan Shofwan, menegaskan bahwa setiap penerapan biaya layanan di platform digital harus dilakukan secara adil dan transparan.

“Pada prinsipnya hal tersebut harus dilakukan secara transparan, adil, dan tidak merugikan pelaku usaha, khususnya yang menjual produk lokal,” ujar Iqbal.

Ia juga meminta pengelola marketplace untuk membuka ruang dialog dengan para seller sebelum kebijakan baru diberlakukan secara luas agar tidak menimbulkan gejolak di kalangan pelaku usaha digital.

Menurut Kemendag, pemerintah saat ini tengah mempercepat revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 guna menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih sehat dan seimbang.

Dalam aturan baru tersebut, platform e-commerce nantinya diwajibkan menjelaskan secara rinci seluruh jenis biaya yang dibebankan kepada penjual, termasuk biaya logistik dan potongan layanan lainnya.

Langkah ini dilakukan agar tidak ada praktik sepihak yang berpotensi memberatkan pelaku usaha kecil di tengah persaingan bisnis digital yang semakin ketat.

Kebijakan biaya layanan logistik mulai diterapkan beberapa marketplace besar sejak awal Mei 2026, termasuk TikTok Shop dan Shopee.

TikTok Shop diketahui mulai mengenakan biaya layanan logistik berdasarkan berat paket dan jarak pengiriman.

Biaya tersebut dipotong langsung dari pendapatan penjual dan tidak ditampilkan kepada pembeli saat checkout.

Sementara itu, Shopee juga melakukan penyesuaian biaya layanan pada program Gratis Ongkir XTRA dengan skema potongan yang berbeda tergantung kategori produk dan ukuran barang.

Kondisi tersebut membuat sebagian seller mulai mempertimbangkan untuk keluar dari marketplace dan beralih ke situs penjualan mandiri guna menjaga margin keuntungan usaha mereka.

Kemendag menegaskan akan terus memantau dinamika persaingan di pasar digital agar tetap kondusif bagi pertumbuhan produk dalam negeri serta keberlangsungan UMKM.

Pemerintah berharap adanya regulasi baru nantinya dapat menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara platform digital dan para pelaku usaha online di Indonesia.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Rakernas ADPMET 2026 resmi dibuka oleh Gubernur Jambi sekaligus Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan, Al Haris, dalam sebuah acara yang berlangsung di Swiss-Belhotel Jambi pada Kamis, 7 Mei 2026.

Acara berskala nasional ini menjadi momentum penting bagi daerah penghasil migas untuk memperjuangkan penguatan fiskal daerah serta optimalisasi potensi energi, baik dari sektor migas maupun energi terbarukan.

Rakernas tahun ini mengusung tema “Memperkuat Fiskal dan Integrasi Sumur Tua, Sumur Masyarakat, Idle Field, serta Pengembangan Modular Refinery” yang dinilai sangat relevan dengan tantangan energi global saat ini.

Dalam sambutannya, Al Haris menegaskan bahwa tema tersebut bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan daerah.

“Ini bukan wacana belaka, tapi kebutuhan mendesak,” tegasnya di hadapan ratusan peserta Rakernas.

Ia juga menyoroti kondisi geopolitik global yang turut memengaruhi pasokan energi dunia.

Menurutnya, Indonesia harus mampu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, termasuk di Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah penghasil energi.

Al Haris menekankan bahwa dana bagi hasil (DBH) migas merupakan tulang punggung pendapatan daerah.

Namun, skema pemotongan yang berlaku saat ini dinilai masih membatasi ruang fiskal pemerintah daerah.

“DBH migas adalah tulang punggung penerimaan daerah, tapi skema pemotongan saat ini membatasi ruang fiskal kami,” ujarnya.

Ia juga mendorong adanya penyesuaian kebijakan yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan kontribusi nyata daerah serta dampak sosial dan lingkungan yang ditanggung.

Selain itu, Al Haris menyoroti pentingnya peningkatan lifting minyak yang diharapkan dapat berdampak langsung pada kenaikan dana bagi hasil untuk pembangunan infrastruktur dan belanja publik.

Dalam forum tersebut, ia juga menekankan perlunya optimalisasi sumur tua, sumur masyarakat, serta idle field sebagai sumber energi yang masih sangat potensial.

Menurutnya, pengembangan modular refinery atau kilang mini di dekat sumber produksi dapat menjadi kunci pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat rantai pasok energi nasional.

“Daerah jangan hanya jadi lokasi eksploitasi, tapi harus menjadi pusat pertumbuhan energi baru,” tegasnya.

Al Haris juga mengajak seluruh anggota ADPMET untuk memperjuangkan berbagai kebijakan strategis, termasuk tambahan DBH transisi energi, alokasi gas daerah, hak kelola sumur tua, hingga insentif karbon capture.

Ia menegaskan bahwa melalui kolaborasi daerah penghasil migas, Indonesia dapat memperkuat posisi energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.

“Jambi siap menjadi motor penggerak ekonomi hijau di tengah dinamika geopolitik global,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jambi terus melakukan langkah strategis dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga daerah.

Di bawah kepemimpinan Ketua Umum AKBP Mat Sanusi, KONI Jambi kini memperluas kolaborasi dengan sektor industri energi untuk mendukung pembinaan atlet.

Terbaru, KONI Jambi bersama Ketua Dewan Penyantun Sudirman yang juga Sekda Provinsi Jambi, serta pengurus cabang olahraga, melakukan pertemuan lanjutan dengan SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada Rabu malam, 6 Mei 2026.

Hasil pertemuan tersebut menunjukkan perkembangan positif, di mana program pembinaan atlet berpotensi mendapatkan dukungan pendanaan, khususnya untuk cabang olahraga yang ditargetkan meraih medali pada Pekan Olahraga Nasional 2028.

Sudirman menyampaikan bahwa skema dukungan tersebut direncanakan mulai berjalan pada periode 2027 hingga 2028.

Fokus utama diarahkan pada cabor unggulan yang memiliki peluang besar menyumbang medali untuk Provinsi Jambi.

“Khususnya untuk cabor potensial medali di PON 2028 nanti, skemanya adalah pendanaan program KONI di tahun 2027 dan 2028,” ujarnya.

Ia juga menegaskan akan ada pertemuan lanjutan untuk merumuskan program yang dapat didukung oleh SKK Migas dan KKKS secara lebih teknis dan terarah.

Sudirman mengapresiasi dukungan yang mulai terbuka dari sektor energi tersebut dan berharap model kolaborasi ini dapat diikuti oleh perusahaan lain di Jambi, termasuk sektor perkebunan dan pertambangan.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Jambi AKBP Mat Sanusi menyoroti pentingnya kolaborasi ini di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Ia menyebutkan bahwa tanpa dukungan lintas sektor, capaian prestasi olahraga Jambi berisiko stagnan bahkan menurun.

“Pada PON Aceh-Sumut lalu Jambi berada di peringkat 20 dari 38 provinsi. Jika tidak ada kolaborasi seperti ini, kita khawatir prestasi bisa menurun,” kata Sanusi.

Ia juga menjelaskan bahwa kondisi efisiensi anggaran menyebabkan beberapa program pembinaan, termasuk Porprov, tidak dapat dilaksanakan tahun ini.

Meski demikian, Sanusi tetap optimistis bahwa dukungan dari dunia usaha akan membawa dampak positif terhadap peningkatan prestasi atlet Jambi di PON 2028.

Di sisi lain, Ketua Pengprov Drum Band sekaligus Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, memberikan apresiasi atas langkah KONI Jambi dalam membangun kerja sama strategis ini.

Ia menegaskan bahwa target 22 medali emas di PON mendatang harus didukung dengan pendanaan yang kuat dan berkelanjutan.

“Kita minta dukungan semua pihak, tidak hanya SKK Migas, tapi juga perusahaan lain. Jika konsisten, target 22 emas sangat mungkin tercapai,” ujarnya.(*)