JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Jambi mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem pada Sabtu, 20 Juni 2026 pukul 13.37 WIB.

Dalam pembaruan tersebut, sejumlah wilayah di Provinsi Jambi berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir serta angin kencang sekitar pukul 13.47 WIB.

BMKG menyebut kondisi cuaca ini diperkirakan dapat berlangsung hingga sekitar pukul 16.00 WIB dan berpotensi meluas ke beberapa wilayah lainnya.

Wilayah yang Berpotensi Terdampak

BMKG merinci sejumlah kabupaten yang saat ini berada dalam potensi hujan lebat, di antaranya:

• Kabupaten Kerinci: Gunung Raya, Bukit Kerman, Keliling Danau
• Kabupaten Merangin: Jangkat, Bangko, Pamenang, Lembah Masurai, dan sekitarnya
• Kabupaten Sarolangun: Air Hitam, Bathin VIII, Sarolangun, Pelawan
• Kabupaten Batanghari: Mersam, Muara Tembesi, Muara Bulian, Bajubang, dan sekitarnya
• Kabupaten Muaro Jambi: Kumpeh, Mestong, Sungai Bahar, Sungai Gelam, Bahar Selatan
• Kabupaten Tanjung Jabung Barat: Pengabuan, Betara, Merlung, Tungkal Ilir, dan sekitarnya
• Kabupaten Tanjung Jabung Timur: Mendahara, Muara Sabak Barat, Geragai, Berbak
• Kabupaten Bungo: Pelepat, Rantau Pandan
• Kabupaten Tebo: Tebo Ilir, Tebo Tengah, Muara Tabir, dan sekitarnya

BMKG juga menyebut potensi perluasan hujan ke wilayah lain seperti Tabir, Sekernan, Batang Asai, hingga Senyerang dan wilayah lain, seperti:

Kabupaten Kerinci: Keliling Danau,
Kabupaten Merangin: Muara Siau, Tabir, Tabir Ulu, Tabir Selatan, Tabir Ilir,
Kabupaten Sarolangun: Batang Asai, Sarolangun, Pelawan,
Kabupaten Muaro Jambi: Sekernan, Bahar Selatan,
Kabupaten Tanjung Jabung Barat: Tungkal Ulu, Tungkal Ilir, Batang Asam, Senyerang,
Kabupaten Bungo: Rantau Pandan,
Kabupaten Tebo: Tebo Tengah, Serai Serumpun, Muara Tabir, dan sekitarnya.

Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pkl 16:00 WIB

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat menyebabkan gangguan aktivitas, genangan air, pohon tumbang, hingga jalan licin.

Warga juga diminta menghindari berteduh di bawah pohon saat terjadi hujan disertai petir serta selalu memantau perkembangan informasi cuaca resmi dari BMKG.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Jambi, M. Saleh Ridha, menegaskan bahwa, layanan pengaduan masyarakat harus bergerak lebih dari sekadar penerimaan laporan.

Pemerintah, kata dia, dituntut menghadirkan solusi cepat, tepat, dan terukur atas setiap aduan warga.

Pernyataan itu disampaikan Saleh Ridha saat menjadi narasumber dalam Webinar ASN Siginjai Belajar Seri 02 Tahun 2026 bertajuk “Jambi Bahagia: Sigap Layani, Tuntas Beri Solusi”, Kamis 18 Juni 2026.

Dalam forum tersebut, ia hadir bersama Wali Kota Jambi Maulana, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jambi Saiful Roswandi, serta Sekretaris BKPSDMD Kota Jambi Noviardi.

Layanan 112 Jadi Ujung Tombak Respons Cepat

Dalam pemaparannya, Saleh Ridha menyoroti peran layanan darurat 112 sebagai garda terdepan respons cepat Pemerintah Kota Jambi terhadap berbagai aduan masyarakat.

Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi dan tuntutan digitalisasi, masyarakat kini menginginkan layanan publik yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga cepat dalam penanganan dan tuntas dalam penyelesaian.

“Pelayanan publik tidak cukup hanya menerima laporan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi yang nyata,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa ASN dan perangkat daerah harus mampu hadir secara responsif, adaptif, dan solutif dalam setiap situasi yang dihadapi warga.

Aduan Masyarakat Jadi Sumber Perbaikan Layanan

Saleh juga menekankan bahwa setiap aduan masyarakat bukan sekadar keluhan, melainkan bentuk kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Pengaduan adalah suara masyarakat. Dari situ kita bisa mengevaluasi dan memperbaiki layanan,” katanya.

Ia menilai, sistem pengaduan yang efektif akan menjadi alat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Jambi.

Super Apps JAGA Integrasikan Layanan Publik

Untuk mempercepat respons aduan, Diskominfo Kota Jambi telah mengembangkan super aplikasi bernama JAGA sebagai pusat layanan digital terpadu.

Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai layanan OPD dalam satu platform, termasuk kanal pengaduan masyarakat dan layanan darurat 112.

“Dengan JAGA, masyarakat tidak perlu lagi mengakses banyak aplikasi. Semua layanan sudah terhubung dalam satu sistem,” jelasnya.

Aduan Darurat Didominasi Masalah Lingkungan dan Hewan Liar

Dalam pemaparannya, Saleh juga mengungkapkan data aduan masyarakat yang masuk melalui layanan darurat.

Kasus terbanyak berasal dari gangguan listrik, kebakaran, hingga lampu jalan yang tidak berfungsi. Selain itu, aduan terkait evakuasi hewan liar juga tercatat cukup tinggi.

“Persentasenya mencapai lebih dari separuh dari total aduan yang masuk. Ini menjadi perhatian serius dalam penanganan cepat di lapangan,” ujarnya.

ASN Dituntut Lebih Empatik dan Solutif

Ia menegaskan bahwa, meningkatnya ekspektasi publik menuntut ASN untuk memiliki karakter kerja baru yang lebih responsif, kolaboratif, akuntabel, dan berorientasi solusi.

Menurutnya, pelayanan publik saat ini tidak bisa lagi dilakukan dengan pola lama, melainkan harus mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat.

“Kami mengajak seluruh ASN untuk memiliki empati. Karena setiap aduan yang masuk adalah masalah nyata yang dirasakan warga,” tegasnya.

Transformasi Menuju Pemerintahan Digital

Saleh berharap integrasi layanan melalui super apps JAGA dan sistem 112 dapat memperkuat wajah Pemerintah Kota Jambi sebagai pemerintahan yang responsif dan modern.

Ia menekankan bahwa transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja birokrasi.

“Ini adalah wajah baru pelayanan publik Kota Jambi yang harus terus kita perbaiki bersama,” katanya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak cukup hanya menjalankan tugas administratif.

Tetapi harus hadir sebagai garda terdepan yang mampu memberikan pelayanan cepat sekaligus solusi nyata bagi masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Maulana saat menjadi keynote speaker dalam Webinar ASN Siginjai Belajar Seri 02 Tahun 2026 bertema “Jambi Bahagia: Sigap Layani, Tuntas Beri Solusi” yang digelar secara daring dan dipusatkan di Ruang Kerja Wali Kota Jambi, Kamis 18 Juni 2026.

Kegiatan yang diinisiasi BKPSDMD Kota Jambi tersebut diikuti lebih dari 1.100 ASN dari lingkungan Pemkot Jambi serta peserta dari instansi luar daerah.

Dalam pemaparannya, Maulana menekankan bahwa kualitas pelayanan publik menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi Kota Jambi sebagai kota perdagangan dan jasa yang “Bahagia”, sebagaimana tertuang dalam regulasi daerah terbaru.

Ia menjelaskan, konsep “Bahagia” bukan sekadar slogan, melainkan akronim dari Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif, dan Sejahtera yang menjadi arah pembangunan kota.

“Pelayanan publik harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. ASN bukan hanya bekerja, tetapi harus menghadirkan solusi,” ujar Maulana.

10 Ribu ASN Jadi Kekuatan Layanan Publik

Maulana juga menyoroti kekuatan besar birokrasi Kota Jambi yang kini memiliki 10.067 ASN, terdiri dari PNS dan PPPK.

Jumlah tersebut, menurutnya, merupakan potensi besar jika dikelola dengan semangat pelayanan yang benar.

Ia mencontohkan, jika setiap ASN mampu memberikan satu pelayanan berkualitas setiap hari, maka ribuan layanan akan langsung dirasakan masyarakat.

“Ini bukan hanya soal jumlah, tetapi soal komitmen. ASN harus berangkat kerja dengan niat melayani,” tegasnya.

Tantangan Baru: Publik Kian Kritis dan Digital

Dalam kesempatan itu, Maulana juga mengingatkan bahwa era digital dan media sosial telah mengubah wajah pelayanan publik.

Masyarakat kini lebih cepat memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah, bahkan dari satu layanan yang dianggap kurang memuaskan.

“Standar pelayanan kita harus semakin tinggi. Satu kesalahan bisa viral, maka disiplin SOP menjadi kunci,” katanya.

Ia menambahkan, tantangan lain yang dihadapi ASN saat ini adalah tuntutan transparansi, kecepatan layanan, serta integrasi sistem digital di seluruh sektor pelayanan publik.

Transformasi Layanan Menuju Digital Terpadu

Pemerintah Kota Jambi, lanjut Maulana, terus mempercepat transformasi layanan berbasis digital.

Mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, pajak, hingga pengaduan masyarakat kini diarahkan dalam satu ekosistem layanan terpadu.

Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah aplikasi pengaduan masyarakat yang terintegrasi untuk mempercepat respon pemerintah.

“Ke depan, masyarakat cukup satu aplikasi untuk semua layanan. Ini bagian dari transformasi besar kita,” jelasnya.

Integritas ASN Jadi Sorotan

Selain soal layanan, Maulana juga menekankan pentingnya integritas ASN. Ia mengingatkan agar tidak ada praktik pungutan liar dalam bentuk apa pun.

Menurutnya, ASN sudah mendapatkan hak berupa gaji dan tunjangan kinerja, sehingga seluruh pelayanan harus diberikan secara profesional.

“Jangan ada yang menyalahgunakan jabatan. Fokus kita adalah melayani masyarakat,” ujarnya.

Program Kota Jambi Bahagia Diperkuat

Dalam kesempatan itu, Maulana juga memaparkan sejumlah program unggulan daerah seperti Kartu Bahagia, Kampung Bahagia, Lansia Bahagia, hingga Call Center 112.

Program Kampung Bahagia disebut menjadi salah satu strategi mendekatkan layanan hingga tingkat RT dengan dukungan teknologi seperti CCTV terintegrasi yang terhubung ke pusat kendali kota.

Tahap awal program ini telah berjalan dan akan diperluas dengan pemasangan ribuan CCTV untuk meningkatkan keamanan lingkungan.

BKPSDMD: ASN Harus Adaptif

Kepala BKPSDMD Kota Jambi, Rizalul Fikri, menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan kapasitas ASN agar lebih adaptif terhadap perubahan.

Ia menegaskan bahwa konsep “sigap melayani dan tuntas memberi solusi” harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar slogan.

“ASN harus responsif, profesional, dan benar-benar hadir untuk menyelesaikan masalah masyarakat,” ujarnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi memberikan klarifikasi terkait beredarnya informasi di media sosial mengenai seorang perempuan yang disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Bungo yang diduga mengalami penganiayaan di Malaysia.

Juru Bicara Pemprov Jambi yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi, Ariansyah, menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak sesuai dengan hasil penelusuran dan koordinasi dengan pihak terkait.

Ia menyebut, perempuan yang ada dalam unggahan viral tersebut bukan merupakan warga Kabupaten Bungo sebagaimana yang ramai diberitakan di media sosial.

“Informasi yang beredar tidak sesuai fakta. Berdasarkan hasil pengecekan dan koordinasi, yang bersangkutan bukan berasal dari Kabupaten Bungo,” ujar Ariansyah, Jumat 19 Juni 2026.

Pemprov Jambi juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang bersumber dari media sosial tanpa verifikasi yang jelas.

Ariansyah menegaskan pentingnya prinsip cek dan ricek sebelum sebuah informasi dipublikasikan, baik oleh masyarakat maupun insan pers.

Ia juga menyoroti kemungkinan beredarnya kembali konten lama yang disebarkan ulang tanpa konteks, termasuk foto atau video yang tidak relevan dengan kejadian terkini.

“Kami mengimbau agar setiap informasi harus diverifikasi terlebih dahulu. Bisa saja itu merupakan berita lama atau konten yang sudah diedit dan disebarkan ulang,” katanya.

Menurutnya, masyarakat sebaiknya merujuk informasi terkait pekerja migran Indonesia melalui lembaga resmi seperti Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Langkah verifikasi dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman publik serta menghindari keresahan akibat informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bungo, Taufik Hidayat, turut memberikan penjelasan terkait isu yang beredar di media sosial tersebut.

Berdasarkan koordinasi dengan Camat Rantau Pandan serta pihak keluarga, ia memastikan bahwa peristiwa yang dikaitkan dalam unggahan tersebut merupakan kejadian lama yang terjadi sekitar dua tahun lalu.

“Ini merupakan kejadian lama sekitar dua tahun yang lalu. Dan yang bersangkutan saat ini diketahui masih bekerja di Malaysia,” jelas Taufik Hidayat.

Dengan adanya klarifikasi ini, pemerintah daerah berharap masyarakat tidak lagi terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menegaskan pentingnya akurasi data sebagai fondasi pembangunan daerah.

Komitmen itu ditunjukkan dengan dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang ditandai Apel Pencanangan Siaga Sensus Ekonomi di halaman Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi, Jumat 19 Juni 2026.

Apel dipimpin langsung Wali Kota Jambi, Maulana, dan diikuti sekitar 400 petugas sensus yang akan melakukan pendataan di 11 kecamatan dan 68 kelurahan se-Kota Jambi.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota bersama Kepala BPS Kota Jambi Kuswan Gunanto serta unsur Forkopimda menandatangani piagam pencanangan sekaligus meluncurkan pelaksanaan pendataan lapangan secara door to door yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Maulana mengatakan, hasil sensus ekonomi akan menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan daerah pada masa mendatang.

Karena itu, ia meminta masyarakat memberikan data yang benar dan terbuka kepada petugas sensus.

“Data yang akurat sangat dibutuhkan pemerintah untuk menyusun berbagai program pembangunan, khususnya di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat,” kata Maulana.

Menurutnya, seluruh ketua RT di Kota Jambi telah diberikan informasi terkait pelaksanaan sensus agar proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang valid.

Ia menilai sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan statistik, melainkan langkah strategis untuk memetakan kondisi riil ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.

“Sensus ini menjadi bagian penting untuk mencatat potensi dan aktivitas ekonomi masyarakat Kota Jambi menuju kota yang lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.

Maulana juga mengajak masyarakat menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya.

Ia menegaskan data yang terkumpul akan menjadi dasar pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Selain itu, pelaksanaan sensus tahun ini dinilai lebih efektif karena sudah memanfaatkan sistem digital yang memudahkan proses verifikasi dan validasi data di lapangan.

“Sekarang sensus sudah berbasis digital sehingga data yang masuk lebih mudah diverifikasi dan lebih akurat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Maulana juga memberikan motivasi kepada para petugas sensus yang akan bertugas di lapangan selama lebih dari dua bulan.

Ia mengakui proses pendataan terhadap sekitar 250 ribu rumah tangga bukan pekerjaan mudah dan membutuhkan kesabaran serta dedikasi tinggi.

“Tugas ini penuh tantangan. Berhadapan dengan ratusan ribu rumah tentu tidak mudah, tetapi saya yakin dengan kerja keras dan dukungan masyarakat, sensus ini bisa berjalan sukses,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Jambi Kuswan Gunanto menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Kota Jambi terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Menurutnya, keberhasilan sensus akan sangat menentukan kualitas data yang nantinya digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di berbagai sektor.

“Data yang lengkap dan akurat sangat penting karena menjadi dasar pengambilan keputusan, baik di tingkat daerah maupun nasional,” kata Kuswan.

Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan gambaran komprehensif mengenai kondisi perekonomian Kota Jambi, sekaligus menjadi pijakan dalam merancang program pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Al Haris meminta Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (ISMI) Provinsi Jambi tidak hanya menjadi organisasi yang aktif secara seremonial.

Tetapi mampu menghadirkan gagasan dan program nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Pesan itu disampaikan Al Haris saat menghadiri pelantikan Pengurus Wilayah ISMI Provinsi Jambi masa bakti 2026-2030 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat 19 Juni 2026 malam.

Menurut Al Haris, ISMI memiliki modal besar untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah karena dihuni berbagai kalangan profesional, mulai dari akademisi, birokrat, tokoh masyarakat hingga praktisi politik.

Dengan latar belakang anggota yang beragam, organisasi tersebut dinilai memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan yang masih dihadapi Provinsi Jambi.

“ISMI jangan hanya menjadi wadah berhimpun para sarjana. Organisasi ini harus mampu melahirkan gagasan, solusi, dan program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Al Haris.

Ia menilai keberadaan organisasi intelektual memiliki posisi penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan masukan dan pemikiran yang konstruktif dari berbagai elemen, termasuk kalangan sarjana Melayu.

Al Haris juga menyoroti pentingnya penguatan program sosial dan pendidikan.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program beasiswa dan pendampingan pendidikan.

Menurutnya, kebutuhan dukungan pendidikan di Jambi masih cukup tinggi sehingga diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, tidak hanya mengandalkan pemerintah semata.

“Pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Organisasi seperti ISMI harus ikut mengambil peran sesuai kapasitas yang dimiliki agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya.

Gubernur Jambi turut mengapresiasi sejumlah kegiatan sosial yang selama ini telah dilakukan ISMI.

Namun ia berharap kontribusi tersebut terus diperluas dan diperkuat melalui program-program yang terukur serta berkelanjutan.

“Jadikan ISMI sebagai wadah pengabdian. Sarjana Melayu harus hadir di tengah masyarakat, membantu memberikan solusi dan ikut mendorong kemajuan daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua ISMI Provinsi Jambi periode 2026-2030, Ernawati, menegaskan komitmennya untuk menjadikan organisasi tersebut sebagai ruang pengabdian yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Ia mengatakan tema pelantikan “Berilmu, Beradat, Membangun Peradaban” menjadi refleksi bahwa, pembangunan tidak hanya bertumpu pada kemampuan intelektual, tetapi juga harus berlandaskan nilai budaya, etika, dan karakter yang kuat.

“ISMI hadir untuk memberikan manfaat melalui ilmu pengetahuan, pengabdian, dan nilai-nilai kemelayuan yang menjadi identitas masyarakat Melayu,” ujar Ernawati.

Dalam pelantikan tersebut, Ernawati resmi dikukuhkan sebagai Ketua ISMI Provinsi Jambi didampingi Fahri Faisal sebagai Sekretaris bersama jajaran pengurus lainnya untuk masa bakti 2026-2030.

Kepengurusan baru diharapkan mampu memperkuat peran ISMI sebagai mitra pembangunan daerah sekaligus menjawab berbagai tantangan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebanyak 51 anggota Kontingen Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Jambi resmi diberangkatkan untuk mengikuti Jambore Daerah (Jamda) Provinsi Jambi Tahun 2026.

Pelepasan dilakukan langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana, di Lobby Grha Siginjai, Kantor Wali Kota Jambi, Jumat 19 Juni 2026.

Kontingen tersebut akan mengikuti ajang pertemuan Pramuka terbesar tingkat provinsi yang digelar di Bumi Perkemahan Abdurrahman Sayuti Musa, Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, pada 20 hingga 25 Juni 2026.

Sebanyak 51 peserta yang diberangkatkan terdiri dari 20 Pramuka Penggalang putra, 23 Penggalang putri, serta para pembina, pendamping, dan tim kesehatan yang akan mendampingi selama kegiatan berlangsung.

Prosesi pelepasan ditandai dengan penyerahan bendera kontingen dari Wali Kota Jambi selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Kamabicab) kepada pimpinan kontingen, Sugiyono, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi.

Dalam arahannya, Maulana menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kedisiplinan selama mengikuti rangkaian kegiatan jambore.

Menurutnya, kegiatan perkemahan menjadi sarana penting untuk melatih kemandirian, kebersamaan, serta membangun karakter generasi muda.

“Jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan teratur, dan ikuti seluruh kegiatan dengan penuh semangat. Jambore adalah wadah belajar sekaligus pengalaman berharga yang tidak semua orang bisa rasakan,” kata Maulana.

Ia juga mengingatkan seluruh peserta agar mampu menjaga nama baik Kota Jambi selama berada di arena jambore.

Kekompakan, sikap saling menghargai, dan kepatuhan terhadap arahan pembina menjadi modal penting untuk menunjukkan karakter Pramuka yang sesungguhnya.

“Kalian membawa nama Kota Jambi. Tunjukkan sikap terbaik, saling membantu, dan jaga kekompakan selama kegiatan berlangsung,” ujarnya.

Menurut Maulana, Pemerintah Kota Jambi mendukung penuh kegiatan kepramukaan karena menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter generasi muda.

Selain membangun jiwa kepemimpinan, kegiatan Pramuka juga dinilai mampu menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sosial.

Ia memastikan seluruh kebutuhan peserta, mulai dari perlengkapan hingga dukungan kesehatan, telah dipersiapkan dengan baik sebelum keberangkatan.

“Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan lancar, sehat, dan membawa pulang pengalaman serta prestasi yang membanggakan bagi Kota Jambi,” tambahnya.

Sementara itu, pimpinan kontingen Kota Jambi, Sugiyono, mengatakan seluruh peserta telah menjalani berbagai tahapan persiapan melalui program training center guna menghadapi kegiatan di tingkat provinsi.

Ia optimistis kontingen Kota Jambi mampu tampil maksimal selama jambore berlangsung.

Bahkan, peserta terbaik nantinya berpeluang mewakili Provinsi Jambi pada Jambore Nasional yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi juga menyerahkan secara simbolis perlengkapan dan bantuan operasional kepada perwakilan peserta sebagai bentuk dukungan terhadap keberangkatan kontingen.

Pelepasan kontingen turut dihadiri jajaran pengurus Kwarcab Pramuka Kota Jambi, unsur Majelis Pembimbing, para pembina, serta pendamping peserta yang akan mendampingi selama pelaksanaan Jambore Daerah 2026.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan di Provinsi Jambi.

Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jambi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Jambi, Kamis 18 Juni 2026, sebagai bentuk dukungan agar program tersebut tetap dilaksanakan dan tidak dihentikan.

Aksi diawali dengan longmarch dari kawasan Kantor RRI Jambi menuju Gedung DPRD Provinsi Jambi.

Sepanjang perjalanan, peserta aksi membawa spanduk dan poster berisi berbagai tuntutan, mulai dari keberlanjutan program, penguatan pengawasan, hingga jaminan pendanaan agar manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Sesampainya di lokasi, massa menyampaikan aspirasi melalui orasi secara bergantian.

Mereka menilai Program Makan Bergizi Gratis memiliki dampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekolah, peserta didik PAUD, ibu hamil, serta kelompok masyarakat rentan lainnya.

Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata didampingi Mahdan anggota DPRD Jambi Dapil Batang Hari beserta lainnya.

Dalam dialog bersama peserta aksi, Ivan menegaskan bahwa DPRD pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama terkait pentingnya keberlanjutan Program MBG.

Menurutnya, seluruh poin tuntutan yang disampaikan masyarakat pada dasarnya mengarah pada satu tujuan.

Yakni memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, berkualitas, dan bebas dari penyimpangan.

“Kami telah mempelajari seluruh tuntutan yang disampaikan. Pada prinsipnya, DPRD mendukung agar Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan dengan baik karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat,” ujar Ivan.

Ia menegaskan, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan bantuan pangan semata.

Tetapi juga menjadi bagian dari investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Karena itu, apabila ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya, langkah yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem pengelolaan dan pengawasan, bukan menghentikan program yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kalau ada kekurangan, yang dibenahi adalah tata kelolanya. Pengawasan diperkuat, kualitas layanan ditingkatkan, bukan justru menghentikan program yang menyangkut masa depan generasi bangsa,” katanya.

Terkait aspek pendanaan, Ivan menjelaskan bahwa sumber anggaran utama Program MBG berasal dari pemerintah pusat.

Namun demikian, DPRD akan terus melakukan koordinasi agar dukungan terhadap pelaksanaan program di daerah tetap terjaga.

Selain itu, DPRD juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Menurutnya, keterlibatan publik menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan program berjalan transparan dan tepat sasaran.

“Kami siap menerima masukan dan laporan dari masyarakat. Pengawasan bersama akan membuat program ini semakin baik dan manfaatnya benar-benar sampai kepada penerima yang berhak,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, DPRD juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas makanan, standar gizi, kebersihan, serta keamanan pangan yang diberikan kepada penerima manfaat.

Efisiensi anggaran, menurutnya, tidak boleh mengurangi kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Aksi yang berlangsung selama beberapa jam tersebut berjalan tertib dengan pengawalan aparat keamanan.

Setelah menyampaikan tuntutan dan memperoleh tanggapan dari DPRD, massa membubarkan diri secara damai.

Aliansi Masyarakat Jambi berharap pemerintah pusat dan daerah dapat terus menjaga keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memperkuat pengawasan agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat luas.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi kembali melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang masih berjualan di lokasi yang dinilai melanggar ketentuan daerah.

Dalam operasi terbaru, petugas menindak 10 pedagang dan mengamankan puluhan perlengkapan usaha di dua ruas jalan utama Kota Jambi.

Penertiban dilakukan di kawasan Jalan H Agus Salim dan Jalan Jenderal Basuki Rahmat.

Kedua lokasi tersebut selama ini menjadi titik yang kerap dipadati aktivitas pedagang yang berjualan di luar zona maupun jam operasional yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Langkah tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Sudah Diberi Peringatan Sebelum Ditindak

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Trantibum) Satpol PP Kota Jambi, Said Faizal, mengatakan penertiban dilakukan setelah pihaknya memberikan pembinaan serta peringatan kepada para pedagang.

Menurutnya, pendekatan persuasif telah dilakukan melalui sosialisasi, imbauan lisan, hingga surat peringatan agar para pedagang mematuhi aturan yang berlaku.

“Penertiban ini merupakan bagian dari penegakan Perda Nomor 12 Tahun 2016. Sebelumnya para pedagang telah diberikan imbauan dan surat peringatan agar mematuhi ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

25 Barang Dagangan Diamankan

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sedikitnya 25 barang yang digunakan sebagai sarana berjualan.

Barang-barang yang diamankan meliputi payung, banner, gerobak, timbangan, serta berbagai perlengkapan usaha lainnya yang berada di lokasi pelanggaran.

Satpol PP menegaskan bahwa seluruh barang yang diamankan tidak disita secara permanen.

Pemilik masih dapat mengambil kembali perlengkapan tersebut dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

“Pemilik barang dapat datang ke Kantor Satpol PP Kota Jambi untuk mengambil barang yang diamankan dengan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi pelanggaran serupa,” kata Said.

Penertiban Demi Ketertiban dan Kenyamanan Kota

Said menegaskan bahwa kegiatan penertiban bukan bertujuan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, melainkan untuk menjaga ketertiban umum, kenyamanan pengguna jalan, serta keindahan tata kota.

Menurutnya, keberadaan PKL tetap memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, namun aktivitas usaha harus berjalan sesuai aturan yang berlaku agar tidak mengganggu kepentingan publik.

“Kami berharap seluruh pedagang dapat mematuhi lokasi dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan kepatuhan bersama, Kota Jambi dapat menjadi kota yang lebih tertib, aman, nyaman, dan indah,” tegasnya.

Pengawasan Akan Terus Dilakukan

Satpol PP Kota Jambi memastikan pengawasan terhadap aktivitas PKL akan terus dilakukan secara berkala di berbagai titik yang dianggap rawan pelanggaran.

Pemerintah daerah juga terus mendorong upaya penataan pedagang kaki lima agar keseimbangan antara aktivitas ekonomi masyarakat dan ketertiban ruang publik dapat terjaga secara berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Hujan deras yang mengguyur Kota Jambi selama hampir lima jam pada Kamis 18 Juni 2026 kembali memicu banjir genangan di sejumlah wilayah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi mencatat sedikitnya tiga kecamatan terdampak.

Sementara kawasan Kenali Asam Bawah kembali menjadi titik yang paling disorot warga karena banjir berulang.

Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) BPBD Kota Jambi, hujan mulai turun sekitar pukul 04.45 WIB hingga 09.30 WIB.

Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan sejumlah ruas jalan, drainase, halaman rumah, hingga fasilitas pendidikan terendam air.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi, mengatakan genangan terjadi di beberapa wilayah, yakni Kecamatan Kotabaru, Jelutung, dan Jambi Timur.

Di Kecamatan Kotabaru, titik genangan tercatat berada di RT 16 Kelurahan Suka Karya serta RT 04 dan RT 29 Kelurahan Paal Lima.

Sementara di Kecamatan Jelutung, banjir dilaporkan terjadi di RT 07 dan RT 51 Kelurahan Jelutung. Sedangkan di Kecamatan Jambi Timur, genangan terjadi di RT 29 Kelurahan Sulanjana.

Selain permukiman warga, halaman SD Negeri 98 dan SD Negeri 104 juga sempat terendam.

Meski demikian, BPBD memastikan tidak ada korban jiwa maupun kerusakan rumah yang dilaporkan dalam kejadian tersebut.

Kepala BPBD Kota Jambi Doni Sumatriadi mengatakan, pihaknya bersama kecamatan dan kelurahan terus melakukan pemantauan terhadap wilayah yang rawan terdampak banjir.

Menurutnya, seluruh genangan mulai surut setelah hujan berhenti dan kondisi berangsur kembali normal.

“Alhamdulillah tidak ada laporan korban jiwa maupun kerusakan rumah warga. Namun kami tetap mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat hujan deras berlangsung dalam durasi yang cukup lama,” ujarnya.

BPBD juga meminta warga aktif menjaga kebersihan saluran drainase dan segera melaporkan jika terjadi kondisi darurat.

Ke depan, BPBD bersama instansi terkait akan terus melakukan pemetaan kawasan rawan banjir guna merumuskan langkah penanganan yang lebih komprehensif, terutama di wilayah yang kerap terdampak seperti Kenali Asam Bawah.

Hingga Kamis siang, seluruh titik genangan yang sebelumnya dilaporkan telah surut dan aktivitas masyarakat kembali berjalan normal.

Di tengah sejumlah titik genangan yang muncul, kawasan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, kembali menjadi perhatian.

Wilayah yang selama ini dikenal sebagai daerah rawan banjir itu kembali terendam setelah hujan berlangsung sejak dini hari.

Air mulai menggenangi kawasan sekitar pukul 04.30 WIB dan mencapai puncaknya pada pagi hari.

Beberapa titik terdampak berada di kawasan Simpang Empat Jalan Lirik dan RT 03 Kenali Asam Bawah, dengan ketinggian air dilaporkan mencapai paha orang dewasa.

Genangan tersebut menyebabkan aktivitas warga terganggu. Sejumlah kendaraan harus melaju perlahan sehingga memicu kemacetan di beberapa ruas jalan sejak pagi.

Hendri, salah seorang warga Kenali Asam Bawah, mengaku banjir yang terjadi bukan lagi peristiwa baru bagi masyarakat setempat.

Menurutnya, sepanjang Juni 2026 kawasan tersebut telah mengalami banjir hingga lima kali.

“Ini sudah menjadi langganan. Dalam bulan Juni saja sudah lima kali banjir. Parit dan anak sungai di sekitar kawasan ini sudah dangkal, bahkan pernah tersumbat total,” katanya.

Ia menilai kondisi drainase yang tidak optimal ditambah pesatnya pembangunan perumahan di sekitar kawasan Km 7 Kenali Asam Bawah turut memperburuk aliran air saat hujan deras.

“Sudah sering banjir, tetapi sampai sekarang masyarakat belum merasakan solusi yang benar-benar efektif,” ujarnya.

Keluhan serupa disampaikan Anton, warga RT 03 Kenali Asam Bawah. Ia menyebut banjir kali ini lebih parah dibandingkan beberapa kejadian sebelumnya.

“Ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Kondisinya terasa lebih parah, apalagi sejak adanya pekerjaan pelebaran sungai yang belum selesai,” katanya.

Anton memperkirakan sedikitnya 50 kepala keluarga terdampak dalam peristiwa tersebut.(*)