JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kota Jambi terus mencatat pertumbuhan penduduk yang stabil sepanjang 2025.

Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jambi menunjukkan bahwa kenaikan jumlah warga ditopang oleh tingginya angka kelahiran serta mobilitas pendatang yang menetap di ibu kota Provinsi Jambi.

Hingga akhir 2025, total penduduk Kota Jambi tercatat 654.194 jiwa.

Selama setahun, Dukcapil melayani 13.811 pencatatan akta kelahiran, menjadi kontributor utama pertumbuhan penduduk.

Tak hanya dari kelahiran, pergerakan penduduk juga memberi warna.

16.445 jiwa datang dan menetap, sementara 16.498 jiwa pindah keluar, menunjukkan angka mobilitas yang nyaris seimbang.

Fenomena ini menegaskan Kota Jambi tetap menjadi pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan hunian strategis.

Kepala Dukcapil Kota Jambi, Nirwan Ilyas, mengatakan bahwa dinamika ini mencerminkan kota yang terus bergerak:

“Kelahiran masih menjadi faktor utama pertumbuhan penduduk. Pendatang juga cukup tinggi, sehingga meskipun ada warga yang keluar, pertumbuhan tetap berjalan stabil,” ujarnya.

Selain itu, Dukcapil mencatat tren menarik dari sisi sosial. Pilihan nama bayi sepanjang 2025 menunjukkan pola baru di masyarakat Kota Jambi.

Kenzi menjadi nama paling populer untuk bayi laki-laki, sedangkan Shanum mendominasi nama bayi perempuan.

Menurut Nirwan, tren ini mencerminkan kecenderungan orang tua memilih nama yang singkat, modern, dan sarat makna religius.

Dukcapil Kota Jambi menegaskan komitmennya untuk memperkuat layanan administrasi kependudukan, mulai dari KTP elektronik, Kartu Keluarga, hingga pencatatan akta kelahiran.

Data kependudukan yang akurat dianggap krusial untuk mendukung kebijakan pembangunan dan pelayanan publik yang tepat sasaran.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, dr. Maulana, menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memperluas Program Kampung Bahagia 2026 dengan dukungan APBD Kota Jambi senilai Rp136 miliar.

Pernyataan itu disampaikan saat evaluasi Pilot Project Kampung Bahagia 2025 bersama seluruh lurah se-Kota Jambi di Aula DPMPPA,  beberapa waktu lalu.

“Kita sudah siapkan skema pelaksanaan tahun 2026. InsyaAllah seluruh RT akan melaksanakan Program Kampung Bahagia,” kata dia.

“Penting juga penguatan tata kelola keuangan agar program berjalan bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Maulana.

Wali Kota menekankan bahwa, setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat integritas pemerintahan hingga tingkat kelurahan dan RT.

Program Kampung Bahagia termasuk salah satu dari 11 program unggulan Kota Jambi, bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga melalui pendekatan berbasis komunitas.

Mencakup aspek lingkungan, sosial, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.

Untuk mempermudah pengawasan, pelaksanaan program dibagi menjadi dua kelompok:

• Kelompok A: Januari – Juli 2026

• Kelompok B: Agustus – Desember 2026

Setiap RT tetap diwajibkan melaksanakan musyawarah warga guna menentukan fokus kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat.

Tahapan Pelaksanaan Program Kampung Bahagia 2026

DPMPPA Kota Jambi menyiapkan pelaksanaan program secara terstruktur, menyasar 1.583 RT di seluruh wilayah Kota Jambi.

Kepala DPMPPA, Noverentiwi Dewanti, memaparkan detail tahapan sebagai berikut:

Januari 2026

• Seleksi dan rekrutmen tenaga pendamping Kampung Bahagia.

• Minggu ke-3 dan ke-4: Sosialisasi program kepada masyarakat agar warga memahami tujuan dan mekanisme pelaksanaan.

Februari 2026

• Minggu ke-1 dan ke-2: Rembuk kesiapan warga, pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Bahagia, dan pembuatan rekening RT Pokja.

• Minggu ke-1 hingga ke-3: Pemetaan swadaya masyarakat dan penyusunan Rencana Jangka Menengah (Renja) lima tahun.

• Minggu ke-3 dan ke-4: Penyusunan Renja satu tahun oleh Pokja sebagai acuan penggunaan dana dan kegiatan prioritas RT.

Maret 2026

• RT menyusun proposal Kampung Bahagia, menyesuaikan kebutuhan lokal dan aspirasi masyarakat.

April 2026

• Pencairan dana dari kelurahan ke rekening Pokja untuk memulai pelaksanaan kegiatan.

April – Mei 2026

• Pelaksanaan kegiatan Kampung Bahagia, meliputi program lingkungan, sosial, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Juni 2026

• Minggu ke-1 dan ke-2: Serah terima hasil kegiatan kepada masyarakat.

• Minggu ke-3 dan ke-4: Penyusunan laporan pertanggungjawaban Pokja, memastikan program berjalan transparan dan akuntabel.

“Dengan tahapan yang jelas, setiap RT dapat melaksanakan program secara tertata dan tepat sasaran, sehingga manfaat langsung dirasakan masyarakat,” ujar Noverentiwi.

Besaran Dana Kampung Bahagia Sesuai Jumlah KK

• RT dengan >100 KK: Rp100 juta

• RT dengan 60–99 KK: Rp70 juta

• RT dengan <60 KK: Rp50 juta

Pemkot Jambi juga menyiapkan tenaga pendamping, petunjuk teknis, peraturan wali kota, dan tim monitoring khusus untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan dan mencegah penyalahgunaan anggaran.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – DPMPPA menyiapkan Program Kampung Bahagia 2026 dengan tahapan pelaksanaan yang jelas dan terstruktur, menyasar 1.583 RT di seluruh wilayah Kota Jambi.

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga melalui pendekatan berbasis komunitas, mencakup aspek lingkungan, sosial, kesehatan, dan ekonomi keluarga.

Kepala DPMPPA Kota Jambi, Noverentiwi Dewanti, memaparkan detail tahapan program sebagai berikut:

Tahapan Pelaksanaan Program Kampung Bahagia 2026

• Januari 2026
  Seleksi dan rekrutmen tenaga pendamping Kampung Bahagia. Pada minggu ketiga dan keempat Januari, DPMPPA melaksanakan sosialisasi program kepada masyarakat agar warga memahami tujuan dan mekanisme pelaksanaan.

• Februari 2026

  • Minggu ke-1 dan ke-2: Rembuk kesiapan warga, pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Bahagia, dan pembuatan rekening RT Pokja.

  • Minggu ke-1 hingga ke-3: Pemetaan swadaya masyarakat dan penyusunan Rencana Jangka Menengah (Renja) lima tahun.

  • Minggu ke-3 dan ke-4: Penyusunan Renja satu tahun oleh Pokja, sebagai acuan penggunaan dana dan kegiatan prioritas RT.

• Maret 2026
  RT menyusun proposal Kampung Bahagia, menyesuaikan kebutuhan lokal dan aspirasi masyarakat.

• April 2026
  Dana dari kelurahan dicairkan ke rekening Pokja untuk memulai pelaksanaan kegiatan.

• April – Mei 2026
  Pelaksanaan kegiatan Kampung Bahagia di masing-masing RT, mulai dari program lingkungan, sosial, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.

• Juni 2026

  • Minggu ke-1 dan ke-2: Serah terima hasil kegiatan kepada masyarakat.

  • Minggu ke-3 dan ke-4: Penyusunan laporan pertanggungjawaban Pokja, memastikan program berjalan transparan dan akuntabel.

“Dengan tahapan yang jelas, setiap RT dapat melaksanakan program secara tertata dan tepat sasaran, sehingga manfaat langsung dirasakan masyarakat,” ujar Noverentiwi.

Besaran dana Kampung Bahagia bervariasi sesuai jumlah kepala keluarga (KK):

• RT dengan >100 KK: Rp100 juta

• RT dengan 60–99 KK: Rp70 juta

• RT dengan <60 KK: Rp50 juta

Untuk memastikan pelaksanaan sesuai aturan dan mencegah penyalahgunaan anggaran, Pemkot Jambi menyiapkan tenaga pendamping, petunjuk teknis, peraturan wali kota, dan tim monitoring khusus.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) memaparkan tahapan pelaksanaan Program Kampung Bahagia tahun 2026 yang akan menyasar 1.583 RT di seluruh wilayah Kota Jambi.

Kepala DPMPPA Kota Jambi, Noverentiwi Dewanti, menjelaskan bahwa pelaksanaan program secara teknis dibagi ke dalam dua semester.

Semester pertama berlangsung pada Januari hingga Juni 2026, sementara semester kedua dilaksanakan pada Juli hingga Desember 2026.

“Dari total RT di Kota Jambi, sebanyak 67 RT telah menerima dana Kampung Bahagia pada tahun berjalan. Sisanya, 1.583 RT akan menjadi sasaran program pada tahun 2026,” ujar Noverentiwi.

Ia merinci, tahapan awal dimulai pada Januari 2026 dengan seleksi dan rekrutmen tenaga pendamping Kampung Bahagia.

Pada minggu ketiga dan keempat Januari, DPMPPA akan menggelar sosialisasi program kepada masyarakat.

Memasuki Februari 2026, pada minggu pertama dan kedua dilakukan rembuk kesiapan warga, pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Bahagia, serta pembuatan rekening RT Pokja.

Selanjutnya, pada minggu pertama hingga ketiga Februari dilaksanakan pemetaan swadaya dan penyusunan Rencana Jangka Menengah (Renja) lima tahun.

Pada minggu ketiga dan keempat Februari, Pokja menyusun Renja satu tahun.

Kemudian pada Maret 2026, RT menyusun proposal Kampung Bahagia. Pencairan dana dari kelurahan ke rekening Pokja dijadwalkan pada April 2026.

Pelaksanaan kegiatan Kampung Bahagia berlangsung pada April hingga Mei 2026.

Selanjutnya, pada minggu pertama dan kedua Juni dilakukan serah terima pekerjaan kepada masyarakat, dan ditutup dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban Pokja pada minggu ketiga dan keempat Juni 2026.

Besaran dana Kampung Bahagia yang diterima setiap RT disesuaikan dengan jumlah kepala keluarga (KK).

RT dengan lebih dari 100 KK memperoleh Rp100 juta, RT dengan 60–99 KK menerima Rp70 juta. Sementara RT dengan kurang dari 60 KK mendapatkan Rp50 juta.

Untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan dan mencegah penyalahgunaan anggaran, Pemkot Jambi menyiapkan tenaga pendamping, petunjuk teknis, peraturan wali kota.

Serta tim monitoring khusus yang akan melakukan pengawasan di lapangan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jambi mencatat pergerakan penumpang angkutan bus selama masa Posko Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 masih menunjukkan tren naik turun.

Kondisi tersebut menjadi perhatian khusus BPTD dalam menjaga kelancaran serta keselamatan transportasi darat selama periode libur akhir tahun.

Berdasarkan laporan harian Posko Nataru per Senin, 29 Desember 2025, jumlah penumpang yang berangkat dari seluruh Terminal Tipe A di Provinsi Jambi tercatat mencapai 7.910 orang.

Dari total tersebut, mayoritas merupakan penumpang Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).

Kepala BPTD Kelas II Jambi, Benny Nurdin Yusuf, menjelaskan bahwa dari total keberangkatan tersebut, 7.522 penumpang menggunakan layanan AKAP.

Sementara 388 penumpang tercatat sebagai pengguna angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Pada hari yang sama, jumlah bus yang diberangkatkan mencapai 385 unit.

“Untuk data kedatangan, tercatat sebanyak 2.197 penumpang tiba di Terminal Tipe A dengan 230 unit bus,” ujar Benny.

Selain arus keberangkatan dan kedatangan, aktivitas transit juga terpantau cukup tinggi.

BPTD mencatat sebanyak 1.804 bus transit dengan jumlah penumpang datang mencapai 43.093 orang, menunjukkan Jambi masih menjadi salah satu jalur perlintasan utama transportasi darat di Sumatera.

Benny menyebutkan, selama periode Posko Nataru yang berlangsung sejak 19 hingga 29 Desember 2025, pergerakan penumpang bus mengalami fluktuasi cukup signifikan.

“Puncak keberangkatan terjadi pada 23 Desember 2025 dengan jumlah 976 penumpang, sedangkan titik terendah tercatat pada 29 Desember 2025 dengan 590 penumpang,” jelasnya.

Dalam pantauan BPTD, Terminal Tipe A Alam Barajo masih menjadi terminal dengan tingkat aktivitas tertinggi di Provinsi Jambi.

Pada 29 Desember 2025, jumlah penumpang yang berangkat dari terminal ini mencapai 7.501 orang, seluruhnya merupakan penumpang AKAP, dengan 318 unit bus diberangkatkan.

Sementara itu, untuk arus kedatangan, Terminal Alam Barajo menerima 2.108 penumpang dengan 171 unit bus.

Aktivitas transit juga terpantau padat, yakni 201 bus transit dengan total penumpang datang sebanyak 5.305 orang.

BPTD Kelas II Jambi juga mencatat bahwa selama masa Posko Nataru 2025/2026, pergerakan penumpang di Terminal Alam Barajo turut mengalami fluktuasi.

Lonjakan tertinggi keberangkatan tercatat pada 23 Desember 2025 dengan 941 penumpang, sedangkan penurunan paling signifikan terjadi pada 29 Desember 2025 dengan 526 penumpang.

“Data ini menjadi bahan evaluasi kami dalam meningkatkan pelayanan transportasi darat, khususnya saat momentum libur besar seperti Natal dan Tahun Baru, agar keamanan, keselamatan, serta kelancaran arus penumpang di Provinsi Jambi tetap terjaga,” pungkas Benny.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Walikota Jambi, Maulana, memberikan kabar baik bagi masyarakat yang terkena zona merah di Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi.

Beliau menyatakan bahwa, pemerintah kota siap membela dan membantu masyarakat yang terkena dampak zona merah.

“Warga jangan khawatir, kami siap membela dan membantu masyarakat yang terkena zona merah,” kata Walikota Maulana.

Beliau menegaskan bahwa, pemerintah kota telah membentuk tim yang terdiri dari berbagai pihak untuk menangani masalah ini.

Menurut Walikota, pemerintah kota tidak bisa intervensi langsung dalam masalah KPR karena ada fakta hukum yang dibuat oleh notaris.

Namun, pemerintah kota siap memfasilitasi penyelesaian masalah ini melalui proses yang ada.

“Prinsipnya kami sangat mendukung, Pansus nanti rekomendasinya apa, kita selesaikan secara bersama-sama, kita akan memperjuangkan hak-hak masyarakat,” tambah Walikota Maulana.

Walikota juga menekankan bahwa, masyarakat yang terkena zona merah tidak perlu khawatir karena pemerintah kota akan memperjuangkan hak-hak mereka.

“Pokoknya masyarakat yang bermasalah kita akan bela melalui proses dari Pansus, rekomendasinya apa kita akan melakukan,” tambahnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID- Walikota Jambi, Maulana, menyatakan bahwa pemerintah kota siap membela masyarakat yang terkena zona merah di Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi.

Hal ini terkait dengan masalah KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang dialami oleh masyarakat di daerah tersebut.

“Prinsipnya kami sangat mendukung, Pansus nanti rekomendasinya apa, kita selesaikan secara bersama-sama, kita akan memperjuangkan hak-hak masyarakat,” kata Walikota Maulana.

Menurut Walikota, pemerintah kota telah membentuk tim yang terdiri dari berbagai pihak, termasuk bagian hukum, BPN, dan OPD lain, untuk menangani masalah ini.

“Kami akan menjalankan apa yang direkomendasikan dari pansus secara masing-masing,” tambahnya.

Walikota juga menyatakan bahwa, pemerintah kota tidak bisa intervensi langsung dalam masalah KPR karena ada fakta hukum yang dibuat oleh notaris.

Namun, pemerintah kota siap memfasilitasi penyelesaian masalah ini melalui proses yang ada.

“Kami pemerintah siap memfasilitasi tapi tidak bisa nyeberang masalah internal,” kata Walikota.

Walikota juga menekankan bahwa, masyarakat yang terkena zona merah tidak perlu khawatir karena pemerintah kota akan memperjuangkan hak-hak mereka.

“Pokoknya masyarakat yang bermasalah kita akan bela melalui proses dari Pansus, rekomendasinya apa kita akan melakukan,” tambahnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan seluruh pejabat Perangkat Daerah (OPD) harus mampu berinovasi dan memanfaatkan sistem digital dalam pelayanan publik.

“Jangan ada lagi keluhan dari masyarakat. Jika masih ada, berarti belum bekerja maksimal,” tegas Maulana saat pelantikan pejabat Eselon II Pemkot Jambi, Rabu 7 Januari 2026.

“Inovasi dan digitalisasi harus menjadi prioritas dalam setiap OPD,” timpalnya.

Dalam arahannya, Maulana menekankan bahwa inovasi bukan pilihan, tapi kewajiban untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas birokrasi.

Pejabat baru diberikan waktu 3 bulan untuk menunjukkan perubahan nyata sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

“Jika dalam 3 bulan kinerjanya tidak meningkat, saya tidak ragu menurunkan jabatan Bapak/Ibu,” ujarnya.

Wali Kota juga meminta seluruh pejabat memahami program prioritas Kota Jambi Bahagia yang telah tertuang dalam Perda.

“Visi-misi Kota Jambi Bahagia bukan sekadar jargon, tetapi dasar kerja resmi seluruh OPD,” kata Maulana.

Pelantikan pejabat ini merupakan hasil seleksi terbuka JPT Pratama 2025, yang telah melalui seluruh tahapan resmi dan mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Maulana menegaskan bahwa, pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penguatan birokrasi berbasis inovasi dan pelayanan publik yang responsif.

Berikut daftar pejabat Eselon II yang dilantik:

• Kepala Dinas Pendidikan: Sugiyono

• Kepala Dinas Kesehatan: Elvi Roza

• Kepala BPBD: Doni Sumatriadi

• Kepala BKPSDMD Kota Jambi: Rizalul Fikri

• Kepala DPPKB: Misman

• Kepala BPKAD: Poppy Isnaini

• Kepala Satpol PP: Iper Riyansuni

• Kepala Perkim: M. Wildan Murtadho

Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat birokrasi inovatif, meningkatkan layanan digital, dan memastikan pejabat mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, aktif mengikuti serangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Jambi ke-69.

Agenda yang diikuti meliputi rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Jambi, launching Jambi Elok Nian, Parade Budaya Kabupaten/Kota, pembukaan Pameran Jambi Mantap Expo, peninjauan Anjungan Kabupaten/Kota, hingga Malam Keagungan Melayu 2026 dengan tema “Kalavibhaga: Sang Kala Jejak Melayu Jambi”.

Salah satu fokus Wali Kota Maulana adalah kunjungan ke Anjungan Budaya Kota Jambi, yang berada di Komplek Taman Mini Melayu Jambi (eks Arena MTQ Provinsi Jambi).

Anjungan ini berperan sebagai pusat edukasi dan rekreasi budaya, yang memperkenalkan kearifan lokal dan rumah adat Jambi, namun kini fungsinya mulai redup.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Maulana menginisiasi rencana menghidupkan kembali Anjungan Budaya Kota Jambi dengan memaksimalkan potensi wisata dan ruang publik.

“Bapak Gubernur menyampaikan bahwa aset ini, baik tanah maupun bangunan, akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah masing-masing. Oleh karena itu, kami akan membentuk tim untuk optimalisasi anjungan ini agar dapat difungsikan untuk berbagai kegiatan,” ujar Maulana usai menghadiri rangkaian kegiatan.

Wali Kota Jambi menekankan, anjungan ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan multi fungsi, mulai dari pelatihan adat dan budaya, pengembangan UMKM, hingga kafe dan pusat kuliner.

Lokasinya yang strategis, dikelilingi kawasan wisata keluarga dan sebagai salah satu pintu masuk Provinsi Jambi, menjadi nilai tambah yang besar.

“Tadi Ibu Jaksa Agung dan Ibu Gubernur sempat menikmati kuliner dari UMKM kita di sini dan merasa nyaman. Sayang jika sesuatu yang memiliki potensi ini tidak dimanfaatkan,” tambahnya.

Inisiasi ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk kembali mengaktifkan seluruh Anjungan Kabupaten/Kota sebagai etalase promosi budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif masing-masing daerah.

Harapannya, Anjungan Budaya Kota Jambi menjadi pusat kegiatan budaya sekaligus daya tarik wisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan kepada seluruh pejabat Perangkat Daerah (OPD) agar memahami dan menjalankan tugasnya dengan penuh amanah.

“Sebagai pemimpin, saya tekankan agar seluruh pejabat OPD mengetahui tugas dan fungsinya, yang tentunya akan semakin banyak. Jangan sampai kinerjanya menurun, harus terus meningkat,” tegas Maulana saat pelantikan pejabat Eselon II Pemkot Jambi, Rabu 7 Januari 2026.

Dalam arahannya, Maulana memberikan waktu 3 bulan kepada pejabat baru untuk menunjukkan perubahan nyata sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

“Jika dalam 3 bulan tidak ada peningkatan kinerja, saya tidak ragu menurunkan jabatan Bapak/Ibu,” ujarnya.

Wali Kota Maulana juga menekankan pentingnya inovasi berbasis digital dalam birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik.

“Tidak boleh ada lagi keluhan dari masyarakat. Jika masih ada, itu berarti belum bekerja maksimal dan menjadi peringatan bagi pimpinan OPD,” tambahnya.

Selain itu, seluruh pejabat diminta untuk menghafal program prioritas Kota Jambi Bahagia yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda).

“Visi-misi Kota Jambi Bahagia bukan sekadar jargon, tetapi menjadi dasar kerja resmi seluruh OPD,” ujar Maulana.

Pelantikan pejabat ini merupakan hasil seleksi terbuka JPT Pratama 2025, yang telah melalui seluruh tahapan resmi dan mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dalam kesempatan ini, Maulana menekankan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni, tetapi momentum penguatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik.

Berikut daftar pejabat Eselon II yang dilantik hari ini:

• Kepala Dinas Pendidikan: Sugiyono

• Kepala Dinas Kesehatan: Elvi Roza

• Kepala BPBD: Doni Sumatriadi

• Kepala BKPSDMD Kota Jambi: Rizalul Fikri

• Kepala DPPKB: Misman

• Kepala BPKAD: Poppy Isnaini

• Kepala Satpol PP: Iper Riyansuni

• Kepala Perkim: M. Wildan Murtadho

Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat birokrasi Pemkot Jambi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara nyata.(*)