MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – SMKN 3 Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kembali menjadi sorotan setelah seorang guru Bahasa Inggris, Agus Saputra, yang akrab dipanggil “Prince”, terlibat insiden kekerasan dengan sejumlah siswa.

Berbeda dengan versi sebelumnya, siswa berinisial L kini angkat bicara mengenai kronologi yang terjadi dari perspektif mereka.

Menurut L, insiden bermula dari permintaan sejumlah siswa agar guru bersangkutan menyampaikan permintaan maaf atas tudingan penghinaan terhadap orang tua salah seorang siswa.

Namun, permintaan itu dianggap diabaikan oleh guru.

“Kami minta beliau minta maaf, tapi malah membahas hal lain, bukan soal permintaan maaf,” kata L, Sabtu (17/1/2026).

Ketegangan meningkat ketika guru dibawa ke kantor oleh Ketua Komite Sekolah.

L menilai guru “Prince” tampak mengejek siswa dengan senyuman, sehingga mereka berusaha mendekat agar masalah bisa dibicarakan secara terbuka.

Namun, menurut L, guru tersebut justru melakukan kekerasan fisik terlebih dahulu.

“Pas saya sampai depan muka beliau, saya ditampar dan dipukul di hidung. Teman-teman ada di sekitar, banyak yang lihat. Dari situ pengeroyokan terjadi,” ujarnya.

L menjelaskan bahwa ketegangan antara guru dan siswa sudah muncul sebelumnya. Suasana kelas yang sempat ribut, ditambah peringatan keras guru, memicu insiden.

Guru yang ingin dipanggil dengan panggilan “Prince” ini, menurut siswa, kerap bersikap tegas bahkan keras dalam mendisiplinkan siswa.

Termasuk menjatuhkan sanksi skorsing hingga satu semester bagi yang dianggap melanggar aturan.

Menanggapi kejadian tersebut, Ketua OSIS SMKN 3 Berbak menyampaikan permohonan maaf atas pengeroyokan.

Namun, ia juga menyampaikan aspirasi siswa agar guru “Prince” dipindahkan agar suasana belajar tetap kondusif.

“Kami menyesalkan kejadian ini dan tidak membenarkan kekerasan, tapi agar kegiatan belajar tetap aman, kami berharap ada penataan ulang guru terkait,” katanya.

Pihak sekolah dan instansi terkait hingga kini masih mendalami kasus ini

Aparat kepolisian diharapkan dapat memastikan proses hukum berjalan adil, sementara pihak sekolah melakukan evaluasi internal untuk mencegah insiden serupa di masa depan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Guru Bahasa Inggris SMKN 3 Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Agus Saputra (AS) yang akrab disapa “Prince”, resmi melaporkan dugaan pengeroyokan yang dilakukan sejumlah siswa ke Polda Jambi.

Insiden ini bermula pada Selasa, 13 Januari 2026, sekitar pukul 12.00 WIB, di lingkungan sekolah.

Berdasarkan keterangan awal, peristiwa dipicu karena seorang siswa memanggil Agus dengan kata-kata yang dianggap tidak sopan.

Agus diketahui memiliki preferensi unik, yaitu ingin dipanggil dengan nama “Prince” alih-alih sebutan formal “Bapak”.

Ketika menegur siswa, situasi memanas dan terjadi aksi penamparan, yang kemudian memicu keributan lebih luas hingga diduga melibatkan pengeroyokan oleh siswa lain.

Kejadian ini sempat viral di media sosial setelah kronologi versi siswa maupun pihak sekolah tersebar.

Pihak sekolah bersama unsur pemerintah dan kepolisian langsung menggelar mediasi pada Rabu, 14 Januari 2026, di SMKN 3 Berbak, yang dihadiri Kapolsek Berbak, Camat Berbak, dan perwakilan sekolah.

Dalam mediasi, sejumlah siswa menyampaikan keberatan terkait gaya komunikasi Agus Saputra, termasuk kewajiban memanggil guru dengan sebutan “Prince” yang dianggap tidak lazim.

Namun, pihak guru tetap menegaskan bahwa pemanggilan tidak sopan merupakan pelanggaran etika yang memicu konflik.

Pada hari yang sama, Agus memilih melapor ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk meminta perlindungan dan jaminan keamanan.

“Saya minta perlindungan terkait kondisi keamanan, kesehatan, dan perundungan. Kondisi geografis dan sosial di sini membuat saya khawatir dengan kemungkinan yang akan terjadi,” ujar Agus.

Ia juga mengaku tidak menghadiri mediasi karena belum ada jaminan keamanan yang jelas.

Karena mediasi tidak mencapai kesepakatan, Agus Saputra menempuh jalur hukum untuk memastikan keadilan atas dugaan pengeroyokan yang dialaminya.

Kasus ini kini masih ditangani aparat penegak hukum, sementara pihak sekolah diharapkan mengevaluasi pola komunikasi, etika, dan hubungan guru-siswa agar kegiatan belajar mengajar tetap aman dan kondusif.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepedulian dan solidaritas warga kembali terlihat di Lorong Teratai, Kelurahan Bakung Jaya, Kota Jambi.

Ratusan kepala keluarga secara swadaya menggelar gotong royong memperbaiki jalan utama lorong yang mengalami kerusakan cukup parah, Jumat (16/1/2026).

Sejak pagi hari, puluhan warga turun langsung ke lokasi untuk memperbaiki jalan berlubang yang selama ini dikeluhkan pengguna jalan.

Perbaikan dilakukan dengan bantuan alat berat untuk mengeruk bagian jalan yang rusak, kemudian diisi batu makadam dan ditimbun abu batu.

Tahapan akhir akan dilakukan pelapisan menggunakan aspal siram.

Inisiatif gotong royong ini muncul setelah warga menilai kondisi jalan utama Lorong Teratai semakin membahayakan, terutama saat hujan dan malam hari.

Melalui musyawarah bersama, warga dari RT 37 Lorong Teratai, Perumahan BDT, Perumahan BCL, serta kawasan Limbat sepakat melakukan iuran guna mempercepat perbaikan jalan.

Ketua pelaksana kegiatan, Irwansyah, mengatakan perbaikan dilakukan pada sejumlah titik dengan tingkat kerusakan yang berbeda.

“Total jalan yang diperbaiki sekitar 350 meter. Ada lubang besar, kerusakan sedang, hingga lubang-lubang kecil yang berpotensi menyebabkan kecelakaan,” jelasnya.

Warga berharap, dengan perbaikan ini mobilitas masyarakat menjadi lebih aman dan nyaman.

Apalagi, jalan tersebut merupakan akses utama keluar masuk Lorong Teratai yang cukup padat dilalui kendaraan setiap hari.

Perbaikan jalan direncanakan tidak selesai dalam satu hari. Setelah tahap pengerukan dan penimbunan, proses akan dilanjutkan hingga penyiraman aspal rampung.

Warga menargetkan jalan sudah layak digunakan sebelum memasuki bulan suci Ramadan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dugaan kasus pengeroyokan terhadap guru SMKN 3 Tanjung Jabung Timur, Agus Saputra, yang sempat viral di media sosial, kini mendapat penanganan serius dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Tim dari Disdik langsung diturunkan ke sekolah untuk menindaklanjuti permasalahan dan memastikan proses belajar tetap kondusif.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, M. Umar MY, S.E., M.M, menegaskan pihaknya tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan terkait permintaan pemindahan guru maupun tindakan disiplin.

Pendalaman menyeluruh menjadi langkah awal sebelum keputusan resmi dibuat.

“Berkenaan dengan pemindahan guru maupun langkah hukum disiplin, tim kami akan turun dan berkoordinasi. Hasilnya nanti akan kami sampaikan ke BKD,” ujar Umar.

Selain menurunkan tim, Disdik juga memastikan kondisi sekolah tetap aman dan proses belajar mengajar berjalan normal.

Hal ini juga didukung oleh mediasi Forkopimcam Berbak yang melibatkan orang tua siswa, guru, dan pihak sekolah sehari setelah kejadian.

Umar menyampaikan apresiasinya karena kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

“Kejadian ini memang memprihatinkan, tetapi pada prinsipnya sekolah harus menjadi tempat belajar dan membentuk akhlak. Semoga insiden serupa tidak terjadi lagi,” jelas Umar.

Sebagai tindak lanjut, tim bidang Pembinaan GTK dan SMK Disdik Provinsi Jambi bersama Kapolres Tanjung Jabung Timur telah turun ke lokasi untuk memastikan pembelajaran di SMKN 3 Tanjabtim tetap berjalan normal.

Umar menekankan, pihaknya tidak ingin menyimpulkan siapa yang bersalah sebelum investigasi dilakukan secara komprehensif.

“Kami ingin mendalaminya agar setiap keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan tujuan utama pendidikan,” tutup Umar.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kasus dugaan pelecehan atau perlakuan tidak pantas yang menimpa seorang guru bernama Agus Saputra di SMKN 3 Tanjung Jabung Timur tengah menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial.

Peristiwa ini terjadi pada Selasa pagi, 13 Januari 2026.

Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan menindaklanjuti insiden ini secara serius.

Ia menyebutkan akan menurunkan tim dari Dinas Pendidikan, khususnya bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), untuk mendalami kasus tersebut.

“Tim dari Diknas akan turun ke sana, kita lihat nanti bagaimana hasilnya,” kata Al Haris.

Menurutnya, masalah ini sudah ditangani melalui rapat mediasi yang melibatkan orang tua siswa, pihak sekolah, camat, dan kepolisian. Al Haris berharap kasus ini tidak berkembang lebih luas.

“Rapat mediasi sudah dilakukan. Saya ingin masalah ini tidak melebar ke mana-mana,” ujarnya.

Gubernur Jambi menegaskan, jika dalam penyelidikan ditemukan kesalahan dari guru, pemerintah akan memberikan sanksi tegas.

Namun, ia juga mengingatkan agar siswa tidak mengambil sikap menghakimi guru secara sendiri, karena hal itu dapat mencoreng dunia pendidikan.

“Kalau gurunya salah tentu akan kita beri sanksi. Kalau perkataannya memang tidak pantas seorang guru, ya ditindak. Tapi siswa juga tidak boleh menghakimi gurunya, ini mencoreng dunia pendidikan,” jelas Al Haris.

Ia berharap kasus ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar insiden serupa tidak terulang di masa depan.

“Dunia pendidikan harus tetap utuh, tidak boleh ada yang mencoreng. Saya kira ini insiden yang kurang baik di dunia pendidikan,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Direktur Polisi Perairan dan Udara (Wadirpolairud) Polda Jambi, AKBP Abilio Dos Santos, memimpin patroli perairan di Sungai Batanghari, Kamis (15/01/2026).

egiatan ini dilakukan menggunakan Kapal Patroli KP. XXVI-1017 sebagai langkah preventif untuk memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah perairan.

Selama patroli, tim Polairud memeriksa kapal-kapal yang melintas di alur Sungai Batanghari.

Pemeriksaan difokuskan untuk memastikan aktivitas pelayaran berjalan aman, bebas dari gangguan kamtibmas, serta meminimalisir risiko pelanggaran yang dapat membahayakan keselamatan.

AKBP Abilio Dos Santos menyampaikan imbauan langsung kepada nakhoda dan anak buah kapal (ABK) untuk selalu mengutamakan keselamatan, mematuhi aturan pelayaran, dan meningkatkan kewaspadaan selama berada di perairan.

“Patroli ini kami lakukan agar seluruh pengguna transportasi air merasa aman dan nyaman. Kehadiran Polri di perairan Sungai Batanghari diharapkan dapat menjaga stabilitas keamanan sekaligus mencegah potensi gangguan,” ujar AKBP Abilio Dos Santos.

Dengan kegiatan ini, Ditpolairud Polda Jambi menegaskan komitmennya untuk mengawal keamanan transportasi air, memperkuat pengawasan, dan menjaga kondusivitas Sungai Batanghari bagi masyarakat.(*)

SUMBAR, SEPUCUKJAMBI.ID – Satbrimob Polda Jambi menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Melalui Batalyon A Pelopor, 24 personel Brimob diterjunkan untuk membangun jembatan darurat yang menghubungkan Desa Kampung Tengah Timur dengan Desa Padang Landua, Kamis (15/1/2026).

Jembatan ini menjadi vital karena sebelumnya akses antar desa sempat terputus akibat bencana, menghambat mobilitas warga serta distribusi kebutuhan pokok.

Selama pengerjaan, personel Brimob bekerja bergotong royong, mengangkut kayu dan material konstruksi, sambil didukung perlengkapan SAR, logistik, dan kendaraan operasional.

Kehadiran jembatan darurat ini diharapkan dapat memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, memperlancar transportasi, dan mendukung kehidupan sehari-hari warga terdampak.

“Kegiatan ini adalah wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dengan akses transportasi kembali terbuka, pemulihan aktivitas warga akan lebih cepat,” Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji.

Ia menambahkan, Polri akan terus mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk mendukung pemulihan pascabencana, tidak hanya dari aspek keamanan, tetapi juga kegiatan kemanusiaan.

“Langkah seperti ini diharapkan meringankan beban warga dan mempercepat kebangkitan wilayah terdampak,” ungkapnya.

Kegiatan pembangunan jembatan darurat Satbrimob Polda Jambi berjalan aman, tertib, dan lancar, menjadi bukti sinergi kepolisian dalam membantu masyarakat dan mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera Barat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Elviana, menegaskan pentingnya peran aktif kepala daerah dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun program tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Elviana saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program MBG Kota Jambi yang dipimpin langsung Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, di Aula Bappeda Kota Jambi, Rabu (15/1).

Menurut Elviana, langkah Wali Kota Jambi yang menginisiasi rapat lintas sektor merupakan contoh konkret bagaimana kebijakan pusat harus diterjemahkan secara serius di daerah.

“Ini memang rapat yang seharusnya dilakukan oleh kepala daerah. Programnya pusat, tapi dampaknya langsung dirasakan masyarakat di daerah yang mereka pimpin,” ujar Elviana.

Ia menilai, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada konsep nasional.

Tetapi juga kesiapan daerah dalam mengelola dapur, distribusi bahan pokok, hingga dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Elviana mengungkapkan bahwa berbagai masukan dan persoalan teknis yang muncul dalam rapat tersebut akan menjadi bahan penting baginya untuk disampaikan langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam agenda koordinasi berikutnya.

“Apa yang terjadi di lapangan ini harus disampaikan ke pusat. Jangan sampai kebijakan bagus, tapi pelaksanaannya menyulitkan daerah. Masukan dari Kota Jambi ini akan saya bawa ke tingkat nasional,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan dukungan penuh terhadap target Pemerintah Kota Jambi dalam mempercepat pelaksanaan MBG, khususnya terkait penambahan jumlah dapur dan perluasan penerima manfaat.

“Saya mendukung penuh. Harapannya, Juni 2026 seluruh dapur MBG di Kota Jambi bisa berjalan tanpa kendala dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tambah Elviana.

Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan mempercepat implementasi MBG melalui penguatan komunikasi antar stakeholder.

Mulai dari BGN, koordinator wilayah, SPPI, SPPG, mitra investor, distributor bahan pokok, hingga unsur RT dan kelurahan.

Maulana menegaskan, Pemkot Jambi menargetkan peningkatan signifikan jumlah dapur MBG yang beroperasi di kota ini.

“Target kita bulan Juni nanti, dari 38 dapur yang sudah berjalan, menjadi 74 dapur aktif. Jumlah penerima manfaat juga kita dorong dari sekitar 94 ribu menjadi 274 ribu orang, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil,” ujar Maulana.

Ia mengakui bahwa tantangan di lapangan cukup kompleks, mulai dari ketersediaan bahan pokok, potensi inflasi, hingga pengelolaan limbah dapur MBG.

Karena itu, Pemkot Jambi akan membentuk kelompok kerja khusus untuk menangani masing-masing persoalan secara terfokus.

“Kalau bahan pokok tidak siap, inflasi bisa terjadi dan masyarakat yang terdampak. Maka semua harus disiapkan dari sekarang, termasuk SOP dan pendekatan berbasis kearifan lokal,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menargetkan peningkatan signifikan jumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pertengahan tahun 2026.

Dari yang saat ini baru 38 dapur beroperasi, Pemkot menargetkan 74 dapur MBG aktif sepenuhnya pada Juni 2026, dengan lonjakan penerima manfaat hingga 274 ribu orang.

Target ambisius tersebut ditegaskan langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, saat memimpin Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan MBG Kota Jambi di Aula Bappeda Kota Jambi, Rabu (15/1).

“Target kita jelas. Juni nanti dapur MBG harus bertambah dari 38 menjadi 74 dapur yang benar-benar berjalan. Jumlah penerima manfaat juga kita dorong naik, dari 94 ribu menjadi 274 ribu, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil,” tegas Maulana.

Menurut Maulana, percepatan jumlah dapur MBG menjadi kunci keberhasilan program nasional tersebut di daerah.

Karena itu, Pemkot Jambi mengambil langkah proaktif dengan menginisiasi rapat koordinasi lintas sektor guna memastikan kesiapan operasional di lapangan.

“Hari ini saya sebagai kepala daerah menginisiasi rakor percepatan MBG. Kita kumpulkan seluruh stakeholder agar komunikasi lebih intens dan masalah di lapangan bisa diselesaikan bersama,” ujarnya.

Rakor ini melibatkan berbagai pihak strategis, mulai dari perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), koordinator wilayah, SPPI, SPPG, mitra investor, hingga distributor bahan pokok.

Dalam pembahasan, turut disoroti peran tenaga kerja di setiap dapur MBG yang rata-rata melibatkan sekitar 47 orang, serta kesiapan rantai pasok pangan.

Maulana menekankan bahwa ketersediaan bahan pokok menjadi faktor krusial.

Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini berpotensi menimbulkan dampak lanjutan seperti inflasi dan kelangkaan bahan pangan di pasar.

“Kalau bahan pokok tidak siap, inflasi bisa terjadi. Di pasar bisa kekurangan, ibu-ibu susah. Maka dari itu, SOP, filosofi program, hingga kondisi riil di lapangan kita bahas secara detail,” jelasnya.

Selain aspek teknis, Pemkot Jambi juga membuka ruang kebijakan berbasis kearifan lokal, mengingat karakter dan tantangan daerah tidak selalu sama dengan konsep di tingkat pusat.

Bahkan, kebijakan daerah tersebut diharapkan bisa menjadi rujukan nasional ke depan.

Sebagai tindak lanjut rakor, Pemkot Jambi akan memfasilitasi pembentukan kelompok kerja kecil berdasarkan isu spesifik, mulai dari ketersediaan bahan pokok, regulasi, hingga koordinasi dengan RT, lurah, dan unsur masyarakat.

Isu lingkungan, termasuk pengelolaan limbah dan sampah dapur MBG, juga menjadi perhatian serius.

Sementara itu, Anggota DPD RI, Elviana, yang turut hadir dalam rakor tersebut, menyambut baik langkah cepat dan terstruktur yang dilakukan Wali Kota Jambi.

“Program MBG memang program pusat, tapi dampaknya langsung ke daerah. Kepala daerah harus hadir dan memastikan pelaksanaannya berjalan baik. Apa yang dilakukan Pemkot Jambi ini sudah tepat,” ujar Elviana.

Ia menambahkan, hasil dan masukan dari rapat tersebut akan menjadi bahan yang akan disampaikannya kepada Kepala BGN dalam pertemuan selanjutnya.

“Kita berharap Juni 2026 seluruh dapur MBG di Kota Jambi bisa beroperasi tanpa kendala. Itu harapan kita bersama,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, memimpin langsung Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Jambi yang digelar di Aula Bappeda Kota Jambi, Rabu (15/1).

Rapat ini menjadi langkah konkret Pemerintah Kota Jambi untuk mempercepat pelaksanaan program strategis nasional tersebut agar berjalan efektif dan tepat sasaran di tingkat daerah.

Dalam arahannya, Maulana menegaskan bahwa rakor ini merupakan inisiatif langsung kepala daerah untuk memperkuat komunikasi lintas sektor, mengingat pelaksanaan MBG melibatkan banyak pihak dan memiliki tantangan yang cukup kompleks di lapangan.

“Hari ini saya menginisiasi rapat koordinasi percepatan MBG di Kota Jambi. Kita mempertemukan seluruh stakeholder yang terlibat langsung di lapangan agar komunikasi lebih intens, terarah, dan permasalahan bisa diselesaikan bersama,” ujar Maulana.

Rakor ini dihadiri berbagai unsur penting, mulai dari perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), koordinator wilayah, SPPI, SPPG, mitra investor, hingga distributor bahan pokok.

Selain itu, dibahas pula peran tenaga kerja di setiap dapur SPPG yang rata-rata melibatkan sekitar 47 orang, termasuk rantai distribusi pangan yang menopang keberlangsungan program MBG.

Maulana menekankan bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada kesiapan bahan pokok dan stabilitas pasokan. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan dapat berdampak pada inflasi dan ketersediaan kebutuhan pokok di pasar.

“Kalau bahan pokok tidak siap, bisa memicu inflasi. Pasar kekurangan bahan, masyarakat terdampak. Karena itu, semua aspek mulai dari SOP, filosofi program, hingga kondisi riil di lapangan kita bahas secara menyeluruh,” jelasnya.

Pemkot Jambi juga membuka ruang lahirnya kebijakan berbasis kearifan lokal, yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

Maulana bahkan menyebut, kebijakan daerah tersebut berpotensi menjadi referensi bagi kebijakan nasional di kemudian hari.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah akan memfasilitasi pembentukan kelompok kerja kecil sesuai dengan isu yang dihadapi, seperti ketersediaan bahan pangan, regulasi, hingga koordinasi dengan RT, lurah, dan unsur masyarakat lainnya.

Aspek lingkungan, termasuk pengelolaan limbah dan sampah dari operasional dapur MBG, turut menjadi perhatian utama.

“Target kita Juni nanti, dapur MBG yang aktif meningkat dari 38 menjadi 74 dapur. Jumlah penerima manfaat juga kita dorong dari 94 ribu menjadi 274 ribu orang, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil,” tegas Maulana.

Sementara itu, Anggota DPD RI, Elviana, mengapresiasi langkah cepat Wali Kota Jambi dalam mengawal program MBG di daerah.

Menurutnya, meskipun MBG merupakan program pemerintah pusat, dampaknya sangat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.

“Program pusat dijalankan di daerah, dan kepala daerah memang harus hadir memastikan semuanya berjalan baik. Apa yang dibahas hari ini sangat penting untuk keberhasilan MBG,” ujar Elviana.

Ia menambahkan, berbagai masukan dari rakor tersebut akan menjadi bahan yang akan ia sampaikan langsung kepada Kepala BGN dalam pertemuan selanjutnya.

“Kita berharap Juni 2026 nanti seluruh dapur MBG di Kota Jambi bisa berjalan tanpa kendala. Itu harapan kita bersama,” pungkasnya.(*)