JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi resmi menjalin perjanjian kerja sama dengan lima perguruan tinggi di Provinsi Jambi sebagai langkah strategis memperkuat transformasi digital dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.

Lima perguruan tinggi yang menandatangani kerja sama tersebut yakni Universitas Jambi (Unja), UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Universitas Dinamika Bangsa (Unama), Universitas Muhammadiyah Jambi, dan Universitas Adiwangsa Jambi.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi fondasi sinergi antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi dalam menghadirkan inovasi yang mendukung peningkatan pelayanan publik, pengembangan sumber daya manusia, serta percepatan implementasi konsep smart city di Kota Jambi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Jambi, Saleh Ridha, mengatakan kerja sama tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkot Jambi dalam memperkuat transformasi digital di berbagai sektor pemerintahan.

Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Jambi dengan lima perguruan tinggi ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat transformasi digital sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kolaborasi dengan akademisi menjadi modal penting dalam menghadirkan inovasi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Saleh Ridha, kerja sama ini juga menjadi salah satu langkah persiapan Kota Jambi sebagai tuan rumah Forum Smart City Nasional 2026.

“Forum Smart City bukan sekadar seremoni. Kami berharap kegiatan ini menjadi wadah untuk menampilkan berbagai inovasi dan ekosistem yang mendukung penerapan smart city di Kota Jambi,” katanya.

Ia menambahkan, kolaborasi dengan perguruan tinggi diharapkan mampu melahirkan berbagai inovasi yang dapat diterapkan secara nyata dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, kami ingin menghadirkan kolaborasi yang nyata sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Jambi, Maulana menyampaikan apresiasi kepada seluruh perguruan tinggi yang telah mendukung langkah strategis Pemkot Jambi dalam membangun kota berbasis teknologi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi yang telah bersedia menjadi mitra Pemerintah Kota Jambi,” ujarnya.

Menurut Wali Kota, sinergi antara pemerintah dan dunia akademik akan menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan transformasi digital, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mempersiapkan Kota Jambi sebagai tuan rumah Forum Smart City Nasional 2026.

“Semoga kolaborasi ini menghasilkan berbagai inovasi yang bermanfaat bagi kemajuan Kota Jambi dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabupaten Muaro Jambi mulai menghadapi peningkatan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 392 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah tersebut.

Jumlah itu menempatkan Muaro Jambi sebagai daerah dengan hotspot terbanyak kedua di Provinsi Jambi setelah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tingginya jumlah titik panas tersebut menjadi sinyal kewaspadaan bagi seluruh pihak, terutama menjelang periode puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026.

Kondisi cuaca yang semakin kering membuat potensi munculnya kebakaran hutan dan lahan semakin besar, terutama pada kawasan dengan vegetasi yang mudah terbakar.

Muaro Jambi Jadi Salah Satu Wilayah Rawan Karhutla

Kepala Stasiun Koordinator BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistyono, mengatakan hampir seluruh wilayah di Provinsi Jambi telah memasuki periode musim kemarau.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat risiko karhutla harus menjadi perhatian bersama, mengingat cuaca kering dapat mempercepat penyebaran api apabila terjadi kebakaran.

“Bulan Agustus hingga September merupakan puncak musim kemarau di Provinsi Jambi. Hampir seluruh wilayah akan mengalami kondisi yang sama, sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan,” ujar Ibnu.

Ia menjelaskan, dari total 1.790 hotspot yang terpantau di Provinsi Jambi, sebanyak 392 titik berada di Kabupaten Muaro Jambi.

Data tersebut menunjukkan Muaro Jambi menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pencegahan karhutla.

BMKG Ingatkan Bahaya Membuka Lahan dengan Cara Membakar

Menurut BMKG, peningkatan hotspot tidak selalu berarti seluruh titik merupakan kebakaran aktif.

Namun, keberadaan titik panas dapat menjadi indikator awal adanya potensi kebakaran yang harus segera diantisipasi.

Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar, terutama saat kondisi cuaca kering dan angin berpotensi mempercepat penyebaran api.

“Pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan ketika kebakaran sudah meluas,” kata Ibnu.

Selain itu, warga juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran kepada aparat desa, pemerintah setempat, atau petugas terkait.

Pemkab Muaro Jambi Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla

Menghadapi ancaman musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan instansi terkait telah melakukan berbagai langkah kesiapsiagaan.

Salah satunya melalui pelaksanaan apel siaga karhutla sebagai bentuk kesiapan personel dan peralatan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran.

Upaya tersebut dilakukan untuk menekan risiko meluasnya kebakaran sekaligus mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan, seperti kabut asap yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, transportasi, hingga perekonomian.

Dengan musim kemarau yang masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan, BMKG mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

Kolaborasi antara pemerintah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar Kabupaten Muaro Jambi dapat terhindar dari bencana karhutla.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebanyak 370 anak dari keluarga kelompok ekonomi terbawah atau kategori Desil 1 bersiap memulai pendidikan di Sekolah Rakyat (SR) Jambi.

Pemerintah Kota Jambi memastikan seluruh kebutuhan dasar sekolah, mulai dari sarana pendidikan hingga fasilitas asrama, harus siap sebelum kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dimulai pada 30 Juli 2026.

Kesiapan Sekolah Rakyat yang berada di kawasan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, menjadi perhatian langsung Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M. Saat melakukan peninjauan pada Jumat 24 Juli 2026, Maulana mengecek berbagai fasilitas yang akan digunakan para peserta didik baru.

Sekolah Rakyat tersebut menjadi bagian dari program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap mendapatkan layanan pendidikan berkualitas.

Berbeda dengan sekolah umum, peserta didik Sekolah Rakyat merupakan anak-anak yang masuk dalam kelompok prioritas berdasarkan kondisi sosial ekonomi keluarga.

Mereka akan mendapatkan layanan pendidikan sekaligus dukungan kebutuhan dasar selama mengikuti program.

370 Siswa SD hingga SMA Mulai Masuk Asrama 30 Juli

Wali Kota Jambi mengatakan, seluruh persiapan terus dikebut agar proses awal pendidikan berjalan tanpa kendala.

Menurutnya, sebanyak 370 siswa jenjang SD, SMP, hingga SMA akan mulai memasuki lingkungan Sekolah Rakyat dan mengikuti rangkaian MPLS pada akhir Juli mendatang.

“Pada tanggal 30 Juli nanti, 370 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA akan mulai masuk asrama. Karena itu fasilitas dasar harus benar-benar siap, termasuk kepala sekolah, guru, pengasuh, dan pendamping yang akan mendampingi mereka,” ujar Maulana.

Ia menegaskan, masa awal masuk sekolah menjadi tahap penting bagi siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan baru.

Karena itu, Pemkot Jambi ingin memastikan para peserta didik mendapatkan suasana belajar yang aman dan nyaman sejak hari pertama.

Pemkot Jambi Libatkan Banyak OPD Pastikan Sekolah Rakyat Berjalan

Untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat, Pemerintah Kota Jambi membentuk tim transisi yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Tim tersebut bertugas memastikan kebutuhan sekolah terpenuhi, termasuk koordinasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, satuan kerja terkait, serta pihak sekolah.

“Kami sudah menggerakkan seluruh OPD terkait untuk berkolaborasi dengan Kementerian Sosial, kepala sekolah Sekolah Rakyat, Kementerian PU, hingga satker terkait,” kata Maulana.

Menurutnya, pembangunan dan kesiapan Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi membutuhkan kerja bersama agar program tersebut dapat berjalan maksimal.

Pendidikan untuk Anak Kurang Mampu Jadi Prioritas

Maulana menyebut peserta didik Sekolah Rakyat merupakan generasi penerus yang harus mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama seperti anak-anak lainnya.

Ia berharap keberadaan Sekolah Rakyat mampu menjadi jalan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan.

“Anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa. Kita ingin memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang layak, membangun karakter, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan,” ujarnya.

Program Sekolah Rakyat juga dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan pemerataan pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Maulana Kembali Cek Kesiapan Sebelum MPLS

Meski secara umum persiapan dinilai berjalan baik, Wali Kota Jambi memastikan akan kembali melakukan pengecekan sebelum pelaksanaan MPLS berlangsung.

Ia ingin memastikan seluruh unsur pendukung, mulai dari fasilitas, tenaga pendidik, hingga sistem pendampingan siswa benar-benar siap digunakan.

“Secara umum sudah baik, namun akan kembali kami pastikan semuanya berjalan dengan baik sebelum MPLS dimulai,” katanya.

Dengan dimulainya Sekolah Rakyat Jambi, Pemkot Jambi berharap program tersebut menjadi langkah nyata dalam menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif dan memberikan peluang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., resmi dilantik sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Provinsi Jambi periode 2026–2029.

Pelantikan tersebut berlangsung di Taman Banjuran Budayo, Kota Jambi, Sabtu malam 25 Juli 2026, dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gekrafs, Kawendra Lukistian.

Usai dilantik memimpin Gekrafs Jambi, Diza Hazra Aljosha menegaskan komitmennya menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Diza, Provinsi Jambi tidak dapat terus bergantung pada sektor pertanian dan pertambangan. Ekonomi kreatif dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan.

“Hampir 33 persen pendapatan daerah masih bergantung pada sektor pertanian dan pertambangan. Ketika sektor tersebut mengalami kendala, maka ekonomi kreatif menjadi solusi untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru yang lebih adaptif dan berkelanjutan,” ujar Diza.

Ia menyebut, industri kreatif memiliki peluang besar karena ditopang oleh kreativitas dan kemampuan sumber daya manusia.

Menurutnya, Kota Jambi yang minim sumber daya alam justru memiliki kekuatan melalui potensi generasi muda dan pelaku kreatif.

“Kita memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan bersama. Bahkan Kota Jambi yang tidak memiliki sumber daya alam justru memiliki modal besar berupa sumber daya manusia yang kreatif,” katanya.

Gekrafs Jambi Fokus Kembangkan UMKM dan Talenta Kreatif

Sebagai Ketua DPW Gekrafs Provinsi Jambi, Diza mengatakan kepengurusan periode 2026–2029 akan fokus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di seluruh wilayah Jambi.

Program yang akan didorong meliputi peningkatan kapasitas pelaku UMKM kreatif, akses pembiayaan, pemasaran digital, penguatan merek lokal, hingga membuka peluang pasar nasional dan internasional.

“Kami ingin Gekrafs hadir sebagai organisasi yang benar-benar berdampak. Program yang disusun harus mampu menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat UMKM lokal, melahirkan talenta kreatif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kreatif,” tegasnya.

Diza juga mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas kreatif, akademisi, serta pelaku UMKM untuk bersama-sama membangun industri kreatif di Provinsi Jambi.

Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci agar ekonomi kreatif Jambi mampu berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Wali Kota Jambi Dukung Penguatan Ekonomi Kreatif

Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., menyampaikan dukungan terhadap kepemimpinan Diza Hazra Aljosha di Gekrafs Provinsi Jambi.

Maulana menilai ekonomi kreatif menjadi sektor penting bagi Kota Jambi yang selama ini mengandalkan sektor perdagangan dan jasa.

“Karena itu, kreativitas masyarakat, khususnya generasi muda, menjadi aset terbesar Kota Jambi. Melalui Gekrafs, kreativitas tersebut dapat dikembangkan menjadi peluang usaha yang menghasilkan nilai ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan,” ujar Maulana.

Ia mengatakan Pemerintah Kota Jambi terus berupaya menghadirkan berbagai kegiatan berskala nasional yang dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama sektor UMKM, kuliner, pariwisata, seni, dan ekonomi kreatif.

Menurutnya, keberadaan Gekrafs dapat menjadi wadah bagi generasi muda Jambi untuk mengembangkan ide kreatif menjadi usaha produktif.

Gekrafs Jambi Siapkan Program Penguatan Industri Kreatif

Ketua Umum DPP Gekrafs Kawendra Lukistian mengatakan Gekrafs merupakan mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif nasional.

Ia mendorong Gekrafs Jambi memiliki agenda kreatif yang menjadi identitas daerah dan mampu menarik perhatian masyarakat luas.

“Saya melihat event Tumpah Ruah di Kota Jambi memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi agenda kreatif tingkat provinsi bahkan nasional,” ujarnya.

Ke depan, DPW Gekrafs Provinsi Jambi akan menjalankan sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penguatan akses pembiayaan ekonomi kreatif, perlindungan kekayaan intelektual, literasi digital, pemberdayaan talenta muda, pengembangan pusat kreativitas daerah, hingga perluasan pasar produk kreatif.

Selain melantik pengurus DPW Gekrafs Provinsi Jambi, Diza Hazra Aljosha juga melantik jajaran pengurus DPC Gekrafs Kabupaten Bungo, Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat.

Dengan kepengurusan baru tersebut, Gekrafs Jambi menargetkan ekonomi kreatif dapat berkembang lebih luas, menciptakan lebih banyak pelaku usaha kreatif, memperkuat UMKM lokal, serta menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi memaparkan perkembangan terbaru proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Jambi–Rengat Fase I (Simpang Ness–Merlung) yang ditargetkan mulai dibangun pada 2027.

Ruas tol sepanjang 67,45 kilometer itu akan melintasi tiga kabupaten di Provinsi Jambi dan saat ini memasuki tahap percepatan pengadaan lahan.

Plt Kepala BPJN Jambi Robert Eduard Sihotang mengatakan, ruas Tol Jambi–Rengat Fase I akan membentang dari Simpang Ness hingga Merlung. Proyek tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera di wilayah Jambi.

Menurut Robert, jalan tol ini akan dilengkapi dua simpang susun, yakni Simpang Susun Cinto Kenang dan Simpang Susun Merlung, serta dibangun melalui empat paket pekerjaan, yaitu Paket 1A, 1B, 2A, dan 2B.

“Salah satu paket pekerjaan akan difokuskan pada pembangunan Jembatan Batanghari yang menjadi struktur utama pada ruas tol ini,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan JTTS Ruas Jambi–Rengat Fase I di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat 24 Juli 2026.

Ia menjelaskan, ruas tol tersebut akan melintasi Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, dan Tanjung Jabung Barat.

Hingga saat ini, proses pengadaan lahan telah mencapai sekitar 9 persen, mencakup sembilan desa, yakni enam desa di Kabupaten Muaro Jambi, dua desa di Kabupaten Batanghari, dan satu desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BPJN Jambi menargetkan proses pengadaan tanah dapat diselesaikan dalam waktu sekitar sembilan bulan setelah seluruh dokumen administrasi dan perizinan terpenuhi.

Selain pembangunan fisik, BPJN juga memastikan proyek ini memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Berbagai langkah mitigasi telah disiapkan, mulai dari pengendalian debu dan kebisingan, perlindungan habitat, keselamatan kerja, hingga penyediaan akses masyarakat melalui pembangunan underpass maupun overpass pada titik-titik yang dibutuhkan.

Tak hanya itu, pemerintah bersama mitra pendanaan juga menyiapkan program pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat terdampak serta membuka mekanisme penyampaian keluhan dan konsultasi secara berkala bersama pemerintah desa dan warga.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris meminta seluruh proses persiapan dilakukan secara matang agar pembangunan dapat dimulai sesuai target pada 2027.

Menurutnya, pengalaman pembangunan Tol Jambi–Palembang menjadi pelajaran penting, terutama dalam proses pendataan lahan dan koordinasi lintas instansi.

“Kita belajar dari pengalaman pembangunan Jalan Tol Jambi–Palembang. Persiapan harus dilakukan sejak dini, terutama pendataan lahan, agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2027 dapat berjalan sesuai rencana,” kata Al Haris.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten yang wilayahnya dilintasi jalan tol segera menyelesaikan pemetaan desa terdampak, jumlah bidang tanah, luas lahan, serta data masyarakat sebagai dasar percepatan pengadaan tanah.

Al Haris menegaskan, masyarakat yang lahannya terdampak akan memperoleh kompensasi sesuai hasil penilaian independen sehingga proses pembangunan dapat berjalan adil dan transparan.

Melalui koordinasi yang terus diperkuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJN, BPN, serta mitra pendanaan internasional, proyek Tol Jambi–Rengat Fase I diharapkan dapat berjalan tepat waktu dan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi serta konektivitas di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Persiapan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Jambi–Rengat Fase I terus dimatangkan.

Pemerintah Provinsi Jambi mulai mempercepat proses pendataan lahan dan koordinasi lintas instansi agar proyek strategis nasional tersebut dapat mulai dibangun pada 2027.

Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan JTTS Ruas Jambi–Rengat Fase I (Simpang Ness–Merlung) yang dipimpin Gubernur Jambi Al Haris di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat 24 Juli 2026.

Rapat dihadiri Plt Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi Robert Eduard Sihotang, perwakilan Islamic Development Bank (IsDB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), pemerintah kabupaten terkait, Badan Pertanahan Nasional (BPN), perangkat daerah, hingga tokoh masyarakat dari wilayah terdampak.

Dalam arahannya, Gubernur Al Haris menegaskan pengalaman pembangunan Tol Jambi–Palembang menjadi pelajaran penting agar seluruh tahapan persiapan dilakukan sejak dini, terutama terkait pengadaan lahan.

“Kita belajar dari pengalaman pembangunan Jalan Tol Jambi–Palembang. Persiapan harus dilakukan sejak dini, terutama pendataan lahan, agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2027 dapat berjalan sesuai rencana,” ujarnya.

Al Haris meminta seluruh tim bekerja secara profesional, transparan, dan mengantisipasi berbagai potensi persoalan, termasuk munculnya klaim lahan yang tidak sesuai ketentuan.

Menurutnya, jalan tol akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan konektivitas antarwilayah, mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi barang, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

Ia juga memastikan masyarakat yang lahannya terdampak akan memperoleh kompensasi sesuai ketentuan dan hasil penilaian independen.

“Kita ingin seluruh proses berjalan baik. Yang dilakukan bukan sekadar ganti rugi, tetapi memberikan nilai yang adil sehingga masyarakat memperoleh manfaat dari pembangunan ini,” tegasnya.

Gubernur meminta pemerintah kabupaten segera memetakan desa yang terdampak, jumlah bidang tanah, luas lahan, serta data masyarakat sebagai dasar percepatan proses pengadaan tanah.

Selain itu, koordinasi lintas instansi juga diminta terus diperkuat agar seluruh proses administrasi, perizinan, hingga penyelesaian kawasan hutan dapat diselesaikan tepat waktu.

Sementara itu, Plt Kepala BPJN Jambi Robert Eduard Sihotang menjelaskan ruas Tol Jambi–Rengat Fase I memiliki panjang sekitar 67,45 kilometer, membentang dari Simpang Ness hingga Merlung.

Proyek tersebut akan dilengkapi dua simpang susun, yakni Simpang Susun Cinto Kenang dan Simpang Susun Merlung, serta dikerjakan dalam empat paket konstruksi, yaitu Paket 1A, 1B, 2A, dan 2B.

Salah satu paket akan difokuskan pada pembangunan Jembatan Batanghari yang menjadi struktur utama pada ruas tersebut.

Robert menyebutkan jalan tol akan melintasi tiga kabupaten, yakni Muaro Jambi, Batanghari, dan Tanjung Jabung Barat.

Hingga saat ini, sekitar 9 persen proses pengadaan lahan telah diselesaikan yang mencakup sembilan desa, terdiri atas enam desa di Muaro Jambi, dua desa di Batanghari, dan satu desa di Tanjung Jabung Barat.

Menurutnya, proses pengadaan tanah ditargetkan dapat rampung dalam waktu sekitar sembilan bulan setelah seluruh persyaratan administrasi dan perizinan selesai dipenuhi.

Dalam pelaksanaannya, proyek juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Berbagai langkah mitigasi disiapkan, mulai dari pengendalian debu dan kebisingan, perlindungan habitat, keselamatan kerja, hingga pembangunan underpass maupun overpass untuk menjaga akses masyarakat.

Pemerintah juga menyiapkan program pemulihan mata pencaharian bagi warga terdampak serta mekanisme penanganan keluhan melalui konsultasi rutin bersama pemerintah desa dan masyarakat.

Melalui percepatan persiapan ini, Pemerintah Provinsi Jambi berharap pembangunan Tol Jambi–Rengat Fase I dapat berjalan sesuai jadwal sehingga mampu memperkuat konektivitas kawasan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Bandara Sultan Thaha Jambi akan melayani 11 penerbangan keberangkatan pada Senin 27 Juli 2026.

Penerbangan tersebut melayani rute menuju Jakarta serta sejumlah kota di Sumatera, seperti Medan, Kerinci, Batam, dan Dabo Singkep.

Bagi calon penumpang yang telah memiliki jadwal perjalanan, disarankan memastikan kembali jam keberangkatan agar tiba di bandara tepat waktu dan tidak tertinggal pesawat.

Seluruh penerbangan tujuan Jakarta dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK).

Sementara penerbangan regional Sumatera melayani tujuan Bandara Internasional Kualanamu (Medan), Bandara Depati Parbo (Kerinci), Bandara Internasional Hang Nadim (Batam), dan Bandara Dabo (Dabo Singkep).

Jadwal Penerbangan Bandara Sultan Thaha Jambi Senin, 27 Juli 2026

Tujuan Jakarta

• 06.00 WIB – Batik Air ID 6807
• 08.55 WIB – Citilink QG 961
• 11.00 WIB – Batik Air ID 6805
• 11.10 WIB – Garuda Indonesia GA 127
• 15.45 WIB – Citilink QG 967
• 16.00 WIB – Super Air Jet IU 841
• 17.30 WIB – Citilink QG 965

Tujuan Sumatera

Medan

• 07.55 WIB – Batik Air ID 6879

Kerinci

• 08.15 WIB – Susi Air SI 7223

Batam

• 09.00 WIB – Super Air Jet IU 974

Dabo Singkep

• 10.55 WIB – Susi Air SI 7218

Penumpang Diimbau Datang Lebih Awal

Pihak Bandara Sultan Thaha Jambi mengimbau seluruh calon penumpang datang ke terminal keberangkatan minimal dua jam sebelum jadwal penerbangan, terutama bagi penumpang yang berangkat pada pagi hari.

Untuk mempercepat proses keberangkatan, penumpang juga disarankan melakukan check-in online melalui aplikasi atau situs resmi maskapai sebelum tiba di bandara.

Pastikan dokumen perjalanan seperti KTP, SIM, atau paspor beserta tiket penerbangan telah dipersiapkan agar proses pemeriksaan berjalan lancar.

Dengan mempersiapkan perjalanan lebih awal, calon penumpang diharapkan dapat menikmati perjalanan udara dengan lebih nyaman dan tepat waktu.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengajak Dewan Pengurus Daerah Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta (DPD IKA UNY) Provinsi Jambi memperkuat kolaborasi dengan organisasi alumni dari berbagai perguruan tinggi guna mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Jambi.

Ajakan tersebut disampaikan Abdullah Sani saat menghadiri pelantikan pengurus DPD IKA UNY Provinsi Jambi di Aston Hotel Jambi, Sabtu 25 Juli 2026.

Menurutnya, organisasi alumni memiliki posisi strategis karena dihuni sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu yang dapat berkontribusi melalui ide, inovasi, maupun program nyata untuk pembangunan daerah.

“Pembangunan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi dan organisasi alumni. Kita harus bersama-sama memikirkan bagaimana mempercepat pembangunan di Provinsi Jambi,” ujar Abdullah Sani.

Ia berharap kepengurusan baru DPD IKA UNY Provinsi Jambi tidak hanya menjadi wadah mempererat silaturahmi antarsesama alumni, tetapi juga mampu melahirkan gagasan dan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Abdullah Sani juga mendorong IKA UNY membangun sinergi dengan organisasi alumni kampus lainnya sehingga kontribusi dunia akademik terhadap pembangunan daerah semakin besar.

“IKA UNY dan berbagai kampus lainnya harus bersinergi dan bersatu untuk memajukan Jambi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub turut mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik dan berharap kepengurusan baru dapat menjalankan amanah dengan baik.

“Semoga IKA UNY membawa keberkahan dan memberikan dampak positif bagi pembangunan serta kemajuan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD IKA UNY Provinsi Jambi Endarman Saputra mengatakan kepengurusan yang terdiri dari 21 orang tersebut dilantik langsung oleh Ketua DPP IKA UNY, Prof Suranto, dari Yogyakarta.

Menurut Endarman, IKA UNY Jambi akan membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Beberapa peluang kerja sama yang akan dikembangkan di antaranya pengiriman mahasiswa asal Jambi untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, pelaksanaan riset bersama, program pengabdian kepada masyarakat, hingga pengembangan ilmu pengetahuan di berbagai sektor.

Pelantikan DPD IKA UNY Provinsi Jambi juga dihadiri Ketua Dewan Pertimbangan IKA UNY yang juga Rektor UNY Sumaryanto, Sekretaris DPP IKA UNY Wawan Sundawan Suherman, Staf Ahli Gubernur Jambi Ferry Kusnadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Umar, serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Novriadi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Program Nikah Walimah Massal 2026 yang digelar Pemerintah Kota Jambi bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi, Kementerian Agama (Kemenag), dan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) tidak hanya diperuntukkan bagi pasangan yang sama-sama belum pernah menikah.

Masyarakat yang berstatus janda maupun duda juga dapat mengikuti program pernikahan gratis tersebut.

Asalkan memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan panitia, termasuk melampirkan akta cerai bagi yang bercerai hidup atau surat kematian pasangan bagi yang ditinggal meninggal dunia.

Ketua BAZNAS Kota Jambi, Muhammad Padli, mengatakan program ini terbuka bagi masyarakat yang memenuhi seluruh persyaratan, termasuk bagi janda dan duda yang ingin kembali membangun rumah tangga.

“Program ini kami siapkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Janda maupun duda tetap memiliki kesempatan mengikuti Nikah Walimah Massal selama memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan ketentuan yang telah ditetapkan,” kata Muhammad Padli.

Program Nikah Walimah Massal 2026 dijadwalkan berlangsung pada September 2026 di Maulidia Convention Center, Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

Selain prosesi akad nikah, peserta yang lolos seleksi juga akan mendapatkan fasilitas lengkap tanpa dipungut biaya, mulai dari bimbingan perkawinan (Bimwin), resepsi atau walimah, busana dan rias pengantin, hingga dokumentasi foto dan video.

Wajib Masuk DTSEN Desil 1-4

Meski membuka kesempatan bagi janda maupun duda, program ini tetap diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu.

Karena itu, salah satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah calon pengantin pria harus terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori desil 1 hingga 4 berdasarkan data Kementerian Sosial.

Selain itu, peserta juga harus:

• Berdomisili di Kota Jambi yang dibuktikan dengan KTP.
• Berusia minimal 19 tahun.
• Memenuhi seluruh persyaratan administrasi pernikahan sesuai ketentuan Kementerian Agama.

Muhammad Padli mengimbau masyarakat agar terlebih dahulu memastikan status DTSEN melalui Kantor Urusan Agama (KUA) sebelum melengkapi dokumen pendaftaran.

“Kami berharap masyarakat yang memenuhi kriteria segera melakukan pengecekan DTSEN di KUA. Jika datanya sesuai, proses administrasi dapat langsung dilanjutkan sehingga peluang mengikuti program ini semakin besar,” ujarnya.

Dokumen yang Harus Disiapkan

Setelah dinyatakan memenuhi syarat DTSEN, calon peserta diwajibkan melengkapi dokumen administrasi, yaitu:

• Surat pengantar nikah dari kelurahan atau desa.
• Fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran.
• Surat rekomendasi nikah dari KUA apabila menikah di luar kecamatan domisili.
• Surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan.
• Surat persetujuan calon pengantin serta izin orang tua atau wali bagi peserta yang belum berusia 21 tahun.
• Akta cerai bagi janda atau duda cerai hidup, maupun surat kematian pasangan bagi janda atau duda cerai mati.
• Pas foto berlatar biru ukuran 2×3, 3×4, dan 4×6 masing-masing empat lembar beserta file digital JPG/JPEG.

Pendaftaran Dilakukan Melalui KUA

Pendaftaran program dilakukan melalui KUA di kecamatan domisili masing-masing, bukan langsung ke panitia.

Calon pengantin pria cukup membawa KTP ke KUA untuk dilakukan pengecekan status DTSEN.

Apabila masuk kategori desil 1 hingga 4, peserta dapat melanjutkan proses pemberkasan hingga didaftarkan sebagai peserta Nikah Walimah Massal 2026.

BAZNAS Kota Jambi mengimbau masyarakat yang berminat segera melengkapi persyaratan dan mendaftar lebih awal karena kuota peserta terbatas.

Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat mewujudkan pernikahan yang sah dan layak tanpa terbebani biaya besar.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pasangan calon pengantin (catin) di Kota Jambi yang ingin mengikuti Program Nikah Walimah Massal 2026 harus memenuhi sejumlah persyaratan, terutama terkait status ekonomi keluarga.

Salah satu syarat utama yang wajib dipenuhi adalah calon mempelai pria harus terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori desil 1 hingga 4.

Program yang digagas Pemerintah Kota Jambi bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi, Kementerian Agama (Kemenag), dan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) itu memang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu agar tetap dapat melangsungkan pernikahan secara layak tanpa terbebani biaya.

Ketua BAZNAS Kota Jambi, Muhammad Padli, mengatakan persyaratan tersebut diterapkan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

“Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memang membutuhkan. Karena itu, calon pengantin pria harus masuk kategori DTSEN desil 1 sampai 4,” kata dia.

“Kami ingin memastikan bantuan ini diterima oleh warga yang berhak sekaligus membantu mereka membangun keluarga yang sakinah tanpa terkendala biaya pernikahan,” ujar Muhammad Padli.

Program Nikah Walimah Massal 2026 dijadwalkan berlangsung pada September 2026 di Maulidia Convention Center, Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

Selain akad nikah, peserta yang lolos seleksi juga akan mendapatkan fasilitas resepsi atau walimah, busana dan rias pengantin, dokumentasi foto dan video, hingga mengikuti bimbingan perkawinan sebelum hari pelaksanaan.

Syarat Peserta Nikah Gratis Kota Jambi

Selain wajib terdaftar dalam DTSEN desil 1-4, terdapat sejumlah persyaratan lain yang harus dipenuhi calon peserta, yakni:

• Calon pengantin pria berstatus jejaka atau belum pernah menikah.
• Berdomisili di Kota Jambi yang dibuktikan dengan KTP.
• Usia minimal calon mempelai pria dan wanita 19 tahun.
• Memenuhi seluruh persyaratan administrasi pernikahan sesuai ketentuan Kementerian Agama.

Muhammad Padli mengimbau masyarakat yang berminat agar terlebih dahulu memastikan status DTSEN sebelum melengkapi dokumen administrasi.

“Silakan datang ke KUA sesuai domisili untuk melakukan pengecekan DTSEN. Jika memenuhi syarat, proses administrasi bisa langsung dilanjutkan sehingga tidak terkendala saat pendaftaran,” katanya.

Dokumen yang Wajib Disiapkan

Setelah lolos verifikasi DTSEN, calon pengantin diminta melengkapi sejumlah dokumen administrasi, antara lain:

• Surat pengantar nikah dari kelurahan atau desa.
• Fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran.
• Surat rekomendasi nikah dari KUA apabila menikah di luar wilayah domisili.
• Surat keterangan sehat.
• Surat persetujuan calon pengantin serta izin orang tua atau wali bagi peserta yang belum berusia 21 tahun.
• Akta cerai atau surat kematian pasangan bagi janda maupun duda.
• Pas foto berlatar biru ukuran 2×3, 3×4, dan 4×6 masing-masing empat lembar serta file digital JPG/JPEG.

Pendaftaran Melalui KUA

Pendaftaran program tidak dilakukan langsung ke panitia, melainkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan masing-masing.

Calon pengantin pria cukup membawa KTP ke KUA. Petugas kemudian akan mengecek status DTSEN melalui sistem Kementerian Sosial.

Jika masuk kategori desil 1 hingga 4, peserta dapat melanjutkan proses pemberkasan hingga didaftarkan sebagai peserta Nikah Walimah Massal 2026.

BAZNAS Kota Jambi mengimbau masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk segera melakukan pengecekan dan melengkapi dokumen administrasi lebih awal mengingat kuota peserta program terbatas.(*)