JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi I DPRD Provinsi Jambi melakukan konsultasi ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) di Jakarta, Senin (10/2), untuk membahas strategi penguatan layanan perpustakaan agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk di tingkat desa.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Jambi, H. Hapis Hasbiallah, didampingi anggota Komisi I lainnya, termasuk Muhammad Chandra Muzaffar Alghiffari, Izhar Majid, Pinto Jayanegara, Zulkifli Linus, dan Bima Audia Pratama.

Fokus Konsultasi: Infrastruktur, Anggaran, dan Sinergi Pusat-Daerah

Hapis Hasbiallah menyampaikan bahwa berbagai tantangan pengembangan perpustakaan di daerah menjadi pokok pembahasan.

Di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur, dukungan anggaran, serta perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar layanan perpustakaan dapat menjangkau seluruh masyarakat.

“Kami membahas berbagai tantangan pengembangan perpustakaan di daerah, termasuk keterbatasan infrastruktur dan dukungan anggaran. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar layanan perpustakaan bisa menjangkau hingga tingkat desa,” ujarnya.

Perpustakaan sebagai Sarana Pendidikan dan Literasi

Selain itu, Komisi I menekankan pentingnya perpustakaan sebagai sarana pendukung pendidikan masyarakat, terutama bagi pelajar dan generasi muda di pedesaan.

Tujuannya adalah agar perpustakaan tidak hanya menjadi bangunan fisik, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai pusat pembelajaran dan literasi.

“Kita juga membahas pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana pendukung pendidikan masyarakat, terutama bagi pelajar dan generasi muda di pedesaan, sehingga perpustakaan tidak hanya menjadi bangunan, tetapi benar-benar dimanfaatkan oleh warga,” tambah Hapis.

Harapan Komisi I DPRD Jambi

Komisi I berharap hasil konsultasi dengan Perpusnas RI dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan dan program yang lebih berpihak pada penguatan perpustakaan daerah.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi masyarakat di Provinsi Jambi secara berkelanjutan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi III DPRD Provinsi Jambi melakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Komisi V DPR RI pada Senin (10/2) terkait kondisi jalan nasional dan provinsi di Jambi yang masih menghadapi tantangan kerusakan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Jambi, Ansori Hasan, menyampaikan bahwa jalur lintas timur menjadi perhatian utama karena kondisinya cukup memprihatinkan.

Menurutnya, perbaikan jalan membutuhkan anggaran yang besar, sementara kemampuan anggaran daerah masih terbatas.

“Kita menyampaikan kondisi jalan nasional dan provinsi di Jambi yang masih menunjukkan tantangan kerusakan, terutama pada jalur lintas timur. Kondisi kerusakan cukup memprihatinkan, sedangkan anggaran yang tersedia terbatas,” ujarnya.

Usulan Peningkatan Status Jalan

Dalam pertemuan tersebut, Komisi III juga menanyakan alokasi anggaran dari APBN Tahun Anggaran 2026 untuk pembangunan maupun perbaikan jalan di Jambi.

Selain itu, mereka mengusulkan agar beberapa ruas jalan provinsi dapat ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional.

“Biaya perbaikan jalan membutuhkan anggaran yang cukup besar, sehingga kami mendorong agar beberapa titik jalan provinsi bisa dinaikkan statusnya menjadi jalan nasional,” jelas Ansori.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi infrastruktur jalan di Jambi, mendukung konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – BPJS Kesehatan Cabang Jambi menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung transformasi pendidikan kedokteran di Universitas Jambi (UNJA).

Melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), kolaborasi ini diharapkan mendorong pemerataan tenaga dokter spesialis di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.

Program PHTC PPDS yang diluncurkan UNJA pada Rabu (11/2) mencakup tiga program studi utama: Spesialis Bedah, Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif, serta Spesialis Pulmologi dan Kedokteran Respirasi.

Kehadiran program ini diharapkan menjadi solusi atas kekurangan dokter spesialis yang selama ini masih terkonsentrasi di Kota Jambi.

Sinergi Pendidikan dan Sistem Kesehatan

Rektor UNJA, Prof. Helmi, menyatakan apresiasi atas dukungan BPJS Kesehatan.

Menurutnya, kerja sama ini bukan hanya memperkuat pendidikan kedokteran, tetapi juga mendukung sistem layanan kesehatan di Jambi.

“Kerja sama ini memastikan pendidikan dokter spesialis selaras dengan kebutuhan sistem kesehatan nasional dan daerah. Lulusan PPDS diharapkan siap mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Prof. Helmi.

Tujuan utama program ini adalah pemerataan tenaga spesialis di seluruh wilayah Provinsi Jambi.

Dengan adanya program PHTC PPDS, pemerintah kabupaten dan kota dapat mengusulkan calon peserta PPDS yang nantinya akan kembali mengabdi di daerah asal setelah menyelesaikan pendidikan.

Dukungan BPJS Kesehatan untuk Pemerataan Layanan

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi, dr. Shanti Lestari, MKM, AAK, menekankan bahwa percepatan pendidikan dokter spesialis merupakan bagian penting untuk pemerataan layanan kesehatan.

“Dengan akses pendidikan spesialis di UNJA, kabupaten dan kota dapat mengajukan calon PPDS sehingga distribusi tenaga medis menjadi merata, tidak terkonsentrasi di Kota Jambi saja,” jelas dr. Shanti.

Lebih jauh, BPJS Kesehatan juga menjadi rujukan literasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi mahasiswa PPDS.

Mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen informasi JKN dan menyebarkan pengetahuan tersebut ketika kembali bertugas di daerah masing-masing.

Program Strategis untuk Masa Depan Layanan Kesehatan Jambi

Melalui MoU antara UNJA dan BPJS Kesehatan, kolaborasi ini membuka peluang bagi mahasiswa PPDS untuk memahami sistem pembiayaan kesehatan nasional.

JKN yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat menjadi fokus edukasi, sehingga lulusan program ini tidak hanya siap menjadi tenaga medis spesialis, tetapi juga menjadi agen literasi kesehatan.

Kolaborasi UNJA dan BPJS Kesehatan diharapkan menjadi tonggak penting dalam membangun sistem kesehatan yang merata dan berkelanjutan di Provinsi Jambi.

Program PHTC PPDS tidak hanya mencetak dokter spesialis, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I, menyambut positif peresmian Program Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Jambi (UNJA) yang digelar di Auditorium Lt.6 Gedung FKIK UNJA, Rabu (11/2/2026).

Wagub Sani menilai program ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan, sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Provinsi Jambi.

Hadir dalam kesempatan ini Dekan FKIK UNJA Dr. dr. Humaryanto, jajaran fakultas, perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi secara virtual.

Dalam arahannya, Wagub Sani menekankan pentingnya akses merata terhadap layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau sebagai bagian dari visi pembangunan manusia yang produktif.

“Penguatan sistem pelayanan kesehatan harus menyeluruh, mulai dari fasilitas, tenaga medis, hingga pembiayaan yang berkeadilan. Upaya promotif dan preventif juga harus diutamakan untuk menurunkan beban penyakit dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujar Wagub Sani.

Wagub Sani menambahkan, pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan kesehatan.

Program Pendidikan Dokter Spesialis UNJA diharapkan bisa mendekatkan akses pendidikan kedokteran spesialis di Jambi, serta mendorong pemerataan dokter spesialis hingga wilayah 3T di provinsi ini.

“Launching program ini menjadi kabar baik bagi pemerataan tenaga kesehatan ahli di Jambi. Program ini tidak hanya transformasi akademik, tetapi juga transformasi pelayanan kesehatan masyarakat,” jelas Wagub Sani.

Sementara itu, Dekan FKIK UNJA Dr. dr. Humaryanto menjelaskan bahwa program dokter spesialis ini merupakan tonggak transformasi masyarakat Jambi, sekaligus jawaban atas kebutuhan pelayanan kesehatan berkualitas secara regional maupun nasional.

“Kami telah menyiapkan sarana prasarana lengkap, peralatan medis modern, dan dukungan pembiayaan untuk peserta didik. Pemerintah daerah, rumah sakit, Bank Jambi, dan BPJS diajak bersinergi agar lulusan dokter spesialis ini nantinya ditempatkan di wilayah masing-masing untuk mengabdi,” ujarnya.

Program ini diharapkan menghasilkan dokter spesialis yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi tantangan medis masa depan, sehingga masyarakat Jambi bisa mendapatkan layanan kesehatan yang inklusif, merata, dan berkeadilan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kota Jambi, Mustari Affandy, menegaskan pentingnya standarisasi kompetensi bagi seluruh personel baru Damkar.

Hal itu disampaikannya saat pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Dasar Aparatur Damkar Tahun 2026, Rabu (11/2/2026).

Sebanyak 34 aparatur mengikuti diklat tersebut. Mayoritas peserta merupakan pegawai berstatus PPPK yang sebelumnya berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan bukan berlatar belakang pemadam kebakaran.

“Mereka kini resmi menjadi bagian dari Damkar. Karena itu, harus memiliki standar kualifikasi dasar yang sama, baik dalam pemadaman maupun penyelamatan,” tegas Mustari.

Ia menjelaskan, diklat ini dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan teori dan praktik, mulai dari teknik pemadaman kebakaran, penggunaan peralatan, prosedur evakuasi korban, hingga edukasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat.

Menurutnya, tugas Damkar tidak hanya sebatas memadamkan api, tetapi juga meliputi operasi penyelamatan dan layanan kedaruratan lainnya.

“Damkar adalah layanan penyelamatan dan kemanusiaan. Personel harus siap secara fisik, mental, serta memiliki keterampilan yang terstandar sebelum turun ke lapangan,” jelasnya.

Mustari berharap melalui pendidikan dasar ini, seluruh peserta dapat menjalankan tugas secara profesional, cepat, dan tepat dalam merespons berbagai potensi kebakaran maupun kondisi darurat di Kota Jambi.

Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana yang turut membuka kegiatan tersebut menyampaikan dukungannya terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia Damkar.

Ia menegaskan bahwa setiap aparatur yang mengenakan seragam damkar wajib memiliki kemampuan dasar yang memadai.

“Ancaman kebakaran selalu ada. Karena itu, kesiapan dan kompetensi personel menjadi hal utama,” ujar Maulana.

Melalui pelaksanaan diklat ini, Pemerintah Kota Jambi menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kualitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan demi memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi semakin serius mewujudkan kota bersih dan tertata.

Melalui Program Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI), Wali Kota Jambi Dr dr Maulana, MKM memimpin langsung aksi gotong royong di kawasan Terminal Rawasari, Rabu pagi (11/2/2026).

Kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari gerakan nasional kebersihan, tetapi juga sebagai langkah awal penataan lokasi yang akan difungsikan sebagai pusat Pasar Beduk Ramadan 1447 Hijriah.

Didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, Maulana turun langsung bersama jajaran OPD dan unsur Forkopimda membersihkan area terminal.

Sejumlah instansi seperti Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, PUPR, Dishub, dan Satpol PP turut dilibatkan dalam aksi tersebut.

Maulana menegaskan, gerakan ini sejalan dengan visi Program Kota Jambi Bahagia, di mana kebersihan dimulai dari tingkat RT melalui penguatan peran Operator Pengelolaan Berbasis Masyarakat (OPBM).

“Mulai tahun ini, melalui Kampung Bahagia, pengelolaan sampah berbasis RT kita optimalkan. Sampah diambil dari rumah ke rumah. TPS liar akan kita tutup,” tegas Maulana.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemkot Jambi akan menambah 20 armada pengangkut sampah pada April 2026.

Tak hanya itu, pada Mei mendatang juga akan diresmikan pabrik pengolahan sampah menjadi pupuk di TPA Talang Gulo.

Menurut Maulana, kebersihan bukan sekadar soal estetika, tetapi juga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata.

“Kalau kota bersih, wisata tumbuh. Kalau wisata tumbuh, ekonomi masyarakat ikut bergerak,” ujarnya optimistis.

Terminal Rawasari sendiri dirancang menjadi ruang publik multifungsi.

Selain menjadi lokasi Pasar Beduk Ramadan, kawasan ini ke depan akan dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas masyarakat.

Melalui gerakan gotong royong yang melibatkan banyak pihak ini, Pemkot Jambi berharap mampu menciptakan lingkungan kota yang bersih, nyaman, dan berdaya saing menjelang bulan suci Ramadan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Pemerintah Kota Jambi bergerak cepat mengantisipasi potensi lonjakan harga kebutuhan pokok dengan menggelar operasi pasar murah di 11 kecamatan.

Program stabilisasi harga ini resmi dimulai di Kecamatan Jelutung dan akan berlangsung hingga 24 Februari 2026, menyasar ribuan warga yang membutuhkan bantuan sembako bersubsidi.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, menegaskan bahwa langkah ini merupakan strategi konkret pemerintah daerah untuk menekan inflasi musiman yang kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan.

“Setiap menjelang Ramadan, permintaan bahan pokok meningkat. Jika tidak diantisipasi, harga bisa melonjak. Pemerintah hadir untuk menjaga stabilitas dan memastikan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok,” ujar Diza.

Pada Tahun Anggaran 2026, Pemkot Jambi menyiapkan sekitar 4.000 paket sembako bersubsidi.

Setiap paket mendapat subsidi sebesar Rp50.000, sehingga masyarakat hanya perlu membayar Rp112.000 dari total harga Rp162.000.

Isi paket tersebut meliputi:

• Beras premium 5 kilogram

• Gula pasir 2 kilogram

• Minyak goreng 2 liter

• Susu kental manis 1 kaleng

Diza menegaskan bahwa kebijakan ini bukan karena harga naik, melainkan upaya pemerintah untuk menjaga harga tetap stabil di pasaran.

“Justru kita turunkan beban masyarakat supaya harga tetap terkendali,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jambi, Nella Ervina, menjelaskan bahwa penerima manfaat telah melalui proses verifikasi ketat berdasarkan data ekonomi nasional dan validasi ulang di tingkat kecamatan.

“Verifikasi dilakukan dua kali agar program tepat sasaran dan benar-benar membantu warga yang membutuhkan,” jelas Nella.

Program ini didanai melalui APBD Kota Jambi dalam skema Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Melalui operasi pasar murah ini, Pemkot Jambi berharap masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan lebih tenang, sekaligus menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I secara resmi mengukuhkan kepengurusan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Jambi periode 2025–2028.

Pengukuhan tersebut berlangsung di Ruang Bulian, Grand Hotel Jambi, Selasa (10/2/2026).

Dalam sambutan dan arahannya, Wagub Abdullah Sani menegaskan bahwa pembentukan serta pengukuhan FPRB merupakan langkah strategis dan sangat relevan di tengah meningkatnya potensi bencana akibat berbagai persoalan lingkungan.

Ia menyinggung sejumlah bencana besar yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta kejadian banjir dan longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Januari 2026.

“Bencana-bencana tersebut membawa dampak besar, tidak hanya kerugian materi dan korban jiwa, tetapi juga dampak psikologis. Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa mitigasi dan pengurangan risiko bencana harus dipahami dan dilakukan secara kolaboratif,” ujar Wagub Sani.

Menurutnya, Provinsi Jambi termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, baik bencana alam, nonalam, maupun bencana sosial.

Kondisi geografis dan demografis tersebut menuntut pendekatan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif.

“Upaya pengurangan risiko bencana harus dilakukan sejak dini dan terencana, bukan hanya bergerak saat bencana sudah terjadi,” tegasnya.

Wagub Sani menilai FPRB memiliki peran penting sebagai wadah kolaborasi lintas sektor atau pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat.

Forum ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam edukasi, advokasi, perencanaan, serta penguatan kapasitas masyarakat menghadapi potensi bencana di Provinsi Jambi.

Ia juga berharap pengurus FPRB dapat menjadi pelopor dalam membangun budaya sadar risiko bencana, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, serta mengedepankan pendekatan partisipatif dan berbasis kearifan lokal.

“Pengurangan risiko bencana merupakan investasi jangka panjang. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, namun manfaatnya sangat besar dalam melindungi kehidupan, harta benda, dan keberlanjutan pembangunan daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum FPRB Provinsi Jambi Kurniawan Gotama menyampaikan bahwa FPRB hadir sebagai wadah koordinasi dan sinergi lintas sektor untuk menghasilkan program-program yang aplikatif dan berdampak langsung.

“Forum ini diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencegahan, mitigasi, hingga pemulihan pascabencana di Provinsi Jambi. Kami mohon bimbingan dan arahan serta mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama berkolaborasi,” ujarnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi menyoroti masih rendahnya tingkat validasi data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah wilayah.

Kepala BPPRD Kota Jambi, Ardi, mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat 25 kelurahan yang belum melakukan validasi dan verifikasi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB.

“Dari total 68 kelurahan di Kota Jambi, baru 43 kelurahan yang sudah melakukan validasi DHKP PBB. Sisanya 25 kelurahan belum, dan ini harus segera ditindaklanjuti,” tegas Ardi.

Menurutnya, validasi lapangan menjadi langkah krusial untuk memastikan akurasi data objek pajak, sekaligus mencegah potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menekankan agar lurah tidak hanya mengandalkan data administrasi, tetapi aktif turun langsung ke lapangan.

“Kami minta lurah segera bergerak melakukan pengecekan langsung ke lapangan agar data PBB benar-benar sesuai kondisi riil,” ujarnya.

Ardi menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Tax Achievement Award Wajib Pajak Kota Jambi Tahun 2025 yang digelar Pemkot Jambi di Taman Banjuran Budayo, Selasa (10/02/2025).

Ia juga mengungkapkan, secara umum kinerja penerimaan pajak daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil positif.

Dari target pajak sebesar Rp165 miliar, realisasi penerimaan berhasil mencapai 103 persen, dan meningkat menjadi 109 persen apabila digabungkan dengan penerimaan denda pajak.

“Alhamdulillah target pajak tercapai. Ini tidak lepas dari peran camat dan lurah yang aktif, meskipun masih ada yang perlu kita dorong lebih maksimal,” kata Ardi.

Sementara itu, Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., turut menegaskan pentingnya validasi pajak sebagai fondasi utama peningkatan PAD, terutama di tengah keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat.

Maulana menyebutkan, terdapat selisih signifikan antara jumlah SPPT PBB yang diterbitkan Pemkot Jambi sebanyak 189 ribu dengan data objek pajak di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mencapai sekitar 250 ribu.

“Validasi ini menjadi tanggung jawab bersama, khususnya lurah. Ini penting untuk mengamankan PAD,” ujar Maulana.

Selain pembenahan data pajak, Pemkot Jambi juga menyiapkan berbagai strategi peningkatan PAD, di antaranya relaksasi Perizinan Bangunan Gedung (PBG) serta dorongan penyelenggaraan event ekonomi dan pariwisata.

BPPRD Kota Jambi optimistis, dengan kolaborasi lintas perangkat daerah dan peran aktif lurah, target pendapatan daerah hingga Rp1 triliun dapat diwujudkan guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi, bersama Diskominfo Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, mengikuti Sosialisasi Transformasi Digital melalui Satelit Nasional Merah Putih di Lantai 21 Gedung Telkom Landmark Tower, Jakarta, Selasa (10/02/2025).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas digital di Provinsi Jambi, khususnya untuk mengatasi blank spot di daerah terpencil yang masih sulit dijangkau jaringan internet.

Rombongan Diskominfo diterima langsung oleh manajemen PT Telkomsel dan PT Telkomsat, termasuk Vice President LBCC Telkomsel Philipus Nanang, General Manager Telkomsat Widi Sulistyanto, dan tim presales serta account manager Telkom.

Dalam pertemuan tersebut, Telkomsat memaparkan layanan Internet Merah Putih, yaitu layanan internet berbasis satelit broadband unlimited dengan teknologi High Throughput Satellite (HTS).

Layanan ini memungkinkan koneksi cepat dan stabil tanpa batas kuota, hingga wilayah pelosok Provinsi Jambi.

“Layanan ini sangat cocok diterapkan di daerah yang belum terjangkau fiber optik maupun jaringan seluler. Teknologi satelit nasional memastikan konektivitas tetap hadir hingga wilayah terluar Jambi,” jelas GM Telkomsat, Widi Sulistyanto.

Selain Internet Merah Putih, sosialisasi juga menyoroti solusi Starlink Business Service (SBS) dan teknologi femtocell, yang dapat meningkatkan kualitas jaringan komunikasi di daerah.

Kepala Diskominfo Provinsi Jambi, Ariansyah, menyambut positif langkah ini. Menurutnya, pemanfaatan satelit nasional merupakan strategi penting dalam mempercepat transformasi digital.

“Masih banyak wilayah di Jambi yang mengalami keterbatasan akses internet. Dengan solusi dari Telkomsat, persoalan blank spot di kabupaten/kota dapat segera teratasi,” ungkap Ariansyah.

Konektivitas digital yang merata diyakini akan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik, pengembangan ekonomi digital, sektor pendidikan, kesehatan, serta tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Jambi.

Diskominfo Provinsi Jambi bersama seluruh Diskominfo Kabupaten/Kota berkomitmen untuk bersinergi dengan PT Telkom Group dalam mewujudkan pemerataan akses internet.

Implementasi Satelit Nasional Merah Putih diharapkan segera terealisasi, sehingga transformasi digital Jambi dapat berjalan lebih cepat dan inklusif.

Dengan dukungan konektivitas yang semakin baik, Provinsi Jambi optimistis mempercepat terciptanya ekosistem digital inklusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.(*)