JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Jambi telah mengoperasikan posko mudik tanggap bencana yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Posko ini mulai beroperasi sejak 21 Maret 2025, atau H-10 menjelang arus mudik, dan akan terus aktif hingga 8 April 2025.

Kepala BPJN Wilayah Jambi, Ibnu Kurniawan, menjelaskan bahwa posko ini memiliki berbagai fungsi, termasuk sebagai tempat istirahat bagi pemudik.

“Fungsi posko selain sebagai tempat istirahat, juga untuk memantau lalu lintas yang menjadi kewenangan kami, serta menyiagakan alat berat untuk menghadapi potensi bencana,” ujar Ibnu Kurniawan.

Sebaran posko, lanjut Ibnu, tersebar di beberapa lokasi strategis di Provinsi Jambi. Posko dapat ditemukan di antara Pal 10 Kota Jambi dan sebelum pintu tol Sebapo Muaro Jambi.

Selain itu, posko juga tersebar di wilayah Batanghari, tepatnya di jalur dua di Bulian hingga jalur Tugu Ikan.

“Kami juga mendirikan posko di Kabupaten Kerinci, tepatnya antara Siulak dan Lubuk Nanggodang, serta di Kota Sungai Penuh, yang berbatasan dengan Tapan,” ungkap Ibnu.

Posko juga dilengkapi dengan fasilitas seperti toilet dan tempat salat. Salah satu posko berada di Kabupaten Bungo, dekat jembatan Bailey.

“Semua daerah PPK (Paket Pengelola Kegiatan) kami pasang posko, dan di setiap posko disiapkan alat berat untuk mengantisipasi longsoran, seperti di Kerinci dan Sungai Penuh,” tambahnya.

Di dalam Kota Jambi, BPJN juga menyiapkan CPH MA (campuran aspal dingin) yang dapat langsung digunakan untuk menambal lubang jalan.

Berbagai alat berat seperti Backhoe Loader, Vibro, Excavator, dan Dump Truck telah disiapkan di posko-posko dengan potensi bencana alam yang ada.

“Hari ini, posko sudah beroperasi, dan saya pastikan semua anggota masih berproses. Kami targetkan malam ini akan selesai, dan posko diharapkan dapat beroperasi sepenuhnya hari ini (Jumat),” tutup Ibnu Kurniawan. (*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Menjelang Idul Fitri, Walikota Jambi, Maulana, bersama Wakil Walikota Jambi, Diza, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi, A. Ridwan, memimpin Tim Satgas Pangan Kota Jambi untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pasar-pasar tradisional di kota tersebut, Sabtu 21 Maret 2025.

Sidak ini bertujuan untuk memastikan kestabilan harga bahan pokok jelang hari raya Idul Fitri.

Kegiatan yang dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Jambi, termasuk Ketua DPRD, Wakil Walikota, dan Kapolres, dilakukan untuk mengecek ketersediaan dan harga barang yang rutin dibutuhkan masyarakat, yang biasanya mengalami kenaikan menjelang Idul Fitri.

“Kami melakukan pengecekan di pasar tradisional, khususnya pada barang-barang yang sering mengalami kenaikan harga seperti daging, ayam, dan telur. Alhamdulillah, harga-harga tersebut masih stabil,” kata Maulana.

Ia juga mencatat adanya sedikit kenaikan pada harga cabai rawit, namun harga cabai merah keriting tetap stabil.

Selain itu, Maulana menekankan pentingnya memantau harga minyak goreng, yang biasanya meningkat menjelang Idul Fitri.

Namun, menurutnya, sejauh ini tidak ada kenaikan signifikan pada bahan pokok tersebut.

Walikota Jambi juga menyampaikan bahwa, Pemkot Jambi bersama Satgas Pangan yang terdiri dari polisi dan TNI akan terus memantau pasar hingga memastikan semua kebutuhan pokok aman dan harga tetap stabil.

“Kami juga ingin memastikan tidak ada lonjakan harga yang tidak wajar, agar masyarakat bisa merayakan Idul Fitri dengan tenang,” ujar Maulana.

Lebih lanjut, Maulana menjelaskan bahwa, Pemkot Jambi telah mencairkan Tunjangan Profesi Pekerjaan (TPP) dan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Langkah ini diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi di masyarakat melalui belanja para ASN.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemkot Jambi berharap bisa menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang selama perayaan Idul Fitri.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, dokter Maulana, secara resmi mensosialisasikan Peraturan Wali Kota Jambi (Perwali) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan.

Acara yang berlangsung pada Jumat pagi (21/3/2025) di Aula Serbaguna Taman Pemancingan Donorejo, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, Sekda Kota Jambi A. Ridwan, Asisten Pemerintahan dan Kesra Fahmi, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Noverentiwi Dewanti beserta jajaran Pemerintah Kota Jambi lainnya.

Selain sosialisasi Perwali, kegiatan ini juga menjadi momentum penting karena dirangkai dengan penyerahan insentif bagi Ketua RT, LPM, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.

Tak hanya itu, Wali Kota Jambi bersama Wakil Wali Kota dan Wakil Gubernur Jambi juga secara simbolis meluncurkan Maskot Pemilihan Ketua RT Serentak se-Kota Jambi Tahun 2025, sebagai penanda akan dimulainya pemilihan Ketua RT yang akan digelar serentak pada April mendatang.

Dalam paparannya, Wali Kota Maulana menjelaskan bahwa Perwali Nomor 6 Tahun 2025 itu dirancang untuk memperkuat peran Ketua RT sebagai garda terdepan dalam pembangunan berbasis komunitas.

Melalui regulasi ini, RT kini memiliki struktur organisasi yang lebih jelas, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, serta bidang-bidang strategis seperti Pembangunan, Keamanan dan Ketertiban, serta Pembinaan Masyarakat.

“Perwali ini hadir untuk memperkuat peran Ketua RT, yang selama ini menjadi ujung tombak dalam pelayanan masyarakat. Dengan adanya struktur yang lebih jelas, RT diharapkan bisa berperan lebih aktif dalam membangun lingkungan, turut meningkatkan kesejahteraan warga, serta menjaga keamanan dan ketertiban,” ujar Maulana.

Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa Perwali ini juga merupakan turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan dan lembaga adat.

Salah satu poin pentingnya adalah penyesuaian masa jabatan Ketua RT menjadi lima tahun, agar ada kesinambungan dalam kepemimpinan dan perencanaan pembangunan di tingkat paling bawah.

“Kami ingin semua program pemerintah tersinergi dari tingkat RT hingga ke tingkat kota. Dengan periode jabatan yang lebih panjang, Ketua RT dapat bekerja lebih efektif dalam menjalankan program-program yang berkelanjutan,” tambahnya.

Dengan disahkannya Perwal ini, Pemkot Jambi akan segera melaksanakan Pemilihan Ketua RT Serentak pada April 2025, yang akan dilanjutkan dengan pelantikan serentak pada Mei 2025.

“Kami berharap pemilihan ini berjalan dengan baik dan menghasilkan Ketua RT yang benar-benar mampu menjadi perwakilan masyarakat, serta mampu berkolaborasi dengan pemerintah dalam pembangunan,” harap Wali Kota Maulana.

Sebagai bagian dari persiapan, acara ini juga menjadi forum diskusi antara pemerintah dan para Ketua RT, LPM, serta pihak terkait untuk memastikan pemahaman yang sama dalam pelaksanaan regulasi ini.

Terkait dengan peran RT dalam menciptakan situasi kondusif menyambut Hari Raya Idul Fitri, Wali Kota Maulana meminta RT untuk bekerja sama dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam mendata warga yang mudik maupun yang datang ke wilayah mereka.

“Saya imbau kepada warga yang akan mudik agar menitipkan rumahnya kepada tetangga, memastikan keamanan listrik, serta mengunci rumah dengan baik. Jangan sampai terjadi kejadian yang tidak diinginkan seperti kebakaran atau pencurian,” pesannya.

Selain itu, Wali Kota Maulana juga menegaskan kepada Dinas Lingkungan Hidup agar memastikan tidak ada sampah yang berserakan selama perayaan Idul Fitri.

“Kota Jambi harus tetap bersih dan nyaman bagi siapa pun yang berkunjung. Mari kita wujudkan Kota Jambi yang tertib dan berdaya saing,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani memberikan apresiasinya atas langkah inovatif Pemkot Jambi dalam memperkuat peran lembaga kemasyarakatan.

Ia menilai kegiatan ini sebagai sejarah baru dalam pengelolaan pemerintahan berbasis komunitas.

“Kegiatan ini luar biasa karena berhasil mengumpulkan seluruh elemen masyarakat yang menjadi ujung tombak pemerintahan. Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi harus terus maju dengan inovasi seperti ini,” ujar Wagub Abdullah Sani.

Ia juga menyatakan dukungannya terhadap Pemilihan Ketua RT Serentak karena akan menciptakan keseragaman dalam kepemimpinan di tingkat kelurahan dan meningkatkan efektivitas koordinasi antara RT dan pemerintah daerah.

“Saya berharap kebijakan ini tidak hanya berdampak bagi Kota Jambi, tetapi juga bisa menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi. Kolaborasi dari tingkat RT hingga pemerintah daerah sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera,” tutupnya.

Kepala DPMPPA Kota Jambi, Noverentiwi Dewanti, melaporkan bahwa sosialisasi ini dihadiri oleh 1980 peserta, yang terdiri dari 11 Camat, 68 Lurah, 115 Babinsa, 68 Bhabinkamtibmas, 1650 Ketua RT dan 68 Ketua LPM.

“Dengan jumlah peserta yang besar, kami berharap sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tugas dan fungsi Ketua RT serta LPM. Selain itu, ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam menyukseskan program pembangunan Kota Jambi Bahagia,” jelasnya.

Dengan adanya Perwali Nomor 6 Tahun 2025 ini, diharapkan Kota Jambi dapat semakin maju dengan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, partisipatif, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.(*)

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ruas Jalan Nasional di Kabupaten Kerinci mengalami kerusakan parah, terutama di kawasan Siulak Deras dan beberapa titik lain menuju Kayu Aro. Kondisi ini dikhawatirkan akan menghambat kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

Salah satu titik paling terdampak berada di bekas area tambang galian C ilegal yang kini sudah tidak beroperasi. Kerusakan jalan diperparah oleh lalu lintas dump truck bermuatan berat yang sebelumnya mengangkut material pasir dari tambang tersebut.

Kerusakan jalan di kawasan Siulak Deras diduga akibat aktivitas tambang pasir ilegal yang sudah berlangsung lama. Truk-truk pengangkut pasir yang melintasi jalur ini membawa muatan berlebih hingga melebihi kapasitas tonase jalan, menyebabkan aspal cepat rusak dan berlubang.

Menurut salah satu pengendara, Dodi, kondisi jalan yang rusak ini sangat mengkhawatirkan. “Jalan ini penuh lubang besar, sangat berbahaya bagi pengendara, terutama saat musim mudik nanti. Truk-truk bermuatan pasir yang melewati jalur ini membuat aspal cepat terkelupas dan rusak,” ujarnya.

Pasir yang diangkut dalam kondisi basah dan berat, semakin mempercepat kerusakan jalan. Akibatnya, para pengendara yang melintas harus ekstra berhati-hati, terutama saat hujan karena jalan menjadi lebih licin dan sulit dilewati.

Menjelang arus mudik Lebaran 2025, ruas jalan nasional ini diperkirakan akan dipadati kendaraan pemudik dan wisatawan yang menuju Kayu Aro, salah satu destinasi wisata unggulan di Kerinci. Warga setempat berharap agar Balai Wilayah Jalan Nasional segera melakukan perbaikan sebelum puncak arus mudik tiba.

“Kami berharap perbaikan dilakukan secepatnya. Jalan ini tidak hanya untuk mudik, tapi juga akses utama menuju objek wisata di Kayu Aro,” ujar seorang warga.

Dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas menjelang Idul Fitri, perbaikan jalan menjadi kebutuhan mendesak guna menghindari kemacetan dan kecelakaan akibat kondisi jalan yang rusak parah. (*)

KOTA JAMBI, SEPUCUKJAMBI – Memaknai bulan suci Ramadan sebagai waktu untuk berbagi dan peduli sesama, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Jambi menggelar kegiatan sosial dengan menyantuni anak yatim di Rumah Yatim Harapan Bangsa, Kebun Handil, Kota Jambi, pada Kamis (20/3/2025).

Dipimpin langsung oleh Ketua PWI Kota Jambi, Irwansyah, rombongan pengurus PWI menyerahkan bantuan sembako kepada anak-anak yatim piatu. Bantuan yang diberikan meliputi 25 kilogram beras, dua dus mie instan, 10 kilogram minyak goreng, telur ayam, sirup, gula, tepung, sarden, dan teh.

Ketua PWI Kota Jambi, Irwansyah, menyampaikan bahwa kegiatan berbagi ini merupakan program tahunan yang sudah berjalan sejak tahun 2023.

“Alhamdulillah, tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk berbagi kebahagiaan bersama anak-anak yatim di bulan Ramadan. Ini adalah bentuk kepedulian kami dari PWI Kota Jambi terhadap mereka yang membutuhkan,” ujar Irwansyah.

Ia berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan membawa keberkahan bagi anak-anak di Rumah Yatim Harapan Bangsa.

Pengasuh Rumah Yatim Harapan Bangsa, Ibu Sumi, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada PWI Kota Jambi atas perhatian dan bantuan yang diberikan.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kepedulian PWI Kota Jambi. Bantuan ini sangat berarti bagi anak-anak di sini, terutama di bulan Ramadan,” ucapnya.

Saat ini, Rumah Yatim Harapan Bangsa menampung sekitar 30 anak yatim piatu, serta menjadi tempat belajar agama bagi anak-anak sekitar.

Selain memberikan santunan, PWI Kota Jambi juga menggelar buka puasa bersama sebagai bentuk silaturahmi dan kebersamaan. Acara ini turut dihadiri oleh Pembina PWI Kota Jambi, Mukhtadi Putra Nusa (Pimpinan Jambi TV & Pengurus PWI Pusat), serta Penasehat PWI Kota Jambi.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pihak yang tergerak untuk berbagi dan membantu sesama di bulan penuh berkah ini (*)

KotaJambi, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menegaskan komitmennya untuk mendukung program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi dalam 100 hari pertama kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi. Hal ini disampaikannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel BW Luxury, Kamis (20/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Kemas Faried menyoroti berbagai persoalan mendesak yang perlu segera ditangani, seperti banjir, kemacetan, jalan rusak, dan pengelolaan sampah. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang serta solusi komprehensif, terutama dalam mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda Kota Jambi.

“Kami melihat bahwa banjir, kemacetan, jalan rusak, dan sampah masih menjadi isu utama yang perlu perhatian serius dari Pemkot Jambi. Khusus untuk banjir, kami berharap ada sinergi antara Pemkot Jambi, Pemprov Jambi, dan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI agar bisa menemukan solusi bersama,” ujar Kemas Faried.

Ia juga mengingatkan bahwa penanganan masalah banjir tidak bisa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi. Menurutnya, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak agar pembangunan dan perbaikan sistem drainase serta infrastruktur bisa berjalan maksimal.

Selain itu, DPRD Kota Jambi berkomitmen untuk terus mengawal dan mendukung program prioritas yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah mengakomodasi aspirasi warga melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang disesuaikan dengan daerah pemilihan (Dapil) masing-masing anggota dewan.

“DPRD siap mendukung setiap program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kami akan memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya sekadar wacana, tetapi benar-benar membawa perubahan positif bagi warga Kota Jambi,” tegasnya.

Dengan adanya dukungan penuh dari DPRD, diharapkan program-program unggulan Pemkot Jambi dapat berjalan efektif dan memberikan solusi nyata bagi berbagai permasalahan di kota ini.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly menegaskan DPRD mendukung program prioritas Pemkot Jambi dalam 100 hari pertama kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi.

Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang digelar di Hotel BW Luxury, Kamis (20/3/2025).

Kemas Faried menyoroti sejumlah persoalan krusial yang harus segera ditangani, seperti banjir, kemacetan, jalan rusak, dan masalah sampah.

Menurutnya, Pemkot Jambi harus merancang program yang komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, terutama terkait perbaikan drainase guna mengurangi risiko banjir.

“Kami melihat bahwa banjir, macet, jalan rusak, dan sampah menjadi persoalan utama yang harus mendapatkan perhatian khusus dari Pemkot Jambi. Terkait banjir, kami berharap ada sinergi antara Pemkot Jambi, Pemprov Jambi, dan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI agar permasalahan ini bisa diurai bersama,” ujar Kemas Faried.

DIkatakannya, penyelesaian masalah banjir tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi.

Dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar perbaikan sistem drainase dan infrastruktur dapat dilakukan secara optimal.

Kemas Faried bilang, DPRD Kota Jambi siap mendukung program prioritas Pemkot Jambi dengan mencari solusi bersama dalam mengatasi permasalahan masyarakat.

Menurutnya, aspirasi masyarakat dapat diakomodasi melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang disesuaikan dengan daerah pemilihan (Dapil) masing-masing anggota dewan.

“DPRD akan selalu mendukung program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Kami akan mengawal dan memastikan agar setiap kebijakan yang diambil dapat langsung dirasakan dampaknya oleh warga Kota Jambi,” ujarnya.

Dengan adanya dukungan dari DPRD, diharapkan berbagai program prioritas Pemkot Jambi dapat berjalan efektif dan mampu membawa perubahan signifikan bagi kota dan masyarakatnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Polda Jambi mengadakan Bazar Ramadan Polri Presisi dan Baksos Ramadhan Bhayangkari 2025 secara serentak pada Kamis, 20 Maret 2025.

Acara ini bertujuan untuk mendukung kesejahteraan personel Polri serta berbagi keberkahan dengan masyarakat selama bulan suci Ramadan.

Bertempat di lapangan hitam Polda Jambi, kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno H Siregar, serta dihadiri oleh Wakapolda Jambi, Irwasda Polda Jambi, Ketua Bhayangkari Daerah Jambi, dan para pengurus Bhayangkari.

Acara ini juga terkoneksi secara virtual dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui Zoom Meeting.

Dalam sambutannya, Kapolri mengajak seluruh jajaran Polri untuk mempererat solidaritas dan terus berbagi dengan sesama, terutama di bulan penuh berkah ini.

Setelah seremoni pembukaan, Kapolda Jambi dan pejabat Polda Jambi meninjau stand Bazar Ramadhan Polri Presisi yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok bagi personel Polri dan masyarakat.

Kapolda Jambi mengungkapkan bahwa dalam kegiatan ini, sebanyak 2.300 paket sembako telah disalurkan kepada personel Polda Jambi, termasuk Pama, Bintara, Tamtama, PNS Polri, dan CS Polda Jambi.

Setiap paket sembako berisi, Beras, Minyak goreng, Tepung terigu, Telur dan Gula pasir. Harga per paket hanya Rp 70.000, sehingga lebih terjangkau bagi seluruh anggota kepolisian.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi keluarga besar Polri serta mempererat silaturahmi di bulan suci Ramadan,” ujar Kapolda Jambi.

Selain bazar sembako murah, kegiatan ini juga mencakup Bakti Sosial (Baksos) Ramadhan Bhayangkari 2025.

Bantuan sosial ini diberikan kepada 500 penerima manfaat, yang terdiri dari Warakawuri (istri anggota Polri yang telah wafat), Petugas kebersihan, Pengurus masjid Polda Jambi, Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari, Guru-guru di TK Kemala Bhayangkari.

Kapolda Jambi menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari bentuk kepedulian Polri dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta memperkuat hubungan dengan masyarakat selama bulan Ramadan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemkot Jambi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2026, yang dirangkai dengan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Jambi Tahun 2025-2029, pada Kamis pagi (20/3/2025).

Berlangsung di BW Luxury Hotel Jambi, mengangkat tema besar “Transformasi Pembangunan Untuk Pertumbuhan dan Keberlanjutan”, kegiatan itu dibuka secara resmi oleh Wali Kota Jambi dokter Maulana yang ditandai dengan pemukulan gong.

Wali Kota Jambi Maulana juga didapuk sebagai salah satu narasumber bersama Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, dan Kabid Perencanaan Pengendalian Daerah Bappeda Provinsi Jambi Nurjanah Pangeran.

Pada kesempatan itu, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Maulana-Diza memaparkan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 dan RKPD tahun 2026 yang meliputi gambaran umum kondisi makro daerah, isu strategis, visi-misi dan strategi, prioritas pembangunan, program dan kegiatan prioritas, serta komitmen awal 100 hari kerja untuk mewujudkan Kota Jambi Bahagia.

Sementara itu, Ketua DPRD kota Jambi Kemas Faried, menyampaikan highlight tentang pembangunan dan sinergitas eksekutif dan legislatif. Yang ditutup dengan pemaparan pokok-pokok rencana kerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk kota Jambi oleh Kepala Bappeda Provinsi diwakilkan Kabid Perencanaan Pengendalian Daerah Bappeda Provinsi Jambi Nurjanah Pangeran.

Selain pemaparan dari masing-masing narasumber, forum itu juga di isi dengan tanya jawab dari audiens yang hadir baik dari unsur Pemerintah, DPRD, Akademisi, Ormas hingga Ketua RT.

Sebelum dilaksanakan ditingkat Pemerintah Kota, kegiatan Musrenbang terlebih dahulu dilakukan ditingkat Kelurahan dan Kecamatan yang berfungsi untuk menyelaraskan permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan rencana pembangunan daerah.

Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan juga berfungsi sebagai media bagi Pemerintah Kota Jambi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyampaikan pokok-pokok kebijakan perencanaan. Serta menjadi wujud sinergi antara Pemerintah Kota Jambi, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Usai kegiatan itu, Wali Kota Maulana menyampaikan bahwa Musrenbang ini merupakan momen penting untuk memaparkan program-program skala prioritas pembangunan Kota Jambi dan program prioritas 100 hari kerjanya.

“Dan yang paling penting dalam kesempatan ini adalah mendengarkan masukan-masukan dan saran dari masyarakat,” ujar Wali Kota Maulana.

Dirinya juga menekankan, perlunya kolaborasi dalam mengatasi setiap persoalan yang terjadi, tidak cukup dilakukan hanya oleh pemerintah saja, namun juga dibutuhkan kerja sama dengan semua lapisan masyarakat.

“Di forum ini juga banyak dicermati masalah terkait tata kelola sampah, banjir, jalan berlubang dan fasilitas -fasilitas umum lainnya. Oleh karena itu, untuk menyelesaikannya perlu kolaborasi kita bersama,” tekannya.

Lebih lanjut, Maulana juga menyoroti, pemaparan dari forum anak yang membahas terkait dengan bahaya asap rokok terutama bagi anak-anak.

“Kami akan mempertegas terkait dengan adanya Perda tentang larangan merokok dan kawasan bebas asap rokok di kawasan-kawasan area publik. Dan kepada para pelaku usaha juga diminta untuk menyiapkan smoking area, sehingga tidak memaparkan asapnya kepada masyarakat sekitar, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil,” ucapnya.

Berjalan dengan sukses, Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Musrenbang tingkat kota Jambi diharapkan dapat merumuskan kebijakan-kebijakan bagi masyarakat untuk kedepan, sehingga perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dan hadir langsung pada kesempatan ini,” pungkas Wali Kota Jambi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda kota Jambi Suhendri mengatakan, Pemkot Jambi telah menerima 4.546 usulan dari masyarakat.

“Usulan tersebut kemudian diverifikasi secara berjenjang, dimulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, hingga Forum Perangkat Daerah yang telah dimulai sejak Desember tahun 2024 lalu,” katanya.

“Selain usulan masyarakat, Pokok Pikiran (Pokir) DPRD juga telah diajukan melalui aplikasi SIPD RI, sesuai dengan Surat Edaran KPK Nomor 2 Tahun 2024 yang akan ditelaah lebih lanjut sebagai masukan dalam penyusunan dokumen RKPD,” lanjutnya.

Suhendri juga menyebut, Musrenbang RKPD 2026 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi, RKPD Provinsi Jambi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, serta program strategis nasional yang telah ditetapkan.

“Musrenbang RKPD ini menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan di Kota Jambi berjalan efektif dan sesuai aspirasi warga,” singkatnya.

Musrenbang ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh Wali Kota Jambi bersama Ketua DPRD Kota Jambi beserta pemangku kepentingan dan segenap stakeholder pembangunan lainnya.

Musrenbang RKPD kota Jambi tahun 2026 ini turut dihadiri, unsur Forkopimda kota Jambi, kepala Bank Indonesia perwakilan Jambi, perwakilan DPRD Provinsi dan Kota Jambi, unsur instansi vertikal kota Jambi, Ketua TP PKK Kota Jambi dokter Nadiyah Maulana, para Akademisi, Forum RT se-Kota Jambi, unsur organisasi profesi dan kemasyarakatan serta jajaran Pemerintah Kota Jambi.

Berikut materi paparan Wali Kota Jambi pada Forum Musrenbang RKPD Kota Jambi Tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD kota Jambi Tahun 2025-2029 : https://drive.google.com/file/d/15mIE2dUeTwyFdqJaINGvXs7OKOlm96dN/view?usp=drivesdk . (*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Praktik perkebunan ilegal tampaknya masih terus berlangsung di Indonesia, termasuk di Jambi.

Ribuan hektare lahan di daerah ini telah dibuka untuk perkebunan kelapa sawit tanpa izin yang jelas.

Salah satu lokasi yang diduga sebagai perkebunan ilegal adalah Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjab Timur, yang luasnya terbentang tanpa adanya izin perkebunan yang sah.

Perkebunan tersebut diduga milik Ahin, seorang pengusaha keturunan di Jambi. Melalui PT Mitra Prima Giatabadi (MPG), Ahin menguasai ribuan hektare lahan yang dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Dugaan tersebut semakin kuat setelah hasil analisis data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjab Timur yang menunjukkan bahwa, area tersebut tidak terdaftar di BPN Tanjabtim sebagai lahan yang memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) maupun Hak Guna Bangunan (HGB).

Ironisnya, investigasi yang dilakukan oleh Feradi WPI Tanjab Timur – Jambi mengungkapkan bahwa, sekitar setengah dari luas perkebunan Ahin berada di dalam kawasan hutan negara atau hutan lindung.

Ini menambah keprihatinan terhadap praktek ilegal yang terus berlanjut tanpa adanya penegakan hukum yang berarti.

Menurut penelusuran tim harus.id, Ahin telah memulai aktivitas perambahan lahan ini sejak 2005 hingga kini.

Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada tindakan hukum yang tegas terhadapnya, padahal ini merupakan pelanggaran serius.

Praktik perkebunan ilegal ini jelas merugikan negara dan masyarakat, mengingat dampaknya terhadap ekosistem alam, yang dapat memperburuk bencana alam seperti banjir, tanah longsor, erosi, dan pencemaran air.

Mirza Azhari, praktisi hukum muda dari Feradi DPC Tanjab Timur – Jambi, mengimbau agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Mabes Polri, Kejaksaan Agung, serta Satgas Pemberantasan Kejahatan Hutan (PKH) untuk segera turun tangan mengusut praktik perkebunan ilegal dan perambahan hutan di Jambi, khususnya yang melibatkan PT MPG.

Menurut Mirza, berdasarkan investigasi yang ada, banyak pihak yang terlibat dalam praktik ilegal ini.

Minimnya komitmen pemerintah dalam melindungi lingkungan hidup dan menegakkan hukum terkait kejahatan lingkungan semakin memperburuk situasi.

“Saya mendesak Presiden Prabowo untuk memerintahkan aparatnya mengusut kasus perambahan hutan dan kerusakan lingkungan di Jambi, terutama yang dilakukan PT MPG,” ujar Mirza dengan nada tegas.

Mirza juga menambahkan bahwa, Ahin berusaha mengubah status lahan tersebut menjadi kawasan perhutanan sosial melalui kelompok tani Desa Pematang Rahim.

Namun, pengajuan tersebut sempat ditolak oleh pihak desa.

Ironisnya, nama-nama yang terdaftar dalam kelompok tani tersebut tidak semuanya berasal dari penduduk setempat, bahkan sebagian besar adalah pekerja kebun yang dipekerjakan oleh PT MPG.

Selain itu, PT MPG juga diduga telah merampas lahan milik warga, seperti lahan yang sebelumnya dimiliki oleh Mat Talepong.

Lahan tersebut yang selama ini menjadi sumber penghidupan bagi keluarga Talepong, kini sudah dikuasai oleh perusahaan tersebut.

Ahli waris Mat Talepong pun telah berusaha mencari keadilan melalui gugatan mediasi di kantor Camat Mendahara Ulu, namun hasilnya tetap nihil.

Meskipun telah membawa bukti dan saksi kepemilikan, pihak Ahin tetap tidak mau mengembalikan lahan tersebut.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi dari Ahin. Pesan yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp kepada Ahin pun tidak mendapat respon, meskipun pesan tersebut telah terbaca.

Tindakan tegas sangat diperlukan untuk menghentikan praktek ilegal ini demi menjaga kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat yang terdampak.(*)