Isu Dana Nasabah Hilang, OJK Jambi Turun Tangan Dalami Dugaan Peretasan

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas pengawas sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui Kantor Provinsi Jambi, merespons cepat isu dugaan peretasan yang menyeret nama Bank Jambi atau yang dikenal sebagai Bank Jambi.

Kepala Kantor OJK Provinsi Jambi, Yan Iswara Rosya, menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah awal dengan meminta manajemen bank segera menyampaikan klarifikasi resmi kepada publik.

“OJK sudah menindaklanjuti dan meminta Bank Jambi untuk lakukan press release segera,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (22/2/2026).

Isu dugaan peretasan mencuat setelah beredarnya video serta pesan berantai di media sosial yang menyebut sejumlah nasabah kehilangan dana hingga puluhan juta rupiah.

Bahkan, dalam pesan yang beredar disebutkan rekening pejabat internal bank turut terdampak.

Informasi tersebut memicu kepanikan di tengah masyarakat. Sejumlah nasabah dilaporkan mendatangi kantor cabang untuk memastikan kondisi saldo rekening mereka secara langsung.

Di sisi lain, manajemen Bank Jambi sebelumnya telah mengumumkan adanya pemeliharaan sistem (maintenance internal).

Proses tersebut berdampak pada sementara tidak dapat diaksesnya layanan Mobile Banking, ATM, dan CRM.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya indikasi peretasan yang menyebabkan hilangnya dana nasabah, Yan Iswara Rosya memberikan pernyataan singkat.

“Lagi didalami,” katanya.

Hingga berita ini diterbitkan, proses pendalaman oleh OJK masih berlangsung.

Publik pun menantikan klarifikasi resmi dari pihak Bank Jambi untuk memastikan keamanan dana nasabah serta menjaga kepercayaan masyarakat di tengah derasnya isu yang berkembang.(*)




Viral Dugaan Saldo Raib, Bank Jambi Tegaskan Sedang Maintenance Sistem

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Manajemen Bank Jambi akhirnya angkat bicara terkait kabar dugaan hilangnya saldo sejumlah nasabah yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Pihak bank menegaskan bahwa saat ini tengah dilakukan pemeliharaan sistem internal (maintenance) guna meningkatkan kualitas layanan dan keamanan transaksi.

Komisaris Utama Bank Jambi, Emilia, membenarkan adanya informasi resmi yang telah disampaikan melalui kanal komunikasi bank.

Ia memastikan jajaran direksi bersama tim teknologi informasi sedang bekerja melakukan pengecekan dan penguatan sistem.

“Info maintenance itu benar. Jajaran Direksi dan Tim IT sedang kerja,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Dalam pengumuman resminya, manajemen menyampaikan bahwa proses maintenance berdampak pada sementara tidak dapat diaksesnya sejumlah layanan, termasuk Mobile Banking, ATM, dan CRM.

Layanan akan kembali normal setelah proses pemeliharaan selesai dilakukan.

Pihak bank juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mengimbau nasabah untuk tetap tenang serta menunggu pemberitahuan resmi selanjutnya.

Sebelumnya, warga di Jambi dibuat resah oleh beredarnya video berdurasi sekitar 26 detik yang viral di media sosial.

Dalam video tersebut, terdengar seorang perempuan menyebut pelayanan bank tetap dibuka pada Minggu, 22 Februari 2026.

Ia menyampaikan bahwa sejumlah nasabah mendatangi kantor layanan untuk mengecek saldo rekening mereka setelah muncul kabar adanya dana yang diduga hilang.

Beberapa nominal yang disebut dalam video tersebut antara lain Rp25 juta dan Rp20 juta.

Meski demikian, perempuan dalam video itu juga menyatakan bahwa saldo di rekening pribadinya dalam kondisi aman.

Ia mengimbau masyarakat yang merasa memiliki dana dalam jumlah besar untuk segera melakukan pengecekan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi yang menyebutkan adanya kehilangan saldo nasabah secara sistemik.

Manajemen memastikan proses pengecekan dan investigasi internal masih berlangsung guna memastikan keamanan transaksi tetap terjaga.

Masyarakat diminta tidak terpancing isu yang belum terverifikasi dan selalu merujuk pada informasi resmi dari pihak bank.(*)




Saldo Nasabah Bank Jambi Dikabarkan Hilang, Video Viral Picu Kepanikan Warga

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabar mengenai dugaan hilangnya saldo nasabah di Bank Jambi mendadak menghebohkan masyarakat di Jambi.

Isu tersebut mencuat setelah sebuah video berdurasi singkat beredar luas di media sosial dan menjadi perbincangan hangat warganet.

Dalam video berdurasi sekitar 26 detik itu, terdengar seorang perempuan menyebutkan bahwa layanan bank tetap beroperasi pada Minggu, 22 Februari 2026.

Ia menyampaikan bahwa sejumlah nasabah datang untuk memastikan kondisi saldo rekening mereka setelah muncul kabar adanya dana yang diduga hilang.

Perempuan dalam video tersebut menyebutkan nominal saldo yang ramai diperbincangkan, yakni sekitar Rp25 juta.

Bahkan, ada pula yang disebut mengalami kehilangan hingga Rp20 juta.

Sejumlah warga terlihat mendatangi kantor layanan untuk melakukan pengecekan langsung.

Meski menyampaikan adanya laporan dari beberapa nasabah, perempuan tersebut juga menuturkan bahwa saldo di rekening pribadinya dalam kondisi aman. Ia mengimbau masyarakat yang merasa memiliki dana dalam jumlah besar untuk segera melakukan pengecekan.

Lokasi pasti kantor cabang yang dimaksud dalam video belum dapat dipastikan. Namun, kabar tersebut dengan cepat menyebar dan memicu kekhawatiran di tengah masyarakat.

Di hari yang sama, pihak Bank Jambi mengeluarkan pengumuman resmi melalui kanal informasi mereka.

Dalam keterangan tersebut, manajemen menyampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan pemeliharaan sistem internal (maintenance) guna meningkatkan kualitas layanan dan keamanan transaksi.

Dampak dari proses tersebut adalah tidak dapat diaksesnya sejumlah layanan perbankan, termasuk Mobile Banking, ATM, dan CRM untuk sementara waktu.

Pihak bank menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan memastikan layanan akan kembali normal setelah proses pemeliharaan selesai.

Komisaris Utama Bank Jambi, Emilia, saat dikonfirmasi membenarkan adanya informasi terkait maintenance sistem tersebut.

Ia menyatakan bahwa jajaran direksi bersama tim teknologi informasi tengah bekerja melakukan penanganan dan pengecekan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi yang membenarkan adanya kehilangan saldo nasabah.

Pihak manajemen menegaskan bahwa proses investigasi dan pengecekan sistem masih berlangsung untuk memastikan keamanan transaksi tetap terjaga.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang serta menunggu informasi resmi dari pihak bank terkait perkembangan situasi ini.(*)




Tekanan Ekonomi Bisa Ganggu Kewarasan Ibu, Kabid RSJD Jambi Sebut Bisa Berdampak pada Rumah Tangga

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kesehatan mental ibu menjadi sorotan utama dalam seminar keluarga bertema “Marriage Goals Bukan Cuma Soal Cinta Tapi Juga Soal Atur Dana” yang digelar di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi.

Narasumber Dini Silvia, Dini Silvia dari RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur, menekankan pentingnya menjaga kewarasan ibu sebagai kunci stabilitas ekonomi rumah tangga.

Dalam materinya bertajuk “Sehat Jiwa, Sehat Finansial: Menjaga Kewarasan Ibu dalam Mengelola Ekonomi Keluarga”, Dini Silvia menjelaskan tekanan ekonomi sering berdampak langsung pada psikologis ibu, yang berperan sebagai manajer utama rumah tangga.

“Pengelolaan keuangan yang baik membutuhkan kondisi mental yang sehat. Tekanan ekonomi yang tinggi dapat memengaruhi kewarasan ibu, sehingga berdampak pada keharmonisan dan stabilitas keluarga,” jelasnya.

Dini menekankan bahwa ibu yang sehat secara mental mampu mengambil keputusan keuangan lebih bijak, menjaga komunikasi dengan pasangan, dan menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis.

“Sehat secara emosional berarti keluarga juga lebih siap menghadapi tantangan ekonomi. Ibu yang tenang dan stabil mentalnya menjadi fondasi bagi keluarga yang bahagia dan mandiri secara finansial,” tambahnya.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Persaudaraan Muslimah (Salimah) Kota Jambi dan cabang se-Kecamatan oleh Ketua PW Salimah Provinsi Jambi, Muslihah.

Marsya Lystia, Ketua Marsya Lystia, turut memberikan materi mengenai literasi keuangan sebagai fondasi ketahanan ekonomi keluarga.

Muslihah menambahkan, Salimah Kota Jambi termasuk yang paling aktif di Provinsi Jambi dengan jumlah anggota terbanyak dan program unggulan yang mencakup pendidikan, ekonomi, kesehatan mental, serta pengembangan keluarga.

Seminar ini menegaskan komitmen kolaborasi organisasi perempuan dengan Pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat kesehatan mental ibu, ketahanan ekonomi keluarga, dan pemberdayaan perempuan, sejalan dengan visi “Kota Jambi Bahagia.”(*)




Marsya Lystia Tegaskan Pentingnya Literasi Keuangan untuk Ketahanan Keluarga di Kota Jambi

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua Marsya Lystia menjadi sorotan dalam seminar keluarga bertema “Marriage Goals Bukan Cuma Soal Cinta Tapi Juga Soal Atur Dana” yang digelar di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi.

Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Persaudaraan Muslimah (Salimah) Kota Jambi dan pimpinan cabang se-Kecamatan Kota Jambi oleh Ketua PW Salimah Provinsi Jambi, Muslihah.

Dalam sesi seminar bertajuk Finance for Couples: Bangun Kehidupan Finansial yang Bahagia, Marsya menekankan pentingnya literasi keuangan sebagai fondasi ketahanan ekonomi rumah tangga.

“Marriage goals bukan hanya tentang cinta dan romantisme, tetapi juga bagaimana pasangan mampu merencanakan dan mengelola keuangan bersama. Ketahanan ekonomi keluarga adalah fondasi penting bagi kebahagiaan jangka panjang,” jelas Marsya.

Marsya menekankan bahwa pemberdayaan perempuan menjadi aspek utama dalam membangun generasi yang tangguh.

“Kita membesarkan perempuan berarti membesarkan generasi. Fokus kita adalah pemberdayaan perempuan. Di era modern, perempuan harus adaptif terhadap teknologi, pola pengasuhan, hingga isu kesehatan mental,” tambahnya.

Ia juga menegaskan, organisasi perempuan harus relevan lintas generasi, dari anggota muda hingga senior, dengan kegiatan yang dikemas kekinian namun tetap berlandaskan nilai agama.

“Kami ingin Salimah bersinergi dengan organisasi perempuan lain untuk bersama-sama membangun Kota Jambi lebih maju dan berdaya,” kata Marsya.

Narasumber kedua, Dini Silvia, Kabid Pengembangan Sarana dan Prasarana Medis RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur, membawakan materi “Sehat Jiwa, Sehat Finansial: Menjaga Kewarasan Ibu dalam Mengelola Ekonomi Keluarga.”

Ia menekankan, kondisi mental ibu sangat memengaruhi stabilitas keuangan keluarga.

“Pengelolaan keuangan yang baik membutuhkan kondisi mental yang sehat. Tekanan ekonomi sering berdampak pada psikologis ibu sebagai manajer rumah tangga,” jelas Dini.

Ketua PW Salimah Provinsi Jambi, Muslihah, menjelaskan bahwa Salimah telah terbentuk di seluruh kabupaten/kota dengan jumlah anggota mencapai 1.304 orang, dan Kota Jambi menjadi penyumbang terbanyak.

Di tingkat kelurahan, telah terbentuk empat PERA (Persaudaraan Salimah), dan program One PC One PERA akan digulirkan untuk memperluas jaringan.

Salimah memiliki enam departemen: Dakwah, Pendidikan & Pelatihan, Ekonomi, Humas, Jaringan Lembaga & Kajian, serta Program Keluarga & Perempuan.

Program unggulan meliputi Majelis Taklim, Baitul Qur’an, P2AYD, SISTER, SERASI, SALSA, KOSUMA, Salimah Halal Center, hingga Mubalighah Salimah Indonesia.

“Seluruh program ini bertujuan meningkatkan kualitas perempuan dan keluarga. Pengurus baru diharapkan menjalankan amanah dengan dedikasi dan integritas,” ungkap Muslihah.

Kegiatan seminar dan pelantikan ini menegaskan komitmen kolaborasi antara organisasi perempuan dan Pemerintah Kota Jambi.

Fokusnya pada ketahanan ekonomi keluarga, kesehatan mental perempuan, serta pemberdayaan perempuan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, sejalan dengan visi “Kota Jambi Bahagia.”(*)




PT Jambi Indoguna Kejar Participating Interest Migas, Gubernur Minta Dukungan DPR RI

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris, memaparkan perkembangan terbaru PT Jambi Indoguna Internasional yang tengah berproses memperoleh Participating Interest (PI) di sejumlah perusahaan migas.

Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Gedung Mahligai 9, Jumat (20/2/2026).

Menurut Al Haris, PT Jambi Indoguna saat ini sedang menjalani tahapan due diligence sebagai bagian dari proses pengambilan PI pada perusahaan migas seperti PetroChina dan Jetstone Energy.

“Prosesnya sudah berjalan dan kini masuk tahap due diligence. Kami berharap dukungan Komisi II agar percepatan persetujuan dan penerbitan SK dari Kementerian ESDM dapat segera terealisasi,” ujar Al Haris.

Participating Interest merupakan skema kepemilikan saham daerah dalam pengelolaan blok migas.

Jika proses ini tuntas, PT Jambi Indoguna berpeluang memperoleh kontribusi signifikan dari sektor energi yang berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Al Haris menegaskan, penguatan BUMD sektor energi menjadi langkah strategis dalam memperluas sumber pendapatan daerah, tidak hanya bergantung pada sektor konvensional.

“Kami ingin BUMD Jambi mampu mengambil peran nyata dalam pengelolaan sumber daya alam daerah,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Al Haris juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM, agar proses administrasi dan persetujuan PI tidak berlarut-larut.

Menurutnya, percepatan penerbitan surat keputusan akan memberikan kepastian hukum sekaligus membuka peluang investasi yang lebih luas di sektor migas Jambi.

Kunjungan kerja Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Dede Yusuf, menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk menyampaikan aspirasi dan progres BUMD, termasuk PT Jambi Indoguna.

Dengan proses due diligence yang tengah berjalan dan dukungan regulasi yang diharapkan segera terbit, Al Haris optimistis PT Jambi Indoguna mampu menjadi motor baru penggerak ekonomi daerah berbasis energi.(*)




Modal Inti Rp3 Triliun Jadi Tantangan, Gubernur Optimistis Bank Jambi Tumbuh

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Target pemenuhan modal inti sebesar Rp3 triliun menjadi tantangan besar bagi Bank Jambi.

Meski demikian, Gubernur Jambi Al Haris menyatakan optimistis bank kebanggaan daerah itu mampu tumbuh dan meningkatkan daya saingnya di tingkat nasional.

Hal tersebut disampaikan Al Haris saat menghadiri kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Gedung Mahligai 9, Jumat (20/2/2026).

Ia menegaskan bahwa penguatan permodalan merupakan langkah strategis agar Bank Jambi tetap sehat, kompetitif, dan mampu memenuhi ketentuan regulator.

“Tantangan kita saat ini adalah pemenuhan modal inti Rp3 triliun sesuai regulasi OJK. Namun kami optimistis Bank Jambi mampu tumbuh dan berkembang,” ujarnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi menjalankan skema Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama Bank Jabar Banten.

Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan sekaligus meningkatkan kapasitas bisnis dan manajemen risiko.

Melalui skema tersebut, Bank Jambi tidak hanya mengejar kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memperluas akses layanan keuangan hingga ke daerah pelosok.

Al Haris menyebutkan bahwa kinerja Bank Jambi saat ini menunjukkan tren yang positif.

Jaringan layanan terus berkembang dan kontribusi terhadap perekonomian daerah semakin nyata, khususnya dalam pembiayaan sektor UMKM.

Penguatan modal inti dinilai menjadi fondasi penting agar pertumbuhan tersebut semakin berkelanjutan dan mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, juga menekankan pentingnya tata kelola profesional bagi seluruh BUMD, termasuk bank daerah.

Ia mengingatkan agar BUMD dikelola secara transparan, berbasis kinerja, dan tidak menjadi beban fiskal daerah.

Bagi Pemerintah Provinsi Jambi, momentum ini menjadi kesempatan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat demi mendorong Bank Jambi naik kelas.

Dengan strategi penguatan modal, kolaborasi KUB, dan dukungan regulasi, Al Haris yakin Bank Jambi mampu menjawab tantangan dan tumbuh sebagai institusi keuangan daerah yang tangguh dan berdaya saing tinggi.(*)




Bank Jambi Tunjukkan Tren Positif, Gubernur Al Haris Paparkan Skema KUB

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan komitmennya memperkuat permodalan dan daya saing Bank Jambi di hadapan Komisi II DPR RI saat kunjungan kerja di Gedung Mahligai 9, belum lama ini.

Dalam paparannya, Al Haris menyebut kinerja Bank Jambi menunjukkan tren positif dan mampu menjangkau layanan hingga ke pelosok daerah.

Namun, tantangan utama yang kini dihadapi adalah pemenuhan ketentuan modal inti sebesar Rp3 triliun sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kinerja Bank Jambi terus membaik. Tantangan kita saat ini adalah penguatan modal inti Rp3 triliun agar sesuai regulasi dan semakin kompetitif,” ujar Al Haris.

Sebagai langkah strategis, Pemerintah Provinsi Jambi menjalankan skema Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama Bank Jabar Banten.

Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas bisnis, serta memperluas akses layanan keuangan di Jambi.

Melalui skema tersebut, Bank Jambi diyakini dapat meningkatkan daya saing sekaligus menjaga stabilitas dan tata kelola perusahaan agar tetap sehat.

Al Haris juga menekankan bahwa Bank Jambi memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam pembiayaan UMKM dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia optimistis, dengan penguatan modal dan kolaborasi strategis, Bank Jambi mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus memberi kontribusi signifikan bagi pembangunan di Provinsi Jambi.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, yang dalam arahannya menekankan pentingnya tata kelola profesional bagi seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Komisi II mendorong agar BUMD, termasuk bank daerah, dikelola secara transparan, berbasis kinerja, dan tidak menjadi beban fiskal daerah.

Forum dialog bersama kepala daerah se-Provinsi Jambi itu menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam meningkatkan kinerja BUMD, khususnya sektor perbankan daerah.

Dengan strategi penguatan modal dan dukungan regulasi yang tepat, Bank Jambi ditargetkan mampu tumbuh lebih agresif dan adaptif di tengah dinamika industri perbankan nasional.(*)




Diza Hazra Blak-blakan Soal 5.500 Sertifikat Zona Merah di Hadapan DPR RI

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, tampil tegas menyuarakan persoalan krusial yang dihadapi masyarakat Kota Jambi saat menghadiri Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI masa persidangan III tahun sidang 2025–2026 di Gedung Mahligai 9, belum lama ini.

Di hadapan pimpinan dan anggota dewan, Diza secara langsung memaparkan persoalan lahan yang berdampak pada ribuan warga.

Termasuk polemik 5.500 sertifikat di Kecamatan Kotabaru yang masuk zona merah akibat dugaan tumpang tindih dengan aset milik Pertamina.

“Kami meminta agar klaim di atas lahan warga dicabut, batas aset diperjelas, dan ada langkah konkret untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” tegas Diza di forum tersebut.

Menurut Diza, tujuh kelurahan di Kecamatan Kotabaru terdampak persoalan zona merah. Ribuan sertifikat yang telah lama dimiliki warga kini menghadapi ketidakpastian akibat klaim aset.

Pemerintah Kota Jambi, lanjutnya, telah beberapa kali beraudiensi dengan DPR RI untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Ia menekankan pentingnya pembentukan panitia khusus guna mempercepat penyelesaian konflik tersebut secara adil dan transparan.

Selain konflik agraria, Diza juga memaparkan progres pembangunan kolam retensi seluas kurang lebih 9 hektare yang ditargetkan mampu menekan dampak banjir hingga 60 persen di Kota Jambi.

Sebagian lahan telah dibebaskan melalui mekanisme ganti rugi.

Namun, terdapat sejumlah titik yang terindikasi sebagai sempadan jalan sehingga memerlukan kejelasan status hukum dari kementerian terkait.

“Kami sudah melakukan audiensi ke ATR/BPN, PUPR, dan Kemendagri untuk mempercepat kepastian hukum. Ini penting agar proyek pengendalian banjir segera berjalan optimal,” jelasnya.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, bersama anggota Taufan Pawe dan Azis Subekti.

Kehadiran mereka turut disambut Gubernur Jambi, Al Haris.

Dalam forum tersebut, Komisi II menyoroti tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), implementasi kebijakan satu peta (One Map Policy), serta percepatan penyelesaian konflik agraria melalui pembentukan pansus di tingkat DPR RI.

Bagi Diza, momentum ini menjadi kesempatan strategis untuk memastikan suara masyarakat Kota Jambi didengar langsung oleh pemerintah pusat.

“Kami ingin masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanahnya. Pemerintah Kota Jambi akan terus mengawal persoalan ini sampai tuntas,” pungkasnya.(*)




Tak Perlu Tahapan Panjang, Pelaku Usaha Mikro di Kota Jambi Kini Lebih Cepat Dapat KKPR

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota melalui Pemerintah Kota Jambi kembali menghadirkan terobosan untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro.

Kini, proses pengurusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat dapat dilakukan lebih sederhana melalui mekanisme pernyataan mandiri di sistem Online Single Submission (OSS).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, Abu Bakar, menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memangkas proses teknis yang selama ini dinilai memakan waktu.

“Pelaku usaha mikro cukup mengisi data usaha dan membuat pernyataan mandiri melalui OSS. Tidak ada lagi tahapan teknis berlapis seperti sebelumnya. Legalitas lokasi usaha bisa diperoleh lebih cepat,” ujarnya, Jumat (20/02/2026).

Skema baru ini berlaku bagi pelaku usaha skala mikro, baik perorangan maupun berbentuk badan usaha mikro. Meski prosedur dipermudah, aspek pengawasan tata ruang tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Bagi warga yang sebelumnya telah mengajukan permohonan KKPR Darat namun masih dalam tahap proses sebelum surat edaran terbaru diterbitkan, kini dapat mengajukan ulang melalui mekanisme pernyataan mandiri di OSS.

“Tidak perlu menunggu proses lama. Silakan ajukan kembali melalui skema terbaru agar segera mendapatkan kepastian layanan,” tegas Abu Bakar.

Dalam pengajuan KKPR Darat melalui pernyataan mandiri, pelaku usaha wajib menyiapkan beberapa informasi penting, antara lain:

  • Informasi lokasi administratif

  • Titik koordinat lokasi

  • Alamat lengkap usaha

  • Foto tampak depan lokasi

  • Luas total lahan usaha

Meski prosesnya lebih praktis, untuk usaha mikro dengan tingkat risiko tinggi tetap diwajibkan berkoordinasi dengan dinas tata ruang setempat guna memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang daerah.

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kota Jambi dalam mendorong UMKM agar memiliki legalitas jelas dan mampu berkembang lebih cepat.

Dengan kepastian hukum terkait lokasi usaha, pelaku usaha mikro diharapkan lebih mudah mengakses pembiayaan maupun program pemberdayaan lainnya.

“Semakin cepat legalitas diperoleh, semakin besar peluang usaha untuk berkembang dan naik kelas,” pungkasnya.(*)