JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi akan menggelar pemilihan Ketua RT secara serentak pada 26 April 2025.

Pemilihan ini menjadi momentum demokrasi tingkat lingkungan yang melibatkan seluruh masyarakat Kota Jambi dalam menentukan pemimpin di tingkat rukun tetangga (RT).

Wali Kota Jambi, Maulana, menyampaikan bahwa pemilihan RT secara serentak dilakukan untuk memperkuat sistem pemerintahan berbasis partisipasi warga, serta menjamin keterwakilan masyarakat secara adil dan merata.

“RT adalah ujung tombak pelayanan publik di tingkat masyarakat. Maka dari itu, pemilihannya harus dilakukan secara transparan dan demokratis,” ujarnya.

Setelah pemilihan selesai, para Ketua RT terpilih akan dilantik secara serentak pada 15 Mei 2025 yang akan berlangsung di halaman Kantor Wali Kota Jambi.

Acara pelantikan ini juga akan dirangkaikan dengan prosesi pengukuhan adat oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi, di mana seluruh Ketua RT yang dilantik akan resmi menjadi Pemangku Adat di lingkungan masing-masing.

Wali Kota Maulana menegaskan, pengukuhan adat ini penting agar Ketua RT tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya Melayu Jambi.

“Dengan pengukuhan sebagai Pemangku Adat, Ketua RT akan menjadi tokoh masyarakat yang berperan menjaga keharmonisan sosial dan adat istiadat di tengah warganya,” jelasnya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Jambi dalam membangun sinergi antara struktur pemerintahan formal dan kelembagaan adat.

Selain meningkatkan pelayanan publik, pendekatan ini juga memperkuat identitas budaya Kota Jambi sebagai Tanah Pilih Pusako Batuah.

Pemerintah berharap seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pemilihan 26 April nanti, serta mendukung penuh pelantikan dan pengukuhan RT terpilih pada 15 Mei mendatang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penganugerahan gelar adat kehormatan “Karangsetyo” dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi.

Gelar tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdiannya selama 1 tahun 3 bulan memimpin Kota Jambi.

Dalam sambutannya usai menerima gelar adat, Sri Purwaningsih menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kepercayaan dan penghormatan dari masyarakat adat Melayu Jambi.

“Saya mengucapkan terima kasih atas gelar ‘Karangsetyo’ yang disematkan kepada saya,” kata dia.

“Ini merupakan kehormatan besar yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya,” ujar Sri dalam prosesi yang berlangsung khidmat.

Dalam nuansa bulan Syawal yang penuh makna, Sri juga memohon maaf kepada seluruh warga Kota Jambi atas kekurangan selama menjalankan tugas sebagai penjabat wali kota.

“Tentu selama saya bertugas di Kota Jambi banyak kekurangan. Di bulan Syawal ini, saya mohon dibukakan pintu maaf oleh Bapak/Ibu sekalian,” ujarnya dengan tulus.

Sri menyebut bahwa, pengabdian di Kota Jambi adalah bagian dari amanah yang diberikan oleh negara.

Ia tak pernah membayangkan akan menjadi bagian penting dari sejarah pemerintahan di Kota Jambi.

“Saya tidak pernah bermimpi, bahkan tidak pernah secara khusus memikirkan tentang Kota Jambi sebelumnya. Tapi inilah takdir dari Allah SWT, dan saya bersyukur dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik,” ungkapnya.

Gelar adat “Karangsetyo” yang diberikan oleh LAM Kota Jambi merupakan simbol penghormatan atas dedikasi, ketulusan, dan keteguhan dalam memimpin.

Ketua LAM Kota Jambi, Aswan Hidayat, menyebut bahwa gelar ini adalah bentuk ucapan terima kasih masyarakat adat atas jasa dan kontribusi Sri Purwaningsih selama menjabat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi menggelar prosesi pengukuhan Wali Kota Jambi, dr Maulana, sebagai Pemangku Adat Melayu, serta menganugerahkan gelar adat kehormatan “Karangsetyo” kepada mantan Pj Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih.

Kegiatan yang berlangsung khidmat ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan adat sekaligus penguatan nilai budaya Melayu dalam sistem pemerintahan daerah.

Dalam laporan Ketua Pelaksana acara, Sekda Kota Jambi A. Ridwan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan penghargaan dari LAM Kota Jambi kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi yang telah dipilih langsung oleh rakyat.

Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk menjaga kelestarian adat Melayu di Tanah Pilih Pusako Batuah.

“Pengukuhan ini menjadi simbol penghormatan dan penguatan budaya dalam kepemimpinan Kota Jambi,” ujar Sekda Ridwan.

Ketua LAM Kota Jambi, Aswan Hidayat, menyatakan bahwa pengukuhan dr. Maulana sebagai Pemangku Adat merupakan bagian dari aturan kelembagaan adat Melayu di Kota Jambi.

“Ini bukan hanya seremoni, tapi bentuk peneguhan nilai-nilai adat Melayu yang telah mengakar dalam struktur kepemimpinan lokal,” kata Aswan.

Selain pengukuhan wali kota, LAM Kota Jambi juga memberikan gelar adat kehormatan “Karangsetyo” kepada Sri Purwaningsih, yang sebelumnya menjabat sebagai Pj Wali Kota Jambi selama 1 tahun 3 bulan.

Gelar ini diberikan sebagai bentuk ucapan terima kasih atas pengabdiannya dalam memimpin serta menjaga keharmonisan budaya dan pembangunan di Kota Jambi.

Ketua LAM juga menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan ini tidak menggunakan dana dari APBD.

Pembiayaan sepenuhnya berasal dari partisipasi dan sumbangan masyarakat, termasuk dari tokoh masyarakat seperti owner Donerejo, Sandi.

“Ini murni bentuk antusias dan kecintaan masyarakat Melayu Kota Jambi dalam menyambut serta memuliakan rajanya,” tegas Aswan Hidayat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi akan menggelar prosesi adat pengukuhan Wali Kota Jambi, d Maulana, sebagai Pemangku Adat Melayu Jambi.

Prosesi ini menjadi simbol penghormatan dan penguatan peran adat dalam tatanan kepemimpinan daerah.

Ketua LAM Kota Jambi, Aswan Hidayat menjelaskan bahwa, pengukuhan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk peneguhan budaya dalam struktur kepemimpinan modern.

“Pengukuhan ini merupakan bagian dari penghormatan adat serta penegasan nilai-nilai budaya Melayu Jambi yang terus hidup berdampingan dengan pemerintahan formal,” ungkap Aswan.

Sebagai bagian dari rangkaian acara pengukuhan, akan digelar tradisi Makan Benampan, yakni makan bersama secara adat dalam satu nampan besar.

Tradisi khas Melayu Jambi ini sarat makna. Makan Benampan merepresentasikan nilai-nilai kesetaraan, kebersamaan, dan kekeluargaan yang menjadi filosofi hidup masyarakat Melayu.

Dalam kesempatan yang sama, LAM Kota Jambi juga akan menganugerahkan gelar adat kehormatan “Karangsetyo” kepada mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih.

Pemberian gelar ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusinya dalam pembangunan daerah dan pelestarian budaya Melayu selama masa kepemimpinannya.

“Gelar ‘Karangsetyo’ melambangkan keteguhan dan komitmen terhadap pembangunan serta pelestarian nilai-nilai adat di Kota Jambi,”tambah Aswan.

Prosesi ini menjadi momen penting untuk menguatkan kembali peran adat dan budaya dalam pembangunan kota.

Sinergi antara pemimpin formal dan struktur adat diharapkan menjadi pondasi kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang berakar pada nilai lokal namun berpandangan global.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Jabatan Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jambi resmi berganti. Kombes Pol Adi Benny Cahyono, SH, SIK, MSi ditunjuk sebagai Dirlantas Polda Jambi menggantikan Kombes Pol Dhafi, dalam upacara serah terima jabatan yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar di Mapolda Jambi.

Penunjukan Kombes Adi Benny sebagai Dirlantas Polda Jambi mulai berlaku sejak 12 Maret 2025, sebagai bagian dari rotasi jabatan strategis di lingkungan Polri.

Kombes Pol Adi Benny Cahyono lahir di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada 10 Januari 1978.

Ia merupakan perwira menengah Polri dengan pengalaman luas di bidang lalu lintas serta berbagai fungsi operasional kepolisian.

Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Taruna Nusantara Magelang, ia melanjutkan ke Akademi Kepolisian (Akpol)*m dan lulus pada tahun 2000. Ia kemudian menempuh pendidikan lanjutan di PTIK, SESPIMEN Polri, hingga meraih gelar Magister dari Universitas Indonesia.

Sebelum menjabat sebagai Dirlantas Polda Jambi, Kombes Adi Benny pernah menduduki berbagai jabatan strategis, antara lain:

– Kasi STNK Polda Banten

– Kasi STNK Polda Metro Jaya

– Kasubdit Siber Polda Jabar

– Kapolres Buton

– Kapolres Garut

– Kabag RBP Rorena Polda Jabar

– Penata Kebijakan Kapolri Madya TK III Polda Jabar (jabatan terakhir sebelum pindah ke Jambi)

Dengan pengalaman panjang dan kepemimpinan yang kuat, Kombes Pol Adi Benny Cahyono diharapkan dapat membawa inovasi dalam pelayanan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jambi.

Fokus utamanya adalah:

– Meningkatkan keselamatan berkendara

– Menekan angka kecelakaan lalu lintas

– Mewujudkan lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar

Dalam wawancara khusus, ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kinerja baik dari pejabat sebelumnya dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Jambi.

Selamat bertugas, Kombes Pol Adi Benny Cahyono. Semoga amanah dan membawa perubahan positif bagi Ditlantas Polda Jambi.

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID– Dalam upaya memberikan solusi konkrit terhadap permasalahan infrastruktur dan banjir di Kota Jambi, Wali Kota Jambi, dokter Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha dan Gubernur Jambi Al Haris, menerima kunjungan kerja (Kunker) Komisi V DPR RI.

Kegiatan inspeksi yang berlangsung pada Senin (14/4/2025) ini menyoroti berbagai langkah strategis guna meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Jambi.

Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir Ridwan Bae (F-Golkar-Sultra), dihadiri pula oleh sejumlah anggota lintas fraksi, termasuk Edi Purwanto (F-PDIP) dan A Bakri H.M (F-PAN) dari daerah pemilihan Provinsi Jambi – yang ingin memastikan bahwa aspirasi masyarakat terkait isu banjir dan pembangunan infrastruktur terlontar secara langsung ke aparat penentu kebijakan.

Rombongan inspeksi diawali dengan peninjauan Pintu Pengendali Banjir Sungai Asam, yang selama ini menjadi titik krusial dalam pengendalian banjir di Kota Jambi.

Dalam pendampingan tersebut, perwakilan dari BWSS VI Jambi dan Kementerian Pekerjaan Umum memberikan paparan mengenai kondisi dan rencana perbaikan infrastruktur yang diharapkan mampu meredam dampak banjir saat intensitas curah hujan tinggi.

Tak hanya itu, Wali Kota Maulana dan Wakil Wali Kota Diza juga turut mendampingi kunjungan kerja Komisi V DPR RI itu ke Tol Jambi-Rengat dan Tol Jambi-Palembang.

Hal itu juga menegaskan sinergi antar instansi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi penggerak utama mobilitas dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

Usai turun lapangan, anggota Komisi V DPR RI ini melanjutkan rapat bersama Pemrov dan Pemkot Jambi serta stakeholder terkait lainnya di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Maulana mengungkapkan kebanggaannya atas hadirnya rombongan Komisi V DPR RI sebagai wujud representasi masyarakat kepada pemkot.

“Saya bangga atas kunjungan ini. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, terutama dalam membenahi infrastruktur dan menangani permasalahan banjir yang selama ini menyulitkan warga,” ujarnya.

Menurut Maulana, upaya penanganan banjir di Kota Jambi telah menunjukkan langkah konkret melalui kerja sama dengan BWSS VI Jambi dalam normalisasi aliran Sungai Asam.

“Kami telah mengirimkan surat dan menyiapkan dana pendampingan sebesar 1,8 miliar rupiah untuk mendukung normalisasi aliran. Ini merupakan awal komitmen nyata dari pemerintah kota dalam mengatasi persoalan banjir,” tambahnya.

Wali Kota Jambi itu juga menyoroti kondisi kritis di aliran Sungai Asam yang saat ini mengalami penyempitan dan memerlukan dana sekitar 75 miliar rupiah untuk pembebasan dan ganti rugi lahan.

“Pak Gubernur telah mengusulkan 25 miliar dari Provinsi dan 5 miliar dari Kota, sedangkan dana sisanya kami usahakan melalui koordinasi dengan Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR agar program pembebasan lahan ini dapat segera terealisasi,” pungkas Maulana.

Menyikapi hal itu, Gubernur Jambi Al Haris memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi siap mendukung apa yang diupayakan Pemkot Jambi dalam mengatasi permasalahan banjir.

“Saat ini tinggal penyelesaian lahan, sementara untuk pekerjaan fisiknya sudah siap untuk dilaksanakan oleh pihak Balai,” terang Gubernur Al Haris.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menekankan, dari kunjungannya bersama anggota Komisi V lainnya, permasalahan pembebasan lahan di aliran Sungai Asam dan penyediaan kolam retensi menjadi fokus utama, dikarenakan terkendala oleh pembiayaan yang cukup besar.

“Ini adalah sejumlah masalah yang menjadi penyebab banjir, khususnya di Kota Jambi. Oleh karena itu, dari dana 75 Miliar yang dibutuhkan dan 30 Miliar nya telah disepakati oleh Pemprov dan Pemkot. Sisanya kami akan menyakinkan Menteri PUPR untuk merelokasikan anggaran sebesar 45 miliar untuk mengatasi masalah ini,” tekannya.

Menurutnya, mengatasi permasalahan banjir tidak dapat dikerjakan secara sendiri, namun diperlukan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota, bersama stakeholder terkait lainnya.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat semua ini bisa tercapai, sehingga permasalahan banjir segera teratasi dan masyarakat merasa nyaman. Saya yakin ditengah efisiensi anggaran yang dilakukan Pak Presiden, beliau akan memprioritaskan hal-hal yang khusus, salah satunya adalah masalah ini yang menyebabkan kesusahan bagi masyarakat,” singkatnya.

Turut hadir dalam Kunjungan Kerja dari Komisi V RI itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi M Hafiz, Kepala BWSS VI Jambi David Partonggo Oloan Marpaung, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Sudirman, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarrelly, serta para Kepala Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemprov Jambi dan Kota Jambi.(*(

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terus digelorakan, termasuk dengan memberikan kemudahan dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan.

Pemkot Jambi melakukan perubahan fundamental terhadap proses Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Jambi dengan tagline BPHTB Mudah, Cepat dan Membahagiakan.

Hal itu mengemuka saat Wali Kota Jambi dokter Maulana membuka Sosialisasi Percepatan Transaksi BPHTB kepada para Notaris/PPAT anggota IPPAT di Kota Jambi yang diselenggarakan secara daring, Senin (14/4/2025).

Sosialisasi percepatan transaksi BPHTB ini dilakukan pasca ditandatanganinya Pakta Integritas oleh Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kota Jambi dan Pemerintah Kota Jambi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) A Ridwan pada tanggal 11 April 2025 lalu.

Dalam Pakta Intergritas yang memuat 4 pernyataan itu diterakan, bahwa PPAT berkomitmen ; menjalankan prinsip kehati-hatian dalam proses jual beli sebagai perwujudan kepastian hukum, bersedia menerima sanksi apabila tidak menggunakan prinsip kehati-hatian tersebut.

Selain itu, PPAT juga harus menggunakan nilai transaksi yang disampaikan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sebagaimana tertera dalam surat pernyataan dan akta jual beli.

Dan terakhir, PPAT mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyimpangan dalam pelaporan nilai transaksi, serta berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan edukasi terkait kepatuhan hukum dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan.

Wali Kota Maulana meyakini dengan perubahan proses yang fundamental ini akan meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi BPHTB serta menggairahkan perekonomian yang tentunya juga akan berdampak pula pada perluasan lapangan pekerjaan, menumbuhkan iklim bisnis dan investasi yang positif di kota Jambi.

“Tujuan utama penyederhanaan layanan ini adalah untuk memperlancar transaksi ekonomi di Kota Jambi. Kita tidak ingin lagi aset-aset di kota ini terbengkalai. Banyak ruko dan properti yang dibangun, namun berhenti beroperasi karena berbagai kendala, salah satunya adalah proses administrasi yang rumit dan lambat. Padahal, potensi ekonomi dan lapangan kerja yang bisa tercipta sangat besar bila transaksi dan pengelolaan aset dipermudah yang akan berdampak pada peningkatan PAD Kota Jambi karena frekuensi transaksi dari sektor BPHTB akan menjadi meningkat,” ujarnya.

Menurut Maulana, kebijakan percepatan BPHTB ini juga merupakan hal yang penting diawal masa jabatannya karena masuk dalam program 100 hari kerjanya sebagai Wali Kota Jambi.

Ia berharap dengan perbaikan mendasar ini, proses BPHTB dapat diselesaikan dalam kurun waktu 2 hari, tidak seperti sebelumnya yang memakan waktu hingga berbulan-bulan.

“Kami mendorong kebijakan percepatan BPHTB ini setelah mendengar masukan dan saran dari masyarakat yang membangun opini bahwa transaksi BPHTB di kota Jambi ini mahal, sulit transaksinya dan membutuhkan waktu yang panjang. Nah percepatan ini guna merubah opini itu, menjadi bertransaksi BPHTB di Kota Jambi, mudah, cepat dan membahagiakan sebagai upaya maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tambah Maulana.

Pemkot optimis, dengan percepatan proses BPHTB ini akan meningkatkan jumlah transaksi.

Dari rata-rata 7.000 transaksi per tahun menjadi 10.000 transaksi per tahun yang akan berdampak pada peningkatan PAD sebesar 100 miliar dalam kurun waktu satu tahun.

“Walaupun mungkin tarif pajak bisa lebih rendah, namun volume transaksi meningkat, sehingga perputaran ekonomi akan jauh lebih besar. Dampaknya sudah jelas perekonomian dan dunia usaha di Kota Jambi bergerak cepat, lapangan pekerjaan terbuka, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” tutur Maulana.

Untuk percepatan BPHTB tersebut, Pemkot Jambi menerapkan aspek-aspek yang menjadi dasar menetapkan nilai transaksi, yang mencakup Zona Nilai Tanah (ZNT), Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Pasar.

“Biasanya, transaksi jual beli erat kaitannya dengan nilai pasar, kecuali dalam kondisi tertentu seperti kebutuhan mendesak atau kebangkrutan. Prinsip kita adalah menerapkan harga transaksi riil antara penjual dan pembeli, agar tidak ada yang merasa terbebani. Kami tidak ingin pajak dihitung tidak wajar, begitupun transaksi, kami juga tidak ingin ada upaya menurunkan harga transaksi secara tidak wajar,” tambahnya.

Untuk mencapai tujuan itu, kata Maulana integritas menjadi hal yang penting baik bagi PPAT maupun jajarannya dalam proses percepatan BPHTB itu.

“Kami juga akan membentuk Tim Audit dan Pengawasan yang dipimpin oleh Sekda. Juga akan dilakukan uji petik, dan bila ditemukan transaksi yang mencurigakan, maka kami akan tindaklanjuti. Ada Pakta Integritas yang dipatuhi, diantaranya kesediaan membayar kekurangan pajak apabila ada data yang dimanipulasi,” tegasnya.

Kata Maulana, perubahan yang diterapkan itu tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah semata.

Semua pihak yang terlibat dalam proses transaksi, termasuk Notaris, PPAT, Pengembang, Bank, dan masyarakat harus berkomitmen mendukungnya.

“Kalau program ini tidak kita dukung bersama, bagaimana kita bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi? Bapak Presiden pun telah menegaskan bahwa tidak boleh ada layanan publik yang terhenti. Jangan ada lagi kasus orang yang sudah membawa uang untuk transaksi, tetapi harus menunggu dua bulan hanya untuk mengurus administrasi saja,” sebutnya.

Dia juga menegaskan, bila ada yang tidak bersedia mendukung sistem baru itu, maka Pemkot Jambi akan memilih untuk bekerja sama dengan pihak yang siap mendukung perubahan tersebut.

Sistem itu juga bisa dinamis sebutnya, dan akan di evaluasi sesuai kebutuhan prinsip pelayanan yang baik.

“Dalam tiga bulan ke depan, kebijakan itu akan kita evaluasi bersama. Jika ada kekurangan, kita perbaiki. Kebijakan ini fleksibel, bukan sesuatu yang kaku. Ciri perubahan adalah adaptasi terhadap kondisi di lapangan,” jelas Wali Kota Jambi itu.

“Mulai besok, sistem baru ini akan kita jalankan. Siap tidak siap, kita mulai. Yang belum siap, kami anggap belum siap untuk bertransaksi. Saya minta kepada anggota IPPAT dan seluruh pihak terkait untuk menghubungi kembali penjual dan pembeli yang transaksinya tertunda, karena ada kebijakan baru yang bisa mempercepat proses ini,” pungkasnya.

Sementara itu, merespon hal tersebut, Ketua IPPAT Kota Jambi Galenita Santiliana mengapresiasi upaya Pemkot Jambi dalam rangka percepatan proses BPHTB itu.

“Tidak hanya berdampak bagi konsumen, namun juga memudahkan bagi kami sebagai PPAT dalam menjalankan tugas jabatan kami,” ujarnya.

“Saya juga mengimbau agar rekan-rekan PPAT menyambut positif dan mendukung upaya percepatan BPHTB yang mudah, murah dan membahagiakan ini,” singkatnya.

Dalam sosialisasi tersebut, Wali Kota Jambi didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) A Ridwan, Asisten Sekda bidang Administrasi Umum M. Jaelani, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Nella Ervina, Kepala Dinas Kominfo Abu Bakar, dan Kepala Bagian Hukum Gempa Awaljon Putra.

Pemkot Jambi menargetkan, Selasa besok (15 April 2025-red), Wali Kota Jambi Maulana akan melaunching secara resmi Percepatan Transaksi BPHTB Kota Jambi yang akan berlangsung di counter pelayanan BPHTB di kantor BPPRD Kota Jambi, Kompleks Perkantoran Wali Kota Jambi Jalan Basuki Rahmat – Kotabaru.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) ke-61, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jambi, Hidayat, menggelar kegiatan bakti sosial di Rumah Asuhan Yatim Piatu Umi Ikhlas, Kota Jambi, Senin (14/4/2025).

Kegiatan yang dilangsungkan penuh kehangatan tersebut menjadi wujud nyata dari semangat kepedulian sosial, terutama kepada anak-anak yatim piatu yang membutuhkan uluran tangan dan perhatian dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan itu, Hidayat menyerahkan bantuan berupa uang tunai dan sejumlah kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, serta barang-barang esensial lainnya. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada pengelola panti asuhan.

“Kami ingin berbagi kebahagiaan di momen Hari Bhakti Pemasyarakatan ini. Semoga bantuan ini bermanfaat dan membawa keberkahan bagi adik-adik kita di Panti Asuhan Umi Ikhlas,” ujar Hidayat.

Pengelola Rumah Asuhan Yatim Piatu Umi Ikhlas menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian yang diberikan oleh Kanwil Ditjenpas Jambi. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan harian anak-anak panti yang kini diasuhnya.

“Kami sangat bersyukur atas perhatian dari Pak Kakanwil dan jajaran. Ini sangat berarti bagi anak-anak kami,” ungkap pengelola panti.

Kegiatan bakti sosial ditutup dengan doa bersama dan momen interaksi penuh kehangatan antara Kakanwil Hidayat dan anak-anak panti asuhan. Suasana haru dan kebersamaan menyelimuti kegiatan tersebut, memperkuat ikatan emosional antara institusi dan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan semangat kebersamaan pasca Idulfitri, DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Jambi menggelar acara Silaturahmi Syawal dan Halal Bihalal di Masjid Tawakkal, Kelurahan Wijayapura, Kecamatan Jambi Selatan, pada Minggu (13/4/2025).

Acara yang penuh kehangatan tersebut turut dihadiri oleh Wali Kota Jambi, Maulana, bersama sejumlah tokoh penting daerah.

Di antaranya Anggota DPRD Provinsi Jambi Amrizal, Dewan Penasihat DPW LDII Provinsi Jambi Nurhamid Hadi, serta Ketua DPW LDII Provinsi Jambi Rahmat Nuruddin.

Hadir pula perwakilan dari Kementerian Agama Kota Jambi, MUI, Kesbangpol, dan berbagai unsur organisasi kemasyarakatan, keagamaan, serta kepemudaan.

Dalam sambutannya, Maulana menyampaikan apresiasi tinggi kepada LDII atas kontribusinya dalam menyebarkan dakwah Islam serta mendukung program pembinaan masyarakat berbasis keagamaan di Kota Jambi.

“LDII adalah mitra strategis pemerintah. Saya mengenal baik kiprah LDII yang konsisten dalam menyebarkan ilmu agama. Kehadiran saya di sini adalah bentuk penghormatan kepada keluarga besar LDII,” ujar Maulana.

Ia bahkan memberikan kuis berhadiah Al-Qur’an kepada jamaah yang hadir, menandai momen silaturahmi dengan nuansa edukatif dan religius. Maulana menegaskan, pemerintah Kota Jambi akan terus berkolaborasi dengan LDII dalam memperkuat fondasi spiritual masyarakat.

Ketua DPD LDII Kota Jambi, Sukarno, menyampaikan bahwa kegiatan Halal Bihalal ini merupakan agenda rutin tahunan yang digelar setiap Syawal, sebagai wadah mempererat persaudaraan dan memperkuat ukhuwah Islamiyah.

“Kami sangat bersyukur atas kehadiran Bapak Wali Kota dan seluruh tokoh masyarakat. Momen ini sangat berarti untuk saling memaafkan dan memperkuat kebersamaan warga LDII dengan masyarakat luas,” ungkap Sukarno.

Acara ditutup dengan tausiyah yang disampaikan KH. Abdul Kodir Jailani, dilanjutkan dengan sesi bersalam-salaman dan ramah tamah antar jamaah dan undangan yang hadir.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) terus mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap II.

Khususnya ruas Tol Betung–Tempino–Jambi sepanjang 170 km.

Proyek strategis ini ditujukan untuk memperkuat konektivitas antarprovinsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jambi dan Sumatera Selatan.

Hingga April 2025, progres konstruksi setiap seksi menunjukkan capaian yang bervariasi. Seksi 4 Tempino–Ness (18,5 km) menjadi yang paling signifikan, dengan realisasi konstruksi mencapai 80,04% dan pembebasan lahan 98,72%.

Sementara itu, Seksi 1 Betung–Tungkal Jaya (62,38 km) telah mencapai 15,29% konstruksi dan 25,47% pembebasan lahan. Seksi 2 Tungkal Jaya–Bayung Lencir (54,32 km) baru menyelesaikan 4,79% konstruksi dan 20,25% lahan.

“Proyek ini dibagi dalam empat seksi, dengan target penyelesaian bertahap mulai Juni 2025 hingga kuartal IV 2026. Seksi 3, yaitu Bayung Lencir–Tempino, sudah beroperasi lebih dulu,” ujar Adjib Al Hakim, EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya.

Guna mempercepat pembangunan, Hutama Karya mengadopsi teknologi canggih seperti Building Information Modelling (BIM), pemetaan topografi dengan UAV LiDAR, dan dashboard pemantauan progres berbasis ArcGIS.

“Total ada 4.620 lapangan kerja tercipta dari proyek ini. Kehadiran tol juga akan menghidupkan UMKM lokal di rest area dan mempermudah mobilitas masyarakat lewat fasilitas crossing seperti overpass dan underpass,” tambah Adjib.

Pada Senin, 14 April 2025, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke lokasi proyek di Jambi, untuk meninjau progres pembangunan infrastruktur dan transportasi.

Gubernur Jambi, Al Haris, menyebut tol ini sebagai urat nadi Sumatera.

“Jambi berada di tengah-tengah Sumatera. Jalan tol akan mempercepat arus logistik dan memperkuat posisi Jambi sebagai hub strategis,” kata Al Haris.

Jika proyek ini selesai, Hutama Karya berharap pembangunan dapat dilanjutkan ke ruas Tol Jambi–Rengat, yang kini masih dalam tahap perencanaan. Ruas ini akan melanjutkan misi membuka akses Jalan Tol Trans Sumatera dari ujung ke ujung.

Hingga kini, Hutama Karya telah membangun ±1.235 km JTTS, dengan berbagai ruas telah beroperasi penuh di wilayah Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Sumut, hingga Aceh.(*)