JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, resmi membuka Bazar Ramadhan yang digelar oleh Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Jambi (BKOW), Selasa (24/2/2026), di Gedung Wanita BKOW Provinsi Jambi.

Kegiatan yang akan berlangsung selama lima hari ini dihadiri unsur Forkopimda, Ketua DWP Provinsi Jambi Iin Kurniasih Sudirman, kepala perangkat daerah, tokoh perempuan, serta para pelaku UMKM.

Dalam sambutannya, Wagub Sani menegaskan bahwa bazar ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ruang kolaborasi, pemberdayaan, dan kepedulian sosial.

Menurutnya, Ramadhan identik dengan meningkatnya kebutuhan bahan pokok dan konsumsi keluarga. Kehadiran bazar menghadirkan solusi nyata melalui harga terjangkau sekaligus membuka peluang usaha, khususnya bagi pelaku UMKM perempuan.

“Perempuan memiliki peran strategis dalam ketahanan ekonomi keluarga. Banyak usaha rumahan lahir dari dapur, namun mampu menopang pendidikan anak hingga membuka lapangan kerja,” ujarnya.

Ia berharap bazar ini menjadi momentum peningkatan kualitas produk, perbaikan kemasan, serta perluasan pemasaran, termasuk pemanfaatan platform digital agar UMKM Jambi mampu bersaing lebih luas.

Wagub juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung pelaku UMKM dan industri rumah tangga melalui Program Jaringan Majukan Jambi (Pro-Jambi), khususnya pilar Pro-Jambi Tangguh.

Program ini memberikan bantuan modal kerja bagi UMKM, industri rumah tangga, dan start up milenial. Ia mengajak BKOW berkolaborasi agar program tersebut tepat sasaran.

Selain aspek ekonomi, Wagub mengingatkan Ramadhan adalah bulan solidaritas. Keberhasilan bazar, katanya, bukan hanya diukur dari omzet, tetapi dari manfaat sosial yang dihadirkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Kemas Muhammad Fuad, mengimbau masyarakat berbelanja secara bijak dan tidak melakukan penimbunan.

Ia memastikan daya beli masyarakat dan ketersediaan bahan pokok masih relatif stabil.

Dalam bazar ini, Disperindag juga menghadirkan pasar murah dengan subsidi harga untuk komoditas seperti beras dan minyak goreng.

Tak hanya di Kota Jambi, program bazar dan pasar murah juga digelar di 11 kabupaten/kota se-Provinsi Jambi sebagai bentuk strategi pemerintah membantu masyarakat kurang mampu.

“Kegiatan ini sudah terjadwal dan menjadi bagian dari strategi pimpinan daerah untuk meringankan beban masyarakat,” jelasnya.

Bazar Ramadhan BKOW menjadi bukti kolaborasi organisasi perempuan dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

Pemerintah berharap kegiatan ini mampu menjaga stabilitas harga, meningkatkan omzet UMKM, sekaligus memperkuat solidaritas sosial selama bulan suci.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dugaan penjualan Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) mencuat di Kabupaten Batanghari, Jambi.

Informasi yang beredar menyebutkan minyak goreng rakyat tersebut dijual hingga Rp18.000 per liter, padahal pemerintah telah menetapkan HET sebesar Rp15.700 per liter.

Menanggapi kabar tersebut, Perum Bulog melalui Manager Pengadaan dan Pelayanan Publik Bulog Jambi, Ahmad Mazajjad Faqihuddin, menegaskan pihaknya akan melakukan penelusuran terlebih dahulu sebelum mengambil langkah tegas.

“Kita lihat dulu, kita telusuri dulu. Kalau itu jaringan Bulog seperti Rumah Pangan Kita (RPK) atau mitra resmi, tentu ada aturan yang harus dipatuhi. Bulog bisa mengeluarkan surat pemutusan sebagai mitra kerja,” ujarnya.

Ahmad menjelaskan, setiap mitra Bulog yang mengambil Minyakita diwajibkan menandatangani pakta integritas.

Dalam perjanjian tersebut ditegaskan bahwa penjualan tidak boleh melebihi HET Rp15.700 per liter.

Jika terbukti melanggar, sanksi tegas berupa pemutusan kerja sama akan diberlakukan.

“Itu sudah jelas dalam surat pernyataan yang mereka tandatangani. Kalau melanggar, bisa diputus sebagai mitra kerja Bulog,” tegasnya.

Namun, apabila penjual bukan bagian dari jaringan resmi Bulog, maka penindakan berada di ranah Dinas Perdagangan bersama Satgas Pangan.

Bulog juga membuka kemungkinan adanya pedagang yang belum memahami struktur harga distribusi.

Dari Bulog ke mitra resmi, Minyakita dijual dengan harga Rp14.500 per liter.

Selisih margin tersebut seharusnya tidak membuat harga di tingkat konsumen melampaui HET.

“Perlu kita klarifikasi bersama Bulog, Dinas Perdagangan dan Satgas Pangan. Kita cek dulu ke tokonya,” tutup Ahmad.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena Minyakita merupakan minyak goreng yang diperuntukkan menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Jika benar terjadi pelanggaran, pengawasan distribusi dipastikan akan diperketat untuk mencegah lonjakan harga di pasaran.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, ketersediaan Minyakita di Provinsi Jambi dipastikan dalam kondisi aman.

Perum Bulog menyatakan stok minyak goreng rakyat tersebut mencukupi hingga beberapa pekan ke depan, bahkan mendekati Lebaran.

Berdasarkan data administrasi terbaru, stok Minyakita yang tersimpan di gudang Bulog Jambi mencapai 832.557 liter.

Manager Pengadaan dan Pelayanan Publik Bulog Jambi, Ahmad Mazajjad Faqihuddin, mengatakan jumlah tersebut sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Stok minyak di gudang Bulog secara administrasi ada 832.557 liter. Itu sangat cukup untuk penyaluran sampai mendekati Idul Fitri,” ujarnya.

Rata-rata penjualan Minyakita di Jambi saat ini berkisar 2.000 liter per hari. Jika dihitung untuk 20 hari ke depan, kebutuhan hanya sekitar 40.000 liter.

Artinya, stok yang tersedia masih sangat berlebih dan bahkan berpotensi bertambah setiap minggu melalui pasokan rutin.

“Kalau kebutuhan 20 hari hanya 40.000 liter, sementara stok kita lebih dari 800 ribu liter, tentu sangat aman,” jelasnya.

Selain memastikan stok aman, Bulog juga menyalurkan bantuan pangan gratis selama Februari hingga Maret kepada 363.117 keluarga penerima manfaat di seluruh Jambi.

Setiap keluarga akan menerima:

• Beras 20 kilogram (dua sak @10 kg)

• Minyakita 4 liter

Distribusi bantuan ditargetkan rampung pada Maret agar bisa dimanfaatkan menjelang Lebaran.

Penyaluran Minyakita ke RPK (Rumah Pangan Kita) dan pasar tradisional dilakukan secara berkala, yakni dua hingga tiga kali dalam seminggu.

Setiap RPK disebut dapat mengambil sekitar 40 dus per distribusi, sesuai informasi dari bagian bisnis.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan mencegah kelangkaan di tingkat pengecer.

Bulog menegaskan akan bertindak tegas terhadap RPK yang menjual Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.

Jika terbukti melanggar, RPK tersebut akan diputus hubungan kerja dan tidak lagi mendapat pasokan Minyakita maupun beras SPHP.

Dalam skema distribusi:

• Bulog menjual ke pengecer seharga Rp14.500 per liter

• Pengecer wajib menjual ke konsumen maksimal Rp15.700 per liter

Minyakita didistribusikan dengan mekanisme bisnis murni tanpa subsidi, namun harga tetap dikontrol pemerintah demi menjaga keterjangkauan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Lurah Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Muhammad Haikal Pahlevi Rawi memberikan klarifikasi terkait dugaan penimbunan minyak goreng MinyaKita yang ramai beredar di media sosial.

Muhammad Haikal menjelaskan, rumahnya hanya digunakan sebagai gudang sementara karena fasilitas Koperasi Merah Putih di kelurahan tersebut sudah penuh.

“Rumah saya dijadikan gudang sementara karena gudang Koperasi tidak cukup,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).

Hal ini dibenarkan oleh Ketua Koperasi Merah Putih, Hafiz. Menurutnya, penyimpanan sementara di rumah lurah telah disepakati untuk menjaga keamanan dan stabilitas pasokan kebutuhan pokok masyarakat.

“Iya, benar. Ini sudah disepakati demi keamanan dan kebutuhan warga,” kata Hafiz.

Selain itu, Hafiz menegaskan dukungan lurah sangat besar, termasuk dalam hal permodalan koperasi, sehingga koperasi dapat terus berkembang dan memberi manfaat bagi masyarakat.

“Dukungan Pak Lurah sangat besar, termasuk secara pribadi untuk permodalan. Ini memacu kami mengembangkan koperasi agar semakin bermanfaat bagi warga,” jelasnya.

Koperasi Merah Putih secara rutin menyalurkan kebutuhan pokok, termasuk minyak goreng bersubsidi MinyaKita.

Dalam satu pekan, koperasi mampu menyalurkan hingga 20 dus MinyaKita untuk warga Penyengat Rendah.

Salah seorang warga, Intan, mengapresiasi keberadaan koperasi tersebut:

“Kami berterima kasih kepada Pak Lurah yang mendukung pengembangan Koperasi Merah Putih. Ini sangat membantu warga, harga stabil dan pelayanan profesional,” ujarnya.

Kehadiran koperasi dianggap meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan kebutuhan pokok dapat terpenuhi dengan baik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dugaan praktik mafia minyak goreng kembali mencuat di Kota Jambi. Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) mengungkap adanya penimbunan MinyaKita kemasan 1 liter di sebuah rumah di Jalan Walisongo, Aur Kenali, Telanaipura, yang diduga milik oknum Lurah berinisial MH.

Dalam operasi investigasi yang dilakukan tim LPKNI, terlihat puluhan truk penuh kardus MinyaKita terparkir di halaman rumah tersebut.

Spanduk yang terpasang menyebutkan penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng Provinsi Jambi pada Oktober–November 2025.

Ketua Umum LPKNI, Kurniadi Hidayat, yang ikut langsung dalam operasi mengatakan, jumlah minyak goreng mencapai 1.000 dus.

“1.000 dus MinyaKita kemasan 1 liter ini jelas menyalahi aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah,” tegas Kurniadi, kemarin.

Dugaan bermula dari informasi bahwa salah satu Rumah Pangan Kita (RPK) binaan Perum Bulog Jambi menerima kuota minyak goreng fantastis, sementara RPK lain hanya mendapatkan 40 dus untuk dua minggu.

Kurniadi menilai jika minyak tersebut dijual ke pedagang lain, harga di pasaran bisa melonjak di atas HET, merugikan masyarakat yang seharusnya memperoleh harga terjangkau.

Investigasi LPKNI mencatat minyak goreng ini diduga akan dijual ke Bayung Lincir, Sumatera Selatan, dan Kabupaten Batang Hari dengan harga Rp188 ribu–Rp200 ribu per dus.

“Kalau jumlahnya sudah ribuan begini, ini bukan sekadar cari makan, tapi cari kaya. Ini bisa dikategorikan penimbunan dan tindak pidana bahan pokok,” ujar Kurniadi.

Ketum LPKNI juga menyoroti dugaan adanya permainan di internal Perum Bulog Jambi. Ia menekankan bahwa setiap RPK seharusnya memiliki toko resmi dengan titik koordinat yang tercatat.

“Kami meminta Perum Bulog Pusat mengevaluasi pejabat Bulog Jambi karena dugaan praktik yang merugikan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, Kurniadi meminta Wali Kota Jambi, Dr. dr. Maulana, untuk mengevaluasi dan mencopot oknum Lurah MH atas dugaan penyalahgunaan wewenang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – RSUD Raden Mattaher Jambi memastikan ketersediaan obat-obatan dan layanan kesehatan tetap aman selama bulan Ramadan hingga Lebaran 2026.

Hal ini disampaikan Wakil Direktur Pelayanan, Anton Trihartanto, yang menyebut proses pengadaan obat sudah berjalan lancar dan sebagian besar obat sudah mulai tersedia.

“Alhamdulillah, support dari APBD sudah membantu pengadaan obat. Proses pemesanan sudah berjalan dan keluhan terkait obat-obatan mulai berkurang,” ujar Anton.

Anton menjelaskan pihak rumah sakit menyiapkan tiga strategi utama: pembelanjaan obat, BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) dasar, dan BMHP khusus.

• Obat dasar: Dijamin tersedia, dan rumah sakit menargetkan enam bulan ke depan tidak ada keluhan kekosongan.

• BMHP dasar: Termasuk infus, kateter, selang hidung, dan sarung tangan steril, dipastikan selalu tersedia.

• BMHP khusus: Untuk tindakan operasi tertentu, seperti tulang belakang atau penggunaan plat dan besi, rumah sakit berupaya maksimal menangani pasien kelas 3 atau yang tidak mampu. Pasien dengan kasus tertentu bisa dirujuk ke rumah sakit lain jika belum tercover.

Anton menambahkan beberapa obat khusus, seperti kontras, masih dalam proses pembelian melalui APBD dan BLUD.

Selama Ramadan, tren kunjungan pasien mengalami fluktuasi. Menurut Anton, awal Ramadan biasanya mengalami penurunan, kemudian kembali meningkat menjelang pertengahan bulan.

Hari pertama dan kedua Lebaran cenderung menurun, tetapi sejak hari ketiga angka kunjungan kembali naik.

“Meski ada fluktuasi, pasien tetap bisa ditangani dengan baik. Layanan tetap optimal,” katanya.

RSUD Raden Mattaher menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

“Ini rumah sakit kita bersama. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini menjadi doa kita bersama agar pelayanan semakin baik,” tutup Anton.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Realisasi penerimaan pajak daerah Kota Jambi menunjukkan tren positif pada awal tahun 2026.

Hingga pertengahan Februari, capaian pajak daerah telah menembus 11,20 persen atau lebih dari Rp53 miliar dari target Rp536,9 miliar.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi, Dr. Ardi, menjelaskan bahwa realisasi pada Januari 2026 saja sudah mencapai 9,1 persen dari target tahunan.

Angka tersebut terus meningkat pada Februari seiring kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pemungutan di berbagai sektor.

“Dari target yang dibebankan sebesar kurang lebih Rp536 miliar, pada Januari sudah tercapai 9,1 persen. Memasuki pertengahan Februari, realisasi meningkat menjadi 11,20 persen atau di atas Rp53 miliar. Melihat tren ini, insya Allah target 100 persen dapat tercapai,” ujar Ardi.

Kontribusi terbesar datang dari sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya usaha makanan, minuman, dan perhotelan.

Untuk PBJT perhotelan, target 2026 sebesar Rp21,5 miliar, dengan realisasi hingga pertengahan Februari mencapai Rp4,19 miliar.

Sementara PBJT makanan dan minuman yang ditargetkan Rp81 miliar, telah terealisasi Rp15,19 miliar.

“Sektor makan dan minum serta perhotelan masih menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak daerah. Aktivitas ekonomi di sektor ini cukup stabil sehingga berdampak positif terhadap capaian pajak,” jelasnya.

BPPRD Kota Jambi optimistis tren positif ini akan berlanjut, mendukung pencapaian target penerimaan pajak daerah sepanjang tahun 2026.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Fluktuasi harga cabai kembali terjadi di pasar tradisional Kota Jambi dalam sepekan terakhir.

Setelah sempat menyentuh Rp40 ribu per kilogram, harga cabai merah kini berangsur turun dan stabil di kisaran Rp30 ribu per kilogram.

Kondisi ini masih tergolong terkendali menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jambi.

Lonjakan harga dianggap bersifat sementara, dipicu faktor distribusi dan pasokan harian di tingkat pedagang.

Kepala Disperindag Kota Jambi, Nella Ervina, menjelaskan pihaknya rutin memantau langsung pasar tradisional untuk memastikan stok kebutuhan pokok aman dan harga tidak melonjak signifikan.

“Kenaikan harga hanya berlangsung sekitar dua hari. Saat ini harga sudah kembali normal di kisaran Rp30 ribu per kilogram. Kami terus memantau pergerakan harga dan memastikan distribusi lancar,” ujarnya.

Menurut Nella, fluktuasi harga cabai merupakan hal lazim karena dipengaruhi cuaca, kelancaran distribusi, dan pasokan dari daerah penghasil.

Untuk menjaga kestabilan, Pemkot Jambi menjalin kerja sama dengan penghasil cabai di Magelang, Jawa Tengah, dan Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

“Pasokan tambahan dari luar daerah menjadi langkah antisipasi agar stok tetap tersedia di pasar. Meski ada biaya transportasi, cara ini efektif menahan gejolak harga di konsumen,” jelasnya.

Disperindag juga mengimbau pedagang untuk tidak menimbun cabai yang bisa memicu kelangkaan dan lonjakan harga.

Dengan sinergi antara pemerintah, distributor, dan pedagang, harga cabai di Kota Jambi diharapkan tetap stabil beberapa pekan ke depan.)(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH, bergerak cepat memastikan warga Provinsi Jambi mendapatkan hunian layak.

Senin (23/2/2026), ia menggelar audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta.

Tak sendiri, Gubernur Al Haris memboyong seluruh Bupati, Wali Kota, dan Kepala Dinas Perkim se-Provinsi Jambi.

Pertemuan ini menjadi momen penting untuk membahas program rumah layak, bedah rumah (BSPS), penataan kawasan kumuh, hingga rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kami hadir membawa puluhan ribu aspirasi rakyat Jambi yang merindukan rumah sehat dan layak huni. Program seperti bedah rumah, penataan kawasan kumuh, dan rumah subsidi diharapkan dapat digelontorkan secara masif ke Jambi,” ujar Al Haris.

Gubernur juga menegaskan pemerintah daerah siap menyiapkan data akurat agar bantuan dari pusat tepat sasaran.

“Kami ingin kawasan di Jambi tertata baik, ekonomi warga meningkat, dan pendidikan anak-anak terjamin karena rumahnya sehat,” tambahnya.

Respons Menteri PKP: Terobosan Besar Hunian Layak

Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik inisiatif Gubernur Al Haris. Ia memaparkan empat strategi utama untuk Jambi:

1. Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga – Bekerja sama dengan PNM Mekaar agar rumah yang direnovasi juga menjadi tempat usaha produktif.

2. Penataan Kawasan Kumuh – Mengubah kawasan kumuh menjadi pemukiman sehat.

3. BSPS (Bedah Rumah) – Menjamin seluruh kabupaten/kota di Jambi memperoleh jatah program rumah swadaya.

4. Penyederhanaan Subsidi – Mempermudah akses KPR Tapak dan Rusun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Ara menambahkan, pemerintah juga menyiapkan skema bunga KPR rendah 5% bagi 16 juta nasabah, khususnya ibu rumah tangga yang menjalankan usaha di rumah.

Selain itu, Menteri PKP akan melakukan kunjungan balasan ke Jambi dan Sulawesi Tengah pada April untuk meninjau langsung progres di lapangan.

“Saya senang bertemu Gubernur yang profesional seperti Pak Al Haris dan Pak Rusdy Mastura. Kami akan hadir langsung ke Jambi dan Sulteng bulan April untuk memastikan program berjalan,” pungkasnya.

Gubernur Al Haris didampingi sejumlah pejabat OPD Provinsi Jambi, termasuk Kadis Kominfo, Kepala Bappeda, Plt. Kadis Perkimtan, Karo Kesra, Plt. Karo Adpim, dan Plt. Kepala Badan Penghubung.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., melakukan langkah strategis untuk percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat.

Bersama seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, Gubernur Al Haris menggelar audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, di Wisma Mandiri Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (23/02/2026).

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program perumahan daerah dengan kebijakan nasional.

Menteri Maruarar Sirait, yang akrab disapa Menteri Ara, didampingi jajaran Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Kementerian PKP.

Dalam diskusi hangat, Gubernur Al Haris memaparkan tiga prioritas strategis: peningkatan kualitas rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui bedah rumah, pembangunan rumah susun di lokasi strategis, serta penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) untuk kawasan kumuh.

“Kehadiran kami hari ini menunjukkan komitmen memastikan warga Jambi memperoleh hunian layak. Usulan kami fokus pada manfaat nyata seperti bedah rumah dan penataan kawasan kumuh,” ujar Al Haris.

Menteri Ara menegaskan bahwa penanganan kemiskinan dan kawasan kumuh harus terintegrasi, tidak parsial.

Ia mendorong Jambi menjadi wilayah percontohan program kolaboratif yang menggabungkan APBN, APBD, CSR perusahaan, BSPS, hingga skema KUR Perumahan.

Selain itu, Kementerian PKP juga akan melibatkan sektor perbankan dan pembiayaan melalui PNM (Permodalan Nasional Madani).

Menteri Ara menambahkan, program ini tidak hanya memperbaiki fisik lingkungan, tapi juga mendorong kemandirian ekonomi warga dan munculnya wirausaha lokal baru.

Sinergi ini diapresiasi oleh seluruh kepala daerah, dan Kementerian PKP berencana melakukan kunjungan kerja untuk meninjau kesiapan lahan dan validasi data usulan.

Gubernur Al Haris didampingi sejumlah pejabat kunci OPD Provinsi Jambi, termasuk Kepala Bappeda, Kadis Kominfo, Plt. Kadis Perkimtan, Karo Kesra, Plt. Karo Adpim, dan Plt. Kepala Badan Penghubung.

Pertemuan ditutup dengan kesepakatan untuk mematangkan data teknis agar program rumah subsidi dan penataan kawasan kumuh di Provinsi Jambi dapat terealisasi secara bertahap sepanjang tahun 2026.(*)