JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Wali Kota Jambi, dr. Maulana, memberikan tanggapan resmi terkait aksi protes warga Aur Kenali yang menolak rencana pembangunan stockpile batu bara di wilayah mereka.

Aksi penolakan ini mencuat setelah warga mengkhawatirkan dampak lingkungan dan ketidaksesuaian lokasi dengan rencana tata ruang terbaru.

Dalam pernyataannya, dr Maulana menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan mengambil langkah sesuai kewenangan yang dimiliki.

“Saya sudah melihat seluruh dokumen perizinan. Penggunaan ruang sudah mendapatkan izin dari Kementerian ATR/BPN, izin TUKS dari Kementerian Perhubungan, dan Amdal telah disetujui oleh Pemprov Jambi. Pemkot Jambi akan bertindak dalam koridor kewenangan yang ada,” ujar Maulana pada Senin (7/7/2025).

Wali Kota Maulana juga mengakui bahwa, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) RTRW Kota Jambi yang baru disahkan tahun 2024, lokasi stockpile tidak sesuai.

Namun, ia menambahkan bahwa izin PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS) sebagai pihak pengembang telah terbit sejak tahun 2015—jauh sebelum aturan RTRW baru diberlakukan.

“Benar, Perda RTRW terbaru tidak cocok untuk kegiatan tersebut, tapi izin PT SAS sudah ada sejak 2015. Kami akan cari solusi terbaik melalui dialog. Semua pihak terkait akan kami panggil untuk berdiskusi,” jelasnya.

Terkait izin operasional, Maulana menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada satu pun izin yang dikeluarkan Pemkot Jambi untuk PT SAS.

Ia juga memastikan bahwa pemerintah kota akan bertindak tegas jika ditemukan pelanggaran, termasuk penyegelan bangunan yang tidak sesuai aturan.

“Pemkot Jambi belum mengeluarkan izin apa pun untuk PT SAS. Jika terbukti ada bangunan yang melanggar, tentu akan kami segel. Kami tetap berkomitmen untuk melindungi hak-hak warga dan menyampaikan aspirasi mereka ke kementerian terkait,” tegasnya.

Pemkot Jambi menekankan pentingnya dialog terbuka dan solusi yang tidak merugikan masyarakat maupun investor. Pemerintah akan terus memfasilitasi mediasi untuk menghindari konflik dan menjaga stabilitas lingkungan serta hukum di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Memperingati Hari Lahir (Harlah) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke-27, anggota DPRD Kota Jambi dari Fraksi PKB, Syofni Herawati, menyampaikan harapan dan komitmennya untuk terus membesarkan partai.

Politisi perempuan yang kini duduk di Komisi I DPRD Kota Jambi ini menegaskan pentingnya kekompakan dan kerja kolektif seluruh kader PKB.

“Selamat Harlah ke-27 untuk PKB. Semoga PKB semakin besar, solid, dan kompak dalam memperjuangkan aspirasi rakyat,” ujar Syofni Herawati kepada media, Senin (7/7/2025).

Menurutnya, usia ke-27 merupakan momentum penting untuk melakukan evaluasi dan konsolidasi partai, baik secara internal maupun eksternal, agar PKB tetap menjadi partai yang dekat dengan masyarakat dan konsisten memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan serta keadilan sosial.

Sebagai legislator di Komisi I yang membidangi hukum, pemerintahan, dan pelayanan publik, Syofni menekankan pentingnya kehadiran kader PKB di tengah masyarakat, terutama dalam mengawal kebijakan daerah yang pro-rakyat.

“Kami di DPRD Kota Jambi, khususnya di Komisi I, akan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. PKB hadir untuk rakyat, dan itu harus terus dibuktikan,” tambahnya.

Peringatan Harlah ke-27 PKB tahun ini mengusung semangat untuk memperkuat konsolidasi partai di seluruh tingkatan.

Di Jambi, para kader PKB ikut serta dalam berbagai kegiatan sosial dan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan panjang partai yang didirikan oleh para ulama Nahdlatul Ulama ini.

Syofni Herawati yang juga menjabat sebagai Bendahara Unum DPW PKB juga mengajak seluruh kader, simpatisan, dan masyarakat untuk terus mendukung perjuangan PKB, terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak kepada rakyat kecil.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pemutakhiran NJOP PBB Perkotaan Tahun 2025”.

Acara yang berlangsung di Aula Bappeda Kota Jambi ini menjadi bagian dari strategi peningkatan tata kelola perpajakan yang lebih transparan dan partisipatif.

Kepala BPPRD Kota Jambi, Nella Ervina, secara resmi membuka kegiatan tersebut, Senin 7 Juli 2025.

Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), agar sesuai dengan kondisi terkini di lapangan.

“FGD ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan sistem perpajakan yang adil, akurat, dan mencerminkan nilai riil tanah serta bangunan. Dengan begitu, proses administrasi pajak akan semakin transparan dan meningkatkan kepercayaan publik,”* ujar Nella.

Dalam pemaparannya, Nella menyebutkan bahwa jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) di Kota Jambi terus mengalami peningkatan.

Tercatat, sejak tahun 2019 hingga 2025, jumlah SPPT bertambah dari 143.767 menjadi 182.591 lembar, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,08% per tahun.

Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya pembangunan dan kepemilikan properti di wilayah kota.

Namun, realisasi pendapatan dari sektor PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih belum maksimal.

Data terakhir menunjukkan capaian PBB baru mencapai 32% dari target yang ditetapkan.

Sebagai upaya optimalisasi pendapatan pajak daerah, BPPRD Kota Jambi terus melakukan berbagai inovasi pelayanan. Di antaranya adalah pengoperasian mobil layanan pajak keliling, pelimpahan kewenangan pelayanan ke kelurahan, serta digitalisasi SPPT.

Sejak 2021, masyarakat juga sudah bisa menikmati kemudahan pembayaran PBB secara online, melalui mobile banking, virtual account, hingga penggunaan kode QRIS yang tercantum pada lembar SPPT.

Dalam hal pelayanan BPHTB, BPPRD juga mencatat peningkatan efisiensi.

Sepanjang semester pertama 2025, dari total 4.473 berkas yang masuk, sebanyak 2.845 berhasil diselesaikan—menunjukkan efisiensi penyelesaian hingga 56,19%.

“Kami berharap, melalui forum ini terjalin sinergi antar-stakeholder untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak daerah. Ini adalah kunci utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal Kota Jambi,” ujar Nella.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Pemerintah Kota Jambi berharap pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dapat terus meningkat dan mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.

“Semoga semangat kolaborasi ini terus terjaga demi terwujudnya Kota Jambi yang Bahagia, Maju, dan Berdaya Saing,” tutup Nella.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua dan pengurus Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Kota Jambi masa bakti 2025–2030 resmi dilantik dan dikukuhkan dalam sebuah upacara khidmat yang digelar pada Senin (7/7).

Dalam momen istimewa tersebut, Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, juga dikukuhkan sebagai Anggota Kehormatan PPAD Kota Jambi.

Acara pelantikan yang berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumdis Walikota Jambi ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, serta para purnawirawan TNI AD yang tergabung dalam organisasi PPAD.

Dalam sambutannya, Wali Kota Maulana menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi terhadap PPAD atas kontribusi dan peran aktifnya dalam menjaga ketahanan sosial serta turut membangun Kota Jambi.

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada PPAD atas dedikasi, pengabdian, serta sumbangsih nyata bagi masyarakat dan pembangunan Kota Jambi. Peran para purnawirawan tetap sangat dibutuhkan, terutama dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan semangat cinta Tanah Air,” ujar Maulana.

Maulana juga menegaskan bahwa para purnawirawan adalah aset berharga bangsa yang telah membuktikan dedikasinya selama bertugas, dan kini melanjutkan pengabdian melalui kegiatan sosial dan kemasyarakatan di tengah masyarakat sipil.

Pelantikan Ketua dan Pengurus PPAD Kota Jambi masa bakti 2025–2030 ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan para purnawirawan TNI AD dalam menjaga stabilitas, memperkuat wawasan kebangsaan, serta mendukung pembangunan daerah.(*(

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengusaha sekaligus pegiat olahraga senam, Eva Lam, resmi terpilih kembali sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Senam Seluruh Indonesia (Pengprov Persani) Jambi untuk masa bakti 2025–2029.

Pemilihan dilakukan secara aklamasi dalam Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) yang digelar pada Sabtu, dan diikuti oleh 11 Pengurus Cabang (Pengcab) se-Provinsi Jambi.

“Eva Lam kembali dipercaya memimpin Persani Jambi untuk periode kedua. Di bawah kepemimpinannya, prestasi senam Jambi terus meningkat,” ungkap Indra Sukma, salah satu peserta Musprovlub yang juga menjabat Ketua Harian Pengprov Persani periode sebelumnya.

Musprovlub ini dibuka langsung oleh Ketua Umum KONI Provinsi Jambi terpilih, AKBP Mat Sanusi, serta dihadiri oleh dua perwakilan dari Pengurus Besar (PB) Persani, yakni Supeno (Kabid Organisasi) dan Hendi Sagala (Kabid Hukum).

Dalam laporannya, Indra juga menyampaikan bahwa selama masa kepemimpinan Eva Lam, Persani Jambi sukses meraih prestasi di tingkat nasional, termasuk saat PON 2024 Aceh-Sumut.

Capaian Senam Jambi di PON 2024:

• 1 Emas: Trio Aerobik (Wawan, Anger, Apri)
• 2 Perak: Artistik Putra (Michael), Mix Pair (Nisa dan Wawan)
• 1 Perunggu: Individual Man (Apri)

“Ini membuktikan bahwa di bawah kepemimpinan Eva Lam, senam Jambi mampu bersaing dan meraih medali emas di ajang nasional,” kata Indra.

Sementara itu, Ketua KONI Provinsi Jambi, Mat Sanusi, menyampaikan dukungan penuhnya terhadap program pembinaan olahraga senam di Jambi.

“Ini bukan soal jabatan, tetapi soal bagaimana kita semua bisa bekerja untuk meningkatkan kualitas prestasi olahraga Jambi, khususnya senam,” tegasnya.

Sanusi menekankan pentingnya strategi baru dan pembinaan jangka panjang untuk mengoptimalkan potensi atlet muda Jambi di kancah nasional dan internasional.

Menariknya, dalam Musprovlub ini juga disampaikan bahwa mulai 28 Februari 2025, Persani telah resmi berganti nama menjadi Federasi Gymnastik Indonesia, sesuai keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

“Potensi atlet senam di Jambi sangat baik. Tinggal bagaimana pengurus memaksimalkan pembinaan dan pelatihan secara berkelanjutan,” ujar Supeno, Kabid Organisasi PB Persani.

Dengan dukungan dari KONI dan pengurus yang solid, harapannya senam Jambi bisa terus menorehkan prestasi gemilang di masa mendatang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebanyak tujuh rumah warga di kawasan Perumahan Harmoni, RT 03, Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, telah dibebaskan oleh PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS).

Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa rumah-rumah tersebut dibeli dengan nilai miliaran rupiah.

Ketua RT 03, Mahfuddin, membenarkan bahwa pembebasan rumah telah dilakukan.

“Ya, total pembelian mencapai lebih dari Rp3 miliar,” ujarnya kepada awak media.

Proses ini diduga berkaitan dengan proyek pembangunan jalan khusus angkutan batubara milik PT SAS yang melintasi kawasan permukiman warga.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Amin, Staf GIS dan Database WALHI Jambi, yang menyebut bahwa proyek tersebut sudah mulai berjalan secara diam-diam.

“Sudah ada tujuh rumah yang dibebaskan. Artinya ini bukan rencana lagi, tapi sudah mulai dijalankan secara diam-diam,” ungkap Amin.

Ia juga menambahkan bahwa saat ini sudah terlihat patok-patok merah yang menandai trase jalan tersebut.

Warga dan aktivis lingkungan menyuarakan kekhawatiran atas minimnya transparansi dalam pelaksanaan proyek yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Pembebasan lahan yang terjadi tanpa sosialisasi menyeluruh memunculkan tanda tanya soal legalitas dan komitmen perusahaan terhadap regulasi lingkungan dan tata ruang.

Kasus ini menambah panjang polemik antara PT SAS dan masyarakat Aur Kenali yang sejak awal menolak keberadaan stockpile dan jalan batubara di kawasan permukiman mereka.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi memastikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah mengabdi minimal satu tahun berhak menerima gaji ke-13 secara penuh.

Pembayaran gaji ke-13 ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui pemerintah daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi, Agus Pirngadi, menjelaskan bahwa gaji ke-13 mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja.

“Pemerintah Provinsi Jambi sudah menganggarkan gaji ke-13 untuk PPPK yang sudah satu tahun masa kerja, sehingga pembayaran dilakukan secara penuh,” jelas Agus.

Sementara untuk PPPK yang masa kerjanya belum mencapai satu tahun, gaji ke-13 tetap dibayarkan, namun secara prorata atau tidak penuh.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Namun, Agus mengungkapkan masih ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang proses pencairan TPP-nya belum selesai.

“Gaji ke-13 sudah dibayarkan sepenuhnya, sedangkan TPP masih dalam proses pencairan di beberapa OPD,” tambahnya.

Sebagai catatan, gaji ke-13 ini bersumber dari APBN, sedangkan TPP menjadi tanggung jawab APBD Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi menyatakan penolakan keras terhadap proyek pembangunan jalan dan stockpile batubara yang dilakukan oleh PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS) di kawasan Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

Proyek ini dinilai mengancam ruang hidup warga dan menyalahi prinsip-prinsip perlindungan lingkungan.

Dalam aksi unjuk rasa warga yang berlangsung Minggu (6/7/2025), WALHI Jambi hadir memberikan dukungan penuh kepada masyarakat yang menolak aktivitas industri ekstraktif di wilayah mereka.

Direktur Eksekutif WALHI Jambi, Oscar Anugerah, mengecam keras proyek PT SAS yang dianggap sebagai bentuk perampasan ruang hidup dan pelanggaran hak dasar atas lingkungan yang sehat.

“Pembangunan tanpa pelibatan masyarakat dan merusak fungsi ekologis seperti rawa adalah bentuk kejahatan lingkungan. Ini bukan pembangunan berkelanjutan, tapi ekspansi korporasi yang mengorbankan warga,” tegas Oscar.

Oscar menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan PT SAS bertentangan dengan berbagai regulasi nasional, termasuk UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UUD 1945 Pasal 28H dan Pasal 33.

WALHI juga menyoroti dampak ekologis dan sosial dari proyek tersebut, seperti:

• Pencemaran udara dan kebisingan akibat truk pengangkut batubara

• Ancaman banjir karena penimbunan rawa yang merupakan kawasan resapan

• Risiko penyakit pernapasan seperti ISPA

• Peningkatan potensi kecelakaan lalu lintas

• Hilangnya ruang terbuka hijau dan konflik sosial di masyarakat

Oscar meminta pemerintah segera menghentikan aktivitas PT SAS dan melakukan audit lingkungan secara transparan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa proyek seperti ini berpotensi menciptakan bencana ekologis dalam jangka panjang jika dibiarkan terus berjalan.

“Negara harus hadir. Jangan sampai warga dikorbankan demi kepentingan industri. Wilayah resapan air dan ruang hidup warga harus dilindungi, bukan dijadikan lokasi tumpukan batubara,” tambahnya.(*)

BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Jambi pada tanggal 6 Juli 2025 pukul 17:55 WIB. Diperkirakan masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang mulai pukul 18:05 WIB.

Wilayah yang diperkirakan terdampak meliputi:

• Kabupaten Kerinci: Danau Kerinci, Gunung Raya, Sitinjau Laut, Batang Merangin, Keliling Danau, Bukitkerman

• Kabupaten Sarolangun: Pauh, Mandiangin

• Kabupaten Batanghari: Batin XXIV, Maro Sebo Ulu

• Kabupaten Tanjung Jabung Barat: Renah Mendaluh

• Kabupaten Tebo: Tebo Tengah, Tebo Ilir, Tengah Ilir, Muara Tabir

• Kota Sungai Penuh: Kumun Debai, Pondok Tinggi, dan sekitarnya

Selain itu, hujan lebat juga dapat meluas ke wilayah:

• Kabupaten Merangin: Muara Siau, Lembah Masurai, Pangkalan Jambu

• Kabupaten Batanghari: Mersam, Muara Tembesi, Muara Bulian, Pemayung, Bajubang, Maro Sebo Ilir

• Kabupaten Muaro Jambi: Sungai Bahar, Bahar Utara, Bahar Selatan

• Kabupaten Tanjung Jabung Barat: Tungkal Ulu, Merlung, Tebing Tinggi, Batang Asam, Muara Papalik, Senyerang

• Kabupaten Bungo: Pelepat, Pelepat Ilir

• Kabupaten Tebo: Tebo Ulu, Sumay, Serai Serumpun dan sekitarnya

Kondisi cuaca ekstrim ini diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 20:05 WIB. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi potensi hujan deras, petir, dan angin kencang yang dapat mengganggu aktivitas dan keselamatan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Harga sembako di Pasar Tradisional Aurduri, Kota Jambi, mengalami fluktuasi pada Minggu, 6 Juli 2025.

Sejumlah komoditas seperti bawang merah, tomat, dan sayur-sayuran mengalami kenaikan, sementara cabai merah dan cabai rawit justru turun dibanding hari sebelumnya.

Pedagang pasar, Sahli Boru, menyebutkan bahwa perubahan harga seperti ini sudah biasa terjadi setiap pekan, meskipun kali ini cukup banyak bahan yang mengalami pergeseran harga.

“Hari ini bawang merah naik jadi Rp 38.000 per kilogram dari sebelumnya Rp 36.000. Lengkuas dari Rp 14.000 jadi Rp 20.000 per kilogram. Tomat juga naik dari Rp 13.000 jadi Rp 17.000,” jelas Sahli saat diwawancarai di kiosnya.

Tak hanya itu, harga sayuran dan tahu juga mengalami kenaikan:

• Bayam: Rp 3.000/ikat (sebelumnya Rp 2.000)

• Kangkung: Rp 3.000/ikat (sebelumnya Rp 2.000)

• Tahu: Rp 1.000/kotak (sebelumnya Rp 800)

• Terong: Rp 15.000/kg (sebelumnya Rp 6.000)

• Timun: Rp 8.000/kg (sebelumnya Rp 6.000)

Di sisi lain, dua jenis cabai yang biasanya menjadi pemicu inflasi justru mengalami penurunan:

• Cabai merah: Rp 24.000/kg (sebelumnya Rp 28.000)

• Cabai rawit: Rp 42.000/kg (sebelumnya Rp 46.000)

Sahli mengatakan bahwa sebagian harga kebutuhan pokok lainnya seperti kentang, wortel, dan bawang putih masih dalam kondisi stabil.

“Harga bahan pokok ini naik-turun tergantung stok dan kondisi di lapangan. Kadang pengaruh cuaca, ongkos kirim, dan terutama kalau petani gagal panen. Itu sangat terasa efeknya,” tambahnya.

Ia juga berharap ada pengawasan dan kebijakan yang lebih baik dari pemerintah agar harga di pasar tetap stabil dan tidak memberatkan konsumen.

“Stabilitas harga ini penting. Pemerintah harus hadir untuk mengontrol pasar dan memastikan tidak ada spekulasi harga yang merugikan,” pungkasnya.(*)