JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Jambi, Rosa Rosilawati, memastikan pihaknya akan memberikan pendampingan penuh kepada ANI (18), remaja yang menjadi korban dugaan pemerkosaan.

Pendampingan mencakup aspek psikologis, hukum, hingga pendampingan di pengadilan.

“Informasi yang kami terima, terjadi pencabulan oleh empat pria, dua di antaranya diduga anggota Kepolisian. Diduga kasus ini dipengaruhi oleh konten pornografi dan media sosial. Kami akan kawal pemulihan mental korban,” ujar Rosilawati.

Rosilawati menegaskan, pihaknya telah menyiapkan tim psikolog dan fasilitator hukum untuk mendampingi ANI dan memastikan korban mendapatkan perlindungan maksimal selama proses hukum berjalan.

Adapun inisial terduga pelaku yang dilaporkan keluarga korban adalah CS, IS, PSP, dan N.

Pihak masyarakat kini menunggu langkah tegas dari Polda Jambi untuk mengusut dugaan keterlibatan oknum anggotanya dan memastikan keadilan bagi korban.

Kronologi Dugaan Pemerkosaan dari Sudut Pandang Ibu Korban

Meski fokus berita adalah UPTD PPA, penting untuk menyoroti kronologi peristiwa agar publik memahami konteks:

1. November 2025 – Awal perkenalan
   ANI berkenalan dengan seorang pria berinisial IN di sebuah gereja.

2. 2 Januari 2026 – Fakta terungkap
   Monica, ibu korban, mengetahui kejadian sebenarnya setelah menemukan pesan curhat anaknya ke teman-temannya. ANI tidak berani bercerita langsung.

3. Malam kejadian
   ANI berada di rumah rekannya LN. Pelaku IN menjanjikan akan menjemput korban untuk pulang. Namun, pelaku datang tengah malam dan membawa ANI pergi.

4. Dibawa berkeliling dan ke rumah kos
   Korban dibawa ke kawasan Kebun Kopi dan kemudian ke sebuah rumah kos di kawasan Arizona, yang disebut disewa oleh seorang anggota polisi. ANI dibawa dalam kondisi tidak sadar dan digotong.

5. Ditinggalkan di Terminal Alam Barajo
   Setelah peristiwa tersebut, korban ditinggalkan begitu saja. ANI mengalami trauma berat, sering mengurung diri, dan sempat menyatakan keinginan untuk mengakhiri hidup.

Monica berharap proses hukum segera berjalan, sementara UPTD PPA siap memastikan pendampingan korban dari sisi hukum dan psikologis tetap berjalan hingga tuntas.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dugaan kasus kekerasan seksual kembali mencoreng wajah Kota Jambi.

Seorang remaja perempuan berusia 18 tahun, berinisial ANI, warga Kecamatan Alam Barajo, dilaporkan menjadi korban pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh empat orang pria.

Yang mengejutkan, dua dari empat terduga pelaku disebut-sebut merupakan oknum anggota kepolisian yang aktif bertugas di wilayah Jambi.

Informasi ini memicu perhatian publik dan kekhawatiran luas terhadap penegakan hukum serta perlindungan korban.

Menanggapi laporan tersebut, Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menyampaikan rasa prihatin mendalam atas peristiwa yang menimpa korban.

Ia menegaskan bahwa pihaknya telah menerima pengaduan resmi dari keluarga korban dan langsung mengambil langkah cepat.

DPRD Kota Jambi, kata Faried, telah memfasilitasi pendampingan psikologis dan perlindungan hukum melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Jambi.

Termasuk melibatkan tenaga psikolog untuk memulihkan kondisi mental korban.

“Kami fokus memastikan korban mendapatkan pendampingan yang layak, baik secara psikologis maupun hukum. UPTD PPA dan psikolog telah kami libatkan untuk mendalami dampak yang dialami korban,” ujarnya.

Lebih lanjut, Faried menegaskan bahwa kasus ini harus dikawal secara serius dan transparan, terlebih jika benar melibatkan aparat penegak hukum.

Ia berharap Kapolda Jambi beserta jajaran turun langsung mengawasi proses penanganan perkara tersebut.

“Ini bukan hanya soal hukum, tapi menyangkut masa depan korban dan kepercayaan publik terhadap institusi. Jangan sampai ada upaya menutup-nutupi,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, kasus dugaan pemerkosaan tersebut masih dalam proses penanganan oleh pihak berwenang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemkot Jambi terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan melalui sosialisasi Program Kampung Bahagia 2026, Kamis (29/1/2026).

Program Kampung Bahagia 2026 merupakan kelanjutan dari pilot project di 67 RT sepanjang 2025 yang dinilai berhasil dan mendapat apresiasi dari berbagai daerah.

Keberhasilan uji coba tersebut menjadi landasan Pemkot Jambi untuk mengimplementasikan program secara menyeluruh di seluruh wilayah kota.

Pada tahun 2026, tidak ada satu pun RT di Kota Jambi yang luput dari sentuhan pembangunan.

Seluruh elemen masyarakat, mulai dari kalangan tua hingga muda, dilibatkan secara aktif melalui pendekatan swadaya dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Wali Kota Jambi, dr. Maulana, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas pelaksanaan Program Kampung Bahagia dengan dukungan APBD Kota Jambi sebesar Rp136 miliar.

Hal itu disampaikan Maulana saat evaluasi Pilot Project Kampung Bahagia 2025 bersama seluruh lurah se-Kota Jambi yang digelar di Aula DPMPPA, beberapa waktu lalu.

“Kita sudah menyiapkan skema pelaksanaan tahun 2026. InsyaAllah seluruh RT akan melaksanakan Program Kampung Bahagia,” kata Maulana.

Ia menekankan pentingnya penguatan tata kelola keuangan agar program berjalan bersih, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta memperkuat integritas pemerintahan hingga tingkat kelurahan dan RT.

Program Kampung Bahagia merupakan salah satu dari 11 program unggulan Kota Jambi yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas.

Program ini mencakup aspek lingkungan, sosial, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.

Untuk mempermudah pengawasan, Pemkot Jambi membagi pelaksanaan program ke dalam dua kelompok.

Kelompok A dijadwalkan melaksanakan kegiatan pada Januari–Juli 2026, sementara Kelompok B pada Agustus–Desember 2026.

Meski demikian, setiap RT tetap diwajibkan menggelar musyawarah warga untuk menentukan prioritas kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Kepala DPMPPA Kota Jambi, Noverentiwi Dewanti, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan tahapan pelaksanaan program secara terstruktur yang menyasar 1.583 RT di seluruh Kota Jambi.

Tahapan dimulai pada Januari 2026 dengan seleksi dan rekrutmen tenaga pendamping Kampung Bahagia, dilanjutkan sosialisasi kepada masyarakat pada minggu ketiga dan keempat.

Pada Februari, dilakukan rembuk kesiapan warga, pembentukan Kelompok Kerja (Pokja), pemetaan swadaya masyarakat, serta penyusunan rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan.

Selanjutnya, pada Maret RT menyusun proposal Kampung Bahagia.

Pencairan dana ke rekening Pokja dilakukan pada April 2026 untuk memulai pelaksanaan kegiatan.

Program berlangsung pada April hingga Mei, kemudian dilanjutkan dengan serah terima hasil kegiatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pada Juni 2026.

“Dengan tahapan yang jelas, setiap RT dapat melaksanakan program secara tertata dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Noverentiwi.

Besaran Dana Kampung Bahagia disesuaikan dengan jumlah kepala keluarga (KK) di setiap RT.

RT dengan lebih dari 100 KK menerima Rp100 juta, RT dengan 60–99 KK sebesar Rp70 juta, dan RT dengan kurang dari 60 KK memperoleh Rp50 juta.

Selain itu, Pemkot Jambi juga menyiapkan tenaga pendamping, petunjuk teknis, peraturan wali kota, serta tim monitoring khusus guna memastikan pelaksanaan Program Kampung Bahagia berjalan sesuai aturan dan terhindar dari penyalahgunaan anggaran. (*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kota Jambi kembali dilanda musibah kebakaran. Sebuah rumah warga di Jalan Bangau I, Lorong Suka Mulya, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, hangus dilalap api pada Rabu (28/1/2026) pagi.

Peristiwa tersebut menewaskan seorang pemuda berusia 24 tahun yang terjebak di dalam rumah.

Korban diketahui bernama Vito Venom Hariyanto.

Ia ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah tidak sempat menyelamatkan diri dari kobaran api.

Informasi dari warga sekitar menyebutkan, saat kejadian orang tua korban sedang tidak berada di rumah.

“Waktu kejadian orang tuanya tidak ada. Jadi korban sendirian dan terkunci di dalam rumah,” ujar salah seorang warga di lokasi kejadian.

Warga mulai menyadari kebakaran setelah melihat asap tebal keluar dari dalam rumah.

Sejumlah warga kemudian berusaha mendatangi lokasi dan melakukan pemadaman secara manual sebelum api membesar.

“Kami melihat asap tebal, lalu langsung berlari ke sana dan mencoba memadamkan api sebisanya,” jelas warga tersebut.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kota Jambi, Mustari Affandi, menjelaskan bahwa korban diduga terbakar saat berusaha mencari jalan keluar dari dalam rumah, namun terjebak dan tidak dapat menyelamatkan diri.

Menurut Mustari, laporan kebakaran diterima pihaknya pada pukul 10.13 WIB. Petugas langsung bergerak cepat menuju lokasi.

“Tim berangkat pukul 10.16 WIB dan tiba di lokasi pukul 10.21 WIB. Respon time kami sekitar delapan menit dari Mako,” kata Mustari.

Ia menambahkan, sebelum petugas tiba, warga sempat mencoba menolong korban dengan mendobrak pintu rumah.

Namun api dengan cepat membesar dan bahkan terdengar suara ledakan yang diduga berasal dari tabung gas.

“Setelah mendapat informasi dari keluarga bahwa masih ada korban di dalam rumah, tim rescue langsung melakukan pencarian,” ungkapnya.

Korban akhirnya ditemukan di dalam kamar mandi dalam kondisi telungkup.

Proses evakuasi dilakukan menggunakan tandu dan fire blanket, sebelum korban dibawa menggunakan ambulans PSC 119 ke RS Bhayangkara Jambi.

Dalam penanganan kebakaran ini, Damkartan Kota Jambi mengerahkan sebanyak 110 personel yang terdiri dari pleton Mako, Posyankar Paal Merah, Posyankar Jambi Timur, serta relawan pemadam kebakaran (Redkar)

Operasi didukung dua unit armada komando, enam unit armada tempur, dan dua unit armada suplai air.

Pemadaman berlangsung sekitar dua jam dengan total penggunaan air mencapai 19.500 liter.

Api berhasil dipadamkan dan tidak merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi.

Mustari mengakui proses pemadaman sempat mengalami kendala akibat akses jalan yang sempit serta kondisi permukiman yang padat penduduk.

“Akses menuju lokasi cukup sulit dan warga cukup banyak mendekat. Namun kami tetap fokus pada pemadaman, pengamanan, dan penyelamatan,” ujarnya.

Pihak Damkar juga berkoordinasi dengan PLN untuk memutus aliran listrik, serta dengan TNI dan Polri guna pengamanan area kebakaran.

Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang.

“Untuk penyebab pasti kebakaran masih kami dalami bersama kepolisian. Lokasi sudah dipasang garis polisi,” tegas Mustari.

Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan memperhatikan aspek keselamatan.

“Kami mengingatkan agar tidak mengunci rumah saat masih ada anggota keluarga di dalam, serta tidak mendekati lokasi kebakaran demi keselamatan bersama,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Prof. Dr. Ir. Dadan Hindayana, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kunci strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Prof. Dadan saat menghadiri Konsolidasi Percepatan Penyelenggaraan Program MBG yang berlangsung di Kantor Wali Kota Jambi, Rabu (28/01/2026).

Kehadirannya di Jambi menjadi bentuk dukungan langsung BGN terhadap percepatan pelaksanaan MBG di daerah.

Dalam kegiatan tersebut, Prof Dadan mengapresiasi komitmen kuat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Jambi yang dinilai sangat responsif dalam menyukseskan program strategis nasional tersebut.

“Saya melihat semangat yang sangat tinggi dari Provinsi dan Kota Jambi untuk bergerak cepat menyelesaikan Program Makan Bergizi Gratis. Ini menunjukkan kesadaran bersama bahwa MBG sangat penting bagi masa depan kualitas SDM Indonesia,” ujar Prof. Dadan.

Menurutnya, dampak Program MBG tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi anak, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah.

Setiap dana yang disalurkan ke Satuan Pelayanan Berbasis Gizi (SPBG) akan berputar untuk pembelian bahan pangan lokal, pembayaran relawan, hingga keterlibatan tenaga ahli gizi.

“Dengan skema ini, produktivitas wilayah meningkat, pengangguran terbuka bisa ditekan, dan perputaran ekonomi di daerah berjalan lebih cepat,” jelasnya.

Prof Dadan juga menekankan pentingnya kearifan lokal dalam penyusunan menu MBG.

Ia memastikan setiap SPBG memiliki tenaga ahli gizi yang menyusun menu berbasis potensi pangan lokal dan selera masyarakat setempat, serta membuka ruang evaluasi dari penerima manfaat.

“Program ini akan terus diperbaiki dan disempurnakan. Targetnya bukan hanya anak-anak tumbuh sehat, kuat, cerdas, dan ceria, tetapi juga kehidupan masyarakat secara keseluruhan ikut meningkat,” tegasnya.

Terkait sasaran, Prof. Dadan memastikan Program MBG menjangkau seluruh kelompok strategis, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak PAUD hingga SMA, santri dan sekolah keagamaan, anak usia sekolah yang putus sekolah, hingga guru dan tenaga pendidik.

Konsolidasi percepatan MBG ini turut dihadiri Anggota DPD RI Elviana, Gubernur Jambi Al Haris, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Jambi Diza, Ketua DPRD Kota Jambi, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kehadiran Kepala BGN RI di Provinsi Jambi.

Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk mendukung penuh percepatan MBG hingga menjangkau wilayah terpencil dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

“Kehadiran Kepala BGN RI menjadi motivasi besar bagi kami. Kami ingin memastikan anak-anak di daerah terpencil juga mendapatkan asupan gizi yang layak agar potensi mereka dapat berkembang maksimal,” ujar Al Haris.

Dengan dukungan langsung BGN RI dan sinergi pemerintah daerah, Program Makan Bergizi Gratis di Jambi diharapkan dapat berjalan lebih cepat, merata, dan berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi kembali menegaskan komitmennya dalam mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya strategis meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Keseriusan tersebut terlihat dalam Konsolidasi Percepatan Penyelenggaraan Program MBG yang digelar di Kantor Wali Kota Jambi, Rabu (28/01/2026).

Forum ini mempertemukan unsur pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dalam satu langkah sinergis.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI Prof Dr Ir Dadan Hindayana, Anggota DPD RI Elviana, Gubernur Jambi Al Haris, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Jambi Diza, Ketua DPRD Kota Jambi, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Dalam kesempatan itu, Prof Dadan Hindayana mengapresiasi sambutan hangat sekaligus komitmen kuat Pemerintah Provinsi dan Kota Jambi dalam mendukung percepatan Program MBG.

Menurutnya, antusiasme yang ditunjukkan Jambi menjadi modal penting dalam menyukseskan program strategis nasional tersebut.

“Saya melihat semangat yang sangat tinggi dari Provinsi dan Kota Jambi untuk bergerak cepat menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis. Semua pihak sudah memahami bahwa program ini sangat krusial bagi peningkatan kualitas SDM Indonesia di masa depan,” ujar Prof. Dadan.

Ia menjelaskan, Program MBG tidak hanya berfokus pada perbaikan asupan gizi anak, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap perekonomian daerah.

Dana yang masuk ke setiap Satuan Pelayanan Berbasis Gizi (SPBG) akan menggerakkan pembelian bahan pangan lokal, pembayaran relawan, serta keterlibatan tenaga ahli gizi.

“Produktivitas wilayah akan meningkat, angka pengangguran terbuka bisa ditekan, dan perputaran ekonomi di daerah berjalan lebih cepat karena melibatkan banyak pihak,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prof. Dadan menekankan pentingnya pemanfaatan kearifan lokal dalam penyusunan menu makan bergizi.

Setiap SPBG dilengkapi ahli gizi yang bertugas menyusun menu berbasis potensi pangan lokal dan cita rasa khas daerah, sekaligus menerima masukan dari penerima manfaat.

“Program ini akan terus disempurnakan. Target kita bukan hanya anak-anak tumbuh sehat, kuat, cerdas, dan ceria, tetapi juga kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan ikut meningkat,” tegasnya.

Terkait sasaran program, Prof Dadan memastikan bahwa Program MBG menjangkau seluruh kelompok strategis, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah PAUD hingga SMA, santri dan sekolah keagamaan, anak putus sekolah, hingga guru dan tenaga pendidik.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kepala BGN RI di Provinsi Jambi.

Ia menegaskan bahwa sejak awal, Jambi menyambut positif arahan Presiden terkait Program Makan Bergizi Gratis.

“Kami bangga melihat anak-anak makan dengan lahap di sekolah. Saya cek langsung, makanannya habis. Artinya enak dan diterima anak-anak. Dampaknya jelas pada kesehatan, gizi, dan peningkatan kecerdasan mereka,” ujar Al Haris.

Gubernur juga menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Jambi untuk memperluas Program MBG hingga ke wilayah terpencil dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Ia meminta seluruh bupati dan wali kota di Jambi agar proaktif menyiapkan lahan serta infrastruktur pendukung.

“Anak-anak di daerah 3T memiliki potensi luar biasa dan berhak mendapatkan asupan gizi yang layak. Kehadiran Kepala BGN di Jambi menjadi motivasi besar agar Jambi tidak tertinggal dari provinsi lain,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID–  Pemerintah Kota Jambi semakin serius mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui kegiatan Konsolidasi Percepatan Penyelenggaraan Program MBG yang berlangsung di Kantor Wali Kota Jambi, Rabu (28/01/2026).

Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. Maulana, MKM, dan melibatkan unsur pemerintah pusat, provinsi, hingga legislatif.

Hadir dalam konsolidasi tersebut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI Prof. Dr. Ir. Dadan Hindayana, Anggota DPD RI Elviana, Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Wakil Wali Kota Jambi Dizha Hazra Aljosha, Ketua DPRD Kota Jambi, serta jajaran terkait dari Pemerintah Provinsi dan Kota Jambi.

Wali Kota Jambi Maulana mengungkapkan, hingga awal 2026 Program MBG di Kota Jambi telah menjangkau sekitar 94 ribu penerima manfaat dari total target 275 ribu orang.

Untuk mempercepat capaian tersebut, Pemerintah Kota Jambi terus mendorong optimalisasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh kecamatan.

“Saat ini kebutuhan minimal dapur MBG di Kota Jambi sebanyak 76 unit. Baru 35 dapur yang aktif beroperasi. Dapur yang belum berjalan, khususnya di Kecamatan Pelayangan dan Danau Teluk, terus kita percepat agar segera berfungsi,” ujar Maulana.

Ia menambahkan, Program MBG tidak hanya difokuskan pada sekolah formal, tetapi juga menyasar pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan, agar manfaat program benar-benar dirasakan secara merata.

Menurut Maulana, pendataan penerima manfaat terus diperbarui secara menyeluruh guna memastikan program tepat sasaran.

Selain meningkatkan asupan gizi, keberadaan SPPG juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.

“Program ini membuka peluang kerja baru, terutama bagi ibu-ibu usia di atas 40 tahun. MBG bukan hanya soal gizi, tapi juga solusi pengurangan pengangguran,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BGN RI Prof. Dadan Hindayana memberikan apresiasi atas kuatnya sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kota Jambi dalam mendukung program strategis nasional tersebut.

Menurutnya, Program MBG memiliki efek berganda terhadap perekonomian daerah karena melibatkan pembelian bahan pangan lokal, pemberdayaan relawan, serta keterlibatan tenaga ahli gizi di setiap SPPG.

“MBG menyasar kelompok strategis mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD hingga SMA, santri, anak putus sekolah, hingga guru dan tenaga pendidik,” jelas Prof. Dadan.

Gubernur Jambi Al Haris juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk mendukung percepatan Program MBG hingga ke wilayah terpencil dan daerah 3T.

Ia berharap kolaborasi lintas pemerintah dapat memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan merata, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jambi.

Dengan konsolidasi ini, Pemerintah Kota Jambi optimistis Program MBG dapat terus dipercepat demi mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – BPJS Kesehatan Cabang Jambi kembali membuktikan kualitas pelayanan kesehatan yang mumpuni dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) yang sangat tinggi.

Per 1 Januari 2026, Kota Jambi mencatat kepesertaan UHC sebesar 99,81% dengan tingkat keaktifan 81,69%.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengikuti dengan UHC 99,21% dan keaktifan 81,92%, sementara Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencapai UHC 99,58% dengan keaktifan 80,02%.

Prestasi ini mendapat pengakuan melalui UHC Awards 2026, yang diberikan kepada 31 provinsi dan 397 kabupaten/kota atas keberhasilan mereka mendorong kepesertaan Program JKN.

Penghargaan ini sekaligus menjadi bukti komitmen kepala daerah dalam memastikan masyarakat memiliki akses layanan kesehatan yang merata.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menekankan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kolaborasi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan.

Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN telah menembus 282,7 juta jiwa, atau lebih dari 98% penduduk Indonesia, dengan keaktifan 81,45%, melampaui target nasional RPJMN 2025–2029.

“Peran aktif pemerintah daerah sangat strategis untuk mendaftarkan penduduk dan menjaga keaktifan kepesertaan. Dengan sinergi seluruh pihak, perlindungan kesehatan masyarakat dapat terwujud secara lebih adil,” jelas Ghufron.

Capaian UHC juga berdampak signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Penelitian LPEM FEB UI tahun 2025 menunjukkan bahwa wilayah yang sudah UHC memiliki tingkat kesakitan lebih rendah, akses layanan lebih mudah, serta pengeluaran kesehatan rumah tangga yang lebih ringan.

Rata-rata, peserta JKN kini melakukan dua juta kunjungan per hari ke fasilitas kesehatan, mencerminkan meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

BPJS Kesehatan Cabang Jambi terus memperkuat layanan dengan teknologi digital, termasuk Mobile JKN, PANDAWA WhatsApp 08118165165, Care Center 165, dan fitur i-Care JKN yang memudahkan dokter mengakses riwayat pelayanan peserta selama satu tahun terakhir.

Dalam UHC Awards 2026, daerah yang berprestasi dikategorikan dalam tiga level: Utama, Madya, dan Pratama, sebagai bentuk apresiasi sekaligus dorongan bagi daerah lain untuk memperluas kepesertaan Program JKN.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya JKN sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari risiko kemiskinan akibat sakit.

“Masyarakat sehat berarti bangsa kuat dan sejahtera. Program JKN menjadi fondasi utama dalam menciptakan kesejahteraan dan daya saing nasional,” kata Cak Imin.

Target pemerintah hingga 2029 adalah 99% kepesertaan JKN, sekaligus peningkatan kualitas layanan agar manfaat program dirasakan optimal oleh seluruh masyarakat Indonesia.

UHC Awards 2026 diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi daerah yang belum mencapai cakupan maksimal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Program JKN BPJS Kesehatan kembali membuktikan manfaat nyatanya bagi masyarakat Kota Jambi.

Mawardi, seorang peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Jambi, merasakan langsung kemudahan layanan kesehatan saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Theresia Jambi.

Selama proses pengobatan, seluruh biaya perawatan Mawardi ditanggung penuh oleh BPJS Kesehatan sesuai ketentuan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dengan demikian, ia dapat menjalani perawatan tanpa kekhawatiran terhadap beban biaya medis.

Mawardi mengungkapkan rasa syukur atas kepesertaan JKN yang dimilikinya. Menurutnya, program ini sangat membantu masyarakat kecil yang membutuhkan akses layanan kesehatan.

“Alhamdulillah, dengan BPJS Kesehatan saya bisa berobat tanpa memikirkan biaya. Terima kasih kepada Pemerintah Kota Jambi yang telah mendaftarkan kami sebagai peserta PBI dan juga kepada BPJS Kesehatan. Pelayanan di RS Theresia Jambi juga sangat memuaskan,” ujar Mawardi.

Manfaat yang dirasakan Mawardi tidak lepas dari komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam mendukung terwujudnya Universal Health Coverage (UHC).

Melalui UHC, seluruh penduduk Kota Jambi diupayakan memiliki kepesertaan JKN aktif sehingga dapat memperoleh layanan kesehatan secara adil dan merata.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi, Shanti Lestari, menyampaikan bahwa keberhasilan Kota Jambi mencapai UHC merupakan hasil sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan.

“Pemerintah Kota Jambi berperan besar dalam memastikan masyarakat memiliki perlindungan kesehatan, khususnya peserta PBI yang iurannya ditanggung pemerintah. Ini menjadi fondasi penting dalam memberikan akses layanan kesehatan yang berkelanjutan,” jelas Shanti.

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu ragu memanfaatkan layanan kesehatan sejak dini.

Program JKN memungkinkan peserta memperoleh layanan kesehatan mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga rumah sakit rujukan tanpa beban biaya.

Melalui penerapan UHC, Pemerintah Kota Jambi berharap derajat kesehatan masyarakat terus meningkat serta memberikan rasa aman bagi warga dalam mengakses pelayanan kesehatan.

BPJS Kesehatan bersama fasilitas kesehatan, termasuk RS Theresia Jambi, berkomitmen terus meningkatkan mutu layanan demi terwujudnya pemerataan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly (KFA), menilai penanganan persoalan sampah di Kota Jambi hingga saat ini belum dilakukan secara serius dan menyeluruh.

Ia menegaskan, masalah sampah bukan lagi sekadar soal pengangkutan, melainkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan di lapangan.

Meski pengangkutan sampah rutin dilakukan sejak pagi hari, tumpukan sampah masih kerap muncul di sejumlah titik.

Salah satunya terlihat di depan SDN 47 Kota Jambi, yang kembali dipenuhi sampah akibat aktivitas warga yang membuang sampah di luar jam yang telah ditentukan.

Menurut Kemas Faried, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah oleh instansi terkait.

“Walaupun sampah sudah diangkut, masih saja ada warga yang membuang sampah di luar waktu yang ditetapkan. Ini bukan persoalan fasilitas, tapi lemahnya penegakan aturan,” tegasnya.

Ia secara khusus menyoroti peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan fungsi penegakan Perda.

Minimnya patroli yustisia disebut membuat pelanggaran terus berulang tanpa adanya sanksi tegas.

Selain itu, Kemas Faried juga menilai lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi faktor utama belum tuntasnya persoalan sampah di Kota Jambi.

Ia menyebut, sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, camat, dan lurah masih belum berjalan optimal.

“DLH, Satpol PP, camat, dan lurah seharusnya bergerak bersama. Jika masing-masing berjalan sendiri, persoalan sampah akan terus berulang dan tidak pernah selesai,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa tanpa tindakan tegas di lapangan, Perda hanya akan menjadi aturan formal tanpa daya paksa.

Ia mendorong Satpol PP agar tidak berhenti pada imbauan semata, melainkan berani melakukan penindakan terhadap pelanggar.

“Kalau hanya imbauan, masyarakat tidak akan jera. Perda harus ditegakkan. Patroli yustisia harus dilakukan secara rutin dan konsisten agar ada efek jera,” katanya.

Menurutnya, pembiaran terhadap pelanggaran justru memperburuk wajah Kota Jambi dan berdampak langsung pada kerusakan lingkungan. Ia menekankan bahwa kedisiplinan masyarakat tidak akan terbentuk tanpa kehadiran negara melalui penegakan hukum hingga ke tingkat paling dasar.

“Selama pelanggaran dibiarkan, sampah akan terus menumpuk. Ini menandakan penanganan sampah di Kota Jambi belum benar-benar menjadi prioritas,” pungkas Kemas Faried.(*)