JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi menyoroti masih rendahnya tingkat validasi data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah wilayah.

Kepala BPPRD Kota Jambi, Ardi, mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat 25 kelurahan yang belum melakukan validasi dan verifikasi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB.

“Dari total 68 kelurahan di Kota Jambi, baru 43 kelurahan yang sudah melakukan validasi DHKP PBB. Sisanya 25 kelurahan belum, dan ini harus segera ditindaklanjuti,” tegas Ardi.

Menurutnya, validasi lapangan menjadi langkah krusial untuk memastikan akurasi data objek pajak, sekaligus mencegah potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menekankan agar lurah tidak hanya mengandalkan data administrasi, tetapi aktif turun langsung ke lapangan.

“Kami minta lurah segera bergerak melakukan pengecekan langsung ke lapangan agar data PBB benar-benar sesuai kondisi riil,” ujarnya.

Ardi menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Tax Achievement Award Wajib Pajak Kota Jambi Tahun 2025 yang digelar Pemkot Jambi di Taman Banjuran Budayo, Selasa (10/02/2025).

Ia juga mengungkapkan, secara umum kinerja penerimaan pajak daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil positif.

Dari target pajak sebesar Rp165 miliar, realisasi penerimaan berhasil mencapai 103 persen, dan meningkat menjadi 109 persen apabila digabungkan dengan penerimaan denda pajak.

“Alhamdulillah target pajak tercapai. Ini tidak lepas dari peran camat dan lurah yang aktif, meskipun masih ada yang perlu kita dorong lebih maksimal,” kata Ardi.

Sementara itu, Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., turut menegaskan pentingnya validasi pajak sebagai fondasi utama peningkatan PAD, terutama di tengah keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat.

Maulana menyebutkan, terdapat selisih signifikan antara jumlah SPPT PBB yang diterbitkan Pemkot Jambi sebanyak 189 ribu dengan data objek pajak di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mencapai sekitar 250 ribu.

“Validasi ini menjadi tanggung jawab bersama, khususnya lurah. Ini penting untuk mengamankan PAD,” ujar Maulana.

Selain pembenahan data pajak, Pemkot Jambi juga menyiapkan berbagai strategi peningkatan PAD, di antaranya relaksasi Perizinan Bangunan Gedung (PBG) serta dorongan penyelenggaraan event ekonomi dan pariwisata.

BPPRD Kota Jambi optimistis, dengan kolaborasi lintas perangkat daerah dan peran aktif lurah, target pendapatan daerah hingga Rp1 triliun dapat diwujudkan guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi, bersama Diskominfo Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, mengikuti Sosialisasi Transformasi Digital melalui Satelit Nasional Merah Putih di Lantai 21 Gedung Telkom Landmark Tower, Jakarta, Selasa (10/02/2025).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas digital di Provinsi Jambi, khususnya untuk mengatasi blank spot di daerah terpencil yang masih sulit dijangkau jaringan internet.

Rombongan Diskominfo diterima langsung oleh manajemen PT Telkomsel dan PT Telkomsat, termasuk Vice President LBCC Telkomsel Philipus Nanang, General Manager Telkomsat Widi Sulistyanto, dan tim presales serta account manager Telkom.

Dalam pertemuan tersebut, Telkomsat memaparkan layanan Internet Merah Putih, yaitu layanan internet berbasis satelit broadband unlimited dengan teknologi High Throughput Satellite (HTS).

Layanan ini memungkinkan koneksi cepat dan stabil tanpa batas kuota, hingga wilayah pelosok Provinsi Jambi.

“Layanan ini sangat cocok diterapkan di daerah yang belum terjangkau fiber optik maupun jaringan seluler. Teknologi satelit nasional memastikan konektivitas tetap hadir hingga wilayah terluar Jambi,” jelas GM Telkomsat, Widi Sulistyanto.

Selain Internet Merah Putih, sosialisasi juga menyoroti solusi Starlink Business Service (SBS) dan teknologi femtocell, yang dapat meningkatkan kualitas jaringan komunikasi di daerah.

Kepala Diskominfo Provinsi Jambi, Ariansyah, menyambut positif langkah ini. Menurutnya, pemanfaatan satelit nasional merupakan strategi penting dalam mempercepat transformasi digital.

“Masih banyak wilayah di Jambi yang mengalami keterbatasan akses internet. Dengan solusi dari Telkomsat, persoalan blank spot di kabupaten/kota dapat segera teratasi,” ungkap Ariansyah.

Konektivitas digital yang merata diyakini akan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik, pengembangan ekonomi digital, sektor pendidikan, kesehatan, serta tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Jambi.

Diskominfo Provinsi Jambi bersama seluruh Diskominfo Kabupaten/Kota berkomitmen untuk bersinergi dengan PT Telkom Group dalam mewujudkan pemerataan akses internet.

Implementasi Satelit Nasional Merah Putih diharapkan segera terealisasi, sehingga transformasi digital Jambi dapat berjalan lebih cepat dan inklusif.

Dengan dukungan konektivitas yang semakin baik, Provinsi Jambi optimistis mempercepat terciptanya ekosistem digital inklusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM. menyoroti serius persoalan validasi data pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Ia menegaskan, lurah tidak boleh hanya menunggu laporan administrasi, namun wajib turun langsung ke lapangan untuk memastikan keakuratan data objek pajak.

Hal tersebut disampaikan Maulana saat menghadiri kegiatan Tax Achievement Award Wajib Pajak Kota Jambi Tahun 2025, yang digelar Pemerintah Kota Jambi melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) di Taman Banjuran Budayo, Selasa (10/02/2025).

Maulana mengungkapkan, saat ini terdapat kesenjangan data yang cukup besar antara jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB yang diterbitkan Pemkot Jambi dengan data objek pajak yang tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“SPPT PBB yang kita keluarkan sekitar 189 ribu, sementara data di BPN mencapai 250 ribu. Ini tidak bisa dibiarkan. Lurah harus turun ke lapangan melakukan validasi,” tegas Maulana.

Ia menilai, validasi pajak menjadi kunci dalam mengamankan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat.

“Tidak mungkin menurunkan kemiskinan dan mempercepat pembangunan kalau PAD rendah. Validasi pajak adalah pintu masuknya,” ujarnya.

Meski demikian, Maulana mengapresiasi capaian penerimaan pajak daerah yang secara umum telah melampaui target pada tahun 2025.

Dari 11 jenis pajak daerah, seluruhnya tercatat mencapai bahkan melebihi target, termasuk PBJT, pajak perhotelan, makanan dan minuman, parkir, hiburan, tenaga listrik, pajak air tanah, reklame, PBB, BPHTB, hingga denda pajak.

Ia juga menyebutkan, per Januari 2026 capaian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah mencapai 11,8 persen, yang dinilai sebagai indikator positif bagi kinerja pajak daerah.

Untuk mendorong peningkatan PAD, Pemkot Jambi turut menyiapkan relaksasi Perizinan Bangunan Gedung (PBG).

Masyarakat dipermudah mengurus izin perubahan bangunan di Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan waktu layanan sekitar dua jam tanpa dikenakan denda.

“Ini bentuk kemudahan sekaligus upaya meningkatkan kepatuhan pajak,” kata Maulana.

Sementara itu, Kepala BPPRD Kota Jambi, Ardi, menyampaikan bahwa target pajak tahun 2025 sebesar Rp165 miliar berhasil terealisasi hingga 103 persen, dan meningkat menjadi 109 persen jika ditambah denda pajak.

Namun Ardi mengakui, dari 68 kelurahan di Kota Jambi, baru 43 kelurahan yang telah melakukan validasi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB, sementara 25 kelurahan lainnya belum.

“Ini menjadi perhatian serius. Kami minta lurah yang belum segera melakukan validasi dan verifikasi langsung ke lapangan,” ujarnya.

Pemkot Jambi menegaskan bahwa optimalisasi pajak tidak hanya menopang pembangunan fisik, tetapi juga mendukung kebijakan sosial, termasuk pembiayaan sektor kesehatan dan bantuan bagi masyarakat kurang mampu.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) memberikan apresiasi kepada para wajib pajak yang dinilai berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepanjang tahun 2025.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam agenda Tax Achievement Award Wajib Pajak Kota Jambi Tahun 2025, yang digelar di Taman Banjuran Budayo, Selasa (10/02/2025).

Kegiatan tahunan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., unsur Forkopimda, jajaran Pemkot Jambi, instansi vertikal, mitra BPPRD, serta berbagai pemangku kepentingan strategis.

Selain penyerahan penghargaan, acara juga dirangkai dengan pengundian hadiah bagi wajib pajak, serta penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) kepada 11 kecamatan se-Kota Jambi.

Wali Kota Maulana menegaskan bahwa PAD kini menjadi pilar utama pembiayaan pembangunan daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi dana transfer dari pemerintah pusat.

“Sulit menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan pembangunan jika PAD rendah. Karena itu optimalisasi pajak daerah menjadi kunci,” ujar Maulana.

Ia menyebutkan, dari 11 jenis pajak daerah yang dikelola Pemkot Jambi, seluruhnya berhasil mencapai bahkan melampaui target pada tahun 2025.

Beberapa di antaranya meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), pajak perhotelan, makanan dan minuman, jasa parkir, hiburan, tenaga listrik, pajak air tanah, reklame, PBB, BPHTB, hingga penerimaan denda pajak.

Namun demikian, Maulana menyoroti masih rendahnya validasi data SPT PBB. Dari 189 ribu SPPT PBB yang diterbitkan Pemkot Jambi, tercatat terdapat sekitar 250 ribu objek pajak di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Ke depan ini menjadi tugas lurah untuk turun langsung ke lapangan melakukan validasi. Per Januari 2026, capaian BPHTB sudah mencapai 11,8 persen, ini sinyal positif,” jelasnya.

Untuk mendongkrak PAD, Pemkot Jambi juga berencana melakukan relaksasi Perizinan Bangunan Gedung (PBG).

Masyarakat dipermudah mengurus izin di Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan estimasi waktu dua jam tanpa denda.

“Ini bagian dari strategi meningkatkan PAD sekaligus memberi kemudahan bagi masyarakat,” kata Maulana.

Tak hanya itu, Pemkot Jambi juga menargetkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi menembus Rp1 triliun, seiring dorongan penyelenggaraan event-event ekonomi dan pariwisata.

Sementara itu, Kepala BPPRD Kota Jambi, Ardi, mengungkapkan bahwa target pajak tahun 2025 sebesar Rp165 miliar berhasil direalisasikan hingga 103 persen, dan meningkat menjadi 109 persen jika ditambah denda pajak.

“Capaian ini tidak lepas dari peran aktif camat dan lurah,” ujarnya.

Ardi juga mencatat, dari 68 kelurahan di Kota Jambi, baru 43 kelurahan yang melakukan validasi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB, sementara 25 lainnya masih belum.

“Tolong lurah yang belum agar segera melakukan verifikasi langsung ke lapangan,” tegasnya.

Pemkot Jambi menegaskan, optimalisasi pajak tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik, namun juga mendukung kebijakan strategis lainnya, termasuk pembiayaan sektor kesehatan dan perlindungan masyarakat kurang mampu.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana kembali melakukan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

Sebanyak 356 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Jambi resmi dilantik dan dikukuhkan dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Taman Banjuran Budayo, Selasa sore (10/2/2026).

Dari total pejabat yang dilantik, 270 aparatur dikukuhkan dalam jabatan yang sama, sementara 86 pejabat lainnya mengalami rotasi dan promosi jabatan.

Perombakan ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi serta optimalisasi kinerja perangkat daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelantikan tersebut mencakup berbagai posisi strategis, mulai dari sekretaris dinas, kepala bagian, camat, lurah, kepala bidang, hingga kepala UPTD.

Langkah ini menandai komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Wali Kota Maulana menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan yang bertujuan meningkatkan efektivitas kerja serta mempercepat pencapaian program prioritas daerah.

“Penataan ini diharapkan mampu menghadirkan kinerja aparatur yang lebih solid, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan pembangunan Kota Jambi ke depan,” ujar Maulana dalam sambutannya.

Berikut daftar 86 pejabat yang mengalami rotasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Jambi:

SEKRETARIS:

1. Achmad Faisal – Sekretaris BPKAD Kota Jambi
2. Pahlewi – Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
3. Noviardi – Sekretaris BKPSDM
4. Fernada Tawaffal – Sekretaris Diskominfo
5. Rosdalia – Sekretaris DPMPPA
6. Mardiansyah – Sekretaris Dinas Pendidikan
7. Harnita – Sekretaris Dinas Kesehatan
8. Harwin – Sekretaris BPBD

KABAG:

9. Yuliantoro – Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Jambi

CAMAT:

10. Widdy Frima – Camat Telanaipura
11. Andika Wahyu Ramadhanuz – Camat Alam Barajo

KABID:

12. Yunius – Kabid Sumber Daya Air PUPR
13. Suhendri – Kabid Tata Kelola TIK Diskominfo
14. Syayuti – Kabid Persandian dan Statistik Diskominfo
15. Suhaiemi Saman – Kabid Informasi dan Komunikasi Publik
16. Benny Setiawan – Kabid Pemenuhan Hak Anak DPMPPA
17. Zulafni – Kabid Pembinaan SMP
18. Tolangabidin – Kabid Pembinaan SD
19. Nanang Sunarya – Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan
20. Nonsie Wahyuni Muslim – Kabid Pembudayaan Olahraga
21. Berlianto Harahap – Kabid Layanan Kepemudaan Dispora
22. Yudhi Novriyandra – Kabid Angkutan dan Sarana Dishub
23. Nico Kristian Mendrofa – Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol
24. Suryadi – Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPPRD
25. Oriza Dafriatman – Kabid Pemberdayaan Sosial
26. Andhika Murphy – Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata
27. Andrian Pratama – Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDMD
28. Muhammad Hepny – Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDMD
29. Idet Harianto – Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes
30. Milya Timeida – Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes
31. Lisa Rakhmawati – Kabid Penyehatan Lingkungan Permukiman
32. Ronal Amson – Kabid PSU Perkim
33. Novarita Aqwaria – Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Perkim
34. Fitria Dwi Wahyuningsih – Kabid Sistem Informasi Pendapatan Daerah
35. Padjeriosnop – Kabid Pengelolaan Arsip
36. Amriyanto – Kabid Penataan Bangunan dan Lingkungan
37. Noftaaturiya Isma – Sekretaris Camat Telanaipura
38. Husin – Sekretaris Camat Paal Merah
39. Mayuhardi – Sekretaris Camat Alam Barajo
40. Ariya Kamandanu – Sekretaris Camat Pelayangan
41. Said Faizal – Kabid Trantibum Satpol PP
42. Rustam – Kabid Perlindungan Masyarakat Satpol PP
43. Prayogi Pangestu – Kasubbid Anggaran II BPKAD
44. Erwin Rosiyan – Kasi PTK PAUD dan PNF
45. Endrizal – Kasi Trantibum Kecamatan Jambi Selatan
46. Monalisa – Kasubbag Keuangan Damkar
47. Dedi Kurniawan – Kasi Pemerintahan Talang Banjar
48. Yeni Afrianti – Kasi Kesos Kenali Besar
49. Ridho – Sekretaris Kelurahan Pasir Putih
50. Rina Susanti – Kasi PAUD Dinas Pendidikan
51. Hendra Saputra – Kasi Penataan Bangunan PUPR
52. Fitri Yulianti – Kasi Surveilans dan Imunisasi
53. Aldi Firmansyah – Kasi Pemerintahan Kecamatan Jambi Selatan
54. Sri Wahyuni – Kasubbag Keuangan Dinsos
55. Rahmat Hidayat – Kasi Pemeliharaan Jalan
56. Nur Aini – Kasi Kesehatan Lingkungan
57. Yusnita Siregar – Kasi PM Kecamatan Jambi Timur
58. Arpan – Kasi Pengoperasian Prasarana Dishub
59. Kemas Achmad Arifai – Kepala UPTD Prasarana Perhubungan
60. Rini Indrasari – Kasi Pemerintahan Kecamatan Paal Merah
61. Wan Muhammad Sharif Rizka – Kasubbid Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah
62. Maimun – Kepala UPTD Balai Produksi Benih Tanaman
63. Wisti Oktafitri – Sekretaris Lurah Paal Merah
64. Ida Lestari Mahanani – Kasubbag TU Balai Produksi Benih Tanaman
65. Inka Delpinia – Kasubbag TU Pusat Kesehatan Hewan
66. Deny Pasurya – Kasi PM Kelurahan Selamat
67. Tenti Sagita – Kasi PEP Kasang Jaya
68. Sri Oji Wahyu Surya Ningsih – Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Danau Sipin
69. Aan Riadi – Kasi Trantibum Kelurahan Lebak Bandung
70. Trimarlini – Kasi PEP Talang Jauh
71. Riyan Fernanda – Kasubbag TU UPTD Prasarana Perhubungan
72. Roy Marten – Sekretaris Lurah Sungai Putri
73. Zamzami – Kasi Trantibum Kelurahan Jelmu
74. Marlina Octavia Napitupulu – Sekretaris Lurah Tahtul Yaman
75. Susana – Kasi PM Talang Banjar
76. Regina Caeli Noverlyana – Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jelutung
77. Rominta Naibaho – Kasi PM Kelurahan Eka Jaya

LURAH:

78. Agoes Budhiantho – Lurah Kenali Besar
79. Iwan Setiawan – Lurah Kenali Asam Bawah
80. Andi Usman – Lurah Simpang III Sipin
81. Gunawan – Lurah Tanjung Pinang
82. Ahmad Rizki – Lurah Rawasari
83. Aryani Puspasari – Lurah Sulanjana
84. Laurencus Butsi Siagian – Lurah Pinang Merah
85. Sagap Ali Solihin – Lurah Tanjung Pinang
86. Jang Sahriluddin – Lurah Jelmu.

Download lengkap nama-nama pejabat yang dilantik di sini pelantikan pejabat kota jambi 10 Februari 2026(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi III DPRD Provinsi Jambi melakukan konsultasi strategis ke Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum serta Komisi V DPR RI pada 10 Februari 2026.

Fokus utama yang disampaikan adalah kondisi jalan nasional dan provinsi di Jambi yang dinilai masih memprihatinkan, terutama di jalur lintas timur.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Jambi, Ansori Hasan, mengungkapkan bahwa sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan signifikan dan membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat.

“Kami menyampaikan kondisi jalan nasional maupun provinsi di Jambi yang masih menunjukkan tantangan kerusakan, terutama pada jalur lintas timur,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi III juga mempertanyakan kepastian alokasi anggaran dari APBN Tahun 2026 untuk pembangunan maupun perbaikan jalan di Provinsi Jambi.

Menurut Ansori, kemampuan anggaran daerah sangat terbatas jika harus menanggung seluruh kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan yang nilainya cukup besar.

“Kami menanyakan apakah sudah ada alokasi anggaran APBN 2026 untuk Jambi, mengingat kebutuhan perbaikan jalan sangat mendesak,” jelasnya.

Selain meminta dukungan anggaran, Komisi III DPRD Jambi juga mengusulkan agar beberapa ruas jalan provinsi yang dinilai strategis dinaikkan statusnya menjadi jalan nasional.

Langkah tersebut dinilai penting agar pembiayaan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dapat ditangani pemerintah pusat melalui skema anggaran yang lebih besar.

“Biaya perbaikan jalan sangat besar, sehingga perlu dukungan pusat, termasuk kemungkinan peningkatan status jalan,” tegas Ansori.

Kondisi jalan di Jambi, khususnya jalur lintas timur, selama ini menjadi sorotan karena berperan penting dalam distribusi logistik dan mobilitas masyarakat.

DPRD berharap hasil konsultasi ini dapat mempercepat perhatian pemerintah pusat terhadap infrastruktur di Jambi.

Komisi III menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perbaikan infrastruktur jalan demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan keselamatan pengguna jalan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kuasa hukum dan orang tua siswa MLP, siswa SMKN 3 Tanjab Timur, mendatangi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada Senin (9/2/2026) untuk mediasi terkait perselisihan dengan guru bernama Agus.

Kedatangan mereka bertujuan menyelesaikan sengketa melalui mediasi, namun sayang pertemuan harus ditunda karena guru yang bersangkutan tidak hadir.

Menurut kuasa hukum MLP, Dian Berlian, mereka datang untuk membahas penyelesaian secara kekeluargaan.

“Kalau guru belum hadir, mediasi harus diundur. Pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan Kamis, 12 Februari 2026, dan akan dihadiri juga oleh pihak Polda serta pihak terkait lainnya,” jelas Dian Berlian.

Dian menambahkan bahwa sejauh ini komunikasi sudah terjalin antara sekolah, Dinas Pendidikan, dan Kepala Sekolah.

Mediasi bertujuan agar kedua belah pihak bisa saling memaafkan dan, jika memungkinkan, mencabut laporan yang telah dibuat.

“Nantinya jika ada kesepakatan, kedua belah pihak bisa saling minta maaf. Mudah-mudahan guru Agus juga meminta maaf, dan pihak siswa juga meminta maaf,” imbuh Dian.

Pertemuan mediasi ini menjadi langkah penting dalam penyelesaian kasus yang sempat menjadi sorotan publik di Tanjabtim.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam rangka meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M memimpin Apel Gabungan ASN se-Kota Jambi di Lapangan Utama Kantor Wali Kota Jambi, Senin (9/2/2026).

Dalam arahannya, Wali Kota menekankan agar ASN fokus pada 11 program unggulan Kota Jambi Bahagia, dengan prioritas pada Bersih (B) dan Aman (A) untuk tahun 2026.

“Tahun ini, Bersih dan Aman menjadi prioritas utama kita,” tegas Maulana.

Sebagai tindak lanjut, Wali Kota mengungkapkan bahwa Pemkot Jambi akan menyelesaikan masalah sampah melalui bantuan APBN dan program Kampung Bahagia.

“Bulan April, 20 armada baru pengangkut sampah akan beroperasi untuk mengambil sampah dari tingkat RT dan kelurahan. Sementara pabrik pengolahan sampah dijadwalkan mulai beroperasi Mei, sehingga tahun ini fokus pada program Bersih dapat terealisasi,” jelasnya.

Untuk aspek keamanan, Maulana menambahkan bahwa melalui program Kampung Bahagia, CCTV akan dipasang di seluruh RT Kota Jambi.

Dengan tercapainya Bersih dan Aman, pada 2027 Pemkot Jambi akan berfokus pada Kampung Wisata, memanfaatkan Tol Sumatera untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wali Kota juga menekankan bahwa jajaran Pemkot harus mempertajam kinerja tanpa perlu diperintahkan, guna memberikan layanan maksimal bagi masyarakat.

“Dengan implementasi 11 program unggulan Kota Jambi Bahagia pada 2025, secara tidak langsung berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka pengangguran. Program Kampung Bahagia, melalui pilot project 67 RT, berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Maulana.

Selain itu, Wali Kota menegaskan bahwa program lain seperti Kartu Bahagia dan Call Center Bahagia 112 telah berjalan sukses berkat kolaborasi dan sinergi seluruh ASN dan perangkat daerah.

“Setiap capaian dan prestasi yang diraih tidak lepas dari kerja sama seluruh unsur Pemkot Jambi. Kerja keras, kolaborasi, dan sinergi menjadi strategi utama mewujudkan Kota Jambi Bahagia,” pungkas Wali Kota Maulana.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Polda Jambi memberikan apresiasi kepada seluruh insan pers yang berperan aktif menghadirkan informasi akurat, mendidik, dan menyejukkan bagi masyarakat.

Peringatan HPN 2026, yang jatuh setiap 9 Februari, tahun ini dipusatkan di Provinsi Banten.

Momentum ini menjadi refleksi atas peran penting media dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Kapolda Jambi, Irjen Pol. Krisno H. Siregar, melalui Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol. Erlan Munaji, menegaskan bahwa media merupakan rekan strategis Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penyampaian informasi yang benar dan berimbang.

“Menjelang HPN 2026, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh insan pers yang telah bersinergi dengan Polda Jambi, memberikan informasi yang akurat, objektif, dan bertanggung jawab,” ujar Kombes Erlan, Minggu (8/2/2026).

Ia menambahkan, di era digital yang serba cepat, tantangan di bidang informasi semakin kompleks.

Penyebaran hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian menjadi ancaman nyata yang bisa mengganggu stabilitas sosial.

Oleh karena itu, pers yang profesional dan berpegang pada kode etik jurnalistik menjadi benteng utama menjaga ruang informasi tetap sehat dan kondusif.

“Kami berkomitmen membangun komunikasi yang terbuka dan kolaboratif dengan media. Pers yang kuat dan independen akan mendorong terciptanya masyarakat cerdas serta demokrasi yang matang,” jelas Kabid Humas.

Insan pers juga diingatkan untuk terus menjunjung tinggi profesionalisme, independensi, dan menghadirkan produk jurnalistik yang berkualitas serta memberi nilai positif bagi publik.

Tema HPN 2026, “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, menekankan pentingnya kualitas pers dalam mempengaruhi arah pembangunan bangsa.

Informasi yang jernih tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional.

Melalui peringatan ini, Polda Jambi berharap sinergi antara Polri dan media semakin solid sehingga dapat menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat, baik di Jambi maupun secara nasional.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, dr Maulana, menekankan sejumlah tantangan strategis dan arah kebijakan tahun 2026 dalam apel disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digelar di Balai Kota Jambi, Senin (9/2/2026).

Menurutnya, memasuki tahun kedua kepemimpinan, pemerintah harus menghadapi keterbatasan keuangan daerah, kebutuhan lapangan kerja, perkembangan teknologi, partisipasi masyarakat, dan isu perubahan iklim.

“Untuk menghadapi tantangan ini, kami akan memperkuat implementasi 11 program unggulan dengan target pembangunan yang jelas, termasuk IPM 82,45, pertumbuhan ekonomi 5,75 persen, investasi Rp2 triliun, pengangguran 6,95 persen, dan prevalensi stunting 8,75 persen,” ujar Maulana.

Ia menegaskan, strategi tahun 2026 difokuskan pada kolaborasi lintas sektor, optimalisasi pembiayaan non-APBD, peningkatan kualitas layanan publik, penguatan SDM aparatur berbasis teknologi, serta percepatan program prioritas nasional.

Fokus tersebut mencakup ketahanan pangan, hilirisasi industri, investasi, penanganan sampah, dan pengentasan kemiskinan.

Sinergi ASN dan Implementasi Program Prioritas

Maulana meminta seluruh ASN untuk menjaga disiplin, meningkatkan inovasi, dan memastikan setiap program berjalan tepat waktu agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

“Kerja kita adalah untuk pelayanan dan kesejahteraan warga. Mari songsong tahun kedua dengan semangat lebih kuat,” katanya.

Kilas Capaian Satu Tahun

Meski berita menitikberatkan pada arah kebijakan, Maulana juga menyinggung capaian selama satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha:

• Kesehatan dan Kesejahteraan: 49.212 warga mendapatkan BPJS melalui Program Kartu Bahagia, 111.762 warga menerima layanan cek kesehatan gratis, dan ribuan pekerja rentan memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan.

• Pendidikan dan Infrastruktur: 2.070 siswa memperoleh beasiswa, pemasangan lebih dari 13 ribu jaringan gas rumah tangga, dan bantuan sosial seperti bedah rumah, sembako murah, bantuan disabilitas, dan internet gratis.

• Pelatihan dan Ketenagakerjaan: Lebih dari 2.000 peserta mengikuti Balai Latihan Kerja Tematik, job fair dengan 13 ribu lowongan kerja, workshop kewirausahaan, digital marketing, dan program magang luar negeri.

• UMKM dan Ekonomi Kreatif: Bank Harkat menyalurkan kredit berbunga rendah Rp111,4 miliar, didukung ratusan UMKM. Program Ruang Milenial dan Bahagia Berbudaya menghadirkan festival kreatif dan internet gratis di fasilitas publik.

Selama setahun terakhir, Pemkot Jambi berhasil meraih 37 penghargaan: 23 provinsi, 13 nasional, dan 1 internasional, sebagai bukti kolaborasi efektif seluruh unsur pemerintah.(*)