JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penjelasan Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD, Selasa (26/05/2026), di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, serta dihadiri unsur Forkopimda, Gubernur Jambi Al Haris, anggota dewan, dan kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Dalam rapat tersebut, DPRD Provinsi Jambi secara resmi memaparkan latar belakang, urgensi, serta substansi Ranperda inisiatif yang diusulkan.

Regulasi ini disiapkan sebagai langkah penguatan dasar hukum dalam meningkatkan pelayanan publik serta mendukung pembangunan daerah.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menegaskan bahwa Ranperda yang diusulkan merupakan hasil kajian terhadap kebutuhan nyata di lapangan yang dinilai sudah mendesak untuk segera diatur dalam regulasi daerah.

Ia menjelaskan, dua fokus utama yang menjadi perhatian dalam Ranperda tersebut adalah penguatan ketersediaan air bersih serta perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pelaku usaha dan perusahaan di Provinsi Jambi.

“Poin-poin yang kami usulkan ini bersifat prioritas karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan perlindungan dunia usaha di daerah,” ujarnya.

M. Hafiz menambahkan, DPRD akan memproses pembahasan Ranperda sesuai tata tertib yang berlaku dengan mengedepankan skala prioritas agar hasil regulasi benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris yang turut hadir dalam rapat tersebut memberikan apresiasi atas inisiatif DPRD Provinsi Jambi yang dinilai proaktif dalam menghadirkan regulasi strategis.

Al Haris menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi siap bersinergi dan membahas Ranperda tersebut secara mendalam bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kami menyambut baik Ranperda inisiatif DPRD ini dan siap membahasnya agar benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Al Haris.

Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penyerahan dokumen Ranperda inisiatif DPRD kepada Gubernur Jambi untuk dipelajari lebih lanjut sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menjelang Hari Raya Idul Adha, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, mengingatkan pentingnya memperkuat ketahanan pangan daerah agar masyarakat tidak terus bergantung pada pasokan dari luar wilayah.

Menurut Ivan, langkah pemerintah daerah bersama Bank Indonesia dan Bulog yang rutin memantau harga serta stok kebutuhan pokok patut diapresiasi.

Pengawasan yang dilakukan setiap hari dinilai mampu menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pangan tetap aman menjelang hari besar keagamaan.

“Pemantauan ini penting agar masyarakat merasa tenang menghadapi Idul Adha tanpa kekhawatiran soal kelangkaan ataupun lonjakan harga pangan,” ujar Ivan Wirata.

Ia menyebut, berdasarkan laporan Bulog dan Bank Indonesia, stok pangan di Provinsi Jambi saat ini masih mencukupi.

Bulog bahkan mampu menyiapkan sekitar satu ton beras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, harga sejumlah komoditas strategis seperti minyak goreng juga masih relatif terkendali.

Meski demikian, Ivan menilai Jambi masih memiliki pekerjaan rumah besar terkait kemandirian pangan. Ia menyoroti tingginya ketergantungan daerah terhadap suplai bahan pokok dari luar provinsi.

Cabai misalnya, masih banyak dipasok dari Berastagi, Sumatera Utara. Sementara kebutuhan sapi menjelang Idul Adha sebagian besar masih didatangkan dari Lampung.

“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius. Ketergantungan terhadap daerah lain membuat harga mudah naik karena dipengaruhi biaya distribusi, tol hingga risiko penyusutan barang selama perjalanan,” katanya.

Politisi Partai Golkar itu mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menyusun strategi jangka panjang dalam memperkuat produksi pangan lokal, mulai dari cabai, beras hingga komoditas peternakan.

Ia menilai dukungan anggaran melalui APBD sangat penting agar petani dan peternak memiliki kemampuan meningkatkan produksi sekaligus menjaga kestabilan pasokan di daerah.

Selain sektor pertanian, Ivan juga melihat potensi besar dari pengembangan peternakan sapi berbasis perkebunan sawit di Jambi.

Dengan luas perkebunan sawit mencapai sekitar 1,2 juta hektare, menurutnya setiap hektare lahan berpotensi dimanfaatkan untuk memelihara dua ekor sapi.

Konsep integrasi sawit dan peternakan tersebut dinilai mampu meningkatkan populasi ternak sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Limbah ternak dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik, sementara pelepah sawit bisa dijadikan pakan sapi.

“Kalau ini dikelola serius, Jambi bisa jauh lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan dan peternakan masyarakat,” tegasnya.

Ivan memastikan DPRD Provinsi Jambi akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar program ketahanan pangan berjalan maksimal dan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota DPRD Provinsi Jambi, Ansori Hasan, meminta pemerintah bersama PT PLN (Persero) segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait gangguan kelistrikan yang menyebabkan blackout di sejumlah wilayah Sumatra.

Menurut Ansori, langkah cepat perlu dilakukan agar dampak pemadaman listrik massal terhadap masyarakat tidak semakin meluas.

Ia juga mendorong pemerintah menetapkan status tanggap darurat kelistrikan sebagai upaya percepatan penanganan gangguan listrik di Sumatra.

“Mengaktifkan tanggap darurat penting agar dampaknya tidak semakin parah. Status darurat kelistrikan melalui PLN dan Kementerian ESDM bisa menjadi dasar pengerahan sumber daya nasional,” kata Ansori, Sabtu (23/5/2026).

Ansori meminta pasokan listrik diprioritaskan untuk objek vital seperti rumah sakit, bandara, pusat data, kantor pemerintahan, hingga fasilitas air bersih agar pelayanan publik tetap berjalan normal.

Selain itu, ia juga mendorong PLN membuka posko darurat dan hotline pengaduan guna mempercepat koordinasi dengan masyarakat selama proses pemulihan berlangsung.

Tak hanya kepada pemerintah, Ansori juga mengimbau masyarakat dan kalangan industri untuk sementara mengurangi penggunaan listrik demi menjaga stabilitas sistem kelistrikan.

Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM perlu melakukan audit menyeluruh guna memastikan penyebab utama blackout yang terjadi di Sumatra.

“Apakah karena gangguan transmisi SUTET, defisit pembangkit, serangan siber, atau cuaca ekstrem, semuanya harus diaudit,” ujarnya.

Ia juga meminta adanya penguatan jaringan transmisi, penambahan gardu cadangan, hingga pembangunan interkoneksi antarwilayah agar sistem kelistrikan nasional menjadi lebih andal dan tidak mudah terganggu.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyebut blackout di sejumlah wilayah Sumatra dipicu gangguan transmisi akibat cuaca ekstrem yang berdampak pada sistem interkoneksi listrik Sumatra.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya pasokan listrik yang memengaruhi aktivitas warga dan sektor ekonomi di berbagai daerah.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatra, khususnya di Jambi, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Utara, dan Aceh atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi,” ujar Darmawan dalam konferensi pers virtual.

PLN mengungkapkan gangguan awal berasal dari jalur transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Provinsi Jambi yang diduga terdampak cuaca ekstrem hingga keluar dari sistem interkoneksi Sumatra.

Akibatnya, sistem kelistrikan mengalami ketidakseimbangan.

Sejumlah wilayah mengalami kelebihan pasokan listrik atau oversupply yang menyebabkan frekuensi dan tegangan meningkat drastis sehingga beberapa pembangkit otomatis keluar dari sistem.

Di sisi lain, beberapa wilayah lain mengalami kekurangan daya hingga menyebabkan pembangkit ikut terlepas dari jaringan.

PLN menyebut kondisi tersebut memicu efek domino yang menyebabkan gangguan meluas ke berbagai provinsi di Sumatra.

“Gangguan ini cukup luas karena sistem kelistrikan di Sumatra saling terhubung satu sama lain,” jelas Darmawan.

Setelah gangguan terjadi, PLN langsung melakukan pemeriksaan terhadap gardu induk dan jaringan transmisi.

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tidak ditemukan kerusakan fisik berat seperti tower transmisi roboh.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Respons cepat ditunjukkan Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan di kawasan STM Atas.

Tepatnya di ruas Jalan Kapten Bakarudin, kondisi jalan berlubang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Menanggapi laporan yang beredar, Ivan langsung turun ke lokasi untuk melihat kondisi secara langsung.

Ia juga segera berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Jambi, khususnya bidang Bina Marga, guna mempercepat penanganan.

Dari hasil koordinasi, diketahui bahwa perbaikan jalan sebenarnya telah direncanakan.

Namun, proses tersebut terkendala oleh keberadaan jaringan utilitas milik Telkom Indonesia yang berada di bawah badan jalan.

Ivan pun memberikan ultimatum kepada pihak terkait untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut. Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama.

“Jika dalam waktu tiga hari tidak ada tindak lanjut, maka akan dilakukan penutupan dan penanganan secara mandiri. Keselamatan pengguna jalan tidak bisa ditawar,” tegasnya.

Sebagai langkah awal, perbaikan sementara langsung dilakukan melalui pengerasan jalan agar arus lalu lintas tetap lancar dan risiko kecelakaan dapat diminimalisir.

Penanganan darurat ini diperkirakan berlangsung selama satu minggu sebelum dilakukan pengaspalan permanen.

Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Jambi, Iwan Rahmadi, menjelaskan bahwa langkah tersebut bersifat fungsional untuk mengurangi potensi kecelakaan dalam waktu dekat.

Ia juga mengungkapkan bahwa kerusakan di lokasi tersebut bukan pertama kali terjadi.

Perbaikan sebelumnya, termasuk pengecoran, sudah dilakukan beberapa kali, namun kerusakan kembali muncul akibat masalah utilitas di bawah permukaan jalan.

“Permasalahan ini berkaitan dengan jaringan Telkom. Jika tidak segera diselesaikan, maka akan kami tangani langsung demi keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Langkah tegas ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam merespons cepat keluhan masyarakat sekaligus memastikan keamanan infrastruktur jalan.

Mengingat kondisi kerusakan sudah berlangsung cukup lama, penanganan menyeluruh dinilai menjadi kebutuhan mendesak.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kenaikan harga gas elpiji nonsubsidi ukuran 12 kilogram menjadi perhatian serius kalangan legislatif di daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi menilai lonjakan harga ini berpotensi memberikan dampak luas terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, mengingatkan bahwa kenaikan harga LPG 12 kg tidak hanya membebani rumah tangga, tetapi juga berisiko memicu efek berantai pada sektor ekonomi lainnya.

“Walaupun ini LPG nonsubsidi, penggunanya mayoritas masyarakat menengah dan pelaku UMKM. Jika harga terus naik, tentu akan menambah tekanan biaya hidup,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut bisa berdampak pada kenaikan harga berbagai kebutuhan, terutama di sektor usaha kecil seperti kuliner yang sangat bergantung pada LPG sebagai sumber energi utama.

Selain itu, Ivan juga menyoroti potensi pergeseran konsumsi dari LPG 12 kg ke LPG 3 kg bersubsidi.

Ia menilai fenomena ini harus diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan persoalan baru, terutama terkait kelangkaan gas subsidi.

“Kalau masyarakat beralih ke gas 3 kg, ini bisa mengganggu distribusi dan merugikan masyarakat yang benar-benar berhak,” tegas Ivan Wirata.

Ia pun meminta pengawasan distribusi LPG subsidi diperketat guna mencegah penyalahgunaan, termasuk praktik oplosan yang kerap terjadi akibat selisih harga yang cukup tinggi.

Lebih lanjut, DPRD Jambi mendorong pemerintah daerah bersama Pertamina untuk segera mengambil langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan energi di masyarakat.

Salah satu langkah yang disarankan adalah menggelar operasi pasar apabila terjadi lonjakan harga yang tidak wajar di tingkat pangkalan maupun pengecer.

Tak hanya itu, transparansi informasi juga dinilai penting agar masyarakat memahami penyebab kenaikan harga, apakah dipengaruhi faktor global seperti harga kontrak LPG dunia atau persoalan distribusi dalam negeri.

Di sisi lain, Ivan menekankan perlunya kebijakan khusus untuk melindungi pelaku UMKM dari dampak kenaikan harga energi.

Tanpa intervensi yang tepat, kenaikan harga LPG berpotensi memicu kenaikan harga produk dan berujung pada inflasi daerah.

“Pemerintah perlu menyiapkan skema bantuan atau insentif bagi UMKM agar mereka tetap bisa bertahan tanpa harus menaikkan harga secara signifikan,” katanya.

Dengan berbagai potensi dampak tersebut, DPRD Jambi menilai dibutuhkan langkah cepat, pengawasan ketat, serta koordinasi lintas sektor agar stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga di tengah dinamika kenaikan harga energi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menegaskan bahwa generasi muda harus menjadi motor perubahan dalam menghadapi tantangan global, terutama di era digital dan industri modern yang terus berkembang pesat.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan penguatan organisasi kepemudaan yang digelar di Swiss-Belhotel Jambi, Jumat (10/4/2026).

Menurut Hafiz, organisasi kepemudaan saat ini dituntut tidak hanya aktif secara seremonial, tetapi harus mampu melahirkan gerakan nyata yang berdampak bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

“Pemuda harus adaptif dan progresif. Kuasai teknologi, tingkatkan kompetensi, miliki jiwa kewirausahaan, dan tetap menjaga akhlak. Dengan begitu, kita tidak hanya bertahan, tetapi mampu menjadi motor perubahan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti berbagai tantangan global yang kini mulai dirasakan hingga ke daerah, seperti ketidakpastian ekonomi hingga meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan peran aktif pemuda dalam menciptakan solusi, termasuk melalui inovasi dan kewirausahaan.

Hafiz menambahkan, dengan kondisi keuangan daerah yang masih bergantung pada transfer pusat, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penting, dan hal ini juga membutuhkan kontribusi generasi muda.

“Pemuda harus hadir sebagai bagian dari solusi, bukan hanya penonton. Mereka harus berani mengambil peran dalam pembangunan ekonomi daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menekankan pentingnya rejuvenasi organisasi kepemudaan sebagai langkah strategis dalam menghadapi perubahan zaman.

Ia menjelaskan bahwa rejuvenasi tidak hanya sebatas pergantian kepengurusan, tetapi juga mencakup pembaruan pola pikir, program kerja, serta penguatan nilai-nilai dasar organisasi.

Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jambi yang mencapai angka 62,96, sedikit di atas rata-rata nasional.

Capaian ini dinilai menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas generasi muda ke depan.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, Novriadi, menambahkan bahwa kegiatan ini diikuti ratusan peserta dari berbagai organisasi kepemudaan sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dan semangat generasi muda.

Ia berharap forum ini mampu menghasilkan langkah konkret dalam membangun pemuda yang lebih siap menghadapi tantangan industri, teknologi, dan dunia kerja.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz Fattah, menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi pasca-serangan siber yang menimbulkan kerugian nasabah hingga Rp143 miliar.

Meski dana diklaim sudah dikembalikan, pelayanan digital bank masih dinilai belum berjalan optimal.

Hafiz menilai terdapat kontradiksi antara pernyataan direksi dan fakta di lapangan.

“Beberapa kali pernyataan direksi Bank Jambi tidak sesuai fakta, baik saat langsung maupun saat kami undang ke DPRD,” ujarnya, Rabu (8/4).

Salah satu contoh adalah janji pihak bank bahwa sistem ATM dan Mobile Banking akan pulih sebelum Lebaran Idul Fitri. Nyatanya, layanan digital hingga kini masih mengalami gangguan.

“Mereka menyampaikan perbaikan sistem ATM dan Mobile Banking akan selesai sebelum Lebaran, tapi faktanya masih bermasalah. Mobile banking dijanjikan rampung beberapa hari setelah Lebaran, namun sampai sekarang belum bisa diakses,” tegas Hafiz.

Gangguan ini berdampak langsung pada kenyamanan nasabah.

Banyak nasabah terpaksa antre panjang di kantor cabang untuk mengambil uang tunai karena layanan digital belum pulih sepenuhnya.

Hafiz menekankan bahwa gangguan sistem wajar terjadi pada bank manapun, namun durasi perbaikan yang terlalu lama menjadi sorotan.

“Bank lain bisa pulih dalam satu hari, kenapa Bank Jambi tidak? Ini menunjukkan kinerja direksi perlu dievaluasi,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menyoroti persoalan pembangunan jalan khusus batubara yang hingga kini belum tuntas, saat rapat paripurna tanggapan LKPJ Gubernur Jambi, Senin (6/4/2026), di Gedung DPRD Jambi.

Hafiz menegaskan DPRD akan fokus pada percepatan pembangunan jalan tersebut dan solusi mengatasi kemacetan di jalan nasional yang terdampak.

“Seluruh fraksi sudah menyampaikan pandangan masing-masing, tapi fokus utama tetap percepatan jalan khusus batubara dan solusi kemacetan. Soal pansus jalan batubara, baru Fraksi Golkar yang mengusulkan. Fraksi lain masih kita tunggu,” jelas Hafiz.

Sejumlah fraksi seperti PPP, PKB, PAN, dan PDIP juga menyoroti persoalan ini karena berdampak langsung pada kemacetan lalu lintas yang belum terurai maksimal.

Selain itu, DPRD mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong progres pembangunan jalan batubara.

Gubernur Jambi telah mengumpulkan tiga perusahaan terkait, yakni PT SAS, PT Inti Tirta, dan PT Putra Bulian.

Untuk PT Putra Bulian, kendala utama adalah pembebasan lahan. Pemerintah menargetkan pembebasan lahan sepanjang 19 kilometer selesai pada Juni–Juli 2026.

“Kalau ini selesai, angkutan batubara tidak lagi melewati Bulian,” kata Sudirman.

Sementara PT Inti Tirta masih menunggu izin penggunaan kawasan dari Kementerian Kehutanan, yang informasi terakhir hampir rampung.

Sedangkan PT SAS menghadapi konflik sosial akibat perubahan batas wilayah sejak 2017, dari Kabupaten Muaro Jambi ke Kota Jambi, sehingga penyelesaiannya tidak mudah.

M. Hafiz Fattah menegaskan, DPRD akan terus memantau progres pembangunan jalan khusus batubara.

“Kami mendorong percepatan realisasi agar kemacetan dapat segera teratasi dan angkutan batubara berjalan lancar,” tuturnya.

Pemprov Jambi pun berkomitmen mempercepat pembangunan jalan khusus batubara agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat dan arus lalu lintas di jalan nasional lebih lancar.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jambi setiap hari Jumat.

Menurut Hafiz, kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk efisiensi anggaran sekaligus mendorong profesionalisme birokrasi.

“Hakikatnya, WFH ini bisa diterapkan dengan sistem hybrid untuk kegiatan yang tidak mendesak. Apalagi, wacana penggunaan teknologi seperti GPS untuk memantau kinerja ASN merupakan langkah positif untuk meningkatkan transparansi dan disiplin pegawai,” ujar Hafiz.

Hafiz menambahkan bahwa DPRD Jambi secara prinsip mendukung kebijakan ini, terutama dalam upaya efisiensi anggaran dan modernisasi sistem kerja ASN.

“Dengan pengawasan yang tepat dan pemanfaatan teknologi, WFH tidak akan menurunkan kinerja pegawai. Justru bisa meningkatkan disiplin dan profesionalisme birokrasi,” tuturnya.

Penerapan WFH ini adalah tindak lanjut Surat Edaran pemerintah pusat.

Pemerintah Provinsi Jambi memutuskan bahwa kebijakan berlaku satu hari dalam sepekan, khususnya setiap Jumat, untuk mendorong efisiensi operasional tanpa mengurangi kualitas layanan publik.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menjelaskan bahwa kebijakan ini telah melalui koordinasi dan penandatanganan bersama pimpinan daerah.

“Tindak lanjut dari Surat Edaran MENPAN dan Mendagri sudah kita realisasikan. WFH berlaku setiap Jumat dan sudah dibicarakan dengan Pak Gubernur,” kata Sudirman, Senin (6/4/2026).

Meski diterapkan, WFH tidak berlaku untuk seluruh unit kerja. Layanan publik dan sektor yang berhubungan langsung dengan pendapatan daerah tetap beroperasi normal.

“Yang dikecualikan adalah layanan publik dan pendapatan daerah. Sektor ini tetap berjalan seperti biasa,” tegas Sudirman.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diwajibkan melakukan pengawasan internal terhadap kehadiran ASN.

Kepala OPD bertanggung jawab memastikan pegawai tetap disiplin selama penerapan WFH.

Sanksi bagi ASN yang melanggar aturan mulai dari peringatan hingga pengurangan TPP antara 3 persen hingga 100 persen dalam satu bulan, sesuai tingkat kesalahan.

Dengan kolaborasi antara DPRD dan pemerintah provinsi, penerapan WFH di Jambi diharapkan berjalan efektif, memberikan penghematan anggaran nyata, dan tetap menjaga kualitas layanan publik yang optimal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menjelang perayaan Idul Fitri 1447 H, DPRD Provinsi Jambi menegaskan dukungannya terhadap langkah pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk menjaga situasi tetap aman, kondusif, dan tertib.

Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda Provinsi Jambi yang digelar di Hotel Swiss-Belhotel, Senin (16/3/2026).

Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah menegaskan bahwa lembaga legislatif hadir sebagai penampung aspirasi masyarakat serta pengawal kebijakan publik terkait pelayanan, keamanan, dan kelancaran aktivitas masyarakat menjelang Lebaran.

“Perayaan Idul Fitri selalu memicu lonjakan mobilitas masyarakat, baik untuk mudik, aktivitas ekonomi, maupun sosial. Kondisi ini membutuhkan koordinasi lintas sektor agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga,” ujar Hafiz Fattah.

DPRD Jambi mencatat beberapa fokus utama masyarakat menjelang Lebaran, antara lain:

• Keamanan perjalanan mudik dan arus balik

• Kelancaran transportasi umum dan jalan raya

• Stabilitas harga kebutuhan pokok

• Lingkungan bersih dan tertata

• Ketersediaan energi, termasuk BBM dan LPG subsidi, hingga ke wilayah pelosok

• Pasokan listrik yang stabil, terutama saat pelaksanaan Salat Idul Fitri

Selain itu, DPRD juga menyoroti potensi kerawanan seperti kemacetan lalu lintas, tindak kejahatan, dan rumah kosong karena mudik.

Sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan pengurus RT didorong untuk memetakan warga yang meninggalkan rumah serta meningkatkan pengawasan lingkungan.

DPRD Provinsi Jambi menegaskan komitmennya untuk mendukung seluruh langkah pemerintah dan aparat keamanan agar perayaan Idul Fitri berlangsung aman, tertib, dan penuh berkah.

“Kita berharap Idul Fitri menjadi momentum kebersamaan dan kedamaian. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan akan menjadi kunci keberhasilan pengamanan Lebaran tahun ini,” tutup Hafiz Fattah.(*)