JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menegaskan bahwa generasi muda harus menjadi motor perubahan dalam menghadapi tantangan global, terutama di era digital dan industri modern yang terus berkembang pesat.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan penguatan organisasi kepemudaan yang digelar di Swiss-Belhotel Jambi, Jumat (10/4/2026).

Menurut Hafiz, organisasi kepemudaan saat ini dituntut tidak hanya aktif secara seremonial, tetapi harus mampu melahirkan gerakan nyata yang berdampak bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

“Pemuda harus adaptif dan progresif. Kuasai teknologi, tingkatkan kompetensi, miliki jiwa kewirausahaan, dan tetap menjaga akhlak. Dengan begitu, kita tidak hanya bertahan, tetapi mampu menjadi motor perubahan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti berbagai tantangan global yang kini mulai dirasakan hingga ke daerah, seperti ketidakpastian ekonomi hingga meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan peran aktif pemuda dalam menciptakan solusi, termasuk melalui inovasi dan kewirausahaan.

Hafiz menambahkan, dengan kondisi keuangan daerah yang masih bergantung pada transfer pusat, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penting, dan hal ini juga membutuhkan kontribusi generasi muda.

“Pemuda harus hadir sebagai bagian dari solusi, bukan hanya penonton. Mereka harus berani mengambil peran dalam pembangunan ekonomi daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menekankan pentingnya rejuvenasi organisasi kepemudaan sebagai langkah strategis dalam menghadapi perubahan zaman.

Ia menjelaskan bahwa rejuvenasi tidak hanya sebatas pergantian kepengurusan, tetapi juga mencakup pembaruan pola pikir, program kerja, serta penguatan nilai-nilai dasar organisasi.

Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jambi yang mencapai angka 62,96, sedikit di atas rata-rata nasional.

Capaian ini dinilai menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas generasi muda ke depan.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, Novriadi, menambahkan bahwa kegiatan ini diikuti ratusan peserta dari berbagai organisasi kepemudaan sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dan semangat generasi muda.

Ia berharap forum ini mampu menghasilkan langkah konkret dalam membangun pemuda yang lebih siap menghadapi tantangan industri, teknologi, dan dunia kerja.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz Fattah, menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi pasca-serangan siber yang menimbulkan kerugian nasabah hingga Rp143 miliar.

Meski dana diklaim sudah dikembalikan, pelayanan digital bank masih dinilai belum berjalan optimal.

Hafiz menilai terdapat kontradiksi antara pernyataan direksi dan fakta di lapangan.

“Beberapa kali pernyataan direksi Bank Jambi tidak sesuai fakta, baik saat langsung maupun saat kami undang ke DPRD,” ujarnya, Rabu (8/4).

Salah satu contoh adalah janji pihak bank bahwa sistem ATM dan Mobile Banking akan pulih sebelum Lebaran Idul Fitri. Nyatanya, layanan digital hingga kini masih mengalami gangguan.

“Mereka menyampaikan perbaikan sistem ATM dan Mobile Banking akan selesai sebelum Lebaran, tapi faktanya masih bermasalah. Mobile banking dijanjikan rampung beberapa hari setelah Lebaran, namun sampai sekarang belum bisa diakses,” tegas Hafiz.

Gangguan ini berdampak langsung pada kenyamanan nasabah.

Banyak nasabah terpaksa antre panjang di kantor cabang untuk mengambil uang tunai karena layanan digital belum pulih sepenuhnya.

Hafiz menekankan bahwa gangguan sistem wajar terjadi pada bank manapun, namun durasi perbaikan yang terlalu lama menjadi sorotan.

“Bank lain bisa pulih dalam satu hari, kenapa Bank Jambi tidak? Ini menunjukkan kinerja direksi perlu dievaluasi,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menyoroti persoalan pembangunan jalan khusus batubara yang hingga kini belum tuntas, saat rapat paripurna tanggapan LKPJ Gubernur Jambi, Senin (6/4/2026), di Gedung DPRD Jambi.

Hafiz menegaskan DPRD akan fokus pada percepatan pembangunan jalan tersebut dan solusi mengatasi kemacetan di jalan nasional yang terdampak.

“Seluruh fraksi sudah menyampaikan pandangan masing-masing, tapi fokus utama tetap percepatan jalan khusus batubara dan solusi kemacetan. Soal pansus jalan batubara, baru Fraksi Golkar yang mengusulkan. Fraksi lain masih kita tunggu,” jelas Hafiz.

Sejumlah fraksi seperti PPP, PKB, PAN, dan PDIP juga menyoroti persoalan ini karena berdampak langsung pada kemacetan lalu lintas yang belum terurai maksimal.

Selain itu, DPRD mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong progres pembangunan jalan batubara.

Gubernur Jambi telah mengumpulkan tiga perusahaan terkait, yakni PT SAS, PT Inti Tirta, dan PT Putra Bulian.

Untuk PT Putra Bulian, kendala utama adalah pembebasan lahan. Pemerintah menargetkan pembebasan lahan sepanjang 19 kilometer selesai pada Juni–Juli 2026.

“Kalau ini selesai, angkutan batubara tidak lagi melewati Bulian,” kata Sudirman.

Sementara PT Inti Tirta masih menunggu izin penggunaan kawasan dari Kementerian Kehutanan, yang informasi terakhir hampir rampung.

Sedangkan PT SAS menghadapi konflik sosial akibat perubahan batas wilayah sejak 2017, dari Kabupaten Muaro Jambi ke Kota Jambi, sehingga penyelesaiannya tidak mudah.

M. Hafiz Fattah menegaskan, DPRD akan terus memantau progres pembangunan jalan khusus batubara.

“Kami mendorong percepatan realisasi agar kemacetan dapat segera teratasi dan angkutan batubara berjalan lancar,” tuturnya.

Pemprov Jambi pun berkomitmen mempercepat pembangunan jalan khusus batubara agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat dan arus lalu lintas di jalan nasional lebih lancar.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jambi setiap hari Jumat.

Menurut Hafiz, kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk efisiensi anggaran sekaligus mendorong profesionalisme birokrasi.

“Hakikatnya, WFH ini bisa diterapkan dengan sistem hybrid untuk kegiatan yang tidak mendesak. Apalagi, wacana penggunaan teknologi seperti GPS untuk memantau kinerja ASN merupakan langkah positif untuk meningkatkan transparansi dan disiplin pegawai,” ujar Hafiz.

Hafiz menambahkan bahwa DPRD Jambi secara prinsip mendukung kebijakan ini, terutama dalam upaya efisiensi anggaran dan modernisasi sistem kerja ASN.

“Dengan pengawasan yang tepat dan pemanfaatan teknologi, WFH tidak akan menurunkan kinerja pegawai. Justru bisa meningkatkan disiplin dan profesionalisme birokrasi,” tuturnya.

Penerapan WFH ini adalah tindak lanjut Surat Edaran pemerintah pusat.

Pemerintah Provinsi Jambi memutuskan bahwa kebijakan berlaku satu hari dalam sepekan, khususnya setiap Jumat, untuk mendorong efisiensi operasional tanpa mengurangi kualitas layanan publik.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menjelaskan bahwa kebijakan ini telah melalui koordinasi dan penandatanganan bersama pimpinan daerah.

“Tindak lanjut dari Surat Edaran MENPAN dan Mendagri sudah kita realisasikan. WFH berlaku setiap Jumat dan sudah dibicarakan dengan Pak Gubernur,” kata Sudirman, Senin (6/4/2026).

Meski diterapkan, WFH tidak berlaku untuk seluruh unit kerja. Layanan publik dan sektor yang berhubungan langsung dengan pendapatan daerah tetap beroperasi normal.

“Yang dikecualikan adalah layanan publik dan pendapatan daerah. Sektor ini tetap berjalan seperti biasa,” tegas Sudirman.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diwajibkan melakukan pengawasan internal terhadap kehadiran ASN.

Kepala OPD bertanggung jawab memastikan pegawai tetap disiplin selama penerapan WFH.

Sanksi bagi ASN yang melanggar aturan mulai dari peringatan hingga pengurangan TPP antara 3 persen hingga 100 persen dalam satu bulan, sesuai tingkat kesalahan.

Dengan kolaborasi antara DPRD dan pemerintah provinsi, penerapan WFH di Jambi diharapkan berjalan efektif, memberikan penghematan anggaran nyata, dan tetap menjaga kualitas layanan publik yang optimal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menjelang perayaan Idul Fitri 1447 H, DPRD Provinsi Jambi menegaskan dukungannya terhadap langkah pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk menjaga situasi tetap aman, kondusif, dan tertib.

Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda Provinsi Jambi yang digelar di Hotel Swiss-Belhotel, Senin (16/3/2026).

Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah menegaskan bahwa lembaga legislatif hadir sebagai penampung aspirasi masyarakat serta pengawal kebijakan publik terkait pelayanan, keamanan, dan kelancaran aktivitas masyarakat menjelang Lebaran.

“Perayaan Idul Fitri selalu memicu lonjakan mobilitas masyarakat, baik untuk mudik, aktivitas ekonomi, maupun sosial. Kondisi ini membutuhkan koordinasi lintas sektor agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga,” ujar Hafiz Fattah.

DPRD Jambi mencatat beberapa fokus utama masyarakat menjelang Lebaran, antara lain:

• Keamanan perjalanan mudik dan arus balik

• Kelancaran transportasi umum dan jalan raya

• Stabilitas harga kebutuhan pokok

• Lingkungan bersih dan tertata

• Ketersediaan energi, termasuk BBM dan LPG subsidi, hingga ke wilayah pelosok

• Pasokan listrik yang stabil, terutama saat pelaksanaan Salat Idul Fitri

Selain itu, DPRD juga menyoroti potensi kerawanan seperti kemacetan lalu lintas, tindak kejahatan, dan rumah kosong karena mudik.

Sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan pengurus RT didorong untuk memetakan warga yang meninggalkan rumah serta meningkatkan pengawasan lingkungan.

DPRD Provinsi Jambi menegaskan komitmennya untuk mendukung seluruh langkah pemerintah dan aparat keamanan agar perayaan Idul Fitri berlangsung aman, tertib, dan penuh berkah.

“Kita berharap Idul Fitri menjadi momentum kebersamaan dan kedamaian. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan akan menjadi kunci keberhasilan pengamanan Lebaran tahun ini,” tutup Hafiz Fattah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Rentetan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk pengangkut batu bara kembali terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi dalam beberapa hari terakhir.

Sejumlah insiden tercatat terjadi di berbagai lokasi, mulai dari kawasan Jembatan Aur Duri II di Kota Jambi, wilayah Koto Boyo di Kabupaten Batanghari, hingga kejadian terbaru di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berada di ruas Jalan Lintas Timur Sumatra.

Menanggapi kejadian tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menyampaikan keprihatinannya atas kecelakaan yang terus berulang dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Saya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kejadian angkutan batu bara yang kembali menimbulkan korban dan keresahan di tengah masyarakat,” ujar Hafiz Fattah.

Ia menegaskan bahwa setiap kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan batu bara tidak boleh dianggap sebagai hal biasa karena menyangkut keselamatan masyarakat serta hak pengguna jalan.

Menurutnya, keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama dalam aktivitas transportasi, terutama yang berkaitan dengan angkutan tambang.

Hafiz juga mengecam keras apabila ada angkutan batu bara yang beroperasi dengan cara yang membahayakan masyarakat dan pengguna jalan umum.

“Peristiwa seperti ini tidak boleh dianggap biasa. Ini menyangkut nyawa, rasa aman, serta hak masyarakat untuk menggunakan jalan dengan aman,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa aturan mengenai pengangkutan batu bara telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2015 yang pada prinsipnya mewajibkan pengangkutan batu bara menggunakan jalan khusus.

Sementara penggunaan jalan umum hanya diperbolehkan secara terbatas dan harus berdasarkan dispensasi yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, ia menegaskan bahwa setiap angkutan batu bara yang melanggar aturan, tidak memenuhi standar keselamatan, atau membahayakan masyarakat harus ditertibkan secara tegas oleh pihak terkait.

Di sisi lain, Hafiz juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh situasi yang berkembang.

Menurutnya, DPRD akan terus mengawal agar keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam kebijakan terkait operasional angkutan batu bara di Provinsi Jambi.

“Kami DPRD mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Kami akan terus mengawal agar keselamatan publik benar-benar ditempatkan di atas kepentingan operasional angkutan,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Suasana kebersamaan mewarnai kegiatan buka puasa bersama yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi bersama jajaran sekretariat DPRD, Jumat (13/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan silaturahmi antara pimpinan, anggota dewan, serta pegawai sekretariat di lingkungan DPRD Provinsi Jambi.

Acara itu turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah bersama Wakil Ketua DPRD Ivan Wirata, serta sejumlah anggota dewan lainnya seperti Achmad Sarwani, Rendra Ramadhan Usman, Amrizal, Yudi Hariyanto, dan Mustaharuddin.

Dalam sambutannya, Hafiz Fattah menyampaikan bahwa bulan suci Ramadan saat ini sudah memasuki penghujung, dan umat Muslim hanya tinggal menghitung hari untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri.

“Tidak terasa puasa sudah berjalan sekitar 23 hari. Dalam waktu dekat kita akan menyambut Idul Fitri. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi, kami menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin,” ujarnya.

Ia juga berharap seluruh masyarakat diberikan kesehatan dan kelancaran hingga tiba momentum Hari Raya Idul Fitri.

Selain itu, Hafiz Fattah turut menyampaikan pesan kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik agar selalu berhati-hati selama di perjalanan.

“Kami juga menitipkan salam kepada saudara-saudara yang akan pulang ke daerah masing-masing. Kami mengimbau agar tetap berhati-hati selama perjalanan mudik,” katanya.

Menurutnya, dinamika dan perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa terjadi dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, terutama saat proses pembahasan kebijakan di ruang rapat.

Namun ia menegaskan bahwa perbedaan tersebut merupakan bagian dari pekerjaan dan tidak mengurangi rasa kebersamaan maupun kekeluargaan di antara sesama anggota DPRD.

“Kita semua ini seperti keluarga. Dalam menjalankan tugas tentu ada perbedaan pendapat, bahkan perdebatan di ruang rapat. Namun semua itu sebatas dinamika pekerjaan,” jelasnya.

Pada momen Idul Fitri mendatang, Hafiz Fattah juga mengundang rekan kerja, kolega, serta masyarakat untuk bersilaturahmi melalui kegiatan open house yang akan digelar di rumah dinasnya.

Ia menyampaikan bahwa open house akan dilaksanakan pada hari pertama Idul Fitri, sementara pada hari berikutnya ia berencana mengunjungi keluarga di beberapa daerah di Provinsi Jambi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi yang tergabung dalam Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Anggaran (Banggar) melakukan kunjungan kerja ke Inspektorat Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (12/3/2026).

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faisal Riza dan Samsul Ridwan. Kedatangan rombongan diterima oleh pejabat Inspektorat DKI Jakarta, Andi Wibowo yang sebelumnya pernah berkarier di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pertemuan berlangsung dalam suasana diskusi terbuka yang membahas berbagai aspek tata kelola pengawasan pemerintahan daerah.

Beberapa topik yang dibahas antara lain standar pengelolaan audit internal, mekanisme penyelesaian temuan secara administratif, serta pola koordinasi antara inspektorat, DPRD, dan sekretariat dewan.

Dalam pertemuan tersebut, Andi Wibowo menekankan pentingnya peran aktif inspektorat sejak awal proses penganggaran, termasuk keterlibatan dalam rapat-rapat Badan Anggaran.

Menurutnya, inspektorat tidak seharusnya hanya terlibat ketika muncul permasalahan, melainkan perlu hadir sejak tahap perencanaan sebagai bentuk pencegahan.

Salah satu anggota DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara, menyampaikan bahwa banyak hal yang dipelajari dari sistem koordinasi pengawasan yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Ada banyak hal yang kami pelajari hari ini. Salah satunya bagaimana Inspektorat DKI menempatkan diri sebagai mitra aktif DPRD, hadir dalam rapat Banggar, rutin berkoordinasi, dan proaktif mengingatkan sebelum muncul persoalan,” ujarnya.

Ia menilai pendekatan tersebut mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih sehat dan transparan.

Selain itu, rombongan DPRD Jambi juga mempelajari berbagai prosedur standar yang diterapkan dalam proses audit, mulai dari klasifikasi temuan, mekanisme penyelesaian yang terstruktur, hingga batas kewenangan masing-masing lembaga dalam menangani persoalan administratif.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penguatan koordinasi kelembagaan di Provinsi Jambi, terutama dalam membangun hubungan kerja yang lebih sistematis antara DPRD, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat Provinsi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi, di antaranya Fauzi Ansori, Eka Marlina, Hapis Hasbiallah, Rucita, Rendra Ramadhan, dan Maya Siregar.(*)