Gedung Mangkrak, Fraksi Gerindra Soroti Penyertaan Modal Pemkot ke Bank Jambi Rp13,1 Miliar

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna pada Senin (6/4/2026) untuk membahas tanggapan fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi Tahun 2025.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, dan dihadiri Wali Kota Jambi dr. Maulana serta Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha.

Dalam pandangan fraksi, Juru Bicara Fraksi Gerindra, Umar Faruk, menyoroti penyertaan modal Pemkot Jambi ke Bank Jambi sebesar Rp13,1 miliar yang hingga kini belum jelas kelanjutannya.

Penyertaan modal ini berupa gedung fisik yang selesai dibangun sekitar dua tahun lalu namun belum dimanfaatkan.

“Belum ada titik temu dengan Bank Jambi, sehingga perlu segera ada kejelasan,” kata Umar.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Jambi dr. Maulana menjelaskan bahwa Pemkot masih menunggu hasil kajian dari tim ahli Bank Jambi sebelum menentukan langkah berikutnya.

“Saat ini kami menunggu hasil kajian. Nantinya akan terlihat langkah-langkah apa yang akan diambil. Pemkot sudah menyurati secara tegas, apakah Bank Jambi menerima atau tidak. Kalau tidak, tentu akan ada opsi lain,” jelas Maulana.

Jika penyertaan modal diterima, Pemkot Jambi akan menilai kembali nilai aset tersebut, termasuk kemungkinan adanya penyusutan.

“Intinya, kami ingin memberikan, tetapi kalau yang diberi tidak bersedia, tentu tidak bisa dipaksakan,” tambahnya.

Rapat paripurna tersebut menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan memastikan setiap penyertaan modal pemerintah memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kota Jambi.(*)




Ketua DPRD Kota Jambi Tinjau Rumah Warga Amblas di Sungai Putri, Ini Langkah yang Diambil

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfarely, meninjau kondisi rumah warga yang mengalami amblas di RT 20, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, pada Senin (5/4/2026).

Ini merupakan kunjungan kedua setelah insiden sebelumnya. Kemas Farid bersama OPD terkait meninjau potensi rumah lain yang berisiko amblas.

“Minggu lalu kami sudah melihat kondisi rumah yang amblas, hari ini kami datang lagi untuk mencari solusi bersama dinas terkait,” ujar Kemas Farid.

Ia menekankan bahwa kontur tanah di Sungai Putri cukup curam dan berbukit, sementara drainase yang kurang memadai meningkatkan risiko kejadian serupa.

Tidak hanya rumah, beberapa jalan di kawasan tersebut juga memerlukan perhatian.

Kemas Farid mengatakan telah meminta Dinas PU Kota Jambi melakukan kajian teknis dan menyusun rancangan penanganan darurat.

Termasuk langkah untuk menahan dinding dan pondasi agar mengurangi risiko longsor.

“Kami akan menghitung bersama Dinas PU untuk merancang penanganan darurat. Minimal untuk menahan dinding dan pondasi agar kejadian serupa tidak terulang,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ketua DPRD menyatakan akan berkoordinasi dengan Wali Kota Jambi untuk menemukan solusi jangka panjang.

“Jangan sampai kejadian ini terulang dua kali,” tegasnya.(*)




Tegas! Pimpin Apel di Kecamatan Telanaipura, Kemas Faried Ingatkan ASN Soal Kedisiplinan

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, memimpin langsung apel pagi di Kantor Camat Telanaipura pada Senin (6/4/2026).

Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) serta respon cepat terhadap keluhan masyarakat, terutama terkait permasalahan sampah.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Kota Jambi dalam mendorong kinerja pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan agar lebih optimal dan tepat sasaran.

Apresiasi Kedisiplinan dan Solidaritas ASN

Dalam amanatnya, Kemas Faried memberikan apresiasi kepada jajaran kecamatan dan kelurahan di Telanaipura yang dinilai konsisten menjaga kedisiplinan.

Menurutnya, kekompakan adalah fondasi utama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi warga.

“Saya mengapresiasi Camat dan teman-teman Lurah yang terus menjaga kedisiplinan. Saya minta kita semua terus membangun solidaritas dan kekompakan,” ujar Kemas Faried.

Ia menegaskan bahwa ASN adalah garda terdepan pemerintah dalam menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. “Kita adalah tonggak utama dalam melayani masyarakat,” tegas politisi ini.

Dukungan Anggaran dan Pembinaan dari DPRD

Sebagai lembaga legislatif, Kemas Faried menjelaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam pembinaan ASN.

Hal ini mencakup dukungan dari sisi penganggaran guna menunjang fasilitas kerja di lapangan.

* Fungsi Pembinaan: Memastikan ASN bekerja sesuai koridor dan target kinerja.

* Dukungan Anggaran: Mengawal pengusulan anggaran untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan unit kerja di tingkat bawah.

Soroti Masalah Sampah di Media Sosial

Salah satu poin krusial yang disampaikan adalah mengenai keresahan warga terkait tumpukan sampah yang kerap viral di media sosial.

Kemas Faried meminta para lurah untuk tidak pasif dan lebih peka terhadap kondisi lingkungan.

“Saya minta Lurah hadir di tengah masyarakat. Banyak masalah krusial, salah satunya sampah, yang selalu muncul di media sosial. Kita harus responsif,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kota Jambi saat ini tengah berupaya meningkatkan fasilitas pendukung, termasuk penambahan armada pengangkutan sampah, agar persoalan tersebut dapat ditangani secara optimal dan tidak berlarut-larut.

Wujudkan Visi “Kota Jambi Bahagia”

Menutup arahannya, Kemas Faried membuka ruang koordinasi bagi para ASN jika menemukan kendala buntu di lapangan.

Ia berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat mewujudkan kesejahteraan bagi warga.

“Tugas saya adalah memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada kepentingan rakyat demi mewujudkan Kota Jambi Bahagia,” pungkasnya.(*)




Tak Sekadar Catat, Naim Tegaskan Komitmen Realisasikan Usulan Warga Bakung Jaya

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Naim, melaksanakan kegiatan reses di RT 07, Perumahan Kampoeng Kito, Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Sabtu 4 April 2026.

Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, usulan pembangunan, serta berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua RT 07, Muzammir, menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak warga.

Ia berharap aspirasi yang telah disampaikan tidak hanya dicatat, tetapi benar-benar direalisasikan oleh pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Naim menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap aspirasi warga hingga tahap pelaksanaan.

“Dicatat dan kami laksanakan serta kami upayakan dan eksekusi, bukan sekadar dicatat. Apa yang disampaikan Pak RT tadi menjadi perhatian kami bersama,” ujar Naim di hadapan warga.

Ia menjelaskan bahwa sebagai anggota legislatif, tugas utamanya adalah menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pembahasan anggaran dan kebijakan.

Sementara untuk eksekusi program tetap berada di ranah pemerintah daerah.

Naim juga menyampaikan bahwa sebagian usulan yang disampaikan warga direncanakan akan direalisasikan pada tahun anggaran 2027, mengingat proses pengajuan dan perencanaan program membutuhkan waktu.

“Kalau pengajuannya sudah dilakukan sebelumnya, Insyaallah akan kita dorong agar bisa masuk dalam prioritas pembangunan ke depan. Kita juga akan berkoordinasi dengan pemerintah kota, termasuk Pak Wali Kota,” tambahnya.

Ia berharap dukungan dan sinergi antara masyarakat, pemerintah, serta DPRD dapat mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.

Naim juga mengajak warga untuk terus aktif berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan.

Kegiatan reses ini berlangsung dengan antusiasme tinggi dari warga yang berharap berbagai aspirasi mereka dapat segera terealisasi demi meningkatkan kualitas hidup di lingkungan RT 07 Bakung Jaya.(*(




Tahan Persetujuan Penyertaan Modal Bank Jambi, Ketua DPRD Kota Jambi Soroti Potensi Kerugian Rp2,27 Miliar

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menegaskan bahwa pihaknya belum dapat memberikan persetujuan terhadap penyertaan modal Pemkot Jambi di Bank Jambi senilai Rp13,1 miliar tanpa kejelasan legalitas dan proses yang mendasarinya.

“Kami sudah menyurati BPKP, dan Pemkot juga sudah menyurati DPRD untuk meminta persetujuan. Namun kami tidak ingin serta-merta menyetujui. Kami mempertanyakan bagaimana legalitasnya dan seperti apa prosesnya,” ujar Kemas.

Berdasarkan komunikasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), DPRD Jambi disarankan untuk melakukan perhitungan ulang secara independen, melibatkan lembaga seperti KPKNL, mengingat adanya potensi penyusutan nilai aset.

Selain itu, DPRD juga merekomendasikan agar Bank 9 Jambi memberikan kepastian sikap terkait penyertaan modal dalam bentuk gedung tersebut.

“Kalau tidak menerima, sampaikan secara tertulis. Kalau menerima, silakan. Karena sebelum serah terima pun sudah terjadi aksi pencurian di gedung itu,” tegas Kemas.

Kasus pencurian ini sebelumnya juga diungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mencatat dugaan tindak pidana pencurian terjadi di gedung Bank 9 pada 3 Oktober 2024, dengan estimasi kerugian minimal mencapai Rp2,27 miliar.

Sebelumnya, penyertaan modal Pemkot Jambi berupa gedung ini telah rampung sejak sekitar dua tahun lalu, namun hingga kini belum dimanfaatkan.

Ketua LSM Jamhuri menilai kondisi ini menimbulkan kejanggalan, karena pembangunan gedung dilakukan sebelum Perda terkait disahkan pada 9 Oktober 2024 oleh Pj Wali Kota Jambi saat itu, Sri Purwaningsih.

Perda tersebut merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemkot Jambi pada Bank Pembangunan Daerah Jambi, yang menetapkan total penyertaan modal sebesar Rp54 miliar, terdiri dari penyertaan uang tunai Rp40,87 miliar dan aset daerah Rp13,12 miliar.

Aset berupa tanah seluas 901 meter persegi senilai Rp2,58 miliar, gedung senilai Rp10,12 miliar, dan pagar senilai Rp413,5 juta.

DPRD menekankan pentingnya kejelasan hukum, analisis kelayakan, dan kepastian sikap Bank 9 sebelum proses serah terima aset dilakukan, agar tidak menimbulkan risiko kerugian tambahan bagi pemerintah daerah dan publik.(*)




Kemas Faried Alfarelly: Armada Baru Sampah Kota Jambi Perlu Kajian Matang

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Persoalan sampah di Kota Jambi kembali menjadi perhatian serius.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menilai bahwa hingga kini pengelolaan sampah belum menunjukkan perbaikan yang signifikan, meski berbagai keluhan dari masyarakat terus berdatangan.

Kemas mengungkapkan bahwa persoalan utama bukan hanya jumlah sampah, tetapi juga sistem pengangkutan yang dianggap belum optimal.

Akibatnya, sampah sering menumpuk di sejumlah titik yang menjadi perhatian warga.

“Pada saat Musrenbang, saya sudah menyinggung soal sampah yang berserakan di Kota Jambi,” ungkap Kemas, Kamis (2/4/2026).

Sementara itu, Pemerintah Kota Jambi tengah menyiapkan penambahan sekitar 20 unit armada baru untuk pengangkutan sampah.

Rencana ini direncanakan diumumkan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jambi.

Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa persetujuan terhadap kebijakan ini harus melalui kajian yang matang, terutama bila melibatkan kerja sama dengan pihak ketiga.

“Kami akan mempelajari pola kerja sama terlebih dahulu. Dinas Lingkungan Hidup juga akan dipanggil untuk memberikan penjelasan. Kami baru mendengar informasi secara lisan,” tegas Kemas.

Lebih lanjut, Kemas menekankan pentingnya studi kelayakan yang jelas, termasuk memastikan skema kerja sama tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Studi kelayakan harus rinci, termasuk apakah pola kerja sama ini memberatkan APBD atau tidak,” tambahnya.

DPRD berharap penanganan sampah di Kota Jambi tidak berhenti pada wacana, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan.

Pasalnya, masalah sampah telah lama menjadi keluhan publik dan membutuhkan solusi yang efektif dari pemerintah daerah.(*)




Keluhan Warga Ditindaklanjuti! Ketua DPRD Kota Jambi Turun Tangan, Drainase Solok Sipin Segera Diperbaiki

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, turun langsung ke lapangan meninjau kondisi drainase di RT 16, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang disampaikan saat reses, Rabu 1 April 2026.

Peninjauan dilakukan setelah kegiatan reses di kawasan Cadika. Dalam kunjungan tersebut, Faried turut menggandeng sejumlah instansi terkait, seperti Dinas PUPR Kota Jambi melalui bidang Sumber Daya Air, Perumdam Tirta Mayang, serta unsur pemerintah kecamatan dan kelurahan setempat.

Permasalahan utama yang dikeluhkan warga adalah kondisi drainase yang tidak berfungsi optimal, sehingga kerap menyebabkan genangan air hingga banjir saat hujan turun.

Faried mengungkapkan bahwa hasil peninjauan di lapangan menunjukkan adanya hambatan aliran air yang perlu segera ditangani.

“Kami langsung turun untuk memastikan kondisi sebenarnya. Memang ditemukan drainase yang tidak berfungsi maksimal dan menyebabkan genangan bahkan banjir saat hujan,” ujarnya.

Ia memastikan, perbaikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat, termasuk penataan ulang infrastruktur pendukung yang menjadi penghambat aliran air.

“Kami akan segera melakukan perbaikan drainase. Selain itu, jalur pipa PDAM di lokasi ini juga akan ditata ulang karena turut menghambat aliran air,” tegas Faried.

Dalam kegiatan tersebut, ia didampingi oleh jajaran teknis dari Dinas PUPR, pihak Perumdam Tirta Mayang, camat, lurah, hingga ketua RT setempat.

Langkah cepat ini diharapkan mampu mengatasi persoalan banjir yang selama ini dikeluhkan warga, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di wilayah tersebut.(*)




Anggota DPR RI Komisi XII Hadiri Reses Kemas Faried Alfarelly, Tekankan Manfaat Nyata untuk Masyarakat

JAMBI,  SEPUCUKJAMBI.ID  – Anggota DPR RI Komisi XII,  Cek Endra menghadiri kegiatan reses yang digelar oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, Rabu 1 April 2026.

Dalam kesempatan tersebut, kegiatan reses menjadi momentum untuk menegaskan arah baru politik yang lebih berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.

Anggota DPR RI Cek Endra, yang memberikan penegasan terkait pentingnya efektivitas penggunaan anggaran reses agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam pernyataannya, Cek Endra menekankan bahwa kegiatan reses tidak boleh lagi sekadar formalitas tanpa dampak nyata.

“Tidak boleh lagi reses yang tidak bermanfaat. Baik dari sisi penggunaan uang maupun biaya kegiatan, semua harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ini sudah menjadi instruksi yang harus dijalankan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa arah kebijakan ini sejalan dengan program pemerintah daerah serta dorongan dari partai politik, khususnya Partai Golkar, untuk mengedepankan politik yang lebih substantif.

“Kami sudah diinstruksikan untuk menjalankan politik yang menyentuh langsung masyarakat. Ke depan, bukan lagi politik panggung atau sekadar pidato, tetapi harus ada aksi nyata. Setiap pertemuan dengan masyarakat harus menghasilkan sesuatu yang bisa dirasakan langsung,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen menyelaraskan langkah dengan DPR RI dalam memastikan setiap program dan anggaran benar-benar tepat sasaran.

Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan bahwa dana yang dialokasikan, termasuk bantuan kepada masyarakat, harus digunakan secara bijak dan transparan, serta tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak relevan.

Kegiatan reses ini diharapkan menjadi contoh konkret bagaimana sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.(*)




Walikota Tekankan Pembangunan Berbasis RT dalam Reses Ketua DPRD Kota Jambi

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, kembali menegaskan komitmennya dalam menjalankan 11 program prioritas pembangunan saat menghadiri kegiatan reses Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly.

Kegiatan tersebut berlangsung di RT 01, kawasan Cadika, Kecamatan Telanaipura, Rabu 1 April 2026.

Dalam kesempatan itu, Maulana menyampaikan bahwa, pemerintah kota terus mendorong pelaksanaan program berbasis masyarakat hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT).

Salah satu program unggulan yang tengah berjalan adalah penguatan pembangunan berbasis 1.583 RT di Kota Jambi.

“Insyaallah, program unggulan kita sudah mulai berjalan. Dari 1.583 RT, untuk tahap pertama sudah selesai hingga pembentukan regu potensi masyarakat dan kini mulai menyusun kebutuhan prioritas di wilayah masing-masing,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan bahwa, hasil musyawarah masyarakat di tingkat RT akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan, seperti perbaikan jalan lingkungan hingga pembangunan fasilitas kesehatan seperti Posyandu.

“Kalau hasil musyawarah memang membutuhkan pembangunan jalan, maka itu yang kita bangun. Jika dibutuhkan Posyandu, itu juga kita dorong. Harapannya, perputaran ekonomi juga meningkat, mulai dari sektor bahan bangunan hingga usaha lokal lainnya,” jelasnya.

Maulana juga mengapresiasi dukungan DPRD Kota Jambi dalam mendorong realisasi program-program tersebut.

Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci percepatan pembangunan di daerah.

“Alhamdulillah, berbagai program hasil sinergi bersama DPRD sudah berjalan. Termasuk bantuan yang telah disalurkan selama Ramadan kemarin, yang kini mulai dirasakan masyarakat di setiap kelurahan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pemerintah kota juga tengah mengupayakan pemerataan bantuan dan pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah padat penduduk, seperti kawasan Aur Duri dan sekitarnya.

“Kita berharap pembangunan ini terus berlanjut, termasuk di kawasan padat seperti Aur Duri. Investasinya tidak terlalu besar karena rumah warga berdekatan, namun dampaknya sangat luas,” tambahnya.

Selain itu, Maulana juga menyinggung rencana distribusi bantuan kepada masyarakat di wilayah sekitar, seperti Pematang Sulur dan Sungai Kambang.

Ia berharap dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD, dalam mempercepat realisasi program tersebut.

“Kami mohon doa dan dukungan semua pihak, termasuk komunikasi dengan pemerintah pusat. Insyaallah, jika koordinasi berjalan baik, maka program-program ini bisa lebih cepat terealisasi,” tutupnya.

Kegiatan reses tersebut turut dihadiri tokoh masyarakat setempat dan menjadi ajang penyerapan aspirasi warga untuk pembangunan Kota Jambi ke depan.(*)




Wali Kota Jambi Maulana Ungkap Kinerja 2025, Ekonomi Tumbuh di Tengah Tekanan Global

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Maulana menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi yang digelar pada Selasa, 31 Maret 2026.

Rapat tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Jambi untuk memaparkan capaian kinerja selama satu tahun terakhir.

Sekaligus bentuk transparansi kepada publik sebagaimana diamanatkan dalam regulasi Kementerian Dalam Negeri terkait pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam penyampaiannya, Maulana menegaskan bahwa kondisi global yang penuh tekanan tidak menghalangi pertumbuhan ekonomi daerah.

“Di tengah perlambatan ekonomi dunia akibat dinamika geopolitik global, kami bersyukur Kota Jambi tetap mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi pada 2025 mencapai 5,13 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 4,88 persen.

Capaian ini dinilai sebagai indikator kuat bahwa aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Selain itu, pendapatan per kapita masyarakat juga mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku, angka pendapatan naik dari Rp68,5 juta menjadi Rp73,6 juta per tahun.

Tak hanya itu, tingkat ketimpangan ekonomi juga menunjukkan tren penurunan. Indeks Gini Kota Jambi tercatat turun dari 0,395 menjadi 0,339, menandakan distribusi pendapatan yang semakin merata.

Menurut Maulana, peningkatan tersebut tidak terlepas dari berbagai strategi pemerintah daerah dalam memperkuat sektor ekonomi.

“Kami terus mendorong investasi, memperkuat UMKM, serta meningkatkan konektivitas dan infrastruktur kota. Program-program ini dirancang untuk langsung menyentuh masyarakat dan menggerakkan roda ekonomi,” jelasnya.

Dari sisi stabilitas harga, Pemerintah Kota Jambi juga berhasil menjaga inflasi tetap terkendali sepanjang tahun 2025.

Inflasi tercatat sebesar 3,03 persen secara tahunan (year on year), berada di bawah rata-rata inflasi Provinsi Jambi yang mencapai 3,71 persen, meski sedikit di atas angka nasional sebesar 2,92 persen.

Maulana menilai kondisi ini menunjukkan pengelolaan ekonomi daerah berjalan cukup baik di tengah tantangan global yang tidak menentu.

“Pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas kami agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan,” tutupnya.(*)