JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Naim, melaksanakan kegiatan reses di RT 07, Perumahan Kampoeng Kito, Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Sabtu 4 April 2026.

Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, usulan pembangunan, serta berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua RT 07, Muzammir, menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak warga.

Ia berharap aspirasi yang telah disampaikan tidak hanya dicatat, tetapi benar-benar direalisasikan oleh pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Naim menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap aspirasi warga hingga tahap pelaksanaan.

“Dicatat dan kami laksanakan serta kami upayakan dan eksekusi, bukan sekadar dicatat. Apa yang disampaikan Pak RT tadi menjadi perhatian kami bersama,” ujar Naim di hadapan warga.

Ia menjelaskan bahwa sebagai anggota legislatif, tugas utamanya adalah menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pembahasan anggaran dan kebijakan.

Sementara untuk eksekusi program tetap berada di ranah pemerintah daerah.

Naim juga menyampaikan bahwa sebagian usulan yang disampaikan warga direncanakan akan direalisasikan pada tahun anggaran 2027, mengingat proses pengajuan dan perencanaan program membutuhkan waktu.

“Kalau pengajuannya sudah dilakukan sebelumnya, Insyaallah akan kita dorong agar bisa masuk dalam prioritas pembangunan ke depan. Kita juga akan berkoordinasi dengan pemerintah kota, termasuk Pak Wali Kota,” tambahnya.

Ia berharap dukungan dan sinergi antara masyarakat, pemerintah, serta DPRD dapat mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.

Naim juga mengajak warga untuk terus aktif berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan.

Kegiatan reses ini berlangsung dengan antusiasme tinggi dari warga yang berharap berbagai aspirasi mereka dapat segera terealisasi demi meningkatkan kualitas hidup di lingkungan RT 07 Bakung Jaya.(*(

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menegaskan bahwa pihaknya belum dapat memberikan persetujuan terhadap penyertaan modal Pemkot Jambi di Bank Jambi senilai Rp13,1 miliar tanpa kejelasan legalitas dan proses yang mendasarinya.

“Kami sudah menyurati BPKP, dan Pemkot juga sudah menyurati DPRD untuk meminta persetujuan. Namun kami tidak ingin serta-merta menyetujui. Kami mempertanyakan bagaimana legalitasnya dan seperti apa prosesnya,” ujar Kemas.

Berdasarkan komunikasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), DPRD Jambi disarankan untuk melakukan perhitungan ulang secara independen, melibatkan lembaga seperti KPKNL, mengingat adanya potensi penyusutan nilai aset.

Selain itu, DPRD juga merekomendasikan agar Bank 9 Jambi memberikan kepastian sikap terkait penyertaan modal dalam bentuk gedung tersebut.

“Kalau tidak menerima, sampaikan secara tertulis. Kalau menerima, silakan. Karena sebelum serah terima pun sudah terjadi aksi pencurian di gedung itu,” tegas Kemas.

Kasus pencurian ini sebelumnya juga diungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mencatat dugaan tindak pidana pencurian terjadi di gedung Bank 9 pada 3 Oktober 2024, dengan estimasi kerugian minimal mencapai Rp2,27 miliar.

Sebelumnya, penyertaan modal Pemkot Jambi berupa gedung ini telah rampung sejak sekitar dua tahun lalu, namun hingga kini belum dimanfaatkan.

Ketua LSM Jamhuri menilai kondisi ini menimbulkan kejanggalan, karena pembangunan gedung dilakukan sebelum Perda terkait disahkan pada 9 Oktober 2024 oleh Pj Wali Kota Jambi saat itu, Sri Purwaningsih.

Perda tersebut merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemkot Jambi pada Bank Pembangunan Daerah Jambi, yang menetapkan total penyertaan modal sebesar Rp54 miliar, terdiri dari penyertaan uang tunai Rp40,87 miliar dan aset daerah Rp13,12 miliar.

Aset berupa tanah seluas 901 meter persegi senilai Rp2,58 miliar, gedung senilai Rp10,12 miliar, dan pagar senilai Rp413,5 juta.

DPRD menekankan pentingnya kejelasan hukum, analisis kelayakan, dan kepastian sikap Bank 9 sebelum proses serah terima aset dilakukan, agar tidak menimbulkan risiko kerugian tambahan bagi pemerintah daerah dan publik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Persoalan sampah di Kota Jambi kembali menjadi perhatian serius.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menilai bahwa hingga kini pengelolaan sampah belum menunjukkan perbaikan yang signifikan, meski berbagai keluhan dari masyarakat terus berdatangan.

Kemas mengungkapkan bahwa persoalan utama bukan hanya jumlah sampah, tetapi juga sistem pengangkutan yang dianggap belum optimal.

Akibatnya, sampah sering menumpuk di sejumlah titik yang menjadi perhatian warga.

“Pada saat Musrenbang, saya sudah menyinggung soal sampah yang berserakan di Kota Jambi,” ungkap Kemas, Kamis (2/4/2026).

Sementara itu, Pemerintah Kota Jambi tengah menyiapkan penambahan sekitar 20 unit armada baru untuk pengangkutan sampah.

Rencana ini direncanakan diumumkan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jambi.

Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa persetujuan terhadap kebijakan ini harus melalui kajian yang matang, terutama bila melibatkan kerja sama dengan pihak ketiga.

“Kami akan mempelajari pola kerja sama terlebih dahulu. Dinas Lingkungan Hidup juga akan dipanggil untuk memberikan penjelasan. Kami baru mendengar informasi secara lisan,” tegas Kemas.

Lebih lanjut, Kemas menekankan pentingnya studi kelayakan yang jelas, termasuk memastikan skema kerja sama tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Studi kelayakan harus rinci, termasuk apakah pola kerja sama ini memberatkan APBD atau tidak,” tambahnya.

DPRD berharap penanganan sampah di Kota Jambi tidak berhenti pada wacana, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan.

Pasalnya, masalah sampah telah lama menjadi keluhan publik dan membutuhkan solusi yang efektif dari pemerintah daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, turun langsung ke lapangan meninjau kondisi drainase di RT 16, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang disampaikan saat reses, Rabu 1 April 2026.

Peninjauan dilakukan setelah kegiatan reses di kawasan Cadika. Dalam kunjungan tersebut, Faried turut menggandeng sejumlah instansi terkait, seperti Dinas PUPR Kota Jambi melalui bidang Sumber Daya Air, Perumdam Tirta Mayang, serta unsur pemerintah kecamatan dan kelurahan setempat.

Permasalahan utama yang dikeluhkan warga adalah kondisi drainase yang tidak berfungsi optimal, sehingga kerap menyebabkan genangan air hingga banjir saat hujan turun.

Faried mengungkapkan bahwa hasil peninjauan di lapangan menunjukkan adanya hambatan aliran air yang perlu segera ditangani.

“Kami langsung turun untuk memastikan kondisi sebenarnya. Memang ditemukan drainase yang tidak berfungsi maksimal dan menyebabkan genangan bahkan banjir saat hujan,” ujarnya.

Ia memastikan, perbaikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat, termasuk penataan ulang infrastruktur pendukung yang menjadi penghambat aliran air.

“Kami akan segera melakukan perbaikan drainase. Selain itu, jalur pipa PDAM di lokasi ini juga akan ditata ulang karena turut menghambat aliran air,” tegas Faried.

Dalam kegiatan tersebut, ia didampingi oleh jajaran teknis dari Dinas PUPR, pihak Perumdam Tirta Mayang, camat, lurah, hingga ketua RT setempat.

Langkah cepat ini diharapkan mampu mengatasi persoalan banjir yang selama ini dikeluhkan warga, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di wilayah tersebut.(*)

JAMBI,  SEPUCUKJAMBI.ID  – Anggota DPR RI Komisi XII,  Cek Endra menghadiri kegiatan reses yang digelar oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, Rabu 1 April 2026.

Dalam kesempatan tersebut, kegiatan reses menjadi momentum untuk menegaskan arah baru politik yang lebih berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.

Anggota DPR RI Cek Endra, yang memberikan penegasan terkait pentingnya efektivitas penggunaan anggaran reses agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam pernyataannya, Cek Endra menekankan bahwa kegiatan reses tidak boleh lagi sekadar formalitas tanpa dampak nyata.

“Tidak boleh lagi reses yang tidak bermanfaat. Baik dari sisi penggunaan uang maupun biaya kegiatan, semua harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ini sudah menjadi instruksi yang harus dijalankan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa arah kebijakan ini sejalan dengan program pemerintah daerah serta dorongan dari partai politik, khususnya Partai Golkar, untuk mengedepankan politik yang lebih substantif.

“Kami sudah diinstruksikan untuk menjalankan politik yang menyentuh langsung masyarakat. Ke depan, bukan lagi politik panggung atau sekadar pidato, tetapi harus ada aksi nyata. Setiap pertemuan dengan masyarakat harus menghasilkan sesuatu yang bisa dirasakan langsung,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen menyelaraskan langkah dengan DPR RI dalam memastikan setiap program dan anggaran benar-benar tepat sasaran.

Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan bahwa dana yang dialokasikan, termasuk bantuan kepada masyarakat, harus digunakan secara bijak dan transparan, serta tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak relevan.

Kegiatan reses ini diharapkan menjadi contoh konkret bagaimana sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, kembali menegaskan komitmennya dalam menjalankan 11 program prioritas pembangunan saat menghadiri kegiatan reses Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly.

Kegiatan tersebut berlangsung di RT 01, kawasan Cadika, Kecamatan Telanaipura, Rabu 1 April 2026.

Dalam kesempatan itu, Maulana menyampaikan bahwa, pemerintah kota terus mendorong pelaksanaan program berbasis masyarakat hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT).

Salah satu program unggulan yang tengah berjalan adalah penguatan pembangunan berbasis 1.583 RT di Kota Jambi.

“Insyaallah, program unggulan kita sudah mulai berjalan. Dari 1.583 RT, untuk tahap pertama sudah selesai hingga pembentukan regu potensi masyarakat dan kini mulai menyusun kebutuhan prioritas di wilayah masing-masing,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan bahwa, hasil musyawarah masyarakat di tingkat RT akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan, seperti perbaikan jalan lingkungan hingga pembangunan fasilitas kesehatan seperti Posyandu.

“Kalau hasil musyawarah memang membutuhkan pembangunan jalan, maka itu yang kita bangun. Jika dibutuhkan Posyandu, itu juga kita dorong. Harapannya, perputaran ekonomi juga meningkat, mulai dari sektor bahan bangunan hingga usaha lokal lainnya,” jelasnya.

Maulana juga mengapresiasi dukungan DPRD Kota Jambi dalam mendorong realisasi program-program tersebut.

Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci percepatan pembangunan di daerah.

“Alhamdulillah, berbagai program hasil sinergi bersama DPRD sudah berjalan. Termasuk bantuan yang telah disalurkan selama Ramadan kemarin, yang kini mulai dirasakan masyarakat di setiap kelurahan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pemerintah kota juga tengah mengupayakan pemerataan bantuan dan pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah padat penduduk, seperti kawasan Aur Duri dan sekitarnya.

“Kita berharap pembangunan ini terus berlanjut, termasuk di kawasan padat seperti Aur Duri. Investasinya tidak terlalu besar karena rumah warga berdekatan, namun dampaknya sangat luas,” tambahnya.

Selain itu, Maulana juga menyinggung rencana distribusi bantuan kepada masyarakat di wilayah sekitar, seperti Pematang Sulur dan Sungai Kambang.

Ia berharap dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD, dalam mempercepat realisasi program tersebut.

“Kami mohon doa dan dukungan semua pihak, termasuk komunikasi dengan pemerintah pusat. Insyaallah, jika koordinasi berjalan baik, maka program-program ini bisa lebih cepat terealisasi,” tutupnya.

Kegiatan reses tersebut turut dihadiri tokoh masyarakat setempat dan menjadi ajang penyerapan aspirasi warga untuk pembangunan Kota Jambi ke depan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Maulana menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi yang digelar pada Selasa, 31 Maret 2026.

Rapat tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Jambi untuk memaparkan capaian kinerja selama satu tahun terakhir.

Sekaligus bentuk transparansi kepada publik sebagaimana diamanatkan dalam regulasi Kementerian Dalam Negeri terkait pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam penyampaiannya, Maulana menegaskan bahwa kondisi global yang penuh tekanan tidak menghalangi pertumbuhan ekonomi daerah.

“Di tengah perlambatan ekonomi dunia akibat dinamika geopolitik global, kami bersyukur Kota Jambi tetap mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi pada 2025 mencapai 5,13 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 4,88 persen.

Capaian ini dinilai sebagai indikator kuat bahwa aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Selain itu, pendapatan per kapita masyarakat juga mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku, angka pendapatan naik dari Rp68,5 juta menjadi Rp73,6 juta per tahun.

Tak hanya itu, tingkat ketimpangan ekonomi juga menunjukkan tren penurunan. Indeks Gini Kota Jambi tercatat turun dari 0,395 menjadi 0,339, menandakan distribusi pendapatan yang semakin merata.

Menurut Maulana, peningkatan tersebut tidak terlepas dari berbagai strategi pemerintah daerah dalam memperkuat sektor ekonomi.

“Kami terus mendorong investasi, memperkuat UMKM, serta meningkatkan konektivitas dan infrastruktur kota. Program-program ini dirancang untuk langsung menyentuh masyarakat dan menggerakkan roda ekonomi,” jelasnya.

Dari sisi stabilitas harga, Pemerintah Kota Jambi juga berhasil menjaga inflasi tetap terkendali sepanjang tahun 2025.

Inflasi tercatat sebesar 3,03 persen secara tahunan (year on year), berada di bawah rata-rata inflasi Provinsi Jambi yang mencapai 3,71 persen, meski sedikit di atas angka nasional sebesar 2,92 persen.

Maulana menilai kondisi ini menunjukkan pengelolaan ekonomi daerah berjalan cukup baik di tengah tantangan global yang tidak menentu.

“Pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas kami agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Naim mengajak masyarakat menjadikan momentum Lebaran sebagai sarana mempererat silaturahmi dan memperkuat persatuan.

Menurutnya, Idulfitri bukan sekadar perayaan tahunan, melainkan momen penting untuk kembali kepada nilai-nilai fitrah, saling memaafkan, serta memperbaiki hubungan sosial di tengah masyarakat.

Naim menegaskan bahwa kebersamaan harus terus dijaga, terutama dalam kehidupan sosial yang semakin dinamis.

Ia mengajak masyarakat untuk mempererat hubungan, baik dengan keluarga, tetangga, maupun lingkungan sekitar.

“Lebaran adalah waktu terbaik untuk memperkuat silaturahmi dan saling memaafkan. Ini momentum untuk menjaga persatuan di tengah masyarakat,” ujarnya, Kamis 19 Maret 2026.

Selain silaturahmi, ia juga menyoroti pentingnya menjaga nilai toleransi dan kepedulian sosial.

Menurutnya, semangat gotong royong dan empati harus terus dipupuk agar tercipta suasana yang harmonis dan damai di tengah masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa Idulfitri identik dengan semangat berbagi kepada sesama, terutama kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kepedulian sosial, kata dia, menjadi bagian penting dalam memaknai hari kemenangan setelah menjalani ibadah Ramadan.

Di akhir pernyataannya, Naim menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri kepada seluruh masyarakat Kota Jambi.

Ia berharap momentum Lebaran membawa keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan bagi semua.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Ketua I DPRD Kota Jambi dari Partai Gerindra, Muhammad Yasir, S.Pd., M.M., bersama istri, Fachrunnisa Rangkuti, SE, menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Jambi.

Ucapan tersebut disampaikan dengan nuansa religius sekaligus ajakan untuk menjadikan Idul Fitri sebagai momentum kembali ke fitrah setelah menjalani ibadah di bulan suci Ramadan.

“Alhamdulillah, kita telah melewati madrasah Ramadan. Di hari yang fitri ini, saya bersama keluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H, taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin,” ujar Yasir.

Ia menekankan bahwa Idul Fitri bukan sekadar perayaan tahunan, melainkan titik awal untuk memperbaiki diri, memperkuat keimanan, serta meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, nilai-nilai yang terbentuk selama Ramadan seperti keikhlasan, kesucian jiwa, dan empati harus terus dijaga dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.

“Spirit Idul Fitri adalah kepedulian. Ketika kita kembali suci, maka akan lahir kepekaan sosial, semangat berbagi, dan komitmen menghadirkan kebaikan bagi sesama,” tambahnya.

Yasir juga mengajak masyarakat Kota Jambi untuk terus menjaga ukhuwah Islamiyah, mempererat silaturahmi, serta menjadikan Idul Fitri sebagai energi moral dalam membangun daerah yang harmonis dan sejahtera.

“Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita insan yang lebih bertakwa serta bermanfaat bagi banyak orang,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – DPRD Kota Jambi menegaskan komitmennya mengawal aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly mengatakan, DPRD memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Menurut Faried, melalui fungsi legislasi DPRD berperan dalam pembentukan peraturan daerah (Perda), sementara pada fungsi anggaran DPRD bersama pemerintah daerah membahas serta menetapkan alokasi anggaran pembangunan.

“Selain itu, melalui fungsi pengawasan, DPRD juga mengawasi seluruh program yang dijalankan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” kata Faried.

Ia menegaskan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai program yang dilaksanakan oleh Maulana dan Diza Aljosha Hazrah agar pelaksanaannya berjalan sesuai rencana pembangunan serta kepentingan masyarakat.

Faried menjelaskan, dalam sistem pemerintahan daerah DPRD juga berperan sebagai representasi rakyat yang menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah daerah, hingga terlibat dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

“Tugas kami di DPRD adalah menyampaikan pokok-pokok pikiran yang merupakan aspirasi dari masyarakat. Aspirasi tersebut kemudian menjadi masukan penting dalam menentukan prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.

Menurutnya, melalui forum Musrenbang, DPRD dapat memberikan berbagai masukan terhadap program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah.

Selain itu, DPRD juga berperan mengawal aspirasi masyarakat agar tetap menjadi bagian dari kebijakan pembangunan yang disusun pemerintah daerah.

“Kami juga menjaga sinkronisasi kebijakan antara DPRD dan pemerintah daerah serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan,” kata Faried.

Ia berharap melalui kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah, perencanaan pembangunan di Kota Jambi dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Pada akhirnya tujuan dari semua proses perencanaan ini adalah memastikan pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Jambi,” pungkasnya. (*)