RPJMD Tanjab Timur 2025–2029 Resmi Disepakati DPRD dan Pemkab

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjab Timur resmi menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, melalui penandatanganan nota kesepahaman dalam Rapat Paripurna DPRD pada Senin, 30 Juni 2025.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD, Hasnibah, A.Md., didampingi Wakil Ketua II Hj. Siti Aminah, S.E., dan Bupati Tanjab Timur Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T. Rapat juga dihadiri oleh anggota DPRD, kepala OPD, serta unsur Forkopimda Kabupaten Tanjab Timur.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua I DPRD Hasnibah menegaskan bahwa penyusunan dan persetujuan RPJMD berlandaskan Undang-Undang serta regulasi teknis dari Kementerian Dalam Negeri.

“RPJMD ini memuat target pembangunan, program prioritas, serta kebutuhan pendanaan yang menjadi dasar penyusunan rencana strategis setiap perangkat daerah,” ujarnya.

Hasnibah juga menjelaskan bahwa RPJMD dapat mengalami penyesuaian jika di kemudian hari terdapat perubahan regulasi, namun substansi utamanya tetap dijaga sesuai kesepakatan awal.

Bupati Tanjab Timur, Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T., menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama DPRD dalam merampungkan pembahasan rancangan awal RPJMD secara tuntas dan penuh tanggung jawab.

“Terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan. Semua kontribusi tersebut sangat penting dalam penyempurnaan dokumen RPJMD ini,” kata Bupati Dillah.

Ia menambahkan bahwa dinamika yang terjadi selama proses pembahasan adalah bentuk nyata perhatian terhadap masa depan pembangunan Kabupaten Tanjab Timur.

Bupati Dillah berharap agar dokumen RPJMD 2025–2029 dapat menjadi pedoman strategis yang mampu mendorong pertumbuhan, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Tanjab Timur.

“Mari kita jaga persatuan dan perkuat sinergi antar lembaga demi mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berpihak kepada rakyat,” tutupnya.(*)




Bupati Bungo Tunjuk Donny Iskandar sebagai Pj Sekda, Gantikan Mursidi

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Bungo, H. Dedy Putra, resmi akan melantik Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Bungo yang baru pada Selasa, 1 Juli 2025 di Ruang Pola Kantor Bupati Bungo.

Donny Iskandar ditunjuk sebagai pengganti sementara Sekda lama, Drs. Mursidi, yang memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) mulai 1 Juli 2025.

Kepastian ini disampaikan oleh Kepala BKPSDMD Bungo, Wahyu Sarjono. Ia menyebut, Drs. Mursidi tidak lagi menjabat posisi apapun di lingkungan Pemkab Bungo hingga resmi pensiun penuh pada 1 Desember 2025.

“Sekda lama sudah masuk MPP, jadi tidak menjabat lagi per 1 Juli ini,” ujar Wahyu saat dikonfirmasi media, Senin (30/6/2025).

Donny Iskandar sendiri merupakan pejabat dari lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Ia akan menjalankan tugas sebagai Pj Sekda Bungo selama maksimal tiga bulan.

Selama periode tersebut, Pemkab Bungo akan mempersiapkan proses seleksi terbuka untuk Sekda definitif.

“Maksimal masa jabatan Pj Sekda itu tiga bulan. Sebelum itu, kami akan mulai proses seleksi untuk jabatan definitif,” tambah Wahyu.

Pergantian Sekda ini menjadi momentum penting, mengingat Sekretaris Daerah memegang peran strategis dalam menyinergikan program lintas organisasi perangkat daerah dan mendukung kebijakan kepala daerah.

Pelantikan Donny Iskandar sebagai Pj Sekda diharapkan dapat memastikan kelancaran administrasi pemerintahan di Kabupaten Bungo sambil menunggu penetapan Sekda definitif melalui mekanisme seleksi terbuka sesuai aturan kepegawaian.(*)




Warga Muara Tembesi Hentikan Truk Batu Bara yang Langgar SE Gubernur Jambi

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Warga Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) setempat, menghentikan operasional angkutan batu bara yang melanggar Surat Edaran (SE) Gubernur Jambi.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan penghentian sementara aktivitas angkutan batu bara di jalur darat, demi kelancaran pemulangan jamaah haji tahun 2025.

Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 8.500.10.27.7/1364/SETDA.PRKM/VI/2025 tersebut menetapkan penghentian sementara operasional truk batu bara dari 24 Juni hingga 3 Juli 2025, untuk memberi prioritas kelancaran arus transportasi jamaah haji dari Asrama Haji Kota Jambi ke kabupaten/kota tujuan masing-masing.

Pada Senin (30/6/2025), warga Kampung Baru bersama LPM melakukan penyekatan di Pos Perbatasan Kelurahan Kampung Baru dan Desa Tanjung Marwo.

Setiap truk angkutan batu bara yang melintas dihentikan dan diarahkan ke kantong parkir.

Ketua LPM Kampung Baru, Wistaria (Siwis), menyebutkan bahwa langkah ini merupakan bentuk partisipasi warga dalam menegakkan aturan yang telah ditetapkan Gubernur Jambi.

“Kami warga Kampung Baru membantu pemerintah menjalankan Surat Edaran Gubernur. Kami akan terus menjaga sampai 3 Juli 2025,” tegas Wistaria.

Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah truk yang dihentikan masih nekat beroperasi, meski aturan berlaku.

Beberapa di antaranya disebut-sebut sebagai armada milik Bos JN (Junai), yang diduga bagian dari Perkumpulan Pengusaha Tambang Batu Bara (PPTB) Jambi.

Salah satu sopir yang dihentikan mengakui bahwa truk yang dikendarainya milik “Boss Junai”.

Saat ditanya alasan tetap melintas meskipun sudah ada larangan, sopir tersebut menyebut hanya menjalankan “perintah”, namun enggan menjelaskan siapa yang memberi perintah.

“Mobil siapa ini?”
“Mobil bos JN, Junai.”
“Kenapa melanggar aturan edaran gubernur?”
“Perintah, bang.”
“Perintah siapa?”
“Nggak tahu, bang…” ujar sopir tersebut kepada warga.

Aksi warga ini diharapkan bisa menekan jumlah truk batu bara yang tetap nekat beroperasi di tengah larangan sementara, sehingga arus lalu lintas selama pemulangan jamaah haji Jambi 2025 bisa berjalan aman dan lancar.(*)




Bawa Pulang 21 Medali, IPSI Kota Jambi Dominasi Kapolres Cup Bungo

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Kontingen IPSI Kota Jambi dalam dunia pencak silat. Mereka sukses menyabet gelar juara umum di ajang bergengsi Kejuaraan Pencak Silat Kapolres Cup Bungo 2025, yang berlangsung dari 29 Juni hingga 1 Juli 2025 di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Dalam kejuaraan tersebut, IPSI Kota Jambi menurunkan 26 atlet dan berhasil memborong 21 medali, terdiri dari:

* 9 medali emas

* 10 medali perak

* 2 medali perunggu

Capaian ini menegaskan dominasi IPSI Kota Jambi di cabang olahraga pencak silat serta menunjukkan kualitas pembinaan atlet yang konsisten dan berkelanjutan.

Ketua IPSI Kota Jambi, Alion Meisen, memberikan apresiasi tinggi atas perjuangan para atlet, pelatih, dan official yang telah bekerja keras membawa pulang prestasi.

“Kami, dari pengurus IPSI Kota Jambi, selalu memberikan dukungan maksimal untuk para atlet. Harapan kami, mereka dapat berprestasi di tingkat nasional bahkan internasional, serta mengharumkan nama Jambi,” ujar Alion.

Kejuaraan Kapolres Cup Bungo juga menjadi ajang pemanasan yang strategis bagi IPSI Kota Jambi dalam rangka persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jambi 2026 yang akan digelar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Alion Meisen berharap pencapaian ini bisa menjadi motivasi kuat bagi para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan dan mental bertanding.

Dengan hasil membanggakan di Kapolres Cup Bungo 2025, IPSI Kota Jambi kembali membuktikan komitmennya dalam mencetak atlet pencak silat berprestasi dan membawa nama Jambi ke kancah nasional dan internasional.

Diharapkan, keberhasilan ini mampu menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus menekuni pencak silat dan berprestasi di masa depan.(*)




Warning OPD dan Jajarannya, Bupati Sarolangun: Saya Tidak Ragu Nonjob kan Kalian!

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Sarolangun, H. Hurmin, menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan visi dan misi Sarolangun MAJU periode 2025-2029.

Dalam Musrenbang RPJMD yang digelar di Aula Bappeda Sarolangun, Senin (30/6), ia memberi peringatan tegas kepada seluruh kepala OPD agar bekerja maksimal atau siap menerima konsekuensi berat termasuk kemungkinan nonjob.

H. Hurmin menegaskan, evaluasi kinerja perangkat daerah akan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan semua program prioritas berjalan sesuai target.

“Saya tidak akan ragu menonjob kepala OPD yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya. Kalau perlu, saya siap menghadapi proses hukum seperti PTUN,” ucapnya tegas.

Program Sarolangun MAJU menjadi pondasi pembangunan Kabupaten Sarolangun selama lima tahun ke depan.

Bupati menekankan pentingnya seluruh OPD menyelaraskan dokumen Rencana Strategis (Renstra) mereka agar sejalan dengan RPJMD 2025-2029, sehingga visi misi daerah dapat tercapai secara efektif.

“Kita harus berhati-hati dalam penyusunan anggaran dengan fokus utama pada dampak positif bagi masyarakat luas, bukan kepentingan pribadi,” tambahnya.

Dengan jumlah penduduk mencapai 313 ribu jiwa, pemerintah daerah dituntut bijak dalam mengelola anggaran yang terbatas.

“Dengan niat tulus dan pemikiran positif, Insya Allah Sarolangun akan semakin maju dan sejahtera,” ujar Hurmin optimis.

Salah satu program unggulan Sarolangun MAJU adalah pembangunan infrastruktur jalan.

Kondisi akses jalan di Desa Simpang Narso, Kecamatan Batang Asai, dan lima desa di wilayah timur Kecamatan Pauh saat hujan menjadi perhatian serius karena sulit dilalui kendaraan roda empat, sehingga menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, Bupati juga menyoroti persoalan Tenaga Kerja Daerah (TKD) yang belum terangkat menjadi PPPK, meminta kajian mendalam untuk solusi terbaik.

“Kita harus satu suara dan berpikir positif demi kemajuan Sarolangun. Dengan sinergi semua pihak, visi Sarolangun MAJU bukan hanya mimpi,” pungkasnya.(*)




Pipa Pertamina Bocor di Desa Pondok Meja, Diduga Akibat Aktivitas Land Clearing

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Insiden pipa Pertamina bocor kembali terjadi dan menggegerkan warga Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi.

Minyak mentah menyembur ke udara dari pipa yang bocor, terekam dalam video dan viral di media sosial pada Senin (23/6/2025).

Kejadian berlangsung sekitar pukul 16.45 WIB saat hujan mengguyur wilayah tersebut.

Dalam video yang beredar, terlihat semburan minyak cukup tinggi dari titik kebocoran pipa di kawasan permukiman.

Kepala Satuan Reskrim Polres Muaro Jambi, AKP Hanafi Diita Utama, membenarkan peristiwa tersebut saat dikonfirmasi pada Selasa (24/6/2025).

Ia menyatakan bahwa Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) sudah melakukan pengecekan di lokasi kejadian.

“Pipa bocor berada di Paal 14 RT 10 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong. Saksi melihat minyak menyembur dari pipa sekitar pukul 09.30 WIB,” jelas AKP Hanafi.

Menurut AKP Hanafi, penyebab sementara kebocoran diduga akibat aktivitas land clearing menggunakan alat berat di lahan sekitar jalur pipa.

“Kemungkinan pipa Pertamina terkena alat berat saat kegiatan pembersihan lahan,” tambahnya.

Akibat insiden ini, minyak mentah merembes ke lahan warga di sekitarnya. Meski demikian, pihak berwenang menyatakan bahwa kebocoran telah berhasil dihentikan.

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Pertamina terkait kejadian tersebut maupun rencana pemulihan lingkungan dan kompensasi bagi warga terdampak.

Aparat kepolisian menyatakan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kerusakan pipa dan potensi kelalaian dalam aktivitas alat berat.(*)




Empat Tersangka Baru Ditangkap, Kasus Dugaan Korupsi Pasar Tanjung Bungur Tebo

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kejaksaan Negeri Tebo kembali menetapkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Tanjung Bungur di Kabupaten Tebo, Jambi.

Kasus ini diketahui telah menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp 1 miliar.

Penetapan tersangka baru ini merupakan hasil pengembangan dari penyidikan sebelumnya, yang telah menjerat tiga orang, termasuk dua pejabat tinggi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Tebo, yakni Nurhasanah dan Edi Sopyan.

Kepala Kejaksaan Negeri Tebo, Ridwan Ismawanta, membenarkan penangkapan empat tersangka tambahan. Mereka adalah:

  • DU – Direktur CV KPB

  • H – Peminjam bendera (perusahaan)

  • PS – Konsultan Perencana

  • H – Konsultan Pengawas

Keempatnya resmi ditahan dan digelandang ke Lapas Kelas II B Tebo pada Rabu (18/6/2025) pukul 00.00 WIB, usai menjalani pemeriksaan intensif.

“Penetapan ini berdasarkan hasil pengembangan setelah tiga tersangka awal ditetapkan. Kami menemukan dua alat bukti yang cukup kuat,” ungkap Ridwan.

Menurut Kejari Tebo, proyek pembangunan Pasar Tanjung Bungur dibiayai dari Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2,7 miliar.

Namun, tim penyidik menemukan indikasi kuat adanya praktik mark-up anggaran yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 1.011.000.000.

Total anggaran proyek tersebut awalnya dialokasikan sebesar Rp 5 miliar, lalu direvisi menjadi Rp 3 miliar, dan akhirnya ditetapkan sebesar Rp 2.735.235.732.

“Tindakan para tersangka jelas merupakan tindak pidana korupsi. Mereka memainkan anggaran untuk keuntungan pribadi,” tegas Kajari Tebo.

Keempat tersangka dijerat dengan Pasal Primer: Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Ridwan menegaskan, para tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk proses penyidikan lanjutan.

“Kami tidak pandang bulu. Siapa pun yang terlibat akan diproses secara hukum. Semua harus bertanggung jawab,” pungkasnya.(*)




Terlibat Tawuran dan Bawa Celurit, 21 Remaja Geng Motor Diciduk Polisi

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID –  21 anggota geng motor yang terlibat tawuran brutal di Kabupaten Muaro Jambi akhirnya berhasil diamankan pihak kepolisian.

Aksi kekerasan yang meresahkan masyarakat ini terjadi beberapa hari lalu dan menyebabkan korban luka serius akibat senjata tajam.

Penangkapan dilakukan oleh Tim Opsnal Satreskrim Polres Muaro Jambi yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Hanafi Dita Utama, bekerja sama dengan Tim Resmob Polda Jambi dan Opsnal Polsek Sekernan.

Para pelaku ditangkap di dua lokasi berbeda. Lokasi pertama berada di depan RS Raden Mattaher, Kota Jambi, dan lokasi kedua tersebar di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.

Berdasarkan hasil penyelidikan, tawuran tersebut menyebabkan beberapa korban luka, salah satunya adalah Ahmad Alhafizi alias Fizi yang mengalami luka bacok di paha dan tangan hingga harus mendapatkan jahitan medis.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita berbagai barang bukti yang digunakan saat tawuran, antara lain:

  • Senjata tajam seperti celurit, egrek, dan samurai

  • Busur dan anak panah

  • Puluhan unit telepon genggam

  • Sepeda motor yang digunakan para pelaku

  • Sebuah bendera bertuliskan “ourstallwe” yang diduga simbol kelompok geng motor

Menurut keterangan AKP Hanafi, sebagian remaja mengaku hanya ikut-ikutan dalam aksi kekerasan tersebut.

Nnamun ada juga yang secara terang-terangan mengakui membawa senjata tajam saat bentrokan.

Saat ini seluruh pelaku telah diamankan di Mapolres Muaro Jambi untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Kapolres Muaro Jambi menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak tegas terhadap segala bentuk aksi kekerasan yang mengganggu ketertiban umum.

“Polres Muaro Jambi tidak akan mentolerir aksi tawuran dan kekerasan geng motor. Keamanan masyarakat adalah prioritas utama kami,” tegas Kasat Reskrim AKP Hanafi.(*)




Hotspot Muncul di Geragai, Masyarakat Peduli Api (MPA) Dikerahkan Cegah Karhutla Meluas

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Satu titik api (hotspot) terpantau di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada awal Juni 2025.

Kebakaran kecil yang melanda sekitar setengah hektare lahan tersebut berhasil dipadamkan dengan cepat oleh tim gabungan sebelum menyebar ke area yang lebih luas.

Dalam upaya memperkuat deteksi dini dan respons cepat terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pemerintah daerah kini mengandalkan peran aktif Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat desa dan kelurahan.

Kepala Pelaksana BPBD Tanjab Timur, Helmi Agustinius, menyatakan bahwa MPA telah dibekali pelatihan teknis untuk mendeteksi titik api, menangani Karhutla kecil, dan segera berkoordinasi dengan aparat berwenang jika ditemukan aktivitas pembakaran liar.

“MPA adalah ujung tombak deteksi dini di lapangan. Mereka kami latih agar bisa langsung melaporkan dan bergerak cepat jika melihat gejala Karhutla,” ujarnya, Rabu (11/6/2025).

Menjelang puncak musim kemarau 2025, Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur meningkatkan kewaspadaan dan menyerukan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Helmi menegaskan bahwa peran warga sangat penting dalam menjaga lingkungan, terutama di wilayah yang rawan terbakar seperti Kecamatan Geragai, Mendahara, Berbak, dan sekitarnya.

“Kewaspadaan kolektif dari masyarakat sangat kami harapkan. Jangan sampai terjadi kebakaran besar seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Helmi.

Titik api yang muncul di Geragai menjadi pengingat bahwa potensi Karhutla masih tinggi, terutama saat musim kemarau.

Pemerintah daerah pun terus memantau perkembangan dan menyiagakan personel gabungan di wilayah rawan.

BPBD Tanjab Timur juga menggandeng perusahaan dan instansi terkait untuk bersama-sama menjaga wilayah tetap aman dari bencana lingkungan akibat kebakaran.(*)




Karhutla Ancam Tanjab Timur, 5 Kecamatan Diwaspadai Saat Musim Kemarau

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Menyambut puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung dari pertengahan Juni hingga akhir Agustus 2025, Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur resmi menetapkan status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Langkah ini diambil menyusul potensi peningkatan risiko Karhutla di sejumlah wilayah rawan, yang sebelumnya menjadi titik perhatian pada tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Kepala Pelaksana BPBD Tanjab Timur, Helmi Agustinius, ada lima kecamatan yang masuk dalam pemetaan rawan kebakaran, yaitu:

  • Kecamatan Sadu
  • Kecamatan Berbak
  • Kecamatan Dendang
  • Kecamatan Mendahara
  • Kecamatan Muarasabak Barat (sebagian wilayah)

“Muarasabak Barat memang tidak sepenuhnya rawan, tetapi tetap kami pantau karena pernah terjadi kebakaran lahan skala kecil di sana,” kata Helmi.

BPBD telah membentuk empat posko lapangan sebagai pusat koordinasi dan pemantauan, guna mengantisipasi insiden Karhutla sejak dini.

Larangan Bakar Lahan, Perusahaan Diminta Turut Tanggung Jawab

Sebagai langkah pencegahan, pemerintah daerah telah menerbitkan surat edaran ke seluruh camat, lurah, dan kepala desa untuk melarang praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.

Tak hanya menyasar masyarakat umum, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Tanjab Timur juga diminta untuk aktif mendukung penanganan Karhutla.

“Kami sudah menyampaikan imbauan resmi kepada pihak perusahaan agar terlibat langsung jika terjadi Karhutla di sekitar area konsesi mereka,” ujar Helmi.(*)