MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo menghadapi krisis fiskal serius yang berdampak langsung pada kesejahteraan pegawai negeri.

Salah satu konsekuensi terbesar adalah terancamnya pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) bagi ASN pada tahun 2026 mendatang.

Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, dalam pertemuan bersama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tebo yang digelar pada Selasa (30/9/2025).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati Nazar Efendi, Penjabat Sekda Sindi, serta para kepala OPD.

“Dengan efisiensi anggaran mencapai lebih dari Rp300 miliar, Pemkab Tebo terpaksa meniadakan pembangunan fisik dan bahkan TPP ASN kemungkinan besar tidak bisa dibayarkan,” tegas Bupati Agus.

Menurutnya, kebijakan efisiensi ini adalah langkah terpaksa untuk menyesuaikan kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan berat.

Sayangnya, ASN menjadi salah satu pihak yang terkena dampak langsung dari kebijakan ini.

“Ini keputusan berat, tapi harus kita ambil demi menjaga stabilitas keuangan daerah. Kami memahami kekhawatiran para ASN, tapi kondisi saat ini memang sangat terbatas,” lanjutnya.

Bupati Agus juga menambahkan bahwa, Pemkab masih mencari solusi alternatif untuk mengurangi dampak kebijakan ini, meskipun tidak banyak ruang fiskal yang tersedia.

Selain TPP ASN, seluruh proyek pembangunan fisik di tahun 2026 juga resmi dibatalkan, termasuk infrastruktur jalan dan fasilitas publik lainnya.

Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlangsungan belanja pegawai.(*)

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya mencerdaskan generasi penerus bangsa terus dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan nonformal seperti Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Nurul Ihsan, yang berlokasi di Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Meski berada dalam keterbatasan sarana dan prasarana, para guru di madrasah yang berdiri di pinggir jalan lintas Jambi-Kuala Tungkal ini tetap semangat memberikan pelajaran tambahan di luar jam sekolah kepada puluhan muridnya.

Kepala Madrasah, Marzuki, mengatakan saat ini madrasah memiliki 83 murid, 5 tenaga pengajar, dan hanya 4 ruang belajar yang kondisinya memprihatinkan.

“Madrasah ini berdiri sejak sekitar tahun 1991 atau 1992. Mayoritas murid berasal dari Kelurahan Simpang Tuan dan desa-desa sekitar,” ujar Marzuki.

Bangunan madrasah sudah mengalami banyak kerusakan, seperti plafon ruang kelas yang jebol, kaca jendela pecah, dan kekurangan sanitasi.

Dari beberapa toilet yang tersedia, hanya satu yang masih bisa digunakan. Selain itu, sumber air bersih juga belum tersedia karena tidak adanya sumur bor.

“Listrik memang sudah ada, tapi baru sampai ke meteran. Belum ada sambungan ke ruang kelas,” ungkap Marzuki.

Karena kegiatan belajar dilakukan di sore hari, kondisi ruangan yang minim pencahayaan sering menyulitkan proses belajar mengajar.

Hal ini membuat kebutuhan akan penerangan listrik menjadi sangat mendesak.

Tidak hanya itu, kekurangan meja dan kursi belajar juga menjadi masalah.

Salah satu ruang kelas bahkan tidak memiliki meja dan kursi sama sekali, membuat siswa harus belajar di lantai semen tanpa alas.

Di ruang lainnya, siswa terpaksa berbagi bangku dengan jumlah yang tidak mencukupi.

“Kami benar-benar berharap ada perhatian dan bantuan, baik dalam bentuk dana operasional maupun dana tahunan untuk memperbaiki kondisi madrasah ini,” kata Marzuki.

Karena lokasi madrasah berada tepat di tepi jalan lintas, Marzuki juga mengusulkan adanya pemasangan pagar permanen dan rambu-rambu zona sekolah demi keselamatan para murid.

“Kami khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Rambu zona sekolah sangat penting, apalagi di sini ada dua sekolah berdampingan, yakni madrasah dan SD negeri,” tegasnya.

Marzuki juga menyampaikan keprihatinannya terhadap banyaknya orang tua yang belum bisa mendampingi anak belajar di rumah, sebagian karena sibuk bekerja, dan sebagian lain karena belum bisa membaca atau menulis (buta aksara).

Oleh karena itu, keberadaan madrasah ini sangat penting untuk mendampingi anak memahami pelajaran sekolah, serta memberikan bekal pendidikan agama dan karakter.

“Selain menambah pemahaman pelajaran, kami juga berupaya mengurangi ketergantungan anak terhadap gadget dan konten negatif dari internet,” tutup Marzuki.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi anak sekolah di Kabupaten Tebo telah mencapai 50 persen.

Sisanya akan dilanjutkan pada minggu depan dengan pemeriksaan yang menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP hingga SMA.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, Riana Elizabeth, menjelaskan bahwa jumlah siswa yang diperiksa cukup banyak, sehingga pelaksanaan CKG dilakukan secara bertahap.

“Satu anak bisa mengisi hingga tiga lembar screening, karena cukup banyak pertanyaan yang harus dijawab,” ujar Riana.

Riana menyebutkan bahwa program ini melibatkan tim medis yang memeriksa kondisi kesehatan anak secara menyeluruh.

Pemeriksaan mencakup tinggi badan, berat badan, dan jika ditemukan indikasi kelebihan berat badan, maka dilakukan pemeriksaan gula darah.

“Kalau berat badan anak melebihi batas normal, langsung kita cek gula darahnya. Pemeriksaannya cukup lengkap,” jelasnya.

Ia memastikan bahwa seluruh proses cek kesehatan anak sekolah di Kabupaten Tebo akan rampung dalam waktu dekat, sesuai dengan rencana Dinas Kesehatan.

“Kita lakukan bertahap karena jumlah siswa dan sekolah cukup banyak. Tapi targetnya akan selesai dalam waktu dekat,” tutup Riana.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Polres Sarolangun melaksanakan tahapan wawancara dan pemeriksaan kesehatan (Rikkes) dalam rangka Rekrutmen Relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Para relawan ini nantinya akan bertugas memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Sarolangun.

Kegiatan dilaksanakan di Ruangan Dokkes Polres Sarolangun, Selasa pagi (2/9/2025), sebagai bagian penting dari proses seleksi guna memastikan bahwa calon relawan memiliki kondisi fisik, mental, serta pemahaman gizi yang memadai.

Menurut Wakapolres Sarolangun Kompol Aswindo Indriadi, S.Kom, MH, proses wawancara dan pemeriksaan menyeluruh ini mencakup:

• Tes motivasi dan pemahaman terkait program gizi nasional

• Evaluasi kesiapan mental dan fisik

• Pemeriksaan kesehatan seperti pengecekan tanda vital, kondisi tubuh, serta tes medis pendukung lainnya

“Diharapkan para relawan yang lolos seleksi dapat bekerja secara profesional dan memberikan kontribusi nyata dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya di Kabupaten Sarolangun,” ujar Kompol Aswindo.

Seluruh proses Rikkes juga diawasi langsung oleh sejumlah pejabat internal Polres, di antaranya Kabag SDM AKP Sarehat, SH, Kasat Intelkam AKP Tarjono, SH, MH, Kasiwas AKP Syamsudin, Kasi Humas AKP Riendradi, Kaur Dokkes Aipda Firman A.Mkes, serta perwira dan personel yang tergabung dalam tim pengawasan.

Program ini merupakan bagian dari inisiatif nasional untuk memastikan anak-anak dan masyarakat rentan mendapatkan akses gizi seimbang melalui distribusi makanan bergizi secara terstruktur dan terpantau.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Merangin pada minggu pertama September 2025 tercatat mencapai 2,10 persen.

Artinya, terjadi kenaikan harga sebesar 2,10 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Informasi tersebut disampaikan oleh Bupati Merangin H. M. Syukur melalui Pj Sekda Zulhifni usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian melalui Zoom Meeting dari Ruang MPC Bappeda Merangin, Selasa (2/9).

“Komoditas dengan kenaikan harga tertinggi pada awal September ini terjadi pada Cabai Merah, Beras, dan Bawang Merah. Sementara untuk komoditas lainnya masih tergolong stabil di pasaran,” jelas Zulhifni.

Dalam rakor tersebut, Mendagri juga membahas dukungan Pemerintah Kabupaten Merangin terhadap program nasional tiga juta rumah untuk rakyat yang tengah dijalankan secara nasional.

Sementara itu, Kabag Ekonomi Setda Merangin, Daryanto, menambahkan bahwa kenaikan harga minggu ini dipicu oleh penurunan pasokan Cabai Merah, Beras, dan Bawang Merah di sejumlah pasar tradisional dalam wilayah Kabupaten Merangin.

“Turunnya pasokan tiga komoditas tersebut menyebabkan harga naik karena permintaan tetap tinggi,” kata Daryanto.

Kepala Bappeda Merangin, Zainal Abidin, juga menegaskan bahwa Cabai Merah masih menjadi komoditas dengan fluktuasi harga tertinggi pada minggu berjalan.

Namun harga Beras dan Bawang Merah juga menunjukkan pola naik-turun yang tidak menentu.

“Ketidakstabilan harga masih menjadi tantangan, terutama pada komoditas Cabai Merah, Beras, dan Bawang Merah,” pungkasnya.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah seperti Kepala Bappeda Merangin Zainal Abidin, Kaban BPKAD Mashuri, Kabag Ekonomi Setda Daryanto, dan perwakilan dari OPD terkait.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Prestasi membanggakan diraih oleh dua siswa SDN 002/VII Pasar Sarolangun II, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

Mereka berhasil lolos ke babak semi final Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2025 bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) tingkat nasional.

Kepala SDN 002 Pasar Sarolangun, Rusdyanti, M.Pd, didampingi guru pembimbing Siti Nurohmatin, S.Pd, menyampaikan bahwa dua siswa berprestasi tersebut adalah Abidzar Al Ghifari Firmanta dan Alvian Adief Morata.

Keduanya akan bersaing dengan 115 peserta dari seluruh Indonesia di babak semi final.

“Kedua siswa kami berhasil menyingkirkan 2.177 peserta dari berbagai provinsi. Mereka lolos ke 115 besar yang diumumkan pada 31 Agustus 2025 lalu,” ujar Rusdyanti, Senin (1/9/2025).

Keberhasilan ini diumumkan secara resmi oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) – Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, dalam ajang OSN tingkat SD/MI sederajat yang digelar pada 6–7 Agustus 2025.

“Dari hasil seleksi, sebanyak 345 siswa lolos ke tahap semi final, masing-masing 115 peserta dari bidang IPA, IPS, dan Matematika. Alhamdulillah, dua siswa kami masuk di bidang IPA,” tambahnya.

Pihak sekolah kini tengah mempersiapkan kedua siswa menghadapi babak semi final OSN IPA yang dijadwalkan berlangsung pada 10 September 2025.

Berbagai latihan soal dan pendampingan intensif terus dilakukan agar mereka dapat tampil maksimal.

“Kami terus melatih mereka dengan soal-soal prediktif untuk menghadapi tantangan di semi final nanti. Harapannya, mereka bisa melangkah ke babak final dan membawa nama baik Sarolangun dan Provinsi Jambi,” tutupnya.(*)

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID — Suasana tenang di kawasan pesisir Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mendadak berubah mencekam.

Sebuah rumah warga di Kelurahan Kampung Laut dilalap si jago merah pada Jumat malam, 22 Agustus 2025, sekitar pukul 21.30 WIB.

Kobaran api yang membumbung tinggi menerangi kegelapan malam dan memicu kepanikan warga sekitar. Api cepat membesar karena rumah berbahan dasar kayu yang mudah terbakar.

Camat Kuala Jambi, Hermawan, membenarkan kejadian tersebut saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp.

“Kebakaran terjadi di rumah milik M. Hasan yang beralamat di Jalan Kopra, RT 11, RW 03, Kelurahan Kampung Laut,” jelasnya.

Bangunan rumah panggung tersebut berdiri di atas aliran sungai dan terbuat dari material papan, sehingga api dengan cepat menjalar ke seluruh bagian rumah.

Saat kebakaran terjadi, rumah dalam kondisi kosong karena pemilik sedang keluar untuk berbelanja.

Meski berada di kawasan padat penduduk, rumah tersebut cukup terpisah dari bangunan lain sehingga api tidak merambat ke rumah warga lainnya.

“Tidak ada korban jiwa. Dugaan awal, api berasal dari korsleting listrik,” tambah Hermawan.

Sekitar pukul 22.00 WIB, api berhasil dipadamkan berkat bantuan warga sekitar yang bergotong royong menggunakan peralatan seadanya.

Proses pemadaman juga dibantu oleh petugas pemadam kebakaran dari kecamatan.

Hingga kini, pihak berwenang masih melakukan pendataan serta mengumpulkan keterangan dari saksi dan barang bukti untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran dan menghitung jumlah kerugian.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H. memimpin langsung kegiatan panen raya jagung di lahan milik Bumdes Bina Karya Muda yang terletak di Desa Sukajadi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Kamis (21/8/2025).

Panen raya ini digelar di atas lahan seluas 1 hektare dan menjadi bagian dari komitmen Polri, khususnya Polres Sarolangun, dalam mendukung ketahanan pangan nasional, sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah tokoh dan pejabat daerah, seperti Staf Ahli Bupati Hendrik Andilala, S.ST.P, Kadis TPHP Dulmuin, S.P, Kadis PMD Mulyadi, S.Sos, Camat Bathin VIII Ario L Fajrin, S.IP, Kapolsek Bathin VIII IPTU Erik Kurniawan, SH, MH, serta kelompok tani Bina Karya Muda.

“Kami ingin menunjukkan bahwa Polri tidak hanya hadir dalam hal keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam sektor strategis seperti pangan. Ini adalah bentuk nyata sinergi antara aparat dan masyarakat,” tegas AKBP Wendi Oktariansyah dalam sambutannya.

Ia menambahkan, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi pemicu semangat bagi para petani lokal untuk terus meningkatkan hasil produksi jagung dan komoditas pangan lainnya.

Selain itu, kolaborasi lintas sektor juga akan terus diperkuat guna menjaga kedaulatan pangan di wilayah Kabupaten Sarolangun.

“Kita ingin sektor pertanian, khususnya jagung, bisa menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat desa. Maka perlu sinergi dan keberlanjutan program seperti ini,” lanjut Kapolres.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP), Dulmuin, S.P., juga memberikan apresiasi kepada jajaran Polres Sarolangun yang telah ikut mendorong pembangunan pertanian lokal.

“Langkah Polres Sarolangun sangat positif dan patut dicontoh. Harapan kami, inisiatif ini bisa diperluas ke kecamatan-kecamatan lainnya,” ungkap Dulmuin.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemotongan simbolis tongkol jagung, proses perontokan pipilan menggunakan mesin, dan diakhiri dengan foto bersama seluruh peserta panen raya.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota DPRD Provinsi Jambi, Burhanuddin Mahir, secara terbuka membantah keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi Program Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam pertemuan dengan Menteri Transmigrasi RI M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Gubernur Jambi Al Haris, dan Anggota DPR RI Dapil Jambi Edi Purwanto di Rumah Dinas Bupati Muaro Jambi, Rabu (20/8), Burhanuddin menegaskan bahwa tanda tangannya dipalsukan dalam dokumen redistribusi tanah yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Saya tidak pernah menandatangani surat rekomendasi itu. Kalau memang ada, berarti dokumen itu cacat atau bodong, dan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tegas Burhanuddin, yang juga dikenal dengan sapaan Cik Bur.

Kasus ini berkaitan dengan program TSM Satuan Permukiman 4 (SP4) yang dilaksanakan pada 2009 oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bekerja sama dengan Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Program ini diperuntukkan bagi 200 Kepala Keluarga (KK) transmigran — masing-masing 100 KK dari Muaro Jambi dan Pati — yang seharusnya menerima lahan seluas 2 hektare per KK.

Namun, di lapangan, peserta hanya menerima lahan seluas 0,75 hektare atau sebatas tempat tinggal saja.

Sisa lahan yang seharusnya dialokasikan ternyata telah lebih dulu digarap sejak 1996 dan pada 2008 telah diterbitkan SHM kepada 105 penggarap oleh BPN Muaro Jambi melalui program redistribusi tanah.

Menurut BPN, redistribusi itu dilakukan berdasarkan surat rekomendasi yang ditandatangani Ketua Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) kala itu, yaitu Burhanuddin Mahir, yang menjabat sebagai Bupati Muaro Jambi.

Namun, Burhanuddin membantah keras.

“Tidak mungkin saya merekomendasikan redistribusi pada 2008, sedangkan kesepakatan program transmigrasi baru dilakukan 2009. Ini jelas ada rekayasa,” jelasnya di hadapan Menteri Transmigrasi.

Ia juga menyebut bahwa struktur PPL yang ia pimpin terdiri dari unsur BPN, dinas terkait, dan pejabat daerah lainnya.

Jika memang ada rekomendasi, maka dokumen tersebut seharusnya bisa dibuktikan keasliannya.

“Kalau tidak ada dokumennya, berarti itu palsu. Saya tidak pernah tanda tangan,” tambahnya.

Burhanuddin telah dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri Muaro Jambi dalam rangka penyidikan.

Selain dirinya, tim penyidik juga telah memeriksa pihak-pihak terkait seperti pejabat dari BPN, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta beberapa mantan pejabat kecamatan, desa, dan masyarakat yang terkait dengan kasus ini.

Kasus ini hingga kini belum menemukan titik terang dan terus diselidiki aparat penegak hukum.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Konflik lahan dalam program Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) IV di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, hingga kini belum menemukan titik terang, meski telah berlangsung selama 17 tahun.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi, Ermandes Ibrahim, mengungkapkan bahwa hingga saat ini 200 kepala keluarga transmigran belum menerima lahan usaha seluas 1,19 hektare per KK, sebagaimana yang dijanjikan dalam program TSM IV.

Permasalahan utama terletak pada status lahan cadangan yang tidak diakui oleh pihak ATR/BPN Kabupaten Muaro Jambi.

Hal ini mengakibatkan hak atas tanah untuk warga transmigran tidak bisa diberikan.

“Lahan yang seharusnya diperuntukkan bagi transmigran justru telah dikuasai oleh perusahaan sawit dan beberapa kelompok tani,” ujar Ermandes dalam pertemuan dengan Menteri Transmigrasi.

Ironisnya, lahan permukiman yang telah digunakan oleh warga juga telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui program Redistribusi Tanah, tanpa melibatkan instansi terkait dalam proses validasi.

“SHM itu diterbitkan hanya berdasarkan rekomendasi sepihak dari bupati sebelumnya. Kami menduga ada cacat prosedur dalam proses tersebut,” tambahnya.

Masalah ini sebelumnya sempat diselidiki oleh pihak Kejaksaan, namun tidak berlanjut ke proses hukum.

Sejumlah rapat dan surat telah dilayangkan ke berbagai kementerian dan lembaga terkait, namun belum menghasilkan solusi konkret.

Pihak Disnakertrans Muaro Jambi meminta agar Menteri Transmigrasi RI dapat memediasi koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Kami butuh kehadiran pemerintah pusat untuk mengurai benang kusut yang sudah 17 tahun membelenggu nasib para transmigran,” pungkas Ermandes.(*)