JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Yayasan Perjuangan Rakyat Indonesia untuk Bumi (PRI-Bumi) secara resmi melaporkan dugaan aktivitas perkebunan ilegal yang dilakukan oleh individu bernama Ediyanto alias Ahin di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjab Timur, Jambi.

Laporan tersebut diajukan ke Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) di Jakarta.

Menurut Mirza Asari, Koordinator Wilayah PRI-Bumi Tanjabtim-Muarojambi, Ahin diduga mengelola 674 hektare lahan di dalam kawasan hutan milik negara secara ilegal, tanpa hak guna usaha (HGU) yang sah.

Aktivitas ini dilakukan melalui bendera perusahaan bernama PT Mitra Prima Gitabadi (MPG).

“PT MPG ini terindikasi bukan perusahaan perkebunan resmi di Jambi, melainkan bergerak di bidang ekspedisi dan beralamat di Pekanbaru,” ujar Mirza dalam pernyataan resminya, Minggu (10/8/2025).

PRI-Bumi menduga praktik ini sudah berlangsung sejak 2005, namun hingga kini belum ada tindakan hukum yang signifikan.

Mirza mengecam keras lemahnya penegakan hukum, dan menilai kasus ini dapat menjadi preseden buruk dalam upaya perlindungan kawasan hutan negara.

“Penegakan hukum tidak boleh mandek. Aparat harus bersikap tegas dan segera memproses pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik perambahan hutan ilegal ini,” tegasnya.

Lebih jauh, PRI-Bumi menyatakan bahwa aktivitas tersebut tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tapi juga merusak lingkungan, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor.

“Hutan adalah aset publik yang harus dijaga. Kami menuntut tindakan tegas dari Satgas PKH dan seluruh aparat terkait untuk memulihkan kawasan hutan serta menghukum pelaku perusakan lingkungan ini,” tambah Mirza.

PRI-Bumi juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum hingga tuntas dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menolak praktik perampasan tanah negara demi menjaga kelestarian alam Indonesia.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Merangin pada minggu pertama Agustus 2025 tercatat mengalami peningkatan signifikan sebesar 3,17 persen dibanding bulan sebelumnya.

Angka ini mengindikasikan adanya kenaikan harga komoditas kebutuhan pokok, terutama Cabai Merah, Beras, dan Bawang Merah.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Merangin, H. A. Khafidh, mewakili Bupati H. M. Syukur, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BPS RI Amalia Adiniggar Widyastuti, melalui Zoom Meeting dari Ruang MPC Bappeda Merangin, Senin (11/8/2025).

“Kenaikan harga pada minggu pertama Agustus didominasi oleh tiga komoditas, yakni cabai merah, beras, dan bawang merah. Komoditas lainnya masih dalam kondisi harga yang stabil,” jelas Wabup Khafidh yang turut dibenarkan oleh Kadis Kominfo, M. Arief.

Sementara itu, Asisten II Setda Merangin, Suherman, menambahkan bahwa kenaikan harga disebabkan oleh menurunnya pasokan komoditas tersebut di beberapa pasar lokal.

Dampak dari keterbatasan pasokan ini menyebabkan harga mengalami fluktuasi tajam, terutama pada beras, yang tercatat sebagai komoditas dengan perubahan harga tertinggi selama minggu berjalan.

“Harga cabai dan bawang merah juga masih fluktuatif, kadang naik dan kadang turun, namun masih dalam batas wajar,” jelas Suherman, yang turut didampingi Kadis KUKMPP Dadang dan Kabag Ekonomi Daryanto.

Dalam rakor tersebut, Mendagri juga menyinggung tentang dukungan pemerintah daerah terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah, yang menjadi salah satu fokus pembangunan nasional.

Rakor yang berlangsung secara santai itu juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting Pemkab Merangin, seperti Kadis Perkim Dedi Candra, Kadis Ketahanan Pangan Ny. Fauziah, Andi Wijaya dari Bappeda, serta para anggota TPID Kabupaten Merangin.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Investasi pembangunan Jetty Batu Bara oleh PT PUS di Desa Taman Raja, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjab Barat mendapatkan dukungan penuh dari tokoh lokal, Rian Muiz.

Proyek ini dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar secara berkelanjutan.

“Pembangunan Jetty ini bukan hal baru. Sudah ada yang lebih dulu membangun, seperti Jetty Integra, dan hasilnya sangat positif. Ekonomi masyarakat lokal meningkat, dan lapangan kerja terbuka lebar,” ujar Rian Muiz, mantan pimpinan media Jambi-Independent.co.id, yang juga putra asli daerah Tungkal Ulu.

Menurut Rian, investasi dan kelestarian lingkungan tidak harus saling bertentangan. Keduanya dapat berjalan beriringan melalui regulasi tegas, partisipasi masyarakat, serta pengawasan yang ketat.

Ia menegaskan, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, investasi harus dilindungi dari gangguan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

“Presiden sudah memberi perhatian serius. Bahkan sudah ada MoU antara Kementerian Investasi, Kejaksaan, dan Polri untuk memastikan perlindungan terhadap investor,” jelasnya.

Rian juga menyampaikan komitmennya untuk melaporkan setiap gangguan terhadap investasi di daerah ke pemerintah pusat.

“Kalau ada pihak yang mencoba menghambat, saya akan laporkan ke Kementerian Investasi. Ini sudah jadi atensi langsung Presiden,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rian menyebut Kabupaten Tanjab Barat kini menjadi salah satu tujuan utama investor, setelah Muaro Bungo dan Sarolangun.

Pembangunan Jetty PT PUS diharapkan menjadi sinyal positif bagi investor lain untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut.

“Dengan masuknya investasi besar ini, ribuan tenaga kerja lokal bisa terserap, UMKM bisa tumbuh, dan ekonomi masyarakat bisa terangkat. Saya pribadi belum tentu mampu memajukan ekonomi daerah sendiri, tapi melalui investasi, peluang itu terbuka lebar,” tutup Rian.(*)

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerhati kebijakan publik Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Arie Suriyanto, mendesak DPRD setempat untuk segera mempertanyakan tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Tanjab Timur dan Pemkab Lingga yang telah ditandatangani sejak tahun 2017.

Salah satu poin utama dalam MoU tersebut adalah kerja sama pengembangan Pulau Berhala sebagai destinasi wisata unggulan.

Namun, Arie menilai bahwa hingga kini belum ada realisasi yang signifikan dari perjanjian tersebut.

“MoU itu sudah berjalan delapan tahun, tapi belum ada langkah konkret dalam pengembangan Pulau Berhala, padahal potensinya sangat besar,” ungkap Arie, Minggu (10/8/2025).

Menurutnya, Pulau Berhala memiliki daya tarik kuat untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata, terutama karena telah menarik ribuan wisatawan lokal dari Provinsi Jambi setiap tahunnya.

Sebagian besar wisatawan berangkat melalui dua titik utama, yakni Kecamatan Nipah Panjang dan Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu.

Arie menambahkan, momen libur nasional seperti Lebaran dan Tahun Baru selalu menjadi puncak kunjungan wisatawan ke pulau tersebut.

Namun sayangnya, tingginya animo wisatawan belum berdampak nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Setiap tahun, puluhan ribu wisatawan datang ke Pulau Berhala, tetapi kontribusinya terhadap PAD Tanjab Timur masih minim,” katanya.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Arie mendorong Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Parbudpora) agar segera mengkaji penerapan retribusi wisata di dermaga keberangkatan, sebagai salah satu strategi peningkatan PAD.

Ia juga menyarankan pembangunan fasilitas pendukung, seperti ruang tunggu di dermaga Nipah Panjang dan Sungai Itik, guna meningkatkan kenyamanan pengunjung.

“Usulan ini bukan sekadar kritik, tapi bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan daerah,” ujar Arie.

Ia menutup pernyataannya dengan menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan Bupati Hj. Dillah dan Wakil Bupati Muslimin Tanja, serta berharap sektor pariwisata bisa menjadi prioritas utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Jambi kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan melalui program Rumah Baca Bhayangkara Bahari, yang berlokasi di pesisir Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pada Jumat, 8 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB, Ditpolairud menggelar kegiatan literasi bersama puluhan siswa-siswi dari SD Negeri 30 Kecamatan Kuala Jambi, bertempat di Rumah Baca tersebut.

Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kepedulian Polri terhadap peningkatan minat baca di kalangan anak-anak pesisir.

Personel Ditpolairud tidak hanya mengenalkan beragam bahan bacaan edukatif, namun juga memberikan motivasi dan sosialisasi tentang pentingnya budaya membaca sejak dini.

Dengan pendekatan yang interaktif dan menyenangkan, kegiatan ini bertujuan membentuk generasi muda yang cerdas, berwawasan luas, dan mencintai ilmu pengetahuan.

Suasana kegiatan berlangsung ceria. Para siswa tampak antusias mengikuti sesi literasi, sementara para guru menyampaikan apresiasi atas inisiatif positif dari Ditpolairud Polda Jambi yang dinilai sangat bermanfaat bagi perkembangan pendidikan di daerah terpencil.

Kegiatan ini menjadi bagian dari pendekatan humanis Ditpolairud Polda Jambi, yang tidak hanya menjaga keamanan perairan, tetapi juga turut serta dalam pembangunan sosial dan pendidikan, khususnya di wilayah pesisir.(*)

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Bencana abrasi melanda pemukiman warga di Parit 6, RT 02, Dusun Jaya, Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.00 WIB.

Akibat peristiwa tersebut, tiga rumah warga ambruk dan menyebabkan enam kepala keluarga (KK) kehilangan tempat tinggal serta harta benda mereka.

Abrasi terjadi di area yang berada tepat di pinggiran aliran sungai desa tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Tanjab Timur, Indra S. Gunawan, mengonfirmasi bahwa Tim Reaksi Cepat (TRC) telah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa setempat, serta melakukan pendataan korban dan dampak kerusakan.

“Kami sudah menurunkan TRC dan menyalurkan bantuan darurat ke lokasi. Jika diperlukan, tenda pengungsian akan disiapkan untuk para korban,” jelas Indra.

Indra juga menyampaikan bahwa wilayah tersebut memang tergolong rawan abrasi. Struktur tanah yang lunak serta curah hujan tinggi menjadi pemicu utama bencana.

Ia menambahkan bahwa kejadian serupa pernah terjadi di lokasi yang sama beberapa waktu lalu.

“Tanah di sepanjang sungai sangat rentan. Apalagi saat debit air sungai meningkat akibat hujan deras. Kami sudah mengeluarkan imbauan mitigasi agar warga yang tinggal dekat sungai memindahkan rumah ke lokasi yang lebih aman,” tambahnya.

Data sementara mencatat tiga rumah yang rusak parah, yakni milik Cakke, Selamit, dan Latif. Salah satu rumah milik Latif juga berfungsi sebagai tempat budidaya walet.

Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah karena sebagian besar penghuni tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga mereka.

Pihak BPBD juga telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Tanjab Timur untuk percepatan penyaluran bantuan lanjutan.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Polres Sarolangun menggelar aksi pembagian bendera Merah Putih kepada masyarakat dan pengguna jalan di wilayah Kecamatan Singkut, Kamis (7/8/2025).

Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan “Memerahputihkan Kabupaten Sarolangun” yang berlangsung sepanjang bulan Agustus 2025.

“Mulai hari ini hingga akhir Agustus, kami dari Polres Sarolangun mengajak seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera Merah Putih sebagai simbol kebanggaan dan persatuan,” ujar AKBP Wendi.

Pembagian bendera dilakukan secara langsung kepada pengendara di jalan raya dan juga melalui pendekatan door-to-door ke rumah-rumah warga.

Selain itu, kegiatan serupa juga menyasar sekolah-sekolah dan pusat aktivitas masyarakat lainnya.

“Tujuannya untuk menumbuhkan kembali semangat nasionalisme, serta meningkatkan rasa hormat terhadap bendera Merah Putih sebagai lambang negara,” jelasnya.

Kapolres menegaskan bahwa seluruh Polsek di jajaran Polres Sarolangun juga dikerahkan untuk melakukan kegiatan serupa di wilayah masing-masing, agar semangat kemerdekaan terasa merata di seluruh pelosok kabupaten.

“Kami ingin menunjukkan bahwa Kabupaten Sarolangun adalah benteng persatuan yang kokoh, di mana bendera Merah Putih berkibar dengan megah di setiap jengkal tanah,” tegas AKBP Wendi dengan semangat.

Ia berharap, gerakan ini bisa menjadi momentum kebangkitan semangat kebangsaan dan disambut positif oleh seluruh elemen masyarakat.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Sungai Penuh terus menggencarkan program normalisasi sungai sebagai langkah strategis dalam mengurangi risiko banjir di wilayahnya.

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Sungai Batang Bungkal, yang kini sedang dalam proses pengerjaan normalisasi.

Untuk memastikan kelancaran proyek ini, Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah turun langsung ke lapangan pada Selasa (tanggal menyesuaikan), melakukan peninjauan ke sejumlah titik kegiatan normalisasi.

“Normalisasi ini adalah bagian dari komitmen Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk mencegah banjir sekaligus menjaga kelestarian lingkungan, terutama di daerah aliran sungai strategis,” ujar Wawako Azhar.

Ia berharap, dengan dilaksanakannya normalisasi ini, fungsi Sungai Batang Bungkal sebagai jalur aliran air dapat kembali optimal—mengalir lancar, tertata, dan bersih, sehingga aman bagi masyarakat di sekitarnya.

Dalam kunjungannya, Wawako Azhar mengecek langsung proses pengerukan dan pelebaran sungai, memastikan semua berjalan sesuai rencana teknis dan standar keselamatan.

Pemerintah berharap upaya ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi banjir musiman yang kerap terjadi di Kota Sungai Penuh.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Guna memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan gizi masyarakat, Polres Kerinci resmi memulai pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di area Asrama Polisi Polres Kerinci, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, pada hari ini.

Acara peletakan batu pertama ini dihadiri oleh Kapolres Kerinci AKBP Arya Tesa Brahmana, S.I.K, Wali Kota Sungai Penuh Alfin, Bupati Kerinci Monadi, Ketua DPRD Sungai Penuh Hutri Randa, unsur Forkopimda, OPD terkait, pengurus Yayasan Bhayangkari, serta tokoh masyarakat.

Kapolres Kerinci menjelaskan bahwa dapur ini akan menjadi pusat penyediaan makanan bergizi untuk pelajar dari tingkat TK, SD, hingga SMA di sembilan sekolah, serta akan melayani kebutuhan gizi masyarakat sekitar, termasuk ibu hamil dan lansia.

“Dapur pelayanan gizi ini adalah wujud nyata kepedulian kami terhadap anak-anak dan masyarakat. Ini merupakan bagian dari kontribusi Polri dalam mencegah stunting secara terukur dan terintegrasi di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh,” ujar AKBP Arya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan seluruh masyarakat atas dukungan terhadap pembangunan dapur tersebut.

“Sinergi antara Polri dan Pemerintah Daerah menjadi kunci keberhasilan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Dapur ini ditargetkan selesai tepat waktu agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat, sekaligus mendukung program Pemda dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin resmi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Merangin, Senin (4/8/2025).

Ranperda ini menjadi dokumen penting sebagai arah pembangunan Merangin lima tahun ke depan.

Bupati Merangin H. M. Syukur menyerahkan langsung dokumen RPJMD dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Merangin Muhammad Rivaldi, didampingi Wakil Ketua Herman Effendi dan Ahmad Fahmi.

Bupati menjelaskan, RPJMD merupakan bentuk penjabaran dari visi dan misi kepala daerah serta program prioritas yang akan dijalankan selama masa jabatan.

Dokumen tersebut mengatur strategi, kebijakan, serta program lintas perangkat daerah untuk mencapai target pembangunan.

“RPJMD disusun sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan sejalan dengan arah pembangunan nasional melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025,” ujar Bupati.

RPJMD Merangin 2025–2029 juga merujuk pada Perda Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024 tentang RPJPD Jambi 2025–2045, serta Perda Merangin Nomor 09 Tahun 2024 mengenai RPJPD Kabupaten Merangin 2025–2045.

Visi: Menuju Merangin Baru 2030, yang diwujudkan melalui semangat Berdaya Saing, Akuntabel, Reformis, dan Unggul.

Empat misi utama:

1. Peningkatan kualitas SDM unggul dan berbudaya.

2. Penguatan infrastruktur daerah.

3. Pembangunan ekonomi inklusif berbasis ekonomi hijau (pertanian, pariwisata, UMKM).

4. Tata kelola pemerintahan berbasis teknologi 5.0 yang bersih dan transparan.

Selain pengajuan RPJMD, dalam rapat tersebut DPRD Merangin juga mengusulkan enam Ranperda inisiatif dewan, antara lain:

• Tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah,

• Penanganan gelandangan dan pengemis,

• Penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan,

• Mall pelayanan publik terpadu,

• Pengelolaan perikanan di perairan umum daratan.

Semua usulan tersebut akan dibahas bersama dan disepakati untuk dijadikan Perda sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan partisipatif.(*)