BALI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi melakukan kunjungan kerja ke Denpasar, Bali, Selasa (25/2/2026).

Kunjungan ini bertujuan konsultasi dan koordinasi terkait penyusunan serta penerapan tata tertib kedewanan.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis DPRD Muaro Jambi dalam memperkuat aturan kerja internal lembaga legislatif.

Rombongan mempelajari berbagai aspek teknis penyelenggaraan kedewanan, mulai dari mekanisme persidangan, sistem pengambilan keputusan, hingga tata kelola alat kelengkapan dewan.

Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagi pengalaman dan praktik terbaik dari DPRD daerah yang telah berhasil menerapkan tata tertib secara efektif dan profesional.

Perwakilan DPRD Muaro Jambi menegaskan bahwa hasil kunjungan kerja akan dijadikan bahan evaluasi dan perbandingan dalam penyempurnaan tata tertib DPRD Kabupaten Muaro Jambi.

Diharapkan dengan penyempurnaan tersebut, kinerja legislatif semakin optimal, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta penganggaran.

“Tujuan utama kunjungan ini adalah memperoleh referensi langsung agar DPRD Muaro Jambi dapat bekerja lebih profesional dan efisien,” ujar salah satu anggota rombongan.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin resmi menggelar Forum Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Tahun 2026 sebagai langkah awal penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2027.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Sapta Taruna Dinas PUPR Merangin itu dibuka langsung oleh Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, didampingi Sekretaris Daerah Zulhifni, Senin (23/02).

Forum tahun ini mengangkat tema: “Meningkatkan Infrastruktur Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah dan Kearifan Lokal.”

Kepala Dinas PUPR Merangin, Risdiansyah, menjelaskan forum ini merupakan amanat dari Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Forum tersebut menjadi ruang sinkronisasi antara usulan masyarakat hasil Musrenbang di 24 kecamatan dengan program teknis OPD.

“Ini wadah penyaringan aspirasi untuk menyempurnakan rancangan kebijakan Renja Infrastruktur. Kita mempertajam indikator kinerja dan menyesuaikan pendanaan dengan pagu indikatif,” jelasnya.

Dalam forum ini juga dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan antara perwakilan kecamatan dan OPD. Namun, baru delapan kecamatan yang menyerahkan laporan lengkap.

“Kami minta seluruh kecamatan segera melengkapi agar bisa dibawa ke forum lintas kabupaten,” tegas Risdiansyah.

Dalam arahannya, Wakil Bupati A. Khafidh menyoroti tantangan pembiayaan pembangunan yang tengah menghadapi keterbatasan fiskal.

Ia meminta seluruh OPD, khususnya bidang infrastruktur dan sumber daya air, belajar dari evaluasi 2025 agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran.

“Jangan sampai ada lagi keterlambatan administrasi atau pengajuan CCO penambahan waktu yang tidak perlu. Perencanaan harus matang sejak awal,” tegasnya.

Wabup juga menekankan pentingnya pendekatan bottom-up dalam perencanaan pembangunan.

Ia mengingatkan para camat agar aktif mengawal usulan desa dan memahami regulasi terbaru Dana Desa tahun 2025.

Menurutnya, operasional kantor desa kini tidak lagi bisa menggunakan Dana Desa, melainkan harus bersumber dari PADes.

“Camat sebagai pembina desa harus turun langsung agar tidak terjadi salah persepsi di masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya mengandalkan APBD Kabupaten, Wabup juga mendorong kepala OPD untuk proaktif mencari peluang pendanaan dari pemerintah pusat melalui berbagai aplikasi dan forum perencanaan nasional.

“Kita harus inovatif dan disiplin dalam mengajukan usulan. Jangan hanya menunggu,” pungkasnya.

Forum ini turut dihadiri jajaran kepala OPD, Inspektur, Kepala Bappeda, serta seluruh camat se-Kabupaten Merangin.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Langkah percepatan pembangunan sektor perumahan di Kabupaten Merangin mulai menunjukkan arah yang jelas M Syukur membawa empat program strategis setelah melakukan pertemuan dengan Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), di Wisma Mandiri, Jakarta, Senin (23/2).

Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah komitmen penting yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk kemudahan akses pembiayaan rumah dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Program renovasi rumah tidak hanya berorientasi pada hunian layak, tetapi juga mendorong produktivitas ekonomi keluarga.

Pemerintah Kabupaten Merangin akan menggandeng PNM Mekaar agar rumah yang diperbaiki bisa dimanfaatkan sebagai pusat usaha rumahan, khususnya bagi kaum ibu.

Pemkab Merangin berkomitmen menata kawasan kumuh menjadi lingkungan yang sehat, tertata, dan layak huni. Program ini ditargetkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pemerintah memastikan setiap kabupaten/kota di Jambi memperoleh alokasi bantuan rumah swadaya.

Akses pembiayaan perumahan akan disederhanakan. Masyarakat berpenghasilan rendah di Merangin diprioritaskan untuk mendapatkan kemudahan KPR Tapak dan Rusun dengan skema subsidi yang lebih ringan.

“Kita akan mempermudah akses KPR Tapak dan Rusun bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar tidak kesulitan mencicil rumah,” ujar Bupati.

Ia menegaskan, keempat program tersebut segera direalisasikan agar masyarakat Merangin tidak lagi terbebani persoalan hunian.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait yang akrab disapa Menteri Ara mengungkapkan rencana besar untuk membantu jutaan masyarakat Indonesia.

Ia mengusulkan penurunan bunga kredit menjadi 5 persen bagi sekitar 16 juta nasabah, terutama ibu-ibu yang menjalankan usaha dari rumah.

“Saya sudah membuat proposal untuk mengurangi bunga menjadi 5% bagi 16 juta nasabah, terutama untuk ibu-ibu yang berusaha di rumah,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, Menteri PKP berencana mengunjungi Provinsi Jambi usai Idul Fitri 1447 H.

Agenda tersebut mencakup pertemuan dengan perwakilan masyarakat, termasuk dari Kabupaten Merangin, guna memastikan program berjalan sesuai target.

Langkah ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi masyarakat dalam memperoleh hunian layak sekaligus memperkuat ekonomi keluarga berbasis rumah tangga.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H Mahir, turun langsung ke lokasi kebakaran yang menghanguskan rumah warga RT 10, Desa Simpang Limo, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Minggu (22/2/2026).

Kehadiran beliau menandai respons cepat Pemerintah Kabupaten terhadap musibah yang menimpa warganya.

Di tengah puing dan sisa arang bangunan yang masih menyisakan bau asap, Junaidi menyerahkan bantuan darurat berupa paket sembako, perlengkapan tidur, peralatan dapur, serta pakaian layak pakai kepada keluarga terdampak.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi turut berduka atas musibah ini. Bantuan ini adalah bentuk kehadiran pemkab dan kepedulian sesama. Jangan dilihat dari nilainya, tapi semoga bisa meringankan beban saudara kita yang sedang diuji,” ujarnya.

Selain memberikan bantuan, Wakil Bupati juga berdialog dengan korban untuk memastikan kondisi kesehatan dan psikologis mereka pasca kebakaran.

Beberapa warga masih tinggal di rumah kerabat sambil menunggu bantuan lanjutan untuk perbaikan hunian.

Junaidi meminta aparat desa dan kecamatan melakukan pendataan kerugian secara rinci dan cepat, sebagai dasar penyaluran bantuan lanjutan termasuk perbaikan hunian.

“Respons Pemkab tidak berhenti pada bantuan logistik awal, tetapi berlanjut pada pemulihan permanen,” tambahnya.

Wakil Bupati juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kebakaran, dengan mengecek instalasi listrik serta memastikan penggunaan kompor rumah tangga yang aman.

“Musibah bisa datang kapan saja. Pencegahan harus menjadi perhatian bersama,” tutup Junaidi.(*)

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Desa Lambur Luar, Kecamatan Muarasabak Timur, Senin (23/2/2026) malam sekitar pukul 20.24 WIB.

Dalam peristiwa ini, tiga unit rumah milik warga RT 02, Dusun Setia Palapa, ludes dilalap Si Jago Merah.

Menurut laporan Jambi Independent, api pertama kali terlihat dari salah satu rumah warga dan dengan cepat merembet ke dua bangunan lainnya yang berdempetan.

Kondisi rumah semi permanen membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian rumah.

Warga sekitar berusaha menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan sambil membantu proses pemadaman dengan peralatan seadanya.

Tim pemadam kebakaran desa bersama warga berjibaku memadamkan api. Setelah kurang lebih 30 menit, api berhasil dikendalikan, dan proses pendinginan dilakukan untuk mencegah kebakaran susulan.

Kapolsek Muarasabak Timur, AKP Chandra Adinata, membenarkan kejadian ini. Saat ini kepolisian masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi guna memastikan penyebab kebakaran.

“Api sudah berhasil dipadamkan dan pendinginan masih berlangsung. Untuk informasi lebih lanjut, akan kami sampaikan setelah proses penyelidikan selesai,” ujar AKP Chandra.

Hingga kini, penyebab pasti kebakaran dan total kerugian yang dialami korban masih dalam pendataan pihak berwenang.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mendatangi kantor Bank Jambi Cabang Sengeti pada Senin (23/2/2026) pagi.

Mereka meminta penjelasan terkait saldo tabungan yang tiba-tiba berkurang signifikan, meski tidak ada transaksi yang dilakukan.

Sejak pagi, ruang layanan bank dipenuhi nasabah yang mengalami keluhan serupa. Beberapa ASN melaporkan kehilangan dana hingga puluhan juta rupiah.

“Saya kaget. Saldo sekitar Rp 50 juta, tiba-tiba berkurang lebih dari Rp 24 juta. Saya tidak pernah tarik tunai atau transfer,” ujar salah seorang ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Nasabah lain menyebut kehilangan dana hingga Rp 9 juta dan tidak menerima notifikasi transaksi melalui SMS maupun mobile banking.

Selisih saldo baru diketahui saat pengecekan rutin atau hendak melakukan penarikan tunai.

Kepala Cabang Bank Jambi Sengeti, Ferdini Lili Anur, membenarkan adanya gangguan yang mempengaruhi beberapa rekening nasabah. Ia menyebut pihak manajemen pusat tengah menangani persoalan tersebut.

“Penyebabnya masih dilacak, masih on progress. Hari ini layanan sudah mulai bisa diakses kembali. Pencairan bisa melalui tatap muka. Kami berusaha semaksimal mungkin,” jelas Ferdini.

Meski belum dapat merinci penyebab terjadinya selisih saldo, manajemen bank memastikan dana nasabah yang terpotong akan dikembalikan maksimal 10 hari kerja.

Ferdini menambahkan, layanan keuangan pemerintah, termasuk pembayaran gaji ASN, tetap berjalan normal.

“Nasabah yang mengeluhkan beragam, ada pegawai, ada juga wiraswasta. Tidak berpengaruh ke gaji para pegawai. Mudah-mudahan segera pulih,” tutup Ferdini.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Fenomena perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan tren yang perlu menjadi perhatian.

Sepanjang 2025, BKPSDM Kabupaten Muaro Jambi mengeluarkan 15 rekomendasi perceraian bagi ASN yang berkasnya dinyatakan lengkap, agar proses hukum dapat dilanjutkan ke pengadilan agama.

Kepala Bidang Pengembangan ASN BKPSDM Muaro Jambi, Hendri Wijaya, mengungkapkan dari total 17 permohonan perceraian yang masuk, satu pengajuan ditolak karena belum memenuhi persyaratan administratif, sementara satu permohonan lainnya masih dalam proses evaluasi.

“Pada 2025, ada 15 ASN yang berkasnya lengkap dan memenuhi syarat sehingga kami keluarkan rekomendasi untuk lanjut ke Pengadilan Agama,” kata Hendri saat ditemui di Sengeti.

Permohonan yang ditolak biasanya berasal dari pasangan muda yang baru menikah beberapa bulan dan belum memenuhi ketentuan administratif.

Data BKPSDM menunjukkan mayoritas ASN yang mengajukan perceraian bekerja di sektor pelayanan dasar, seperti guru di Dinas Pendidikan dan tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan.

Beberapa kasus juga berasal dari OPD lain di lingkungan Pemkab Muaro Jambi.

Dari sisi pemohon, sebagian besar adalah istri yang menggugat cerai suami. Namun, terdapat pula kasus di mana suami mengajukan gugatan terhadap istrinya.

Alasan yang tercatat secara administratif umumnya perselisihan dan pertengkaran yang berulang. Setelah pendalaman, faktor ekonomi menjadi penyebab paling dominan.

“Masalah utama mayoritas ASN yang bercerai adalah ekonomi. Ada juga yang terkait perilaku suami yang terjerat judi online, yang masuk kategori persoalan ekonomi,” jelas Hendri. Selain itu, perselingkuhan dan pekerjaan pasangan di luar negeri turut menjadi faktor pemicu perceraian.

Memasuki awal 2026, satu laporan perceraian baru kembali diterima BKPSDM. Pemerintah daerah menegaskan proses pembinaan, mediasi, dan evaluasi tetap dijalankan sebelum menerbitkan rekomendasi resmi perceraian, sesuai ketentuan bagi ASN.

Lonjakan perceraian ini menjadi catatan serius bagi Pemkab Muaro Jambi dalam upaya penguatan ketahanan keluarga ASN, pembinaan mental, serta pengawasan perilaku yang dapat memengaruhi stabilitas rumah tangga dan kinerja aparatur sipil negara.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyalurkan santunan kepada 100 anak yatim di Masjid Baitul Makmur, Kecamatan Jaluko, pada Sabtu (21/2/2026) sore.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, bersama jajaran kepala OPD, Camat Jaluko, dan perangkat desa setempat.

Wakil Bupati Junaidi H. Mahir menegaskan bahwa santunan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam memperhatikan kelompok rentan, khususnya anak yatim.

Menurutnya, anak-anak yatim adalah tanggung jawab bersama, dan pemerintah tidak boleh mengabaikan kebutuhan mereka.

“Bantuan yang diberikan mungkin tidak besar, tapi semoga dapat memberi dukungan moral dan semangat bagi anak-anak ini. Kami ingin memastikan mereka merasa diperhatikan, jangan sampai ada anak yang merasa berjalan sendiri tanpa dukungan,” kata Junaidi.

Ia menambahkan, kegiatan sosial seperti ini tidak boleh berhenti hanya pada satu momentum.

Pemerintah ingin santunan dan pembinaan sosial menjadi program berkelanjutan, sekaligus mengajak masyarakat berperan aktif.

“Gotong royong harus terus kita hidupkan. Pemerintah punya keterbatasan, karena itu dukungan masyarakat sangat penting,” imbuhnya.

Wakil Bupati juga menekankan bahwa perhatian terhadap anak yatim merupakan investasi sosial jangka panjang.

“Kalau hari ini kita hadir untuk mereka, insyaallah ke depan mereka akan tumbuh menjadi generasi yang kuat dan mandiri,” tutupnya.

Kegiatan berlangsung sederhana dan ditutup dengan doa bersama. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan sosial di tingkat desa.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menetapkan besaran zakat fitrah untuk Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat koordinasi bersama sejumlah lembaga keagamaan dan instansi terkait di daerah.

Rapat tersebut melibatkan Kementerian Agama Kabupaten Bungo, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bungo, serta Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bungo.

Penetapan ini dituangkan dalam pengumuman resmi bersama guna memberikan kepastian kepada umat Islam dalam menunaikan kewajiban zakat fitrah selama bulan suci Ramadhan.

Berdasarkan hasil kesepakatan, zakat fitrah dapat dibayarkan dalam bentuk beras sebanyak 2,5 kilogram per jiwa.

Jenis beras yang digunakan disesuaikan dengan kualitas yang biasa dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat.

Sementara itu, pembayaran dalam bentuk uang ditentukan berdasarkan konversi harga beras setara 3,2 kilogram.

Nominalnya dibagi dalam beberapa kategori sesuai kualitas beras yang berlaku di pasaran Kabupaten Bungo.

Untuk kategori tertinggi ditetapkan sebesar Rp50.000 per jiwa, sedangkan kategori terendah sebesar Rp42.000 per jiwa.

Penentuan nominal tersebut mempertimbangkan harga rata-rata beras yang beredar di wilayah setempat agar sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.

Selain zakat fitrah, besaran fidyah bagi umat Islam yang tidak dapat menjalankan puasa dan wajib menggantinya ditetapkan sebesar Rp50.000 per hari per orang.

Keputusan ini mengacu pada ketentuan syariat serta menyesuaikan dengan standar kebutuhan konsumsi harian di daerah tersebut.

Untuk mempermudah distribusi dan memastikan zakat tersalurkan secara tepat sasaran, masyarakat dianjurkan membayar melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing-masing wilayah.

Melalui keputusan bersama ini, Pemerintah Kabupaten Bungo dan lembaga keagamaan berharap pelaksanaan zakat fitrah tahun 1447 H dapat berjalan tertib, transparan, dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat.(*)

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Sudah lebih dari tiga dekade berdiri, kondisi TNI AL Pos Simpang Tua di Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kini memprihatinkan.

Bangunan semi permanen berbahan kayu yang digunakan sebagai kantor sekaligus pos pemantauan jalur perairan itu dinilai tak lagi layak.

Struktur bangunan panggung tersebut mulai lapuk, beberapa bagian terlihat rusak, bahkan ada sisi bangunan yang tampak miring dan berisiko roboh.

Padahal, Pos TNI AL Simpang Tua memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan jalur sungai yang menjadi urat nadi transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Wilayah Berbak sendiri dikenal memiliki akses perairan luas, termasuk pertemuan tiga sungai besar yang kerap disebut kawasan Simpang.

Komandan Pos TNI AL Simpang Tua, Peltu Laut Muhammad Ansori, melalui Serda Husaini, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan proposal pembangunan kepada pemerintah daerah.

“Kami sudah menyampaikan proposal dan bahkan ikut dalam Musrenbang. Harapan kami ada perhatian serius agar pos ini bisa memiliki bangunan yang lebih layak,” ujarnya.

Menurutnya, selain faktor usia bangunan yang telah mencapai 32 tahun, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi tantangan dalam menjalankan tugas pengamanan wilayah perairan.

Keberadaan TNI AL di Simpang Tua bukan hanya sebatas patroli dan pengawasan sungai.

Personel juga aktif terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, mulai dari gotong royong hingga membantu warga saat terjadi musibah.

Wilayah perairan Berbak dinilai rawan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan, seperti penyelundupan dan illegal fishing.

Dengan kondisi pos yang masih semi permanen, optimalisasi pengamanan tentu menjadi tantangan tersendiri bagi prajurit di lapangan.

Pihak pos berharap pemerintah daerah dapat segera merealisasikan pembangunan gedung baru yang lebih representatif.

Terlebih, masih tersedia lahan kosong di sekitar lokasi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

Masyarakat setempat pun menyuarakan harapan serupa agar fasilitas penunjang keamanan tersebut segera diperbaiki, mengingat peran vital TNI AL dalam menjaga stabilitas dan ketertiban wilayah perairan Kecamatan Berbak.(*)