MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Petani di Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, menghadapi ancaman gagal tanam padi pada musim tanam 2026.

Penyebabnya adalah kerusakan bendungan irigasi yang selama ini menjadi sumber utama pasokan air untuk persawahan warga.

Akibat kebocoran besar pada bendungan, air tidak lagi tertampung secara optimal, sehingga lahan seluas 533 hektare kini mengalami kekeringan dan tidak dapat diolah seperti biasanya.

Ali Amin, perwakilan masyarakat setempat, menjelaskan bahwa kerusakan bendungan berdampak langsung terhadap aktivitas pertanian warga.

“Tidak bisa ditanami padi tahun ini. Bendungan bocor cukup besar sehingga tidak bisa diperbaiki secara mandiri oleh petani maupun masyarakat,” ujarnya.

Upaya perbaikan secara swadaya telah dilakukan, namun keterbatasan teknis dan biaya membuat masyarakat kesulitan menanganinya.

Jika bantuan dari pemerintah tidak segera turun, Ali Amin memperingatkan risiko kerugian ekonomi bagi petani dan potensi gangguan ketahanan pangan desa.

Pemerintah Desa Betung Bedarah Timur telah mengajukan permohonan bantuan perbaikan bendungan ke Pemerintah Kabupaten Tebo.

Proposal ini menjadi langkah awal untuk menghadapi kondisi darurat menjelang musim tanam 2026.

Kondisi ini menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga infrastruktur pertanian agar kegiatan tani tetap berjalan, khususnya menghadapi musim kemarau yang semakin kering.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Zulhifni mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah 2026 secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang MPC Bappeda Merangin, Selasa (27/1).

Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini membahas langkah-langkah konkret pengendalian inflasi, percepatan realisasi belanja daerah, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah untuk program tiga juta rumah bagi masyarakat Indonesia.

Sekda Zulhifni didampingi Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Disperindagkop) Merangin Andrei, Plt Kadis Nakbun Daryanto, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, serta perwakilan OPD lainnya.

Hasil rakor menunjukkan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Merangin pada minggu keempat Januari 2026 berada di angka -4,44, yang berarti secara umum harga-harga di pasar Merangin turun 4,44 persen dibanding bulan Desember 2025.

Meski demikian, beberapa komoditas mengalami kenaikan harga akibat penurunan pasokan.

Cabai Merah, Bawang Merah, dan Daging Ayam Ras tercatat mengalami fluktuasi harga tertinggi pada minggu ini.

“Dampak dari menurunnya pasokan Cabai Merah, Bawang Merah, dan Daging Ayam Ras di sejumlah pasar, menyebabkan harga komoditas tersebut mengalami kenaikan,” jelas Sekda Zulhifni.

Plt Kadis Nakbun Merangin Daryanto menambahkan bahwa Cabai Merah menjadi komoditas dengan fluktuasi harga tertinggi, sedangkan komoditas lain tetap stabil dan terkendali.

Rakor ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah memastikan inflasi terkendali, harga kebutuhan pokok stabil, dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di Kabupaten Merangin.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin, M Syukur, mengajukan program pemberdayaan warga Suku Anak Dalam (SAD) kepada Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT).

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi persiapan kunjungan kerja (Kunker) Kemensos di Rumah Dinas Bupati, Senin (26/1), kepada Direktur PKAT, I Ketut Supena.

Bupati mengusulkan agar 15 Tumenggung SAD di Kabupaten Merangin difasilitasi budidaya ikan sistem keramba di kawasan Dam Betuk, Desa Tambang Baru, Kecamatan Tabir Lintas.

Program ini ditujukan untuk menarik warga SAD keluar dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan memberi sumber ekonomi yang berkelanjutan.

“Baru-baru ini, warga SAD sempat dimanfaatkan untuk menjadi penjaga keamanan di lokasi PETI. Dengan pendekatan persuasif, mereka akhirnya keluar dari aktivitas ilegal. Dam Betuk memiliki potensi besar untuk perikanan, jadi setiap Tumenggung akan memiliki perwakilan keramba di sana,” jelas M. Syukur.

Bupati menekankan pentingnya pola pendampingan spesifik bagi warga SAD. Bantuan diberikan tidak berupa uang tunai, melainkan modal kerja dan sarana produksi yang dikelola dengan pengawasan dinas terkait.

Hasil dari keramba akan dibeli kembali untuk menjaga perputaran ekonomi di kelompok Tumenggung.

Menurut Bupati, warga SAD adalah pencinta alam yang patuh hukum adat, namun modernisasi membuat mereka mulai mengenal nilai uang.

Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif mata pencaharian ramah lingkungan agar tetap menjaga identitas budaya.

“Pendekatan kami tidak kaku. Kami ingin mereka hidup sejahtera berdampingan dengan masyarakat luas tanpa kehilangan identitas dan budaya asli mereka,” tambah Bupati M Syukur.

Melalui program ini, Pemkab Merangin berharap Kemensos memberikan dukungan penuh, baik dari segi pendanaan maupun tenaga ahli pendamping.

Sehingga ekosistem ekonomi di Dam Betuk mampu mensejahterakan 15 kelompok Tumenggung SAD secara berkelanjutan.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin, M Syukur, menerima kunjungan jajaran Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) di Rumah Dinas Bupati, Senin (26/1/2026).

Kunjungan ini menjadi tindak lanjut pertemuan Bupati Merangin dengan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf di Jakarta pada 22 Januari lalu.

Dalam kunjungan tersebut, Direktur PKAT Kemensos RI, I Ketut Supena, bersama timnya dijadwalkan meninjau langsung Desa Tambang Baru di Kecamatan Tabir Lintas dan Desa Tanjung Lamin di Kecamatan Pamenang Barat pada Selasa (27/1/2026).

Untuk memastikan semua berjalan lancar, Bupati M Syukur memimpin rapat koordinasi dengan Direktur PKAT dan jajaran pemerintah Kabupaten Merangin.

Fokus utama rapat adalah kesiapan teknis lapangan, optimalisasi potensi lokal, serta pemberdayaan masyarakat adat terpencil.

“Semua sarana dan prasarana harus siap agar kunjungan besok berdampak nyata bagi pemberdayaan komunitas adat,” ujar Bupati M Syukur.

Selama kunjungan, Direktur PKAT dijadwalkan meninjau fasilitas pendidikan di Sekolah Rakyat (SR) Tanjung Lamin, serta memantau rencana pembangunan keramba ikan di Dam Betuk, Desa Tambang Baru.

Selain itu, evaluasi potensi ekonomi lokal melalui sektor perikanan juga menjadi agenda utama.

Rapat pematangan kunjungan ini dihadiri sejumlah pejabat dari Kemensos RI, Forkopimda, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Merangin, termasuk Kadis Perikanan Dedy Darmantias, Sekdin Dinas Sosial Mas’ud, Kabag SDA Haidir, serta Kabag Prokompim Antin.

Dengan persiapan matang ini, diharapkan kunjungan Kemensos dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat adat di Merangin.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Robinson Sirait, menyoroti belum tersedianya akses sinyal internet di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo.

Ia menegaskan pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkrit agar masyarakat desa bisa menikmati layanan internet yang memadai.

Pernyataan ini disampaikan Robinson saat menerima kunjungan anggota DPRD lintas fraksi di kediamannya di Desa Tanjung Katung, Senin (26/1/2026).

Turut hadir antara lain Alfin Junaidi (PKB), Jonaidi P. Naenggolan (PAN), Usman Halik (PDI-P), Ramadhan Mahir dan Maimunah (Demokrat), serta sejumlah anggota DPRD lainnya.

Robinson Sirait membandingkan kondisi Desa Tanjung Katung dengan wilayah Sungai Bahar yang secara geografis lebih jauh dari ibu kota Kabupaten Muaro Jambi, namun sudah memiliki akses internet kuat dan stabil.

Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa internet bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan pokok masyarakat.

“Internet kini menjadi kebutuhan utama untuk pendidikan, usaha, administrasi, hingga komunikasi. Desa Tanjung Katung tidak boleh tertinggal dalam hal ini,” ujar Robinson.

Ia mendorong seluruh anggota DPRD, khususnya dari Daerah Pemilihan I, untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mempercepat penyediaan layanan internet di desa dan wilayah sekitarnya.

Usulan DPRD ini mendapat respons positif dari masyarakat setempat, yang berharap ketersediaan internet dapat menunjang aktivitas sehari-hari, pendidikan, serta membuka peluang ekonomi baru.

Dengan meningkatnya kebutuhan digital, ketersediaan akses internet di Desa Tanjung Katung dinilai krusial untuk mendukung kemajuan desa, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memperluas akses informasi di era modern.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pembangunan gapura Stadion Sri Maharaja Batu di Kabupaten Tebo menuai sorotan dan kritik dari masyarakat.

Proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo itu disebut-sebut menelan anggaran hingga Rp1,4 miliar, namun dinilai belum mencerminkan nilai biaya yang dikeluarkan.

Stadion Sri Maharaja Batu sendiri merupakan stadion sepak bola termegah di Provinsi Jambi.

Stadion yang berlokasi di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, tepatnya di Jalan Lintas Tebo–Bungo KM 2 ini memiliki kapasitas lebih dari 20.000 penonton.

Pembangunan stadion dimulai sejak tahun 2014 oleh Pemerintah Kabupaten Tebo dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp100 miliar.

Nama Sri Maharaja Batu resmi disematkan melalui sayembara pada Desember 2021 dan stadion tersebut diresmikan oleh Gubernur Jambi pada 22 Januari 2022.

Nama stadion diambil dari gelar tokoh bersejarah Kesultanan Jambi yang pernah bermukim di Desa Mangun Jayo, sebagai simbol nilai sejarah, ketangguhan, dan kearifan lokal masyarakat Tebo.

Namun, pembangunan gapura stadion yang terbaru justru memicu polemik.

Sejumlah warga menilai hasil fisik bangunan terlihat terlalu sederhana jika dibandingkan dengan besarnya anggaran yang digunakan.

Salah seorang warga Kabupaten Tebo, Hafizan Romi, mengaku kecewa setelah melihat hasil pembangunan gapura tersebut.

Menurutnya, dari sudut pandang masyarakat awam, bangunan itu tidak mencerminkan proyek bernilai miliaran rupiah.

“Kalau saya melihat dengan kacamata awam, hasilnya tidak sesuai. Terlalu mahal jika hanya membangun seperti itu. Dengan anggaran Rp1,4 miliar, kalau digunakan untuk membangun rumah, sudah sangat bagus dan lengkap dengan berbagai fasilitas,” ujar Hafizan kepada awak media, Senin (26/1/2026).

Ia menilai anggaran sebesar itu seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan yang memberikan dampak langsung dan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Selain itu, Hafizan juga mempertanyakan proses perencanaan serta perhitungan biaya proyek gapura stadion tersebut.

Ia meminta agar pemerintah daerah membuka informasi secara transparan kepada publik.

“Perencanaannya bagaimana, perhitungannya seperti apa, itu seharusnya disampaikan secara terbuka agar masyarakat tahu ke mana anggaran daerah digunakan,” katanya.

Tak hanya soal besaran biaya, Hafizan juga menilai bahwa pembangunan gapura stadion bukan merupakan kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat Kabupaten Tebo saat ini, terutama jika dibandingkan dengan kebutuhan dasar lainnya.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID -Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menargetkan pembangunan sistem penyediaan air bersih melalui pembangunan intake air baku dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada tahun 2026.

Proyek strategis ini diperkirakan menelan anggaran lebih dari Rp75 miliar dan diharapkan menjadi solusi pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muaro Jambi, Anjar Prabowo, mengatakan bahwa secara perencanaan administratif dan regulasi, proyek tersebut sebenarnya telah dipersiapkan sejak tahun 2025.

“Secara administrasi dan regulasi sebenarnya sudah siap sejak tahun lalu,” ujar Anjar Prabowo, Senin (26/1/2026).

Namun demikian, Anjar mengakui masih terdapat tantangan yang harus diselesaikan sebelum pembangunan dapat direalisasikan, terutama terkait pembebasan lahan di lokasi rencana proyek.

Meski begitu, ia menilai posisi proyek saat ini cukup kuat untuk diajukan kepada pemerintah pusat.

Oleh karena itu, Dinas PUPR Muaro Jambi akan melakukan langkah proaktif dengan menjalin komunikasi intensif dan pendekatan langsung ke Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS).

“Untuk intake air baku, kami berharap dapat dukungan dari BWSS. Secara konsep dan kebutuhan, story-nya sudah cukup bagus, tinggal kita dorong agar bisa segera terealisasi,” jelasnya.

Sementara untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA), Anjar menegaskan bahwa kewenangan berada di bawah Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, bukan BWSS.

Karena itu, pihaknya juga akan langsung menyampaikan proposal ke kementerian terkait.

“IPA ini bukan kewenangan BWSS, melainkan Cipta Karya. Jadi kami juga akan langsung ke kementerian, jemput bola,” tegas Anjar.

Dalam waktu dekat, Anjar memastikan akan memimpin langsung presentasi proposal teknis yang telah disusun oleh Dinas PUPR Muaro Jambi.

Presentasi tersebut direncanakan dilakukan ke BWSS dengan pendampingan Ulil Amri, anggota DPRD Muaro Jambi dari daerah pemilihan setempat.

“Kami akan memaparkan seluruh kriteria teknis dan perencanaan yang sudah disiapkan. Harapannya, ini menjadi pintu masuk percepatan pembangunan intake dan IPA di Muaro Jambi,” tandasnya.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Persoalan layanan air bersih di Kabupaten Muaro Jambi kembali menjadi sorotan serius.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muaro Jambi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Muaro Jambi dan menemukan sejumlah masalah krusial pada infrastruktur utama.

Sidak tersebut mengungkap kondisi intake PDAM yang dinilai tidak lagi bekerja optimal dan berpotensi besar mengganggu pasokan air bersih bagi ribuan pelanggan, khususnya di wilayah Mendalo.

Anggota DPRD Muaro Jambi dari Fraksi PAN, Ulil Amri, menegaskan bahwa persoalan air bersih kini menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, terutama setelah pelantikan Bupati Bambang Bayu Suseno.

“Air minum adalah pelayanan dasar. Ini tidak bisa ditunda-tunda lagi penyelesaiannya,” ujar Ulil, Senin (26/1/2026).

Menurut Ulil, jumlah pelanggan PDAM Tirta Muaro Jambi saat ini mencapai sekitar 18.000 sambungan, dengan hampir 11.000 pelanggan berada di kawasan Mendalo.

Kondisi ini membuat gangguan pada intake PDAM berdampak langsung pada sebagian besar masyarakat.

“Begitu intake bermasalah, masyarakat langsung terdampak. Ini tidak boleh dibiarkan berlarut,” tegasnya.

Dari hasil peninjauan di lapangan, ditemukan beberapa persoalan utama, di antaranya pompa intake yang tidak optimal, pipa transmisi bermasalah, serta pasokan listrik Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang masih menggunakan jalur umum dan kerap mengalami pemadaman.

Akibatnya, distribusi air bersih ke pelanggan menjadi tidak maksimal. Bahkan di sejumlah kawasan padat penduduk, termasuk jalur sekolah di Mendalo, air sering kali tidak mengalir sama sekali.

“Ini sudah masuk kategori darurat pelayanan,” kata Ulil.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, DPRD bersama PUPR dan manajemen PDAM menyepakati dua skema penanganan, yakni jangka pendek dan jangka panjang.

Dalam jangka pendek, DPRD mendorong pengadaan pompa baru, peningkatan daya listrik, serta pengalihan jalur listrik IPA ke jalur khusus agar operasional lebih stabil.

Sementara untuk solusi jangka panjang, pembangunan intake baru dinilai menjadi langkah paling strategis.

Ulil mengungkapkan bahwa rencana pembangunan intake tersebut telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan tingkat kelayakan di atas 90 persen.

Ia berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat direalisasikan mulai 2026 atau 2027.

Selain infrastruktur, DPRD juga menyoroti lemahnya respons PDAM terhadap keluhan masyarakat, terutama pada momen krusial seperti bulan Ramadan.

“Ketika air tidak mengalir, masyarakat kesulitan berwudhu dan sahur. Ini bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut kebutuhan dasar dan ibadah,” ujarnya.

Dari sisi keuangan, Ulil menilai potensi pendapatan PDAM di wilayah Mendalo sebenarnya cukup besar, mencapai sekitar Rp800 juta per bulan.

Namun, realisasi pendapatan saat ini baru berkisar Rp500 juta per bulan, akibat banyaknya meteran air rusak serta infrastruktur yang belum memadai.

“Ada potensi sekitar Rp300 juta per bulan yang hilang. Percuma bicara pengembangan kalau masalah dasar belum diselesaikan,” katanya.

Ia juga menilai subsidi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp1 miliar per tahun untuk PDAM masih belum sebanding dengan kebutuhan operasional, mengingat biaya listrik mencapai sekitar Rp1,2 miliar per tahun.

“Fokus kita jelas, benahi intake, listrik, dan distribusi. Kalau infrastrukturnya kuat, pelayanan membaik, pendapatan naik, dan PDAM bisa lebih sehat,” pungkas Ulil.(*)

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pelaksanaan Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) 2025 di Kabupaten Batang Hari mengalami penyesuaian jadwal akibat faktor cuaca ekstrem.

Curah hujan yang tinggi dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan banjir di sejumlah lokasi lahan, sehingga pengerjaan program tidak dapat dilakukan sesuai target awal.

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Batang Hari, Bambang Satyono, mengatakan bahwa kondisi alam menjadi kendala utama tertundanya program tersebut.

“Curah hujan yang tinggi menyebabkan banyak lahan terendam banjir, sehingga program cetak sawah rakyat 2025 tidak bisa dilaksanakan tepat waktu,” ujar Bambang.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah memperoleh perpanjangan waktu pelaksanaan hingga akhir Maret 2026 untuk menyelesaikan program CSR tersebut. Meski demikian, batas waktu tetap menjadi perhatian serius.

“Target awal memang tidak terpenuhi, tetapi kita diberi waktu sampai 31 Maret 2026. Jika melewati batas tersebut, akan dikenakan denda sebesar satu persen dari nilai kontrak,” jelasnya.

Menurut Bambang, semakin lama proses pengerjaan melewati tenggat waktu, maka besaran sanksi akan semakin meningkat. Oleh karena itu, pihaknya kini mempercepat persiapan lanjutan seiring membaiknya kondisi cuaca.

“Saat ini debit air sudah mulai turun dan genangan di lahan perlahan mengering. Kami optimistis pekerjaan CSR 2025 bisa kembali dilanjutkan pada awal Februari 2026,” katanya.

Setelah tahap awal berupa pembukaan lahan cetak sawah rampung, kegiatan akan dilanjutkan dengan rehabilitasi penunjang, seperti pembangunan dan perbaikan irigasi serta sistem perpompaan guna mendukung produktivitas sawah.

Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan bibit dan pupuk hingga lahan siap memasuki masa tanam.

Program ini diharapkan dapat selesai sesuai perencanaan dan memberikan dampak signifikan bagi ketahanan pangan daerah.

“Mudah-mudahan seluruh tahapan bisa berjalan lancar dan target indeks pertanaman (IP) 200 di Kabupaten Batang Hari dapat tercapai,” tutup Bambang.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Walikota Sungai Penuh, Alfin, SH bersama Wakil Walikota Azhar Hamzah menggelar Gala Dinner bersama Komunitas Indonesia Off Road Expedition (IOX) Raja 2026.

Kegiatan bertajuk “Semalam di Kota Sungai Penuh” tersebut berlangsung pada Sabtu (24/1) di Aula Kantor Walikota Sungai Penuh.

Acara berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, menjadi momen silaturahmi antara Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan para peserta IOX Raja 2026 yang tengah melakukan ekspedisi off-road di kawasan Bumi Sakti Alam Kerinci.

Dalam sambutannya, Ketua IOX Pusat, Irjen Pol (Purna) Drs Sam Budigusidian, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh atas sambutan yang diberikan kepada seluruh peserta ekspedisi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Kota Sungai Penuh atas dukungan dan sambutan hangat terhadap kegiatan IOX Raja 2026. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang petualangan, tetapi juga sarana promosi pariwisata daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Walikota Sungai Penuh Alfin, SH juga menyampaikan rasa terima kasih kepada komunitas Indonesia Off Road Expedition Raja 2026 yang telah memilih Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci sebagai bagian dari rute ekspedisi.

Menurutnya, kegiatan off-road ini menjadi kesempatan bagi para peserta untuk merasakan langsung keindahan alam serta keramahan masyarakat Kerinci.

Ia meyakini pengalaman tersebut akan meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh peserta.

“Melalui kegiatan petualangan ini, kami berharap para peserta dapat menikmati keunikan alam Kerinci sekaligus membawa cerita positif tentang daerah kami ke berbagai penjuru Indonesia,” kata Alfin.

Lebih lanjut, Alfin berharap Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci semakin dikenal luas sebagai destinasi wisata yang indah, aman, dan layak dikunjungi, baik untuk wisata petualangan maupun wisata alam keluarga.

Gala Dinner tersebut turut dihadiri oleh Bupati Sarolangun Hurmin, SE, pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Alpian, Staf Ahli, para Asisten, Kepala OPD, jajaran pengurus IOX Pusat, serta seluruh peserta IOX Raja 2026 dari berbagai daerah di Indonesia.(*)