JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tebo kembali menunjukkan respons cepat terhadap laporan masyarakat terkait genangan air di kawasan Pasar Tanjung Bungur.

Tim gabungan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) langsung diterjunkan ke lokasi untuk menangani penyumbatan saluran air.

Penanganan tersebut dilakukan setelah adanya laporan warga mengenai tersumbatnya drainase yang menyebabkan genangan dan mengganggu aktivitas di area pasar.

Setelah dilakukan pembersihan, aliran air kembali normal dan kondisi pasar berangsur pulih.

Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memberikan pelayanan cepat terhadap setiap aduan masyarakat.

Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga kenyamanan dan kualitas lingkungan publik.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu menyampaikan laporan jika menemukan permasalahan di lapangan.

Setiap aduan, kata dia, akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Selain itu, Bupati turut mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam mengantisipasi potensi penyumbatan saluran air saat curah hujan tinggi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tebo, Mardiansyah, menyampaikan bahwa pihaknya langsung bergerak setelah menerima instruksi dari Bupati.

Tim dari Disperindag bersama instansi terkait turun ke lokasi untuk melakukan pembersihan saluran air yang tersumbat di area pasar.

Upaya ini dilakukan agar aktivitas perdagangan tetap berjalan lancar.

Ia menegaskan bahwa kebersihan lingkungan pasar menjadi faktor penting dalam mendukung kenyamanan pedagang dan pengunjung.

Oleh karena itu, pemantauan akan terus dilakukan secara berkala.

Disperindag juga mengimbau para pedagang dan masyarakat untuk tidak membuang sampah ke saluran air, karena dapat memicu penyumbatan yang berulang.

Dengan penanganan cepat ini, pemerintah berharap kondisi pasar tetap tertata, bersih, dan tidak kembali mengalami gangguan serupa di kemudian hari.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Banjir kembali melanda Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan menyebabkan terganggunya akses jalan nasional penghubung Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat).

Selain itu, sebanyak 141 rumah warga dilaporkan ikut terendam.

Wakil Bupati Tebo, Nazar Efendi, saat meninjau lokasi sekaligus menyerahkan bantuan kepada korban, menyampaikan bahwa ruas Jalan Nasional Simpang Niam–Lubuk Kambing saat ini terendam banjir di tiga titik utama.

“Tiga titik yang terdampak berada di Dusun Tanjung Pauh, Dusun Lubuk Punggur, dan Dusun Sungai Landai atau Simpang PT Wira Karya Sakti (WKS),” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).

Dari ketiga titik tersebut, kondisi terparah terjadi di Dusun Sungai Landai. Ketinggian air dilaporkan mencapai 1 hingga 2 meter sehingga kendaraan sama sekali tidak dapat melintas.

“Akses di Sungai Landai benar-benar tidak bisa dilalui kendaraan. Bahkan di Lubuk Punggur, jalur utama juga terputus total,” jelasnya.

Jalur tersebut merupakan penghubung penting yang menghubungkan Desa Lubuk Mandarsah menuju Desa Kunangan dan Kelurahan Sungai Bengkal.

Akibatnya, mobilitas masyarakat terganggu cukup parah.

Nazar Efendi menambahkan bahwa berdasarkan informasi warga, debit air sempat kembali naik sehingga pihaknya akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

Selain merendam infrastruktur jalan, banjir juga berdampak pada permukiman warga. Data sementara mencatat 141 rumah terendam air, meski hingga saat ini tidak ada korban jiwa.

“Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada korban jiwa,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Lubuk Mandarsah, Zulpan, menjelaskan bahwa banjir ini merupakan limpahan air dari kawasan hulu Bukit Tiga Puluh.

Ia menyoroti kondisi daerah aliran sungai (DAS) yang dinilai semakin melemah akibat berkurangnya vegetasi di kawasan hulu.

“Kayu penyangga di hulu sudah banyak berkurang. Akibatnya, air tidak tertahan dan langsung turun ke wilayah bawah,” katanya.

Zulpan mengusulkan solusi jangka pendek berupa peninggian badan jalan di Dusun Sungai Landai dan Lubuk Punggur agar akses transportasi tidak mudah terputus saat banjir.

Selain itu, pemerintah desa bersama tokoh masyarakat dan pihak kecamatan juga mulai merumuskan langkah jangka panjang berupa normalisasi sungai dan program penghijauan di kawasan hulu.

“Kalau DAS diperbaiki dan dilakukan penghijauan, dampaknya akan sangat membantu mencegah banjir berulang,” tambahnya.

Ia juga mengimbau masyarakat yang melintasi jalur Lubuk Mandarsah–Lubuk Kambing agar lebih berhati-hati, terutama saat curah hujan tinggi.

Untuk kendaraan pribadi, warga disarankan menggunakan jalur alternatif melalui Bukit Rinting–Dusun Pelayang Tebat jika kondisi air kembali meningkat.

Sementara kendaraan berat diminta menunda perjalanan hingga kondisi jalan kembali normal.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo kembali menjadi perhatian publik setelah DPRD Tebo menyoroti tidak tersedianya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kecamatan Rimbo Bujang.

Sorotan tersebut disampaikan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Tebo dalam pandangan akhir terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025.

Menanggapi hal itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan DLH Tebo mengakui adanya keterbatasan fasilitas yang menjadi kendala utama dalam pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

Kepala DLH-HUB Tebo, Eriyanto, menjelaskan bahwa ketiadaan TPS di Rimbo Bujang berdampak langsung pada perilaku masyarakat yang akhirnya membuang sampah sembarangan.

Kondisi ini memicu munculnya titik-titik sampah liar yang semakin sulit dikendalikan.

“Yang menjadi masalah saat ini adalah tidak adanya TPS di Rimbo Bujang. Akibatnya, muncul banyak sampah liar karena masyarakat tidak memiliki lokasi pembuangan yang memadai,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Ia menambahkan, pihaknya tetap melakukan pengangkutan sampah liar yang muncul di sejumlah titik. Namun, keterbatasan armada dan sumber daya membuat penanganan belum berjalan optimal.

Saat ini, hanya terdapat dua unit dump truck yang beroperasi di wilayah Rimbo Bujang, sehingga tidak sebanding dengan volume sampah yang terus meningkat.

“Kami tetap melakukan pengangkutan, tetapi kemampuan armada sangat terbatas,” jelasnya.

Selain keterbatasan fasilitas, minimnya tenaga lapangan juga menjadi kendala dalam penanganan sampah harian di wilayah tersebut.

DLH Tebo berharap adanya sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah kecamatan, desa, hingga masyarakat, agar persoalan sampah tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah.

“Masalah sampah ini adalah tanggung jawab bersama. Kami berharap peran aktif semua pihak, termasuk masyarakat dan lembaga terkait,” tegasnya.

Ia juga membuka ruang komunikasi dengan DPRD Tebo melalui forum resmi seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas solusi yang lebih komprehensif.

Sementara itu, Anggota DPRD Tebo Fraksi PKB, Imam Syafi’i, menyebut persoalan ini sudah pernah dibahas dalam rapat bersama Komisi III DPRD Tebo dan menjadi catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.

“Ini sudah kami sampaikan dalam hearing. DLH harus segera menindaklanjuti persoalan ini,” ujarnya.

Ketua Komisi III DPRD Tebo, Dimas Cahya Kusuma, menegaskan pihaknya akan segera memanggil DLH-HUB untuk membahas persoalan sampah secara lebih mendalam.

Menurutnya, masalah sampah di Rimbo Bujang sudah masuk kategori krusial karena berkaitan langsung dengan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Kami akan jadwalkan pemanggilan DLH. Ini masalah serius yang harus segera diselesaikan,” tegasnya.

Ia juga memastikan bahwa pihak kecamatan akan dilibatkan dalam pembahasan agar menghasilkan solusi yang lebih konkret di lapangan.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Tebo mulai mensosialisasikan sistem baru Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 yang digelar di aula kantor Dikbud Tebo.

Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur pengawasan, mulai dari Polres Tebo, Kejaksaan Negeri, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), hingga kepala sekolah dari jenjang TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Tebo.

Kabid Dikdas Dikbud Tebo, Rahman Dwiyatna, menjelaskan bahwa setelah sosialisasi ini, pihaknya akan segera menerbitkan Surat Edaran (SE) ke seluruh sekolah sebagai dasar pelaksanaan SPMB di lapangan.

Selanjutnya, setiap sekolah juga diwajibkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar proses penerimaan murid baru berjalan transparan dan dipahami secara luas.

Rahman menyebutkan bahwa SPMB tahun 2026 merupakan pengganti sistem PPDB yang sebelumnya digunakan pada tahun 2025.

Dalam sistem baru ini, terdapat empat jalur penerimaan yang berlaku secara nasional, yaitu jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.

Menurutnya, sosialisasi ini merupakan bagian dari ketentuan Kementerian Pendidikan agar setiap pemerintah daerah menjalankan proses penerimaan peserta didik secara terbuka dan sesuai aturan.

Ia menegaskan bahwa sistem SPMB dirancang untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang maupun praktik penerimaan siswa di luar jalur resmi.

Dengan sistem ini, seluruh proses penerimaan diharapkan lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rahman juga menambahkan bahwa pemerintah daerah diminta untuk memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum guna menjaga integritas dunia pendidikan.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, dilakukan penandatanganan fakta integritas yang mengacu pada arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya dalam penilaian sistem integritas pendidikan daerah.

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem penerimaan murid baru yang bersih, adil, dan bebas dari praktik kecurangan di Kabupaten Tebo.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebuah ambulans milik Puskesmas di Kabupaten Tebo mengalami kecelakaan lalu lintas saat tengah membawa pasien ibu hamil untuk dirujuk ke Muara Bungo, Senin (13/04/2026) sekitar pukul 03.00 WIB.

Peristiwa tersebut terjadi di ruas Jalan Lintas Rimbo Bungo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi, ketika kondisi jalan diselimuti kabut tebal pada dini hari.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, Riana Elisabeth, membenarkan insiden tersebut.

Ia menyebutkan ambulans bertabrakan dengan sebuah truk pengangkut kelapa sawit saat jarak pandang sangat terbatas akibat kabut tebal.

“Kondisi saat kejadian sangat minim jarak pandang karena kabut subuh, sehingga kecelakaan tidak dapat dihindari,” ujarnya.

Akibat insiden tersebut, proses rujukan pasien sempat terhambat. Namun petugas kesehatan segera melakukan tindakan cepat dengan memindahkan pasien ke kendaraan lain untuk melanjutkan perjalanan menuju fasilitas kesehatan rujukan.

Meski sempat mengalami situasi darurat di perjalanan, kondisi ibu hamil tersebut dilaporkan selamat dan telah berhasil melahirkan dengan selamat setelah mendapatkan penanganan medis.

“Alhamdulillah, pasien dalam kondisi baik dan sudah melahirkan dengan selamat,” tambah Riana.

Sementara itu, dua orang yang terlibat dalam kecelakaan tersebut telah dievakuasi dan dirujuk ke RS STS Tebo untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Pihak Dinas Kesehatan menegaskan bahwa keselamatan pasien tetap menjadi prioritas utama dalam proses rujukan, dan evaluasi terhadap kejadian ini akan dilakukan untuk meningkatkan keamanan layanan ambulans ke depannya.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tebo mulai menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kabupaten Tebo, Suwarto, membenarkan bahwa skema WFH sudah mulai diberlakukan secara bertahap di beberapa OPD.

“Mulai hari ini WFH sudah diterapkan di sejumlah OPD. Namun untuk pejabat struktural seperti kepala dinas, kepala badan, kepala bidang, sekretaris, serta tenaga pendidik tetap bekerja dari kantor seperti biasa,” ujar Suwarto.

Ia menjelaskan, penerapan WFH dilakukan secara selektif dan bergiliran agar pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa mengganggu aktivitas pemerintahan.

ASN yang mendapatkan jadwal WFH tetap diwajibkan menjalankan tugas dari rumah sesuai ketentuan masing-masing OPD.

Suwarto juga menegaskan pentingnya kedisiplinan selama menjalankan WFH. Seluruh pegawai diminta tetap siaga dan memastikan alat komunikasi aktif selama jam kerja.

“Jika tidak merespons saat dihubungi, akan ada sanksi mulai dari teguran lisan hingga tertulis sesuai pelanggaran,” tegasnya.

Sementara itu, untuk sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung normal dan tidak terdampak kebijakan WFH tersebut.

Di sisi lain, kebijakan berbeda diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tebo yang tetap menjalankan sistem work from office (WFO) penuh.

Kepala BPBD Tebo, Joko Ardiawan, menyebutkan bahwa seluruh personel tetap siaga di kantor mengingat tugas kebencanaan bersifat darurat dan membutuhkan respons cepat.

“BPBD tetap WFO penuh. Seluruh personel standby karena kami harus siap menghadapi kondisi darurat kapan saja,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini BPBD Tebo juga tengah mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat pada periode April hingga Agustus 2026.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabar baik bagi sektor kesehatan di Kabupaten Tebo. Pemerintah pusat menyetujui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 2026 yang diajukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tebo, meski mengalami penyesuaian dari usulan awal.

Kepala Dinkes Kabupaten Tebo, Riana Elizabeth, menyebutkan total anggaran yang disetujui mencapai Rp19 miliar, terdiri dari Rp7 miliar untuk program Dinkes dan Rp12 miliar untuk seluruh Puskesmas di wilayah Tebo.

“Dari usulan awal sekitar Rp37 miliar, yang disetujui hanya Rp12 miliar untuk Puskesmas dan Rp7 miliar untuk program Dinkes,” jelas Riana.

Ia menegaskan, anggaran untuk Puskesmas difokuskan untuk operasional dan pembinaan layanan kesehatan, dan tidak dapat digunakan untuk pembelian barang atau belanja fisik.

Meski telah disetujui, pencairan dana diperkirakan baru bisa dilakukan pada Mei 2026, karena masih dalam tahap pergeseran anggaran di Pemkab Tebo.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Kabupaten Tebo, Himawan Susanto, menyebut total usulan DAK Non Fisik 2026 mencapai Rp37 miliar, yang terbagi untuk Dinkes (Rp34 miliar) termasuk dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan Disdalduk & KB (Rp3 miliar).

Dengan persetujuan ini, diharapkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kabupaten Tebo tetap optimal, meski pemerintah daerah perlu menyesuaikan program prioritas akibat adanya pengurangan anggaran dari usulan awal.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Menindaklanjuti kebijakan Work From Home (WFH) dari Kemenpan RB, Pemerintah Kabupaten Tebo melalui BKPSDM tengah menyiapkan sejumlah opsi penerapan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pelaksana Harian Kepala BKPSDM Tebo, Suwarto, menjelaskan bahwa opsi yang diajukan ke Bupati Tebo antara lain: sebagian pegawai bekerja dari rumah pada hari Jumat, atau seluruh pegawai melaksanakan WFH.

“Nota dinas sudah kami sampaikan, saat ini tinggal menunggu keputusan Bupati,” ungkap Suwarto, Senin (6/4/2026).

Sebelumnya, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan WFH dengan tujuan antara lain efisiensi anggaran, penghematan BBM, transformasi digital, efisiensi waktu, dan peningkatan produktivitas pegawai, serta sebagai langkah antisipasi krisis.

Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, menegaskan bahwa Pemkab Tebo akan tetap mengikuti arahan pemerintah pusat.

Namun, ia menekankan perlunya pengkajian mendalam sebelum implementasi, agar kinerja ASN tetap terpantau secara ketat.

“Kita tunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Di Kabupaten Tebo, pegawai belum terbiasa bekerja dari rumah,” ujar Bupati.

Ia juga mengingatkan ASN agar kebijakan WFH tidak disalahgunakan. Tujuan utama adalah efisiensi anggaran dan pengurangan konsumsi BBM, bukan untuk berpergian atau liburan.

“Kita ingin memastikan WFH berjalan efektif. Jangan sampai pegawai justru keluyuran, malah boros BBM. Semua ini akan kami awasi sesuai regulasi,” tegas Bupati.

Bupati menekankan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama, meskipun sebagian ASN diberikan opsi bekerja dari rumah.

Implementasi WFH harus sejalan dengan tujuan pemerintah pusat, tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah resmi menetapkan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 1 April 2026.

ASN diperbolehkan bekerja dari rumah satu hari setiap pekan, yaitu setiap hari Jumat, sebagai bagian dari transformasi budaya kerja yang lebih fleksibel dan berorientasi kinerja.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Namun, di tingkat daerah, implementasinya masih menunggu arahan resmi. Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Tebo, Suwarto, mengaku belum menerima surat edaran tersebut secara langsung.

“Kami baru mendapat informasi dari pemberitaan. Nanti akan kami laporkan ke Bupati, dan jika sudah ada kepastian, akan segera disampaikan,” ujarnya.

Hal serupa diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo, Sindi. Ia menyebut bahwa surat edaran sedang diproses untuk dilaporkan kepada pimpinan daerah.

“Kita tunggu arahan pimpinan, apakah WFH akan diterapkan atau tidak,” jelasnya.

Penerapan WFH ini diharapkan dapat meningkatkan work-life balance ASN, sekaligus mendorong efisiensi dan produktivitas tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Meski demikian, pemerintah daerah dituntut untuk memastikan sistem kerja dan mekanisme pengawasan kinerja tetap berjalan dengan baik.

Dengan kebijakan ini, ASN akan mendapatkan fleksibilitas kerja yang lebih tinggi, namun pelayanan publik harus tetap optimal meski sebagian pegawai bekerja dari rumah pada hari tertentu.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Tebo kembali menggelar razia dan penggeledahan menyeluruh pada blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), termasuk Kamar Mapenaling dan Kamar Wanita, Sabtu (28/03/2026).

Kegiatan ini difokuskan pada pemberantasan peredaran barang terlarang seperti senjata tajam, handphone, dan narkotika.

Sekaligus mendukung program Zero Halinar yang menekankan larangan penggunaan dan peredaran benda berbahaya di lapas.

Razia melibatkan seluruh jajaran staf dan petugas pengamanan lapas.

Setiap kamar diperiksa secara detail, dengan mengedepankan prosedur humanis dan tetap berlandaskan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Dalam proses penggeledahan, petugas menemukan beberapa barang yang tidak diperkenankan berada di kamar WBP, termasuk benda berbahan logam, cermin kaca, dan peralatan lain yang berpotensi disalahgunakan.

Semua barang hasil temuan langsung diamankan untuk pendataan dan penanganan lebih lanjut sesuai aturan.

Kepala Lapas Muara Tebo, Mukhlisin Fardi, menegaskan bahwa razia rutin merupakan bagian dari komitmen menjaga keamanan lingkungan lapas.

“Razia ini adalah langkah deteksi dini sekaligus upaya preventif untuk mencegah gangguan kamtib. Kami terus memastikan Lapas Muara Tebo aman, tertib, dan bersih dari barang terlarang,” ujarnya.

Sementara itu, Juliyan Syaputra menambahkan bahwa pemeriksaan dilakukan konsisten di seluruh sudut kamar hunian untuk meminimalkan potensi pelanggaran.

“Setiap blok diperiksa secara menyeluruh agar tidak ada celah bagi masuknya barang berbahaya yang dapat mengganggu ketertiban di lapas,” jelasnya.

Dengan langkah ini, Lapas Muara Tebo memperkuat pengawasan internal sekaligus menjaga stabilitas keamanan, menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang kondusif dan terkendali.(*)