Cegah Penyakit Sebelum Terlambat, Ini Pesan Anwar Sadat pada HKN ke-62

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendorong perubahan orientasi pelayanan kesehatan, dari yang selama ini lebih banyak berfokus pada pengobatan menjadi penguatan pencegahan penyakit dan deteksi dini.

Pesan tersebut menjadi salah satu perhatian Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat, saat memimpin upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Senin 16 November 2026.

Mengusung tema “Sehat untuk Semua”, peringatan HKN tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan mudah dijangkau seluruh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Anwar Sadat membacakan sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang menekankan tiga pijakan utama pembangunan kesehatan, yakni mencegah masyarakat sebelum jatuh sakit, mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang lengkap dan berkualitas, serta menjamin kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

Menurutnya, pembangunan kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas pengobatan.

Upaya promotif dan preventif harus mendapat perhatian lebih besar melalui pemeriksaan kesehatan berkala, deteksi dini, serta pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sejalan dengan pesan tersebut, Anwar Sadat menegaskan bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat Tanjung Jabung Barat membutuhkan kerja bersama pemerintah, tenaga kesehatan, dan seluruh elemen masyarakat.

Pemerataan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan, serta kesadaran masyarakat menerapkan pola hidup sehat harus berjalan beriringan.

Selain memperkuat pelayanan kesehatan, peringatan HKN ke-62 juga menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan dan masyarakat yang berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan di daerah.

Usai upacara, Bupati Anwar Sadat menyerahkan penghargaan kepada para pemenang sejumlah perlombaan bidang kesehatan tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026.

Pada kategori Lomba Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan, Posyandu Kasih Ibu dari Desa Dataran Kempas, Kecamatan Tebing Tinggi, wilayah kerja Puskesmas Purwodadi, meraih peringkat pertama.

Posisi kedua diraih Posyandu Dataran Sehat 1 dari Desa Dataran Pinang, Kecamatan Kuala Betara, wilayah kerja Puskesmas Parit Deli.

Sementara peringkat ketiga diraih Posyandu Ar-Raudah dari Desa Jati Emas, Kecamatan Bram Itam, wilayah kerja Puskesmas Sungai Saren.

Untuk kategori Lomba Kader Posyandu, Eli Suprianti dari Posyandu Sri Gunting 1, Desa Sungai Gebar Barat, Kecamatan Kuala Betara, meraih juara pertama.

Juara kedua diraih Dana Mesriyana dari Posyandu Kasih Ibu, Desa Dataran Kempas, Kecamatan Tebing Tinggi. Sementara Nurhayanti dari Posyandu Ar-Raudah, Desa Jati Emas, Kecamatan Bram Itam, menempati peringkat ketiga.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap peran kader dan kelembagaan Posyandu yang berkontribusi langsung dalam pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Upaya meningkatkan kesadaran kesehatan juga menyasar kalangan generasi muda.

Dalam rangkaian HKN ke-62, pemerintah daerah mengumumkan hasil penilaian Video Favorit Edukasi Gizi Seimbang dan Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) sebagai bagian dari upaya percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kompetisi tersebut melibatkan pelajar dari berbagai sekolah dan madrasah di sejumlah kecamatan.

Mellysa Wulandari dari SMPN 10 Suban, Kecamatan Batang Asam, meraih nilai tertinggi dengan 196 poin.

Posisi berikutnya ditempati Zevilia Virda Putri dari SMPN 1, wilayah kerja Puskesmas II Tungkal Ilir, dengan nilai 188.

Syarifah Khairunnisa Salsabila dari MTsN 1, wilayah kerja Puskesmas I Tungkal Ilir, dan Khayra Febriliyan dari SMPN 40 Rantau Badak, Muara Papalik, sama-sama memperoleh nilai 183.

Berikutnya, Della Patricia Ronauli Manik dari Xaverius, wilayah kerja Puskesmas II Tungkal Ilir, meraih nilai 182.

Aura Adhwa Qolbinafisa dari MTs Sholeh Almubarok, Pelabuhan Dagang, Tungkal Ulu, memperoleh 181 poin.

Keiyla Safira dari SMPN 7 Senyerang memperoleh 179 poin, Putri Qairen Zanirah dari SMPN 4, wilayah kerja Puskesmas II Tungkal Ilir, meraih 177 poin, dan Salsabila Nur Habibah dari MTs Nurul Hikam, Purwodadi, Tebing Tinggi, memperoleh 173 poin.

Selanjutnya, Keysha Afani Humaira dari SMPN 9 Purwodadi, Tebing Tinggi, memperoleh 170 poin.

Alifah dari SMPN 37 Tungkal V, Seberang Kota, meraih 169 poin. Laura Ketsya Manuella Br Sitepu dari SMPN 31 Lubuk Kambing, Renah Mendaluh, mendapatkan 165 poin.

Bilqis Nafisa dari MTs Mafatihul Huda, Parit Deli, Kuala Betara, memperoleh 164 poin. Robiatul Hafizah dari SMPN 16 Sungai Saren, Bram Itam, meraih 161 poin. Aghni Khafidhatul Hidayah dari SMPN 21 Teluk Nilau, Pengabuan, memperoleh 151 poin, sedangkan Febi Agnesia Putri dari SMPN 18 Pijoan Baru, Tebing Tinggi, mendapatkan 142 poin.

Melalui kompetisi tersebut, pemerintah daerah mendorong pelajar tidak hanya memahami pentingnya gizi seimbang dan konsumsi tablet tambah darah, tetapi juga ikut menyebarluaskan edukasi kesehatan kepada lingkungan sekitarnya.

Keterlibatan generasi muda dinilai penting untuk membangun kesadaran kesehatan sejak dini, termasuk dalam mendukung pencegahan stunting.

Dalam momentum HKN ke-62 ini, Anwar Sadat juga memberikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan dan insan kesehatan yang telah mendedikasikan tenaga, pikiran, serta pengabdiannya untuk melayani masyarakat.

Ia berharap semangat pengabdian tersebut terus diperkuat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan kolaborasi lintas sektor.

Menurutnya, tanggung jawab menjaga kesehatan masyarakat tidak hanya berada di tangan pemerintah maupun tenaga medis.

Keluarga, lingkungan, lembaga pendidikan, kader Posyandu, dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam membangun budaya hidup sehat.

Melalui peringatan HKN ke-62, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berharap upaya pencegahan penyakit, pemerataan pelayanan kesehatan, penguatan Posyandu, dan edukasi gizi semakin berkembang.

Dengan kolaborasi seluruh pihak, tema “Sehat untuk Semua” diharapkan tidak sekadar menjadi slogan peringatan, tetapi benar-benar terwujud melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Upacara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Katamso, Sekretaris Daerah Hermansyah, perwakilan TNI dan Polri, para staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, direktur rumah sakit, kepala Puskesmas se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pimpinan organisasi profesi kesehatan, Saka Bakti Husada, serta undangan lainnya.(*)




Perjuangkan Infrastruktur Tanjab Barat, Katamso Soroti Jalan 18 Km dan Sungai Bram Itam

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., membawa sejumlah aspirasi pembangunan infrastruktur daerah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Infrastruktur Provinsi Jambi Tahun 2026.

Salah satu usulan yang menjadi perhatian adalah penyelesaian jalan Sungai Landak menuju Tebing Tinggi sepanjang kurang lebih 18 kilometer.

Pembangunan ruas jalan tersebut dinilai penting untuk memangkas waktu perjalanan masyarakat, terutama warga wilayah ulu Tanjab Barat yang selama ini harus menempuh jalur memutar melalui dua kabupaten lain ketika menuju ibu kota kabupaten.

Aspirasi tersebut disampaikan Katamso dalam rakor yang dipimpin Gubernur Jambi Al Haris di Aula Pertemuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi, Kamis 12 November 2026.

Pertemuan itu dihadiri para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi serta kepala balai kementerian terkait.

Agenda utamanya mengevaluasi pembangunan infrastruktur tahun 2026 sekaligus menyusun rencana kegiatan untuk tahun anggaran 2027 dan 2028.

Dalam forum tersebut, Katamso menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat Tanjab Barat.

Salah satu persoalan yang disampaikan Wabup Katamso adalah belum tuntasnya pembangunan jalan penghubung Sungai Landak menuju Tebing Tinggi.

Selama ini, masyarakat dari wilayah ulu Tanjab Barat yang hendak menuju ibu kota kabupaten harus menempuh perjalanan melalui Kabupaten Muaro Jambi, berbelok di Kilometer 35, kemudian melewati Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebelum kembali memasuki wilayah Tanjab Barat.

Kondisi tersebut membuat perjalanan masyarakat menjadi lebih panjang dan membutuhkan waktu serta biaya transportasi lebih besar.

Karena itu, Katamso meminta dukungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi agar pembangunan ruas Sungai Landak-Tebing Tinggi sepanjang sekitar 18 kilometer dapat dilanjutkan.

Menurutnya, penyelesaian jalan tersebut akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena akses perjalanan nantinya dapat sepenuhnya melalui wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam kesempatan itu, Katamso juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat melalui BPJN atas pembangunan jalan Sungai Landak menuju Sungai Kepayang.

Ia menyebut kondisi jalan yang sebelumnya rusak kini telah mengalami perubahan setelah dilakukan pengaspalan.

Peningkatan tersebut disambut gembira oleh masyarakat yang sudah lama mengharapkan akses jalan lebih baik.

“Masyarakat di sana sangat senang sekali, dulu jalan sangat jelek sekarang serasa mimpi karena sudah beraspal yang sudah sangat lama diimpikan masyarakat dan tentunya akan sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat,” ungkap Katamso.

Ia juga menjelaskan bahwa peningkatan konektivitas kawasan tersebut berpotensi membuka jalur alternatif perjalanan dari Riau menuju Padang tanpa harus melewati Kota Jambi.

Jika didukung perbaikan jembatan, waktu perjalanan diperkirakan dapat dipangkas sekitar satu setengah jam.

Selain ruas Sungai Landak-Tebing Tinggi, Wabup Katamso turut meminta dukungan pemerintah pusat untuk penanganan jalan Kilometer 101 menuju Bukit Paku di Kabupaten Batanghari serta jalan Seberang Kota.

Tidak hanya infrastruktur jalan, persoalan sumber daya air juga menjadi perhatian Pemkab Tanjab Barat.

Katamso menyampaikan apresiasi kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI atas berbagai upaya perbaikan daerah irigasi di wilayah Tanjab Barat.

Namun, menjelang musim penghujan, pemerintah daerah masih menghadapi persoalan penanganan Sungai Bram Itam yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Ia menjelaskan bahwa secara kewenangan administratif, pemeliharaan sungai tersebut berada di tingkat kabupaten. Akan tetapi, keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi tantangan untuk melakukan penanganan secara menyeluruh.

Karena itu, Pemkab Tanjab Barat berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan penanganan sepanjang kurang lebih 15 kilometer.

“Kami mohon kiranya dapat dibantu penanganan sepanjang 15 kilometer, Pak. Saat ini, penanganan yang dapat kami lakukan masih terbatas dengan bekerja sama bersama WKS melalui program mereka. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan dan intervensi dari pemerintah pusat,” tegas Katamso.

Permintaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengantisipasi persoalan sungai sekaligus mengurangi potensi dampak yang dapat ditimbulkan saat intensitas hujan meningkat.

Dalam forum tersebut, Katamso juga menyampaikan penghargaan kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) serta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Prasarana Strategis atas perhatian dan kontribusi mereka dalam pembangunan Kabupaten Tanjab Barat.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat diperlukan mengingat kebutuhan pembangunan infrastruktur tidak seluruhnya dapat ditangani melalui kemampuan anggaran kabupaten.

Pemkab Tanjab Barat berharap berbagai usulan yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian dan masuk dalam prioritas perencanaan pembangunan pemerintah pusat untuk tahun anggaran mendatang.

Katamso menegaskan bahwa pembangunan jalan, jembatan, dan penanganan sungai merupakan kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan mobilitas, keselamatan, serta kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris dalam arahannya menekankan pentingnya penyelarasan program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Ia meminta agar setiap program infrastruktur yang masuk ke wilayah Provinsi Jambi diketahui dan dikoordinasikan dengan kepala daerah setempat.

Langkah tersebut diperlukan agar perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Dalam pembahasan itu, Pemprov Jambi juga menyoroti percepatan pembebasan lahan jalan tol yang membutuhkan anggaran ganti rugi mendekati Rp700 miliar, sementara dukungan APBN yang tersedia saat ini baru sekitar Rp100 miliar.

Selain itu, pemerintah provinsi turut membahas pengembangan kawasan ekonomi di sekitar jalan tol, program bedah rumah, penanganan infrastruktur terdampak bencana, konektivitas pelabuhan, ketahanan pangan, hingga revitalisasi Danau Kerinci.

Melalui rakor tersebut, Pemkab Tanjab Barat berharap sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat semakin kuat sehingga kebutuhan infrastruktur strategis di daerah dapat direalisasikan secara bertahap.

Penyelesaian akses jalan dan penanganan Sungai Bram Itam diharapkan menjadi bagian dari prioritas pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat.(*)




Petakan Desa Rawan Pangan, Pemkab Tanjab Barat Siapkan Strategi Penanganan Berbasis Data

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai memetakan wilayah yang rentan mengalami kerawanan pangan melalui penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA).

Pemetaan ini menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi desa yang membutuhkan perhatian khusus sekaligus menentukan arah program penanganan pangan secara lebih tepat sasaran.

Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., menegaskan bahwa persoalan kerawanan pangan tidak bisa diselesaikan hanya melalui satu program atau instansi.

Dibutuhkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta kebijakan yang mengacu pada kondisi nyata setiap wilayah.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Ekspose Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Aula Hotel Grand Ariyadh Kuala Tungkal, Selasa 10 November 2026.

Menurut Katamso, kerawanan pangan merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi berbagai faktor.

Karena itu, pemerintah membutuhkan informasi yang akurat untuk mengetahui wilayah yang menghadapi persoalan ketahanan pangan beserta penyebabnya.

“Masalah rawan pangan merupakan tantangan bagi semua pengambil kebijakan karena merupakan permasalahan kompleks yang disebabkan oleh banyak faktor, sehingga dukungan berbagai program dan kegiatan dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi kerawanan pangan di Indonesia,” ujar Katamso.

Ia menjelaskan, FSVA menyajikan gambaran kondisi ketahanan dan kerentanan pangan melalui pemetaan berbasis indikator.

Hasil analisis tersebut mengelompokkan wilayah ke dalam tiga kategori prioritas, yakni Prioritas 1 atau sangat rentan, Prioritas 2 atau rentan, dan Prioritas 3 atau cukup rentan.

Melalui klasifikasi tersebut, pemerintah daerah dapat mengenali wilayah yang membutuhkan penanganan lebih serius.

Namun, pemetaan tidak berhenti pada pengelompokan tingkat kerentanan. Pemerintah juga perlu mengetahui faktor yang menyebabkan suatu desa masuk dalam kategori rentan pangan.

Dalam penyusunannya, FSVA tingkat kabupaten/kota menggunakan 11 indikator yang mencakup tiga aspek utama, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.

Katamso menyebut penyusunan peta tersebut melibatkan sejumlah OPD dan instansi terkait.

Tim juga memanfaatkan data Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk pendekatan Small Area Estimation, untuk mendukung ketepatan analisis hingga tingkat wilayah yang lebih kecil.

Penyusunan FSVA mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.

Menurut Katamso, informasi yang dihasilkan dari pemetaan tersebut harus menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merancang program penanganan kerawanan pangan.

“Tujuan dari Ekspose Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan adalah menyajikan titik-titik rentan rawan pangan pada tingkat desa berdasarkan indikator ketahanan pangan, mengidentifikasi penyebab kerentanan pangan di suatu wilayah Kabupaten/Kota dan desa, menyediakan informasi dalam mengembangkan strategi yang tepat untuk perencanaan program berkaitan dengan ketahanan pangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Katamso mengingatkan bahwa hasil pemetaan membutuhkan tindak lanjut konkret. Setiap OPD harus menjadikan data FSVA sebagai bahan koordinasi dalam menyusun program sesuai persoalan dan kebutuhan masing-masing desa.

Ia berharap ekspose tersebut mampu menyatukan pemahaman seluruh pemangku kepentingan sekaligus memperkuat kerja sama dalam mengatasi wilayah rentan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

“Selain itu saya juga mengajak kita semua untuk menjadikan kegiatan Ekspose Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagai momentum agar semua OPD/instansi bergerak bersama dalam mengentaskan wilayah desa rentan rawan pangan,” tegasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Tanjung Jabung Barat, para camat se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Melalui penyusunan FSVA, Pemkab Tanjung Jabung Barat diharapkan memiliki dasar pemetaan yang lebih jelas untuk menentukan prioritas pembangunan pangan.

Tantangan berikutnya adalah memastikan hasil pemetaan tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi program yang menyentuh masyarakat, terutama desa-desa yang menghadapi kerentanan pangan.(*)




Wabup Katamso: Perjuangan Hari Ini Bukan Lawan Penjajah, tetapi Runtuhkan Kultur Kemiskinan

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., menegaskan bahwa perjuangan generasi masa kini harus berfokus pada upaya mengatasi kemiskinan, memperkuat persatuan, dan mendorong pembangunan manusia.

Pesan tersebut disampaikan Katamso saat bertindak sebagai Inspektur Upacara Parade peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 di halaman Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Selasa 10 November 2026.

Dalam kesempatan itu, Katamso membacakan amanat tertulis Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf.

Amanat tersebut mengingatkan bahwa semangat kepahlawanan tidak cukup hanya dikenang melalui upacara, tetapi harus diwujudkan dalam kerja nyata dan pengabdian kepada masyarakat.

“Tantangan perjuangan kita hari ini bukan lagi melawan penjajah, melainkan bagaimana kita bersatu padu meruntuhkan kultur kemiskinan dan ego sektoral demi kemajuan daerah. Semangat kepahlawanan harus ditransformasikan menjadi inspirasi utama untuk bekerja nyata, melahirkan inovasi, dan fokus pada pembangunan manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujar Katamso saat membacakan pidato resmi Menteri Sosial RI.

Upacara berlangsung khidmat dengan kehadiran Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, para Asisten, Staf Ahli Bupati, kepala OPD, ASN, PPPK, Ketua GOW, Ketua Dharma Wanita, perwakilan organisasi perempuan dan kepemudaan, keluarga veteran, serta tamu undangan lainnya.

Mengusung semangat tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, peringatan tersebut juga diisi dengan penyerahan santunan dan bantuan kepada para janda veteran sebagai bentuk perhatian dan penghormatan atas pengorbanan keluarga pejuang.

Usai upacara di halaman Kantor Bupati, Katamso bersama jajaran Forkopimda melanjutkan rangkaian peringatan dengan mengunjungi Taman Makam Pahlawan (TMP) Yudha Satria Pengabuan.

Di lokasi tersebut, rombongan mengikuti Upacara Ziarah Nasional dan melaksanakan prosesi tabur bunga di pusara para pahlawan.

Kegiatan ini menjadi bentuk penghormatan kepada para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia.

 “Selamat Hari Pahlawan, Pahlawanku Teladanku, melangkah bersama melanjutkan perjuangan,” tutup Katamso.

Rangkaian kegiatan Hari Pahlawan di Tanjung Jabung Barat ini menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai.

Jika dahulu para pahlawan berjuang merebut kemerdekaan, kini seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk meneruskan cita-cita tersebut melalui pengentasan kemiskinan, inovasi, persatuan, dan pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.(*)




Hari Pahlawan 2026, Pemkab Tanjab Barat Gelar Pelarungan Bunga di Perairan Kuala Tungkal

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hermansyah, S.STP., M.H., menghadiri upacara pelarungan bunga dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional ke-81 Tahun 2026 di perairan Sungai Pengabuan, tepatnya di Dermaga Syahbandar Kuala Tungkal, Selasa 10 November 2026.

Momentum tersebut menjadi bentuk penghormatan kepada para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi merebut serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Asisten Setda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala bagian Setda, serta anggota Pramuka, Hermansyah mengikuti rangkaian upacara yang berlangsung khidmat.

Kapolres Tanjung Jabung Barat, AKBP Ramadhanil, S.H., S.I.K., M.H., bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan dan mengheningkan cipta.

Rangkaian kemudian berlanjut dengan prosesi pelarungan serta tabur bunga di perairan Sungai Pengabuan, sebelum ditutup dengan pembacaan doa.

Sekda Hermansyah menegaskan bahwa peringatan Hari Pahlawan tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial setiap tahun.

Nilai perjuangan para pendahulu harus terus hidup dan menjadi pedoman masyarakat dalam mengisi kemerdekaan.

“Semangat kepahlawanan harus terus kita jaga dan teladani dalam kehidupan sehari-hari. Perjuangan para pahlawan telah memberikan kita kemerdekaan. Sekarang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk meneruskan perjuangan tersebut melalui persatuan, kerja keras, dan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujar Hermansyah.

Ia juga menekankan pentingnya menanamkan nilai patriotisme dan semangat pengorbanan kepada generasi muda agar mereka tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa.

“Generasi muda harus memahami bahwa perjuangan tidak berhenti setelah kemerdekaan diraih. Saat ini, perjuangan dapat diwujudkan melalui pendidikan, karya positif, kepedulian terhadap sesama, serta peran aktif dalam membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat,” tambahnya.

Menurutnya, prosesi pelarungan bunga di Sungai Pengabuan menjadi pengingat bahwa kemerdekaan lahir dari pengorbanan besar para pejuang yang harus dihargai oleh setiap generasi.

Peringatan Hari Pahlawan ke-81 ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Semangat perjuangan para pahlawan diharapkan terus menjadi inspirasi bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat untuk bersama-sama mewujudkan daerah yang semakin maju dan sejahtera.(*)




Bupati Anwar Sadat Dorong Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Karhutla Jadi Perhatian

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan.

Menurutnya, upaya menjaga kelestarian lingkungan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Komitmen tersebut disampaikan Anwar Sadat saat mendampingi Gubernur Jambi, Al Haris, meninjau Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tanjung Jabung Barat di kawasan Simpang Lampu Merah Siswa, Kuala Tungkal, Rabu 4 November 2026.

Anwar Sadat menilai pengelolaan hutan tidak boleh hanya berorientasi pada perlindungan kawasan dan sumber daya alam.

Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan kehutanan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan di sekitar kawasan tersebut.

Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Pemerintah Provinsi Jambi dalam memperkuat pengawasan, menjaga kelestarian hutan, serta mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Menurutnya, koordinasi lintas pemerintahan menjadi salah satu kunci untuk menjawab berbagai tantangan pengelolaan kawasan hutan, termasuk ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kerusakan ekosistem.

Dalam kunjungan tersebut, Anwar Sadat bersama Al Haris meninjau kondisi infrastruktur kantor KPHP, fasilitas pendukung operasional, serta kesiapan personel dalam menjalankan tugas pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan.

Gubernur Jambi, Al Haris turut mengingatkan jajaran KPHP agar meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam mendeteksi dini potensi karhutla dan memperkuat pemulihan ekosistem gambut.

“Kantor KPHP ini merupakan garda terdepan kita di tingkat tapak dalam mengawal tata kelola kehutanan. Saya meminta seluruh personel tetap siaga, khususnya dalam mendeteksi dini potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta memaksimalkan pemulihan ekosistem gambut secara berkelanjutan,” ujar Al Haris.

Pesan tersebut sejalan dengan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menjaga kawasan hutan di Tanjung Jabung Barat.

Peninjauan KPHP ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Gubernur Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sebelumnya, Al Haris bersama Anwar Sadat menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran di Lorong Namira, Parit Gompong, serta mengunjungi SDLB dan Kantor Pramuka.

Agenda kemudian berlanjut ke Kantor UPTD Samsat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dari pemerintah provinsi dan kabupaten serta pejabat struktural KPHP Tanjung Jabung Barat.

Melalui penguatan sinergi tersebut, Anwar Sadat berharap upaya perlindungan hutan dan pengelolaan sumber daya alam di daerahnya semakin optimal.

Tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, pengelolaan hutan juga diharapkan mampu mendukung keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Tanjung Jabung Barat.(*)




Tanjab Barat Bersiap Jadi Tuan Rumah Silaturahmi Nasional Perkopian, Ini Agendanya

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Provinsi Jambi, bersiap menjadi tuan rumah Silaturahmi Nasional Perkopian yang dijadwalkan berlangsung pada 23–24 November 2026 mendatang.

Agenda ini diharapkan menjadi momentum memperkuat pengembangan kopi lokal sekaligus membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat.

Dukungan terhadap rencana tersebut disampaikan langsung Bupati Tanjab Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., saat menghadiri audiensi dan diskusi bersama pengurus Dik Kopi serta Dewan Kopi Provinsi Jambi di BUN Coffee Roastery, Yayasan Etalase Ekosistem Indonesia, Kota Jambi, Senin 2 November 2026.

Dalam kegiatan itu, Bupati didampingi Ketua TP-PKK Tanjab Barat, Hj. Fadhilah Sadat, S.H. Keduanya menyatakan dukungan terhadap penyelenggaraan Nusantara Coffee Culture (NCC) 2026 dan pengembangan potensi perkopian daerah.

Pertemuan tersebut membahas peluang pengembangan industri kopi, khususnya kopi khas Tanjab Barat yang memiliki karakteristik dan potensi dengan sertifikasi Indikasi Geografis (IG).

Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat menilai sektor perkopian memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat.

Potensinya tidak hanya terletak pada hasil perkebunan, tetapi juga pada rantai industri yang melibatkan banyak tenaga kerja.

Mulai dari kegiatan perkebunan, pembinaan petani, pengolahan pascapanen, hingga industri pengolahan dan penyajian kopi, seluruh tahapan tersebut dinilai dapat membuka kesempatan usaha serta lapangan pekerjaan baru.

Dengan pengembangan yang terarah, manfaat industri kopi diharapkan tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat yang terlibat dalam sektor pendukung lainnya.

Sementara itu, Silaturahmi Nasional Perkopian yang direncanakan berlangsung pada 23–24 November 2026 tidak hanya menjadi ajang pertemuan komunitas kopi.

Kegiatan tersebut juga akan dimanfaatkan sebagai ruang diskusi antara praktisi, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi pembinaan petani kopi di Tanjab Barat.

Pembahasan nantinya diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat kualitas produksi, meningkatkan kapasitas petani, serta mengembangkan potensi kopi lokal agar memiliki daya saing lebih luas.

Untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sejumlah kementerian dan lembaga terkait juga direncanakan akan diundang.

Di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Keterlibatan pemerintah pusat tersebut diharapkan membuka peluang kolaborasi dalam pengembangan sumber daya manusia, pembinaan perkebunan, serta penciptaan lapangan kerja melalui industri perkopian.

Melalui dukungan terhadap Nusantara Coffee Culture 2026 dan rencana Silaturahmi Nasional Perkopian, Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat berharap potensi kopi lokal dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi baru yang memberikan manfaat lebih luas bagi petani, UMKM, dan masyarakat.(*)




76 Kafilah Tanjab Barat Siap Bersaing di MTQH ke-55 Provinsi Jambi

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengirimkan 76 kafilah untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadis (MTQH) ke-55 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2026.

Para peserta tersebut akan bersaing dengan perwakilan 10 kabupaten dan kota lainnya dalam ajang keagamaan yang berlangsung di Kota Jambi hingga 8 November 2026.

Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat bersama Ketua TP-PKK Tanjab Barat Fadhilah Sadat menghadiri pembukaan MTQH ke-55 di Lapangan Utama Kantor Wali Kota Jambi, Minggu malam 1 November 2026.

Kehadiran keduanya menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap para peserta yang membawa nama Tanjung Jabung Barat dalam kompetisi tingkat provinsi tersebut.

Bagi kontingen Tanjab Barat, MTQH bukan hanya kesempatan mengejar prestasi, tetapi juga ajang menunjukkan hasil pembinaan tilawah, hafalan, dan pemahaman Al-Qur’an serta Hadis yang berkembang di daerah.

Gubernur Jambi, Al Haris saat membuka kegiatan menegaskan bahwa MTQH harus menghasilkan peserta berkualitas yang mampu bersaing pada tingkat nasional.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya menyelenggarakan kompetisi.

Pembinaan lanjutan terhadap peserta berprestasi juga perlu menjadi perhatian agar kemampuan mereka terus berkembang.

“Dari hasil MTQH ini, kafilah langsung kita asah untuk mengikuti MTQ tingkat nasional,” kata Al Haris.

Ia juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar bersedia menjadi tuan rumah MTQH tingkat provinsi pada tahun-tahun berikutnya.

Menurutnya, penyelenggaraan secara bergiliran dapat memperluas syiar Islam sekaligus mempererat hubungan antardaerah.

Arahan tersebut menjadi perhatian bagi seluruh kontingen, termasuk Tanjung Jabung Barat, yang mengikuti kompetisi dengan harapan memperoleh hasil terbaik.

Bupati Anwar Sadat menyampaikan optimisme terhadap keikutsertaan 76 kafilah Tanjung Jabung Barat.

Ia berharap para peserta mampu menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus membawa nama daerah dalam persaingan MTQH tingkat provinsi.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa pencapaian dalam perlombaan bukan satu-satunya tujuan.

Para peserta diharapkan mampu menjadikan Al-Qur’an dan Hadis sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai keagamaan tersebut perlu tumbuh tidak hanya di kalangan peserta, tetapi juga dalam lingkungan keluarga dan kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, hasil pembinaan MTQH dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat.

Pembukaan MTQH ke-55 Tingkat Provinsi Jambi mengusung konsep pertunjukan “1001 Malam” yang memadukan seni, budaya, dan syiar Islam.

Meski hujan sempat mengguyur lokasi acara, masyarakat tetap memadati lapangan utama untuk menyaksikan pembukaan.

Sebanyak 11 kabupaten dan kota mengikuti perhelatan tersebut.

Ajang ini menjadi ruang kompetisi sekaligus pertemuan antardaerah untuk memperkuat pembinaan kehidupan keagamaan di Provinsi Jambi.

Bagi Tanjung Jabung Barat, keikutsertaan 76 kafilah menjadi bagian dari upaya mempertahankan pembinaan generasi Qur’ani dan meningkatkan prestasi pada tingkat provinsi.

Seluruh rangkaian MTQH ke-55 dijadwalkan berlangsung hingga 8 November 2026.

Hasil kompetisi nantinya menjadi salah satu tolok ukur bagi daerah dalam mengevaluasi pembinaan peserta sekaligus mempersiapkan wakil Jambi menuju kompetisi tingkat nasional.(*)




Urus Cuti hingga Pensiun Kini Digital, Bupati Tanjab Barat Luncurkan SIPENA

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengurusan kenaikan pangkat, cuti, hingga pensiun aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat kini mendapat dukungan sistem digital melalui Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SIPENA).

Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat meluncurkan aplikasi tersebut untuk mendorong pelayanan administrasi yang lebih cepat, tertib, dan transparan.

Peluncuran SIPENA berlangsung di Gedung Pola Utama Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Rabu 28 Okotber 2026.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) mengembangkan aplikasi ini sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi digital dan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.

Bupati Anwar Sadat menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi harus memberikan kemudahan nyata bagi ASN, terutama dalam mengakses layanan administrasi dan memenuhi hak kepegawaiannya.

Ia meminta seluruh perangkat daerah menggunakan SIPENA secara optimal.

Menurutnya, ketepatan dan kelengkapan data kepegawaian menjadi faktor penting agar proses administrasi tidak terhambat dan tidak merugikan pegawai.

“Keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, kedisiplinan, dan komitmen bersama.

Karena itu, seluruh ASN harus meningkatkan profesionalisme dan menjalankan tugas sesuai kewenangan serta berorientasi pada hasil,” tegas Anwar Sadat.

Kepala BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Saldi, S.H., menjelaskan bahwa SIPENA dirancang sebagai sistem pelayanan kepegawaian mandiri dan terpadu berbasis teknologi informasi.

Aplikasi ini menyediakan sejumlah layanan administrasi, antara lain pengajuan kenaikan pangkat, pencantuman gelar akademik, cuti, pensiun, dan kebutuhan administrasi kepegawaian lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain memfasilitasi pengurusan administrasi, SIPENA juga mendukung pengelolaan data pelatihan, pemetaan kompetensi, serta pemutakhiran data kepegawaian secara cepat dan real time.

Menurut Saldi, pengembangan aplikasi tersebut bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan, menghemat waktu dan anggaran, serta mendukung penerapan sistem merit dalam manajemen ASN.

SIPENA juga menjadi tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Inovasi Daerah.

Di balik penerapan sistem digital, Pemkab Tanjung Jabung Barat menghadapi tantangan untuk memastikan seluruh ASN dan pengelola kepegawaian mampu menggunakan aplikasi secara konsisten.

Data yang tidak lengkap, tidak akurat, atau belum diperbarui dapat menghambat proses administrasi.

Karena itu, Anwar Sadat meminta setiap perangkat daerah menjaga kualitas data pegawai sekaligus meningkatkan kedisiplinan dalam memanfaatkan sistem tersebut.

Penerapan SIPENA juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia dan koordinasi antarlembaga agar perubahan dari prosedur administrasi sebelumnya berjalan lancar.

Dengan demikian, keberhasilan aplikasi ini tidak cukup diukur dari peluncurannya, tetapi juga dari kemudahan penggunaan, kecepatan penyelesaian layanan, ketepatan data, dan kepastian proses administrasi yang diterima ASN.

Untuk mendukung penerapan aplikasi, Pemkab Tanjung Jabung Barat menggelar sosialisasi yang diikuti 45 peserta.

Mereka terdiri atas kepala subbagian umum dan kepegawaian serta pengelola kepegawaian dari masing-masing perangkat daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, para staf ahli Bupati, asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), narasumber, dan tamu undangan lainnya.

Anwar Sadat juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menggunakan anggaran secara efektif dan tepat sasaran di tengah keterbatasan keuangan daerah.

Ia mendorong penguatan koordinasi, penetapan prioritas, dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan serta pelayanan publik.

Bupati turut mengapresiasi BKPSDMD dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan SIPENA.

Ia berharap pengelola terus menyempurnakan aplikasi tersebut sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan pelayanan kepegawaian.

Melalui SIPENA, Pemkab Tanjung Jabung Barat menargetkan tata kelola administrasi ASN yang lebih modern, profesional, dan akuntabel.

Tantangan berikutnya ialah memastikan sistem tersebut benar-benar mempermudah pegawai, mempercepat proses layanan, dan menjaga agar pemenuhan hak kepegawaian berjalan sesuai ketentuan.(*)




Dari 134 Desa dan Kelurahan, Teluk Kulbi Dipercaya Wakili Tanjab Barat untuk Desa Antikorupsi

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID — Desa Teluk Kulbi, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menjalani penilaian dan monitoring sebagai calon desa percontohan antikorupsi tingkat Provinsi Jambi, Rabu 28 Oktober 2026.

Tim Pemerintah Provinsi Jambi turun langsung untuk memeriksa kesiapan desa dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Desa Teluk Kulbi mendapat kepercayaan mewakili Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam proses seleksi tersebut.

Dari 134 desa dan kelurahan di kabupaten itu, pemerintah daerah menilai Teluk Kulbi memiliki potensi untuk bersaing sebagai desa percontohan antikorupsi.

Penilaian berlangsung di Aula Kantor Desa Teluk Kulbi. Tim melibatkan unsur Inspektorat Provinsi Jambi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2), serta tim penilai dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Diskominfo Provinsi Jambi, Amirzan, mengatakan penilaian tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah desa untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat komitmen antikorupsi.

“Penilaian Desa Antikorupsi ini sudah delapan desa di Provinsi Jambi yang dinilai. Ini merupakan momentum penting untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan,” ujar Amirzan.

Ia menekankan bahwa komitmen antikorupsi harus terlihat dalam praktik pemerintahan sehari-hari, bukan hanya melalui pemenuhan dokumen penilaian.

Transparansi pengelolaan keuangan desa, kualitas pelayanan publik, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan menjadi aspek penting yang perlu dijaga secara konsisten.

Amirzan berharap Desa Teluk Kulbi mampu menunjukkan praktik tata kelola yang baik dan menjadi inspirasi bagi desa lain di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Irbansus Inspektorat Provinsi Jambi, Mat Sanusi, menjelaskan bahwa program Desa Antikorupsi di Provinsi Jambi telah berjalan sejak 2023.

Pada tahun tersebut, Desa Mekar Sari di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, terpilih sebagai desa antikorupsi dan dikukuhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Mat Sanusi, proses perluasan program mengikuti mekanisme seleksi bertahap.

Pemerintah kabupaten terlebih dahulu menyeleksi desa, kemudian mengajukan tiga kandidat kepada pemerintah provinsi.

Tim provinsi selanjutnya menilai kandidat tersebut dan memilih satu desa terbaik dari setiap kabupaten untuk diajukan kepada KPK.

“Setelah penilaian dokumen, berikutnya kita melakukan verifikasi faktual dan kunjungan lapangan terkait apa yang telah disampaikan desa secara digital,” jelas Mat Sanusi.

Ia menyebutkan bahwa KPK telah melakukan verifikasi langsung di dua kabupaten pertama, yakni Muaro Jambi dan Tebo.

Sementara itu, pemerintah provinsi mendapat tugas melakukan verifikasi lapangan untuk delapan kabupaten lainnya.

Setelah proses verifikasi selesai, tim provinsi akan menyampaikan laporan kepada KPK.

Lembaga tersebut kemudian menentukan apakah desa yang diajukan memenuhi persyaratan sebagai desa antikorupsi.

Dengan demikian, penilaian di Teluk Kulbi belum menjadi penetapan akhir. Desa tersebut masih harus melalui tahapan verifikasi dan keputusan sesuai mekanisme program.

Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Katamso, menyambut kedatangan tim penilai Provinsi Jambi.

Ia menilai penguatan integritas perlu dimulai dari tingkat pemerintahan paling bawah agar budaya antikorupsi tumbuh dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Katamso, korupsi kerap mendapat perhatian ketika melibatkan nilai besar dan pejabat tinggi.

Padahal, upaya pencegahan juga perlu menyentuh praktik sehari-hari di lingkungan keluarga, RT, dusun, hingga pemerintahan desa.

“Harapan kita ke depan tentunya perkuatan benteng kita dari bawah, dari pemerintahan terbawah sampai ke atas. Sinergi itu harus kita perkuat di lingkungan masyarakat kita di desa-desa,” ujarnya.

Katamso mengatakan Teluk Kulbi dipercaya mewakili Tanjung Jabung Barat setelah melalui pertimbangan di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Ia menyebut pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu inovasi yang menjadi perhatian di desa tersebut.

Meski demikian, penilaian desa antikorupsi tidak cukup bertumpu pada inovasi pelayanan.

Konsistensi pengelolaan keuangan, keterbukaan informasi, akuntabilitas administrasi, dan partisipasi masyarakat juga perlu mendapat perhatian dalam proses penilaian.

Pemerintah Provinsi Jambi akan melanjutkan proses penilaian di sejumlah kabupaten sebelum menyerahkan hasilnya kepada KPK.

Tahapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penerapan prinsip antikorupsi di tingkat pemerintahan desa.

Mat Sanusi juga menyampaikan bahwa Provinsi Jambi akan menjadi tuan rumah peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) untuk Wilayah I Sumatera.

Desa-desa yang terpilih sebagai desa antikorupsi direncanakan dikukuhkan langsung oleh pimpinan KPK pada 9 Desember mendatang.

Bagi Desa Teluk Kulbi, proses ini menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa komitmen antikorupsi berjalan melalui praktik pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.

Hasil verifikasi serta keputusan KPK nantinya akan menentukan kelanjutan status desa tersebut dalam program percontohan antikorupsi.(*)