JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ormas Gerakan Rakyat mengambil langkah besar dengan mendeklarasikan diri sebagai partai politik pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 yang digelar di Jakarta akhir pekan lalu.

Transformasi ini dianggap fase penting dalam konsolidasi organisasi yang berakar dari relawan dan mendukung tokoh nasional Anies Baswedan.

Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menyatakan arah perjuangan organisasi kini tertuju pada Anies Baswedan. Ia berharap mantan Gubernur DKI Jakarta itu kelak menjadi Presiden Republik Indonesia.

“Kami menginginkan bahwa pemimpin nasional nanti insyaallah adalah Anies Rasyid Baswedan,” ujar Sahrin Hamid.

Dalam Rakernas, pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat periode 2025–2030 dilantik, sekaligus menampilkan Anies Baswedan sebagai anggota kehormatan yang terlibat dalam orasi kebangsaan bertema “Keadilan Ekologis: Kembalikan Hutan Indonesia”.

Anies sendiri telah menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) nomor 0001 dari Gerakan Rakyat pada 17 Desember 2025, menandai posisinya sebagai anggota kehormatan organisasi.

Transformasi Gerakan Rakyat menjadi Partai Gerakan Rakyat direncanakan selesai pada Februari 2026 dengan target pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM RI.

Sahrin mengajak kader dan simpatisan bekerja keras memenuhi seluruh persyaratan agar status partai politik resmi diterima.

Partai baru ini dipandang sebagai wadah politik untuk memperkuat basis dukungan Anies Baswedan, terutama setelah ketidakhadirannya sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Konsolidasi ormas dan transisi ke parpol menjadi strategi memperluas jaringan dukungan dan struktur politik menjelang Pemilu 2029.

Perkembangan ini menunjukkan dinamika politik non-parlemen yang memengaruhi jalur menuju arena formal politik di Indonesia, dengan semakin banyaknya ormas yang menjelma menjadi partai politik setelah konsolidasi internal.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Suasana duka menyelimuti Desa Rantau Alai, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, saat prosesi pemakaman almarhum M Yani, Jumat (16/1).

Bupati Merangin M Syukur bersama Wakil Bupati A Khafidh turut hadir memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum.

M Yani merupakan anggota DPRD Merangin sekaligus mantan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Merangin.

Almarhum wafat pada usia 47 tahun dan dikenal sebagai sosok politisi muda yang aktif memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Jenazah almarhum disalatkan di Masjid Baitul Makmur usai pelaksanaan salat Jumat. Setelah itu, jenazah diiringi ratusan pelayat menuju tempat pemakaman umum Desa Rantau Alai untuk dimakamkan.

Tampak hadir dalam prosesi tersebut para anggota DPRD Merangin, pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin, Ketua KPU Merangin Albert Risman, Ketua Bawaslu Himun Zuhri, serta tokoh agama karismatik Buya Satar Saleh, bersama masyarakat dan keluarga besar almarhum.

Bupati Merangin, M. Syukur, menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian M Yani. Ia mengenang almarhum sebagai pribadi yang santun dan konsisten dalam perjuangan politik.

“Sepanjang saya mengenal beliau, almarhum adalah orang baik. Tutur katanya santun dan beliau merupakan tokoh muda politik Merangin yang konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujar Bupati M. Syukur.

Bupati juga mengajak seluruh hadirin untuk memaafkan segala kekhilafan almarhum semasa hidupnya, baik dalam kehidupan pribadi maupun selama menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

“Atas nama pemerintah daerah, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga jika selama almarhum bertugas terdapat kekhilafan. Kita semua bersaksi bahwa almarhum Muhammad Yani adalah orang baik,” tambahnya.

Diketahui, M. Yani memiliki rekam jejak panjang di dunia legislatif.

Ia dipercaya masyarakat Batang Masumai sebagai anggota DPRD Merangin selama dua periode, yakni periode 2019–2024 dan kembali terpilih untuk periode 2024–2029.

Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan-rekan di DPRD Merangin, serta masyarakat yang selama ini ia wakili dan layani.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar resmi menetapkan komposisi Pengurus DPD I Partai Golongan Karya Provinsi Jambi periode 2025–2030.

Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor Skep-14/DPP/GOLKAR/I/2026 tertanggal 8 Januari 2026.

Dalam SK tersebut, H. Cek Endra ditetapkan sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi, sementara Ahmad Jahfar dipercaya menjabat sebagai Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi.

Susunan pengurus kali ini menunjukkan adanya sejumlah pergeseran strategis hasil keputusan tim formatur.

Selain Ahmad Jahfar, beberapa nama penting turut mengisi posisi kunci, antara lain:

* Gusrizal sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi

* Joni Ismed sebagai Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG)

* H. Ivan Wirata sebagai Sekretaris

* Pahrul Rozi sebagai Bendahara

Surat keputusan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji.

Ketua DPD I Golkar Provinsi Jambi, Cek Endra, menegaskan bahwa dengan terbitnya SK kepengurusan, seluruh elemen partai harus segera bekerja.

“Dengan SK ini, tidak ada lagi alasan untuk menunda. Mesin partai harus langsung bergerak. Konsolidasi internal menjadi agenda utama, baik terhadap pengurus maupun seluruh kader Partai Golkar,” tegas Cek Endra.

Ia menjelaskan, konsolidasi akan dilakukan secara menyeluruh melalui Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Partai Golkar di 11 kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.

Pelaksanaan Musda tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dua bulan, dan paling lambat selesai pada Juni 2026.

Sementara itu, Ahmad Jahfar menegaskan bahwa fokus utamanya sebagai Ketua Harian adalah menyolidkan seluruh kader dan struktur partai demi meraih kemenangan pada Pemilu mendatang.

“Intinya tugas utama kita adalah Golkar harus menang pada Pemilu 2029 nanti,” ujar Ahmad Jahfar singkat. (*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Nama Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ikut terseret dalam polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang kembali ramai di media sosial.

Isu ini muncul dari konten yang menarasikan adanya “tokoh besar” di balik polemik ijazah Jokowi dan mencoba mengaitkannya dengan SBY.

Menanggapi hal tersebut, Partai Demokrat menegaskan SBY tidak memiliki keterkaitan apapun dengan isu tersebut.

Partai berlambang mercy ini menilai narasi yang menyeret nama SBY sebagai fitnah dan tidak berdasar.

Ahmad Khoirul Umam, Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat, menyatakan bahwa SBY sedang mempertimbangkan langkah hukum atas pencatutan namanya.

“Betul-betul dipertimbangkan oleh Pak SBY. Tentu langkah awal adalah somasi, yaitu teguran hukum tertulis kepada pihak-pihak yang menyebarkan tudingan tersebut,” ujar Umam.

Somasi dipilih sebagai langkah awal untuk memberi peringatan sekaligus ruang klarifikasi kepada akun-akun media sosial yang menyebarkan tudingan tersebut.

Namun, Demokrat tidak menutup kemungkinan melanjutkan ke tahap hukum berikutnya bila diperlukan.

“Somasi ini menjadi fase awal sebelum masuk ke tahap berikutnya, jika memang diperlukan,” tambah Umam.

Menurut Demokrat, penyebaran narasi yang mengaitkan SBY dengan isu ijazah Jokowi tidak hanya mencederai nama baik tokoh negara.

Tetapi juga berpotensi menimbulkan kegaduhan politik dan misinformasi di ruang publik.

Oleh karena itu, partai menilai perlu ada sikap tegas agar praktik serupa tidak terus berulang.

Di sisi lain, Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan tidak pernah menuduh SBY berada di balik isu ijazah palsu.

Jokowi meminta publik tidak berspekulasi dan mengaitkan nama tokoh tertentu tanpa dasar yang jelas.

Isu dugaan ijazah palsu Jokowi sendiri sudah beberapa kali muncul dan telah dibantah.

Aparat penegak hukum menegaskan dokumen pendidikan Jokowi sah dan sesuai data institusi resmi.

Dengan langkah somasi yang dipertimbangkan Demokrat, diharapkan penyebaran informasi menyesatkan dapat dihentikan serta menjadi pengingat agar ruang digital tidak digunakan untuk menyebarkan fitnah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Partai Gerindra menyatakan dukungan resmi terhadap wacana pemilihan kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sikap tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/12/2025).

Sugiono menegaskan bahwa Partai Gerindra mendukung rencana pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai alternatif dari sistem pemilihan langsung yang selama ini diterapkan.

Menurutnya, mekanisme tersebut layak dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pilkada.

Salah satu alasan utama dukungan tersebut adalah besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pilkada langsung.

Sugiono menyebut dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada terus mengalami lonjakan signifikan dari tahun ke tahun.

Ia memaparkan bahwa pada 2015, dana hibah pilkada dari APBD hampir mencapai Rp7 triliun, sementara pada 2024 angkanya melonjak menjadi lebih dari Rp37 triliun.

Menurutnya, anggaran sebesar itu seharusnya dapat dialihkan untuk program-program yang lebih produktif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah.

Selain beban keuangan negara dan daerah, Sugiono juga menyoroti tingginya ongkos politik yang harus ditanggung oleh calon kepala daerah dalam sistem pilkada langsung.

Biaya kampanye yang mahal dinilai menjadi hambatan serius bagi figur-figur potensial yang memiliki kapasitas dan niat mengabdi kepada masyarakat.

Sugiono menilai sistem pemilihan melalui DPRD dapat membuka ruang yang lebih adil bagi calon kepala daerah, tanpa harus terbebani biaya politik yang tinggi.

Ia juga menegaskan bahwa mekanisme tersebut tetap demokratis karena DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung melalui pemilu legislatif.

Menurutnya, dari sisi akuntabilitas, pemilihan kepala daerah oleh DPRD justru berpotensi lebih ketat karena para anggota dewan harus mempertanggungjawabkan pilihannya kepada konstituen masing-masing.

Selain itu, Sugiono menilai mekanisme pemilihan melalui DPRD dapat mengurangi polarisasi dan gesekan di tengah masyarakat yang kerap muncul selama proses pilkada langsung.

Meski demikian, ia menekankan bahwa wacana ini masih terbuka untuk dibahas secara mendalam dan tidak boleh dilakukan secara tertutup.

Hingga saat ini, usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD masih berada pada tahap diskusi publik dan belum masuk ke pembahasan resmi perubahan undang-undang.

Pemerintah dan DPR diperkirakan akan menampung berbagai pandangan sebelum menentukan arah kebijakan sistem pilkada di masa mendatang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPW PPP Jambi, Mhd Fadhil Arief, menegaskan Musyawarah Wilayah (Muswil) X menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan struktur partai hingga tingkat ranting.

Dalam Muswil yang digelar di Kantor DPW PPP Jambi, Jalan Kapt A Bakaruddin, Kota Jambi, Minggu (28/12/2025), Fadhil Arief menyatakan bahwa, kegiatan ini tidak hanya untuk pemilihan ketua.

Tetapi juga kesempatan memperbaiki diri dan membangun pengurus yang solid serta berdedikasi untuk partai.

“Muswil ini juga untuk menyusun pengurus hingga tingkat bawah, agar program kerja partai bisa dijalankan maksimal. Setelah muswil, akan dilanjutkan Muscab untuk memilih pengurus yang loyal,” ujar Fadhil Arief.

Ia menargetkan, susunan pengurus hingga tingkat ranting dapat rampung pada Desember 2026.

Menurutnya, langkah ini penting mengingat PPP memiliki target pada Pemilu mendatang.

Contohnya, di Tanjung Jabung Timur, partai menargetkan meraih minimal satu kursi DPRD.

Fadhil Arief menekankan, PPP bukan milik segelintir orang, melainkan organisasi yang harus dijalankan secara kolektif.

Muswil juga menjadi ajang evaluasi perjalanan partai selama ini, termasuk pencapaian program dan kinerja pengurus.

Para kader PPP berharap kepemimpinan Bupati Batang Hari dua periode tersebut mampu melanjutkan program penguatan partai, meningkatkan elektabilitas, dan menyiapkan strategi politik untuk meraih hasil lebih baik di pemilu berikutnya.

Muswil X ini turut dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Ketua Umum PPP, H M Mardiono, sebagai wujud dukungan terhadap konsolidasi partai di Provinsi Jambi.

Prestasi PPP di Bawah Komando Fadhil Arief

Keberhasilan Fadhil Arief tidak lepas dari prestasi partai selama periode kepemimpinannya.

Pada Pemilu Legislatif 2024, PPP berhasil meraih 5 kursi di DPRD Provinsi Jambi, serta sejumlah kursi di DPRD kabupaten dan kota

Pencapaian signifikan juga terjadi di Batang Hari dan Sarolangun, di mana partai berhasil menduduki posisi strategis termasuk Ketua DPRD Batang Hari dengan 9 kursi, mengembalikan posisi PPP sebagai kekuatan politik lokal yang diperhitungkan.

Faktor kunci keberhasilan ini adalah penguatan struktur organisasi hingga tingkat bawah, strategi politik yang tepat sasaran, dan konsolidasi internal yang terjaga.

Hasilnya, PPP mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperluas basis pemilih.

Dengan kepemimpinan yang kembali dipercayakan kepada Fadhil Arief, PPP Jambi menargetkan untuk terus menguatkan peran partai di kancah politik lokal.

Termasuk mempersiapkan strategi pemilu mendatang, serta memperkuat pengaruh politiknya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Konsolidasi PPP Provinsi Jambi mencapai puncaknya, dengan terpilihnya kembali Mhd Fadhil Arief sebagai Ketua DPW melalui mekanisme aklamasi.

Keputusan ini diambil dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP Jambi yang digelar pada Minggu, 28 Desember 2025, di Kantor DPW PPP Jambi, Jalan Kapt A Bakaruddin, Kota Jambi.

Pemilihan aklamasi mencerminkan kepercayaan penuh kader terhadap kepemimpinan Fadhil Arief, yang juga menjabat sebagai Bupati Batang Hari.

Seluruh peserta Muswil menyatakan dukungan untuk melanjutkan kepemimpinan Fadhil Arief pada periode berikutnya.

Pimpinan sidang, Kamaluddin Havis, secara resmi menetapkan pria tersebut sebagai Ketua DPW sekaligus Ketua Formatur, menegaskan soliditas internal partai.

Prestasi PPP di Bawah Komando Fadhil Arief

Keberhasilan Fadhil Arief tidak lepas dari prestasi partai selama periode kepemimpinannya.

Pada Pemilu Legislatif 2024, PPP berhasil meraih 5 kursi di DPRD Provinsi Jambi, serta sejumlah kursi di DPRD kabupaten dan kota

Pencapaian signifikan juga terjadi di Batang Hari dan Sarolangun, di mana partai berhasil menduduki posisi strategis termasuk Ketua DPRD Batang Hari dengan 9 kursi, mengembalikan posisi PPP sebagai kekuatan politik lokal yang diperhitungkan.

Faktor kunci keberhasilan ini adalah penguatan struktur organisasi hingga tingkat bawah, strategi politik yang tepat sasaran, dan konsolidasi internal yang terjaga.

Hasilnya, PPP mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperluas basis pemilih.

Dengan kepemimpinan yang kembali dipercayakan kepada Fadhil Arief, PPP Jambi menargetkan untuk terus menguatkan peran partai di kancah politik lokal.

Termasuk mempersiapkan strategi pemilu mendatang, serta memperkuat pengaruh politiknya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Keberangkatan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, ke tanah suci untuk menunaikan umrah saat wilayahnya sedang dilanda banjir dan longsor memicu kontroversi luas.

Foto Mirwan bersama istri saat berangkat umrah menjadi viral di media sosial, sementara beberapa wilayah Aceh Selatan masih menghadapi dampak banjir dan warga membutuhkan penanganan cepat.

Publik menilai keputusan Mirwan tidak tepat waktu, menimbulkan pertanyaan soal kepemimpinan dan kepekaannya terhadap kondisi darurat.

Presiden Prabowo Subianto menegur keras tindakan Mirwan dan meminta Kemendagri memproses kasus ini.

Partai Gerindra, tempat Mirwan bernaung, menjatuhkan sanksi dengan mencopotnya dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

Mirwan kemudian menyampaikan permintaan maaf terbuka melalui media sosial. Ia menulis, “Dengan segala kerendahan hati, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak…”

Menindaklanjuti kasus ini, Kemendagri menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara selama tiga bulan.

Selama masa pembinaan, Mirwan diwajibkan mengikuti pelatihan manajemen bencana dan etika kepemimpinan.

Sementara itu, Wakil Bupati Baital Mukadis menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas bupati.

Kasus ini menjadi catatan penting tentang tanggung jawab dan kehadiran pemimpin daerah saat warganya menghadapi bencana, sekaligus mengingatkan pentingnya manajemen krisis yang tepat di tingkat lokal.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kritik tajam kepada Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang diketahui sedang menunaikan ibadah umrah saat wilayahnya dilanda banjir bandang dan longsor.

Kritik tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Minggu malam, 7 Desember 2025.

Dalam forum yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan para kepala daerah di Aceh itu, Prabowo menyoroti tindakan Mirwan yang dinilai meninggalkan tanggung jawabnya di tengah situasi darurat.

“Kalau ada yang mau lari, ya silakan. Tapi kalau perlu dicopot Mendagri bisa, diproses,” tegas Prabowo.

Ia kemudian mencontohkan disiplin militer dalam menghadapi situasi kritis.

“Kalau di tentara itu namanya desersi. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah, itu tidak bisa diterima. Saya nggak mau tanya partai mana,” lanjutnya.

Keberangkatan Mirwan ke Arab Saudi pada 2 Desember 2025 sebelumnya menuai kritik publik karena dilakukan tepat saat bencana melanda sejumlah kecamatan di Aceh Selatan.

Pemkab Aceh Selatan berdalih bahwa situasi sudah stabil ketika ia berangkat, namun penjelasan itu tetap memicu polemik.

Setelah pernyataan Prabowo mencuat, Partai Gerindra langsung menjatuhkan sanksi internal, dengan memberhentikan Mirwan dari posisi Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menyatakan siap melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan kelalaian tugas sebagai kepala daerah.

Kasus ini memantik diskusi luas soal komitmen pejabat publik dalam menghadapi krisis.

Sindiran keras Prabowo disebut sebagai sinyal bahwa, pemerintah pusat menuntut kedisiplinan dan kehadiran penuh para kepala daerah, terutama ketika bencana mengancam keselamatan masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi dipilih oleh DPRD kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan dukungannya.

Gagasan ini pertama kali disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, pada peringatan HUT ke-61 Golkar, 5 Desember 2025.

Dalam pidatonya, Prabowo menilai bahwa biaya politik dalam pilkada langsung kini terlalu tinggi, baik bagi negara maupun kandidat.

Menurutnya, diperlukan sistem yang lebih efisien serta mampu menekan praktik politik uang.

“Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Kita harus menekan ongkos politik agar tidak hanya orang berduit yang bisa berkompetisi. Politik yang mahal ini adalah sumber korupsi yang sangat besar,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menegaskan bahwa sejumlah negara demokratis menerapkan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui parlemen daerah.

Karena itu, menurutnya, pelimpahan mandat kepada DPRD untuk memilih gubernur, bupati, atau wali kota bukanlah hal baru.

Jika rakyat sudah memilih DPRD, maka DPRD dapat diberi kewenangan untuk memilih kepala daerah demi efisiensi pemilu.

Di sisi lain, PDIP menyatakan belum mengambil sikap resmi. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa perubahan sistem pemilu tidak boleh dilakukan tanpa kajian mendalam.

Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek konstitusional serta suara masyarakat sebelum mengambil keputusan.

Namun, penolakan muncul dari kelompok masyarakat sipil dan beberapa partai politik. Mereka menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi mengurangi ruang partisipasi rakyat dalam demokrasi.

Kritikus menyebutnya sebagai langkah mundur dari agenda reformasi yang menempatkan pemilihan langsung sebagai pilar partisipasi publik.

Sejumlah pengamat juga memperingatkan bahwa meski biaya politik mungkin menurun, politik uang tidak otomatis hilang.

Mereka memperkirakan dinamika lobi dan transaksi politik justru bisa semakin terkonsentrasi di ruang tertutup DPRD.

Meski muncul pro dan kontra, wacana perubahan sistem pilkada ini terus bergulir dan menjadi sorotan publik.

Keputusan akhir kini berada di tangan pemerintah dan parlemen, apakah Indonesia akan mempertahankan sistem pemilihan langsung atau kembali ke pola pemilihan melalui DPRD seperti sebelum era reformasi.(*)