JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dua kader Partai Golkar di Provinsi Jambi harus menghadapi proses hukum sepanjang 2026.

Keduanya berasal dari lingkungan legislatif, yakni Amrizal, anggota DPRD Provinsi Jambi, dan Herman Efendi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merangin.

Dua perkara yang menjerat mereka memiliki karakter berbeda.

Amrizal menghadapi dugaan penyalahgunaan identitas dalam dokumen pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan legislatif.

Sementara Herman Efendi terseret perkara dugaan korupsi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Merangin periode 2019–2024.

Penahanan kedua kader ini menempatkan Golkar Jambi dalam sorotan, terutama karena perkara tersebut menyangkut figur partai yang menduduki jabatan publik.

Amrizal: Perkara Dokumen Pendidikan Berujung Penahanan

Nama Amrizal, anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2024–2029 dari daerah pemilihan Kerinci, kembali menjadi perhatian setelah Kejaksaan Negeri Painan melakukan penahanan terhadap dirinya pada awal November 2026.

Perkara ini berawal dari dugaan penggunaan identitas orang lain dalam dokumen administrasi pendidikan.

Berdasarkan pemberitaan, persoalan tersebut berkaitan dengan surat keterangan kehilangan ijazah SMPN 1 Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Dalam dokumen yang dipersoalkan, terdapat dugaan penggunaan nomor STTB dan identitas milik orang lain.

Dokumen tersebut kemudian diduga menjadi bagian dari proses pengurusan ijazah Paket C yang digunakan Amrizal untuk memenuhi persyaratan pendidikan dalam pencalonan anggota legislatif.

Kasus ini tidak langsung berujung pada penahanan.

Setelah laporan masuk dan proses penyelidikan berjalan, Polda Sumatera Barat menetapkan Amrizal sebagai tersangka pada 15 Desember 2025.

Proses hukum kemudian berlanjut hingga Kejari Painan mengambil langkah penahanan pada November 2026.

Penahanan tersebut juga mendapat perhatian DPD Partai Golkar Provinsi Jambi.

Ketua DPD Golkar Jambi, Cek Endra dan  Sekretaris DPD Golkar Provinsi Jambi, Ivan Wirata menyampaikan bahwa partai akan menyiapkan pendampingan hukum bagi Amrizal maupun Herman Effendi.

Dengan demikian, meskipun penahanan berlangsung pada 2026, awal perkara Amrizal sebenarnya sudah bergulir sejak tahun sebelumnya.

Herman Efendi: Dugaan Korupsi Anggaran Setwan Rp19,55 Miliar

Perkara kedua menjerat Herman Efendi, yang dikenal sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Merangin. Ia juga masih menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merangin.

Kejaksaan Tinggi Jambi menahan Herman pada 12 Oktober 2026 dalam penyidikan dugaan korupsi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin tahun anggaran 2019–2024.

Perkara ini memiliki nilai dugaan kerugian keuangan negara yang jauh lebih besar.

Penyidik memperkirakan kerugian negara mencapai Rp19.549.137.859 atau sekitar Rp19,55 miliar.

Kejati Jambi menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Lima orang menjalani penahanan setelah penyidik melakukan pemeriksaan pada 12 Oktober 2026. Satu tersangka lainnya belum menjalani pemeriksaan karena alasan kesehatan.

Herman masuk dalam daftar tersangka karena perannya sebagai Ketua DPRD Merangin selama periode 2019–2024.

Dalam penyidikan, kejaksaan mengungkap sejumlah dugaan penyimpangan.

Di antaranya pencairan anggaran tanpa pengajuan dari pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), pembayaran fiktif kepada pihak ketiga, hingga transfer dana ke rekening pribadi.

Penyidik juga menemukan dugaan pengeluaran tanpa dokumen pertanggungjawaban yang memadai serta pembayaran perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan.

Perkara tersebut menjadi perhatian karena dugaan penyimpangan menyangkut pengelolaan uang publik selama beberapa tahun anggaran.

Dua Perkara Berbeda, Sorotan terhadap Kader Partai

Jika melihat perjalanan kedua kasus, terdapat perbedaan mendasar antara perkara Amrizal dan Herman Efendi.

Kasus Amrizal berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan identitas dan dokumen pendidikan yang berhubungan dengan persyaratan pencalonan legislatif.

Sementara perkara Herman Efendi menyangkut dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Merangin dengan nilai kerugian negara sekitar Rp19,55 miliar.

Keduanya sama-sama memiliki keterkaitan dengan jabatan politik dan lembaga legislatif.

Namun, proses hukum yang berjalan tetap harus dilihat berdasarkan peran, alat bukti, serta perkembangan penyidikan masing-masing.

Penahanan dua kader tersebut juga memunculkan perhatian terhadap tanggung jawab partai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kader yang menduduki jabatan publik.

Di sisi lain, publik perlu mengikuti bagaimana Golkar Jambi menyikapi dua perkara tersebut, termasuk langkah organisasi dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kader dan lembaga legislatif.

Perlu ditegaskan, penetapan tersangka maupun penahanan tidak otomatis membuktikan seseorang bersalah.

Kedua perkara masih harus mengikuti proses peradilan dan menjunjung asas praduga tak bersalah.

Dua kasus ini menjadi catatan penting bagi dinamika politik Jambi sepanjang 2026.

Terlebih, keduanya melibatkan kader partai yang memiliki posisi strategis di lembaga legislatif daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jambi, Cek Endra, akhirnya angkat bicara menyikapi penahanan Amrizal, anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2024–2029 yang tersandung perkara dugaan keterangan palsu dalam akta autentik di Sumatra Barat.

Cek Endra menegaskan, Partai Golkar menghormati dan menjunjung tinggi proses penegakan hukum yang tengah berjalan.

Namun, partai juga memastikan akan memberikan pendampingan hukum kepada Amrizal selama menghadapi perkara tersebut.

“DPD Golkar Jambi menjunjung tinggi proses penegakan hukum atas kasus yang menimpa salah satu kader Golkar, Saudara Amrizal, di Polda Sumbar. Sebagai langkah awal, kami akan memberikan pendampingan hukum kepada yang bersangkutan,” kata Cek Endra.

Pernyataan tersebut menjadi sikap resmi Golkar Jambi menyusul penahanan Amrizal oleh Kejaksaan Negeri Painan, Sumatra Barat, Rabu 4 November 2026.

Tak hanya soal pendampingan hukum, Cek Endra juga menanggapi kemungkinan perubahan status Amrizal sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi.

Ia menegaskan, partai belum akan mengambil langkah pemberhentian sebelum perkara tersebut memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

“Untuk proses selanjutnya di DPRD Provinsi Jambi, kami menunggu putusan inkrah. Setelah inkrah, baru dilakukan proses pemberhentian,” tegasnya.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa Golkar Jambi akan menunggu kepastian hukum sebelum menentukan langkah politik dan administratif terhadap kadernya yang kini menjalani proses hukum.

Amrizal ditahan setelah Kejaksaan Negeri Painan menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Sumatra Barat melalui proses tahap II.

Penyidik sebelumnya menetapkan Amrizal sebagai tersangka pada 15 Desember 2025.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan penggunaan dokumen keterangan kehilangan ijazah SMP Negeri 1 Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat.

Dalam penyidikan, dokumen tersebut diduga memuat dua identitas berbeda yang menjadi pokok persoalan hukum.

Salah satunya merupakan identitas Endres Chan, seorang perwira aktif TNI Angkatan Darat.

Identitas lainnya tercantum atas nama Amrizal dengan data kelahiran di Kapujan, 12 April 1974.

Sementara Amrizal yang kini duduk di DPRD Provinsi Jambi diketahui lahir di Kemantan, Kabupaten Kerinci, pada 17 Juli 1976.

Dokumen tersebut diduga digunakan untuk memenuhi persyaratan mengikuti pendidikan Paket C.

Ijazah Paket C yang diperoleh kemudian disebut digunakan sebagai salah satu persyaratan administrasi pencalonan anggota legislatif.

Sebelum menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi, Amrizal pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kerinci.

Ia kemudian terpilih menjadi wakil rakyat dari daerah pemilihan Kerinci-Sungai Penuh.

Kasus ini mencuat setelah Endres Chan merasa identitasnya digunakan tanpa izin. Ia kemudian melaporkan dugaan tersebut ke Polda Jambi.

Setelah proses penanganan laporan di Polda Jambi tidak berlanjut, Endres Chan menempuh jalur hukum melalui Polda Sumatra Barat.

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti hingga penyidik menetapkan Amrizal sebagai tersangka.

Kini, setelah penahanan oleh Kejaksaan Negeri Painan, perkara tersebut memasuki tahapan penuntutan.

Di tengah proses hukum yang berjalan, Golkar Jambi memilih memberikan pendampingan hukum dan menunggu putusan pengadilan sebelum mengambil keputusan terkait status Amrizal sebagai anggota DPRD.

Amrizal tetap memiliki hak untuk membela diri. Status tersangka dan penahanan tidak menghapus asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID — Kepengurusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Sungai Penuh masa bakti 2026–2031 resmi dikukuhkan di Hotel Arafah, Minggu 18 Oktober 2026.

Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H., yang menghadiri kegiatan tersebut, berharap kepengurusan baru mampu memperkuat kontribusi partai dalam pembangunan daerah.

Ketua DPW PKB Provinsi Jambi sekaligus Anggota DPR RI, H. Elpisina, S.Sos., M.Si., mengukuhkan jajaran pengurus atas nama Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB.

Acara tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan partai politik, jajaran pengurus wilayah PKB Provinsi Jambi, serta pengurus dan kader PKB Kota Sungai Penuh.

Dalam sambutannya, Alfin menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus yang baru dikukuhkan.

Ia berharap kepengurusan periode lima tahun ke depan dapat menjaga soliditas internal sekaligus mengambil peran dalam mendukung pembangunan Kota Sungai Penuh.

Menurut Alfin, hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan partai politik dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas hubungan yang selama ini terjalin antara PKB dan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Alfin Tekankan Sinergi untuk Kepentingan Masyarakat

Alfin menilai komunikasi dan sinergi antara unsur eksekutif dan legislatif memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan daerah.

Kolaborasi yang berjalan baik diharapkan dapat membantu menghadirkan kebijakan dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Namun, kontribusi partai politik terhadap pembangunan tidak hanya bergantung pada hubungan antarlembaga.

Aspirasi masyarakat, fungsi representasi politik, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan juga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Karena itu, kepengurusan baru DPC PKB Kota Sungai Penuh diharapkan mampu memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menjalankan peran politiknya secara konstruktif.

Pengukuhan periode 2026–2031 ini menjadi awal bagi jajaran pengurus untuk menyusun langkah organisasi dan menentukan prioritas kerja selama masa kepengurusan.

Kegiatan berlangsung dengan dihadiri unsur pemerintah daerah dan jajaran partai politik.

Acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan antara para pengurus dan tamu undangan.

Ke depan, kontribusi kepengurusan baru dapat dilihat dari program kerja yang dijalankan, kemampuan menyerap aspirasi warga, serta keterlibatannya dalam mendorong pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Sungai Penuh.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Jajaran DPD Partai Golkar Kabupaten Muaro Jambi mengunjungi warga terdampak kebakaran di tiga lokasi pada Sabtu 17 Oktober 2026.

Dipimpin Ketua DPD Golkar Muaro Jambi, Ir. H. Asikin, S.P., M.M., rombongan mendatangi Desa Nyogan di Kecamatan Mestong, Desa Penyengat Olak di Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), serta kawasan Sungai Duren.

Kunjungan melalui program Golkar Peduli itu menjadi bentuk respons pengurus terhadap musibah yang menimpa warga.

Selain melihat kondisi di lapangan, rombongan menemui masyarakat untuk mendengar situasi yang mereka hadapi setelah kebakaran.

Sekretaris DPD Golkar Muaro Jambi Sartono BE, Bendahara Muhammad Ridho, S.E., serta sejumlah pengurus tingkat kecamatan dan desa turut mengikuti kegiatan tersebut.

Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jambi yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, juga hadir dalam rombongan.

Asikin mengatakan, Golkar Peduli menjadi salah satu cara partainya menjaga hubungan dengan masyarakat, terutama ketika warga menghadapi keadaan sulit.

“Bagi kami, masyarakat merupakan bagian penting dari perjuangan. Karena itu, Golkar harus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya dalam kegiatan organisasi, tetapi juga ketika warga menghadapi musibah dan membutuhkan perhatian,” ujar Asikin.

Ia menilai, kunjungan langsung memberi kesempatan bagi pengurus untuk memahami kondisi masyarakat sekaligus menyampaikan dukungan moril kepada keluarga terdampak.

Menurut Asikin, kepedulian sosial tidak cukup berhenti pada pernyataan simpati.

Organisasi, kata dia, perlu membangun komunikasi dengan warga dan mendorong semangat gotong royong ketika masyarakat menghadapi musibah.

“Kami ingin membangun hubungan yang dekat dengan masyarakat. Ketika ada warga yang tertimpa musibah, sudah sepatutnya kita menunjukkan empati dan kepedulian,” katanya.

Rombongan Golkar Muaro Jambi mengawali kunjungan di Desa Nyogan, Kecamatan Mestong.

Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke Desa Penyengat Olak di Kecamatan Jaluko dan kawasan Sungai Duren.

Keterlibatan pengurus hingga tingkat kecamatan dan desa, menurut Asikin, dapat membantu mempercepat komunikasi mengenai kondisi masyarakat.

Kedekatan tersebut juga diharapkan memudahkan pengurus mengetahui kebutuhan warga ketika musibah terjadi.

Meski demikian, informasi mengenai jumlah keluarga terdampak, total kerugian, penyebab kebakaran, dan kebutuhan mendesak warga belum tercantum dalam keterangan kegiatan yang tersedia.

Rincian tersebut penting untuk memberikan gambaran lebih utuh mengenai dampak kebakaran dan kebutuhan pemulihan para korban.

Keterangan mengenai bentuk bantuan konkret, jika ada, juga diperlukan untuk menjelaskan sejauh mana dukungan program Golkar Peduli menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.

Kebakaran dapat menimbulkan kerugian material sekaligus mengganggu kehidupan keluarga yang terdampak.

Dalam situasi seperti itu, dukungan lingkungan, bantuan yang sesuai kebutuhan, serta koordinasi dengan pihak terkait berperan penting dalam proses pemulihan.

Melalui kunjungan di tiga lokasi tersebut, DPD Golkar Muaro Jambi menyatakan komitmennya untuk menjaga solidaritas dan semangat gotong royong bersama masyarakat.

Namun, dampak nyata kegiatan sosial juga perlu dilihat dari tindak lanjut setelah kunjungan, termasuk identifikasi kebutuhan korban dan dukungan yang benar-benar mereka terima.

Bagi warga yang kehilangan harta benda akibat kebakaran, perhatian langsung dapat menjadi dukungan moril.

Sementara itu, informasi yang jelas mengenai kebutuhan dan bantuan lanjutan akan membantu publik menilai bagaimana upaya pemulihan berjalan.

Golkar Muaro Jambi berharap semangat kebersamaan dapat membantu warga melewati masa sulit dan kembali menata kehidupan setelah musibah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menyatakan keprihatinannya atas penahanan Herman Efendi, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Merangin yang menjadi salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2019–2024.

Sebagai bentuk perhatian terhadap kadernya, Ivan memastikan Partai Golkar akan menyiapkan penasihat hukum untuk mendampingi Herman Efendi, yang akrab disapa Fendi, dalam menghadapi proses hukum yang sedang berjalan.

Ivan mengatakan, pendampingan hukum diperlukan agar Fendi memperoleh bantuan hukum dan dapat menjalani setiap tahapan proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami mengenal Fendi sebagai sosok yang cukup baik dan loyal terhadap partai. Kami juga akan menyiapkan penasihat hukum untuk mendampingi beliau dalam menghadapi proses hukum ini,” ujar Ivan.

Meski menyampaikan keprihatinan atas penahanan kadernya, Ivan menegaskan bahwa Partai Golkar tetap menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum.

Menurutnya, penanganan perkara harus berjalan secara profesional dan objektif berdasarkan fakta serta alat bukti yang sah.

Pendampingan hukum yang disiapkan partai, kata dia, bukan merupakan upaya untuk mengintervensi proses penyidikan.

Ivan juga menekankan pentingnya menghormati hak-hak hukum setiap tersangka selama menjalani proses peradilan.

Ia mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Golkar Siapkan Pendampingan, Proses Hukum Tetap Dihormati

Langkah menyiapkan penasihat hukum menjadi bentuk dukungan organisasi terhadap Herman Efendi yang tengah menghadapi perkara hukum.

Ivan menegaskan, pendampingan tersebut ditujukan untuk memastikan kadernya memperoleh bantuan hukum yang layak dan dapat menggunakan hak-haknya secara proporsional.

Di sisi lain, ia menyatakan bahwa proses penanganan perkara tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Partai, menurutnya, perlu memastikan kader yang menghadapi persoalan hukum mendapatkan pendampingan tanpa mengabaikan proses yang sedang berjalan.

Sikap tersebut disampaikan di tengah penyidikan dugaan korupsi pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin yang ditangani Kejaksaan Tinggi Jambi.

Herman Efendi Terseret Kasus Dugaan Korupsi Rp19,5 Miliar

Kejaksaan Tinggi Jambi sebelumnya menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin untuk Tahun Anggaran 2019–2024.

Herman Efendi merupakan Ketua DPRD Kabupaten Merangin periode 2019 hingga Agustus 2024.

Dalam perkara tersebut, penyidik juga menetapkan sejumlah tersangka dari unsur pengelola anggaran dan pihak swasta.

Dari enam tersangka, lima orang telah ditahan untuk kepentingan penyidikan. Sementara itu, satu tersangka berinisial Z belum ditahan karena alasan kesehatan.

Asisten Intelijen Kejati Jambi, Muhammad Husaini, sebelumnya menyampaikan bahwa lima tersangka ditahan selama 20 hari dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

Dalam penyidikan perkara tersebut, Kejati Jambi mengungkap sejumlah dugaan penyimpangan, antara lain pencairan anggaran kegiatan yang diduga tidak diketahui pejabat pelaksana teknis kegiatan, pembayaran untuk kegiatan yang diduga fiktif, transfer dana ke rekening pribadi, serta pengeluaran yang tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban.

Penyidik memperkirakan dugaan perbuatan dalam perkara tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp19.549.137.859 atau sekitar Rp19,5 miliar.

Meski demikian, seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi para tersangka sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Nama Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly mulai dikaitkan dengan Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha dalam wacana Pilkada Kota Jambi 2029.

Namun, belum ada pernyataan resmi dari keduanya yang memastikan rencana untuk berpasangan.

Di tengah spekulasi politik tersebut, persoalan pelayanan publik justru menjadi isu konkret yang perlu mendapat perhatian.

Kemas belum memberikan sinyal tegas mengenai kemungkinan maju bersama Diza.

Ia memilih menekankan pentingnya kinerja pemerintah dan DPRD dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut Kemas, kualitas pelayanan publik harus menjadi tolok ukur bagi masyarakat dalam menilai para pemangku kepentingan di Kota Jambi.

“Pada prinsipnya, kami ingin menunjukkan kinerja yang baik. Baik pemerintah kota maupun DPRD harus bisa menjadi barometer dalam memberikan pelayanan dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Kemas.

Pernyataan tersebut belum menjawab arah politik Kemas menjelang Pilkada 2029.

Karena itu, kebersamaan dengan Diza dalam sejumlah kegiatan kemasyarakatan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa keduanya sedang membangun kesepakatan pencalonan.

Dari wacana politik ke persoalan keselamatan warga

Pada Selasa 6 Oktober 2026, Kemas dan Diza menjenguk Azalea, anak berusia lima tahun yang menjadi korban insiden di sekitar pekerjaan galian jaringan gas di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Kemas mengatakan kunjungan itu bertujuan melihat kondisi korban sekaligus mengetahui respons pihak pelaksana pekerjaan.

Ia juga menyebut pihak rekanan menyatakan kesediaan membantu biaya pengobatan korban.

Namun, perhatian terhadap korban tidak boleh berhenti pada kunjungan dan bantuan pengobatan.

Insiden di sekitar proyek infrastruktur juga menuntut penjelasan mengenai penyebab kejadian, penerapan standar keselamatan, serta langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

Kemas menekankan bahwa, pelaksana proyek harus mengikuti standar operasional prosedur dan memperhatikan keselamatan masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan.

Meski demikian, informasi mengenai penyebab insiden, hasil pemeriksaan, dan bentuk pertanggungjawaban pihak terkait belum tercantum dalam keterangan yang tersedia.

Aspek tersebut penting untuk memperjelas penanganan kasus sekaligus memastikan keselamatan warga di sekitar proyek.

Krisis air bersih turut menjadi sorotan

Selain menjenguk korban, Kemas dan Diza mengikuti penyaluran sekitar 12.000 liter air bersih kepada warga di Jalan Platur Utama RT 43 dan Perumahan Aura Bimantara RT 41, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru.

Penyaluran tersebut menyasar warga yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih di tengah kondisi kemarau.

Bantuan air dapat memenuhi kebutuhan mendesak warga.

Namun, persoalan yang lebih mendasar terletak pada keberlanjutan pasokan dan kemampuan layanan air bersih memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa harus terus bergantung pada distribusi bantuan.

Kemas menyoroti kondisi air baku Sungai Batanghari yang turut memengaruhi proses pengolahan air sebelum distribusi kepada pelanggan.

Ia menilai pemerintah dan pengelola layanan air perlu memberikan informasi yang jelas mengenai kualitas serta tingkat kekeruhan air baku.

Menurutnya, penanganan masalah tidak cukup hanya dengan menambah bahan kimia apabila persoalan mendasarnya belum teratasi.

“Penambahan bahan kimia sebesar 10 sampai 15 persen belum tentu menjadi jaminan apabila persoalan mendasarnya belum terselesaikan,” kata Kemas.

Pernyataan itu menempatkan kualitas air baku sebagai salah satu faktor yang perlu diperhatikan.

Namun, penilaian mengenai penyebab gangguan layanan tetap memerlukan data teknis, termasuk hasil pengujian kualitas air, kondisi instalasi pengolahan, dan evaluasi distribusi.

Perbaikan Tirta Mayang perlu dibuktikan dengan hasil

Kemas juga menyinggung upaya perbaikan Perumda Air Minum Tirta Mayang, termasuk penggantian pompa sebagai bagian dari penanganan persoalan layanan air.

Ia menyatakan DPRD akan terus memantau perkembangan perbaikan tersebut.

Baginya, hasil yang paling penting ialah pulihnya layanan sehingga masyarakat dapat kembali memperoleh air dengan baik.

Agar upaya perbaikan dapat dinilai secara objektif, masyarakat membutuhkan informasi mengenai kondisi layanan sebelum dan sesudah penggantian pompa, wilayah yang terdampak, serta target pemulihan distribusi.

Penjelasan mengenai kualitas air dan jadwal penanganan juga penting untuk mengukur efektivitas langkah yang ditempuh.

Hingga informasi yang tersedia saat ini, belum terdapat data teknis yang cukup untuk mengukur sejauh mana penggantian pompa menyelesaikan gangguan layanan air bersih.

Kinerja publik menjadi perhatian menjelang 2029

Aktivitas Kemas dan Diza di tengah persoalan warga memunculkan pembicaraan mengenai kemungkinan duet keduanya pada Pilkada Kota Jambi 2029.

Akan tetapi, agenda bersama tidak serta-merta membuktikan adanya kesepakatan politik.

Keduanya belum menyampaikan pernyataan resmi yang memastikan pencalonan bersama.

Konfigurasi politik menuju 2029 juga masih dapat berubah seiring perkembangan situasi dan dukungan partai politik.

Di luar spekulasi mengenai pasangan calon, keselamatan warga di sekitar proyek infrastruktur dan kepastian layanan air bersih merupakan persoalan yang membutuhkan tindak lanjut nyata.

Bagi masyarakat Kota Jambi, ukuran kinerja tidak berhenti pada kehadiran pejabat dalam kegiatan sosial.

Kejelasan penanganan insiden, keterbukaan informasi, serta perbaikan layanan yang dapat dirasakan langsung akan menjadi tolok ukur penting bagi para pemangku kepentingan.

Dengan demikian, wacana Pilkada 2029 masih memerlukan kepastian politik, sedangkan persoalan keselamatan dan layanan dasar masyarakat menuntut jawaban yang lebih konkret sekarang.(*0

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wacana duet Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha dengan Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly pada Pilkada 2029 mulai menjadi perbincangan.

Namun, Diza belum menunjukkan ketertarikan untuk membahas kontestasi politik tersebut dan memilih memusatkan perhatian pada pekerjaannya di pemerintahan.

Saat mendapat pertanyaan mengenai kemungkinan berpasangan dengan Kemas Faried, Diza justru merespons dengan candaan.

Ia menyebut duet dengan Ketua DPRD Kota Jambi itu mungkin terjadi, tetapi bukan dalam konteks politik.

“Duet? Duet main padel iya, berdua kali,” ujar Diza sembari tertawa.

Jawaban tersebut belum memberi sinyal mengenai kemungkinan pencalonannya bersama Kemas Faried.

Diza menegaskan Pilkada 2029 masih jauh, sementara banyak pekerjaan pemerintahan yang harus ia tuntaskan.

Sikap itu membuat wacana duet keduanya masih berada pada tahap spekulasi.

Belum ada pernyataan resmi dari Diza maupun Kemas Faried yang memastikan rencana untuk maju bersama dalam Pilkada Kota Jambi mendatang.

Kebersamaan dalam agenda warga memunculkan spekulasi

Nama Diza dan Kemas Faried mulai dikaitkan setelah keduanya terlihat bersama dalam sejumlah kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Pada Selasa 6 Oktober 2026, keduanya menjenguk Azalea, bocah berusia lima tahun yang menjadi korban insiden di sekitar pekerjaan galian jaringan gas (jargas) di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Pada hari yang sama, Diza dan Kemas juga berada di kawasan Jalan Platur Utama RT 43 dan Perumahan Aura Bimantara RT 41, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru.

Mereka mengikuti penyaluran sekitar 12.000 liter air bersih bagi warga yang menghadapi kesulitan air akibat kemarau.

Kehadiran keduanya dalam agenda kemasyarakatan tersebut kemudian memunculkan tafsir mengenai kedekatan dan kemungkinan kerja sama politik menjelang Pilkada 2029.

Namun, kebersamaan dalam kegiatan pelayanan publik tidak serta-merta menunjukkan adanya kesepakatan untuk membangun pasangan politik.

Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi yang menghubungkan agenda-agenda tersebut dengan rencana pencalonan bersama.

Tokoh masyarakat menilai keduanya punya potensi

Wacana duet Diza-Kemas Faried juga mendapat tanggapan dari tokoh masyarakat Kota Jambi, Nasroel Yasir

. Ia menilai kedua tokoh muda tersebut memiliki potensi untuk membangun komunikasi politik menuju Pilkada 2029.

“Dua anak muda ini memiliki chemistry yang kuat untuk memimpin Kota Jambi. Tinggal berunding saja lagi mereka berdua, siapa nomor satu dan siapa nomor duanya,” ujar Nasroel.

Pernyataan Nasroel merupakan pandangan pribadi mengenai potensi pasangan tersebut, bukan konfirmasi bahwa Diza dan Kemas telah membicarakan pembagian posisi atau menyepakati pencalonan.

Secara kelembagaan, Diza menjalankan tugas sebagai Wakil Wali Kota Jambi di lingkungan eksekutif, sedangkan Kemas Faried memimpin DPRD Kota Jambi.

Keduanya memiliki fungsi berbeda, meski sama-sama bersinggungan dengan persoalan pelayanan publik dan kebutuhan warga.

Pilkada 2029 masih menyisakan ruang perubahan

Pilkada Kota Jambi 2029 masih berada jauh di depan.

Komunikasi politik, sikap partai, dinamika pemerintahan, serta keputusan masing-masing tokoh masih dapat berubah sebelum proses pencalonan berlangsung.

Karena itu, wacana duet Diza-Kemas Faried perlu dibedakan dari keputusan politik yang telah memiliki kepastian.

Dukungan atau penilaian dari tokoh masyarakat juga belum cukup untuk memastikan keduanya akan maju sebagai pasangan.

Untuk saat ini, Diza memilih fokus menjalankan tugas pemerintahan dan melayani masyarakat Kota Jambi.

Sementara itu, kemungkinan duetnya dengan Kemas Faried masih sebatas wacana yang berkembang di ruang publik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Nama Kemas Faried Alfarelly kembali menjadi perhatian dalam dinamika politik Kota Jambi.

Bukan hanya karena posisinya sebagai Ketua DPRD Kota Jambi periode 2024–2029, tetapi juga karena belakangan namanya mulai muncul bersama Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha dalam pembicaraan mengenai peta politik menuju 2029.

Wacana tersebut masih jauh dari keputusan politik. Belum ada deklarasi, pembentukan pasangan, maupun keputusan partai yang menetapkan Kemas dan Diza akan maju bersama dalam kontestasi politik berikutnya.

Namun, intensitas kebersamaan keduanya dalam sejumlah agenda yang bersentuhan langsung dengan masyarakat membuat pembicaraan mengenai kemungkinan tersebut mulai berkembang.

Kemas dan Diza berada di dua institusi berbeda. Diza menjalankan peran di eksekutif sebagai Wakil Wali Kota Jambi, sedangkan Kemas memimpin lembaga legislatif sebagai Ketua DPRD.

Dalam konteks pemerintahan, komunikasi antara keduanya merupakan bagian dari kebutuhan koordinasi antara eksekutif dan legislatif.

Akan tetapi, politik kerap membaca lebih jauh setiap pertemuan, komunikasi, dan kedekatan figur yang memiliki basis sosial serta posisi strategis.

Lantas, siapa sebenarnya Kemas Faried Alfarelly?

Dua periode di DPRD Kota Jambi

Kemas Faried Alfarelly merupakan politisi Partai Golkar yang kini menjalani periode keduanya sebagai anggota DPRD Kota Jambi.

Partai Golkar menunjuk Kemas sebagai Ketua DPRD Kota Jambi periode 2024–2029.

Surat keputusan tersebut diterimanya pada September 2024 dari Ketua DPD I Partai Golkar Jambi saat itu, Cek Endra.

Sebelumnya, Kemas telah menjadi anggota DPRD Kota Jambi periode 2019–2024.

Pada Pemilu 2024, ia kembali maju dari daerah pemilihan yang meliputi Danau Teluk, Telanaipura dan Danau Sipin.

Perjalanan politiknya sendiri tidak dimulai ketika ia berhasil duduk di DPRD.

Sebelum terpilih sebagai anggota DPRD Kota Jambi, Kemas pernah mencoba peruntungan di tingkat nasional.

Ia mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI dari daerah pemilihan Jambi pada Pemilu 2009 dan kemudian maju sebagai calon anggota DPR RI pada Pemilu 2014.

Dua kontestasi tersebut belum membawanya ke parlemen.

Namun, pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan politiknya sebelum akhirnya berhasil memenangkan kursi DPRD Kota Jambi pada Pemilu 2019.

Bukan politisi yang muncul secara tiba-tiba

Jejak Kemas di dunia politik dan organisasi cukup panjang.

Di internal DPRD Kota Jambi, ia pernah dipercaya sebagai Sekretaris dan Ketua Fraksi Golkar.

Ia juga pernah menjabat Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah serta terlibat dalam Komisi IV dan Badan Anggaran.

Pengalaman organisasi Kemas juga membentang di berbagai bidang.

Ia pernah aktif di KNPI, AMPG, AMPI, HIPMI, Kosgoro 1957, Pemuda Pancasila hingga KADIN.

Di bidang olahraga, Kemas juga pernah memimpin Perbasi Jambi dan menduduki posisi di KONI Kota Jambi.

Jejak tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas Kemas tidak hanya berada di ruang politik formal.

Ia juga membangun relasi melalui organisasi kepemudaan, dunia usaha, olahraga dan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dari Seberang ke panggung politik Kota Jambi

Kemas juga dikenal sebagai putra asli Seberang Kota Jambi.

Latar belakang tersebut menjadi salah satu bagian dari identitas politiknya di Kota Jambi.

Selama menjalankan aktivitas sebagai legislator, ia kerap hadir dalam kegiatan masyarakat dan berbagai agenda sosial.

Sebagai Ketua DPRD, ruang geraknya kini semakin luas.

Posisi tersebut menempatkannya dalam salah satu simpul penting pengambilan kebijakan Kota Jambi.

DPRD memiliki fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, sehingga komunikasi dengan pemerintah kota menjadi bagian penting dalam menjalankan pemerintahan daerah.

Pada titik inilah hubungan politik Kemas dengan figur eksekutif seperti Diza menjadi menarik untuk dicermati.

Mengapa nama Kemas mulai disandingkan dengan Diza?

Pembicaraan mengenai Kemas dan Diza tidak muncul dalam ruang kosong.

Keduanya beberapa kali terlihat bersama ketika menghadapi persoalan masyarakat.

Pada Selasa, 6 Oktober 2026, misalnya, Diza dan Kemas bersama-sama menjenguk Azalea, anak berusia lima tahun yang menjadi korban insiden di sekitar lokasi pekerjaan jaringan gas di Kelurahan Paal Lima.

Pada hari yang sama, keduanya kembali terlihat ketika mendampingi penyaluran bantuan air bersih bagi warga yang terdampak kemarau di kawasan Simpang Tiga Sipin.

Dua agenda tersebut sebenarnya dapat ditempatkan dalam konteks tugas masing-masing.

Diza hadir sebagai bagian dari pemerintahan kota, sementara Kemas menjalankan fungsi representasi dan pengawasan sebagai pimpinan DPRD.

Namun, bagi sebagian masyarakat, kebersamaan dua figur muda yang berada di posisi strategis tersebut kemudian memunculkan pertanyaan lain, apakah komunikasi Diza dan Kemas bisa berkembang menjadi kerja sama politik pada 2029?

Untuk saat ini, jawabannya belum ada.

Tidak ada keputusan resmi yang memastikan keduanya akan berpasangan.

2029 masih jauh, tetapi peta politik mulai dibaca

Pilkada 2029 masih memiliki rentang waktu yang cukup panjang. Karena itu, terlalu dini menyimpulkan konfigurasi pasangan calon yang akan bertarung.

Meski demikian, politik lokal tidak selalu menunggu tahapan resmi untuk mulai bergerak.

Nama-nama potensial biasanya mulai dibicarakan jauh sebelum pendaftaran calon dibuka.

Rekam jejak, popularitas, jaringan politik, kemampuan membangun komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat menjadi sejumlah faktor yang dapat membentuk persepsi publik.

Kemas memiliki modal politik dari pengalaman dua periode di DPRD serta posisinya sebagai Ketua DPRD Kota Jambi.

Diza memiliki jalur berbeda. Ia merupakan Wakil Wali Kota Jambi periode 2025–2030 yang sebelumnya dikenal sebagai pengusaha dan aktivis organisasi kewirausahaan.

Keduanya juga berasal dari generasi yang relatif muda dalam lanskap politik Kota Jambi.

Perbedaan latar belakang itu justru membuat wacana mengenai keduanya menarik.

Diza berada di pemerintahan dan memiliki pengalaman eksekutif. Kemas berada di legislatif dengan pengalaman politik serta organisasi yang panjang.

Jika suatu saat keduanya benar-benar membangun kendaraan politik bersama, kombinasi tersebut tentu memiliki karakter yang berbeda dibanding sekadar menyatukan dua politisi dari jalur yang sama.

Namun, sekali lagi, itu masih sebatas kemungkinan politik, bukan keputusan.

Kemas dan tantangan membuktikan diri

Sebagai Ketua DPRD, tantangan Kemas tidak hanya berkaitan dengan popularitas.

Ia harus menunjukkan bahwa posisi politik yang dimilikinya mampu menghasilkan pengawasan dan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Persoalan Kota Jambi masih cukup kompleks, mulai dari pelayanan dasar, infrastruktur, kemacetan, lingkungan, sampah hingga persoalan sosial perkotaan.

Di sisi lain, masyarakat semakin mudah menilai figur politik bukan hanya dari pernyataan, tetapi dari kehadiran dan respons mereka ketika persoalan muncul.

Karena itu, aktivitas Kemas di lapangan akan menjadi bagian penting dari rekam jejak politiknya.

Begitu pula dengan komunikasi yang dibangunnya bersama jajaran pemerintah kota, termasuk Diza.

Bukan soal pasangan dulu, tetapi soal rekam jejak

Wacana Diza-Kemas untuk 2029 memang menarik perhatian. Namun, publik masih memiliki waktu panjang untuk melihat bagaimana perjalanan keduanya.

Apakah kebersamaan tersebut hanya sebatas koordinasi antara Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD?

Ataukah komunikasi yang terbangun akan berkembang menjadi kerja sama politik?

Jawabannya akan sangat bergantung pada perkembangan pemerintahan Kota Jambi, dinamika partai politik, aspirasi masyarakat serta keputusan masing-masing figur.

Untuk Kemas, periode 2024–2029 akan menjadi ruang penting untuk memperkuat rekam jejaknya.

Sebagai politisi Golkar, anggota DPRD dua periode dan kini Ketua DPRD Kota Jambi, setiap kebijakan dan langkah politiknya akan menjadi bagian dari penilaian publik.

Sementara bagi Diza, periode pertamanya sebagai Wakil Wali Kota juga akan menjadi panggung untuk membuktikan kapasitasnya di pemerintahan.

Jika keduanya terus terlihat bekerja bersama, bukan tidak mungkin nama Diza-Kemas akan semakin sering muncul dalam percakapan politik Kota Jambi.

Tetapi untuk sampai pada tiket Pilkada 2029, masih ada perjalanan panjang yang harus dilalui.

Dan untuk saat ini, yang paling menarik bukan siapa menjadi nomor satu atau nomor dua.

Melainkan bagaimana Diza dan Kemas membangun rekam jejak di tengah masyarakat sebelum pertarungan politik itu benar-benar dimulai.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Diza Hazra Aljosha kini berada di salah satu posisi strategis dalam pemerintahan Kota Jambi.

Bersama Wali Kota Jambi Maulana, ia menjalankan roda pemerintahan Kota Jambi untuk periode 2025–2030.

Namun, perjalanan Diza menuju kursi Wakil Wali Kota Jambi tidak bermula dari dunia politik.

Sebelum masuk ke pemerintahan, Diza lebih dulu membangun rekam jejak di dunia usaha dan organisasi kepemudaan.

Ia tumbuh sebagai pengusaha muda, aktif membangun jejaring bisnis dan kemudian dipercaya memimpin organisasi pengusaha muda di Provinsi Jambi.

Latar belakang tersebut menjadi bagian penting untuk mengenal sosok Diza secara lebih dekat.

Berawal dari Dunia Bisnis

Mengutip dari Wikipedia , Diza Hazra Aljosha lahir pada 24 Oktober 1988. Ia merupakan putra pengusaha Hazrin Nurdin.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Indonesia dan Inggris, Diza memilih membangun karier profesional di dunia usaha.

Ia pernah menjabat sebagai General Manager PT Enha Putra Group pada 2010–2012.

Setelah itu, Diza dipercaya menduduki posisi Direktur Utama PT Enha Putra Group dan tetap menjalankan peran tersebut hingga kini.

Pengalaman bisnisnya juga berkembang ke sektor lain. Diza tercatat pernah memegang posisi Direktur Operasional PT Jambi Bangun Bara Perkasa.

Dunia usaha menjadi ruang awal bagi Diza untuk memahami bagaimana sebuah organisasi bekerja, bagaimana mengambil keputusan dan bagaimana membangun hubungan dengan berbagai pihak.

Pengalaman tersebut kemudian ia bawa ketika aktif dalam organisasi.

Karier Organisasi yang Dibangun dari Bawah

Jauh sebelum menjadi Wakil Wali Kota Jambi, Diza sudah aktif dalam berbagai organisasi.

Pengalaman organisasinya bahkan dimulai sejak sekolah. Saat bersekolah di SMA Negeri 6 Jakarta, Diza pernah dipercaya menjadi Ketua Bidang Etika dan Budaya OSIS.

Ketika melanjutkan pendidikan ke Inggris, aktivitas organisasi dan kewirausahaannya terus berkembang.

Diza pernah terlibat dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia di Inggris serta sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

Sekembalinya ke Indonesia, aktivitasnya di dunia organisasi semakin kuat.

Di HIPMI, Diza menapaki jenjang organisasi dari tingkat kota hingga provinsi.

Ia pernah menjabat Ketua Bidang Hubungan Internasional Antar Lembaga BPC HIPMI Kota Jambi, Wakil Bendahara Umum BPD HIPMI Provinsi Jambi, hingga sejumlah posisi strategis lainnya.

Puncak perjalanan tersebut terjadi ketika Diza dipercaya menjadi Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Jambi periode 2021–2024.

Posisi itu membuat Diza semakin dikenal di kalangan pengusaha muda Jambi.

Ia tidak hanya berhadapan dengan persoalan bisnis, tetapi juga aktif membangun komunikasi antara dunia usaha, pemerintah dan berbagai organisasi.

Pendidikan di Jambi, Jakarta hingga London

Diza menempuh pendidikan dasar di SD Islam Al-Falah Jambi.

Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di SMP Al-Azhar Syifa Budi Jakarta dan SMA Negeri 6 Jakarta.

Pendidikan tinggi ia tempuh di Universitas Bina Nusantara dengan mengambil bidang Manajemen.

Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, Diza melanjutkan studi ke Inggris.

Ia meraih gelar magister Marketing Management dari Middlesex University London.

Pengalaman pendidikan di Indonesia dan Inggris kemudian berpadu dengan pengalaman profesional serta organisasi yang ia jalani.

Tidak Hanya Bisnis, Diza Aktif di Berbagai Organisasi

Di luar dunia usaha dan HIPMI, Diza juga aktif dalam sejumlah organisasi dan kegiatan kemasyarakatan.

Pada 2025, ia terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kota Jambi untuk periode 2025–2029.

Diza juga dipercaya menjadi Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kota Jambi periode 2025–2030.

Pada tahun yang sama, ia mendapat amanah sebagai Bendahara Dewan Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (DPD IKAL-Lemhannas) Provinsi Jambi periode 2025–2030.

Beragam posisi tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas Diza tidak hanya berputar di dunia politik dan pemerintahan.

Ia juga memiliki ruang aktivitas di sektor olahraga masyarakat, keagamaan, kewirausahaan dan pengembangan jejaring organisasi.

Dari Pengusaha Muda ke Panggung Politik

Langkah Diza ke dunia politik mulai terlihat ketika ia maju sebagai calon Wakil Wali Kota Jambi pada Pilkada 2024.

Diza mendampingi Maulana yang sebelumnya pernah menjabat Wakil Wali Kota Jambi periode 2018–2023.

Pasangan Maulana-Diza mendapatkan dukungan dari koalisi besar yang terdiri dari 11 partai politik.

Dalam hasil rekapitulasi KPU Kota Jambi, pasangan tersebut meraih 192.623 suara atau 73,26 persen.

Kemenangan itu mengantarkan Maulana dan Diza menjadi pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi periode 2025–2030.

Keduanya kemudian mengikuti pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 pada 20 Februari 2025.

Sejak saat itu, Diza memasuki fase baru dalam perjalanan kariernya.

Jika sebelumnya ia banyak bergerak di sektor bisnis dan organisasi, kini keputusan dan aktivitasnya bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.

Membawa Pengalaman Pengusaha ke Pemerintahan

Posisi sebagai Wakil Wali Kota Jambi membuat Diza harus berhadapan dengan persoalan yang jauh lebih kompleks.

Persoalan pelayanan publik, pembangunan kota, ekonomi, generasi muda hingga berbagai kebutuhan masyarakat menjadi bagian dari dinamika pemerintahan yang harus ia jalankan bersama Wali Kota Maulana.

Latar belakangnya sebagai pengusaha membuat Diza memiliki pengalaman dalam pengelolaan organisasi dan dunia usaha.

Sementara pengalaman panjang di HIPMI memberinya ruang untuk memahami persoalan yang dihadapi pelaku usaha dan generasi muda.

Dua pengalaman tersebut kini bertemu dalam tugas pemerintahan.

Di sisi lain, keterlibatannya dalam berbagai organisasi setelah menjabat wakil wali kota menunjukkan bahwa Diza tetap mempertahankan ruang komunikasi dengan masyarakat dan berbagai kelompok.

Figur Muda dengan Jejak yang Mulai Panjang

Diza Hazra Aljosha merupakan bagian dari generasi muda yang kini mendapat ruang besar dalam pemerintahan Kota Jambi.

Usianya relatif muda ketika memasuki pemerintahan, tetapi ia membawa pengalaman yang cukup panjang dari dunia bisnis dan organisasi.

Perjalanan tersebut membuat sosok Diza tidak bisa dilihat hanya dari posisinya sebagai Wakil Wali Kota Jambi.

Ada perjalanan sebagai pengusaha, pengalaman memimpin organisasi pengusaha muda, pendidikan di dalam dan luar negeri, serta keterlibatan dalam berbagai organisasi sosial yang ikut membentuk perjalanan kariernya.

Kini, tantangan Diza adalah membuktikan bagaimana seluruh pengalaman tersebut dapat diterjemahkan menjadi kerja pemerintahan yang berdampak langsung bagi masyarakat Kota Jambi.

Masa jabatan hingga 2030 masih menyisakan perjalanan panjang.

Dan dari sinilah kiprah Diza Hazra Aljosha sebagai salah satu figur muda di pemerintahan Kota Jambi akan terus menjadi perhatian.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pilkada Kota Jambi 2029 memang belum masuk ke fase pertarungan politik.

Namun, percakapan mengenai siapa saja figur yang berpotensi tampil mulai muncul di tengah masyarakat.

Salah satu pasangan nama yang belakangan ikut diperbincangkan adalah Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha dan Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly.

Keduanya belum menyatakan diri sebagai pasangan politik. Belum ada pula deklarasi ataupun keputusan partai yang menempatkan mereka dalam satu kontestasi.

Namun, intensitas kebersamaan Diza dan Kemas dalam sejumlah agenda pelayanan masyarakat mulai menarik perhatian.

Terbaru, pada Selasa 6 Oktober 2026, keduanya berada dalam dua agenda berbeda yang sama-sama menyentuh persoalan warga.

Agenda pertama berlangsung di Rumah Sakit Theresia Jambi.

Diza dan Kemas menjenguk Azalea, bocah berusia lima tahun yang menjadi korban insiden di sekitar pekerjaan galian jaringan gas (jargas) di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru.

Dari rumah sakit, keduanya kemudian turun ke kawasan Jalan Platur Utama RT 43 dan Perumahan Aura Bimantara RT 41, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru.

Di lokasi tersebut, mereka mengikuti penyaluran bantuan sekitar 12.000 liter air bersih kepada warga yang menghadapi kesulitan air akibat kemarau.

Dua agenda dalam satu hari itu memperlihatkan pola yang sama: Diza dan Kemas berada di tengah masyarakat ketika persoalan menyangkut kebutuhan dasar dan keselamatan warga menjadi perhatian.

Bukan Sekadar Soal Sering Bersama

Secara kelembagaan, keberadaan Diza dan Kemas dalam sejumlah agenda bersama bukan sesuatu yang aneh.

Diza merupakan bagian dari eksekutif sebagai Wakil Wali Kota Jambi. Sementara Kemas memimpin DPRD Kota Jambi sebagai lembaga legislatif.

Keduanya memang memiliki ruang kerja yang berbeda, tetapi bersinggungan dalam banyak persoalan pemerintahan, mulai dari pelayanan publik, pengawasan program, hingga penanganan masalah yang langsung dirasakan masyarakat.

Yang kemudian menarik perhatian adalah bagaimana dua figur muda tersebut semakin sering terlihat berada dalam ruang yang sama.

Kebersamaan itu terjadi bukan hanya dalam agenda protokoler, tetapi juga ketika mereka menyentuh persoalan yang memiliki perhatian publik cukup besar.

Dari sinilah pembacaan politik mulai muncul.

Bagi sebagian masyarakat, kedekatan komunikasi dua figur muda yang sama-sama berada pada posisi strategis tersebut dinilai bisa menjadi modal politik apabila suatu saat mereka memilih berada dalam satu barisan.

Tetapi sampai saat ini, pembicaraan tersebut masih sebatas wacana.

Nasroel: Chemistry Ada, Tinggal Berunding

Tokoh masyarakat Kota Jambi yang selama ini mencermati perkembangan kebijakan publik, Nasroel Yasir, melihat dinamika tersebut sebagai sesuatu yang menarik.

Ia menilai Diza dan Kemas memiliki karakter yang dapat saling melengkapi apabila keduanya membangun komunikasi politik lebih jauh.

“Dua anak muda ini memiliki chemistry yang kuat untuk memimpin Kota Jambi. Tinggal berunding saja lagi mereka berdua, siapa nomor satu dan siapa nomor duanya,” ujar Nasroel.

Menurut Nasroel, pembicaraan mengenai Pilkada 2029 memang masih terlalu awal untuk diterjemahkan sebagai keputusan politik.

Justru karena waktunya masih panjang, kata dia, ruang bagi para figur untuk membangun komunikasi dan menunjukkan kapasitas masing-masing masih terbuka lebar.

“Masih cukup panjang waktu untuk mereka berunding,” katanya.

Ia menilai persoalan Kota Jambi ke depan tidak sederhana. Persoalan sampah, infrastruktur, pelayanan dasar, air bersih hingga kebutuhan masyarakat perkotaan membutuhkan kepemimpinan yang mampu membangun koordinasi lintas lembaga.

Dalam konteks itu, hubungan antara eksekutif dan legislatif menjadi salah satu faktor penting dalam menjalankan pemerintahan.

Dari Kerja Pemerintahan Menjadi Wacana Politik

Diza dan Kemas memiliki jalur politik yang berbeda.

Diza saat ini menjalankan tugas pemerintahan sebagai Wakil Wali Kota Jambi bersama Wali Kota Jambi.

Sementara Kemas merupakan politikus yang memimpin DPRD Kota Jambi dengan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.

Perbedaan posisi tersebut membuat setiap kebersamaan mereka memiliki konteks pemerintahan yang jelas.

Namun, politik tidak hanya dibentuk melalui deklarasi.

Dalam praktiknya, persepsi publik juga dapat tumbuh dari intensitas komunikasi, cara figur membangun hubungan dengan masyarakat serta bagaimana mereka tampil ketika persoalan publik muncul.

Karena itu, kemunculan wacana Diza-Kemas untuk 2029 lebih tepat dibaca sebagai aspirasi atau pembicaraan awal masyarakat, bukan sebagai kepastian pasangan calon.

Anak Muda dan Politik Kota Jambi

Pandangan serupa muncul dari salah satu tokoh pemuda Kota Jambi di kawasan Jambi Seberang yang melihat komunikasi Diza dan Kemas sebagai sesuatu yang positif.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan figur yang tidak hanya hadir ketika agenda seremonial berlangsung, tetapi juga turun ketika warga menghadapi persoalan.

“Kelihatannya lebih cocok untuk kerja cepat. Bisa menjawab dan menyelesaikan persoalan mendasar di tengah masyarakat Kota Jambi,” ujarnya.

Meski demikian, ia menyadari bahwa perjalanan menuju Pilkada 2029 masih panjang.

“Masih jauh. Tetapi kalau masyarakat melihat ada dua figur yang sering bersama dan komunikasinya baik, wajar kalau kemudian muncul berbagai pembicaraan,” katanya.

2029 Masih Jauh, Panggung Politik Bisa Berubah

Wacana Diza-Kemas tentu belum menjadi keputusan politik.

Masih ada waktu panjang bagi dinamika partai politik, peta dukungan, elektabilitas, komunikasi antarfaksi hingga perkembangan pemerintahan Kota Jambi untuk berubah.

Bahkan, bisa saja perkembangan politik ke depan menghasilkan konfigurasi yang berbeda sama sekali.

Karena itu, yang paling menarik untuk diamati bukan semata apakah Diza dan Kemas akan benar-benar berpasangan pada 2029.

Pertanyaan yang lebih relevan saat ini adalah bagaimana keduanya membangun rekam jejak dan komunikasi selama menjalankan tugas masing-masing.

Jika kebersamaan di lapangan terus berlanjut dan keduanya semakin sering mengambil peran dalam persoalan masyarakat, bukan tidak mungkin nama Diza dan Kemas akan semakin sering muncul dalam percakapan politik Kota Jambi.

Untuk saat ini, satu hal yang terlihat jelas: Diza berada di eksekutif, Kemas berada di legislatif, tetapi keduanya mulai sering muncul dalam satu frame ketika berbicara tentang persoalan masyarakat.

Apakah itu hanya sinergi pemerintahan atau menjadi awal terbentuknya chemistry politik menuju 2029, waktu yang akan menjawab.(*)