JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemen-HAM) Jambi, Sukiman, melakukan audiensi secara langsung dengan Gubernur Jambi, Al Haris, dalam upaya mempererat sinergi antara Kanwil Kemenkumham dan Pemerintah Provinsi Jambi.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Jambi ini dihadiri juga oleh sejumlah pejabat Kanwil Kemenkumham Jambi.

Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil memperkenalkan Kanwil Kemenham Jambi sebagai lembaga baru yang akan menjadi perpanjangan tangan Kemenkumham RI di daerah.

“Kanwil Kemenham Jambi akan menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan tugas-tugas Kemenkumham di daerah, sekaligus mitra strategis Pemprov Jambi dalam isu perlindungan dan pemajuan HAM,” ujar Sukiman.

Dalam kesempatan itu, Sukiman juga menyampaikan permohonan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jambi terkait ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang lebih representatif.

Hal ini dinilai penting untuk menunjang efektivitas kerja dan pelayanan publik yang optimal.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jambi Al Haris menyatakan dukungannya dan langsung mengarahkan jajaran terkait, khususnya Biro Aset Provinsi Jambi, untuk menindaklanjuti permohonan fasilitas kantor dari Kanwil Kemenham Jambi.

“Kami menyambut baik kehadiran Kanwil Kemenham Jambi sebagai mitra strategis. Pemerintah Provinsi Jambi siap mendukung penguatan kelembagaan ini demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Al Haris.

Audiensi ini berjalan tertib dan penuh keakraban, mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat sinergi antar-instansi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM, mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Hukum Adat sebagai upaya memperkuat penegakan hukum berbasis kearifan lokal di tengah masyarakat Kota Jambi.

Hal ini disampaikannya dalam sambutan seusai dikukuhkan sebagai Pemangku Adat Melayu Kota Jambi oleh Lembaga Adat Melayu (LAM), Senin (15/4/2025).

“Kita ingin menyelesaikan persoalan sosial dari tingkat paling bawah. Maka hukum adat harus kita kuatkan melalui Perda, agar masalah-masalah kecil tak perlu dibawa ke ranah pidana,” ujar Maulana.

Dalam sistem adat Melayu Jambi, terdapat unsur bernama Debalang, yang berfungsi layaknya satuan pengaman adat. Perannya disebut mirip seperti Pecalang di Bali, yang selama ini dikenal efektif menjaga ketertiban di desa adat.

Namun, Maulana mengakui bahwa, peran Debalang belum optimal dan perlu penguatan struktural serta legalitas. Oleh karena itu, usulan Perda Hukum Adat menjadi langkah strategis agar keberadaan Debalang lebih diakui secara hukum.

Maulana juga menegaskan bahwa setelah pemilihan serentak Ketua RT pada 25 Mei 2025, para Ketua RT terpilih akan dikukuhkan sebagai pemangku adat di lingkungan masing-masing.

“Permasalahan sosial sering muncul dari tingkat RT. Maka penting bagi kita menerapkan hukum adat hingga ke level RT dan kelurahan,” katanya.

Di hadapan anggota DPRD Kota Jambi yang turut hadir, Maulana secara langsung meminta agar pembentukan Perda Hukum Adat dapat segera diinisiasi.

Usulan ini juga mendapat dukungan dari Ketua LAM Kota Jambi, Datuk Aswan Usman Hidayat, yang mengapresiasi langkah Wali Kota.

“Kami sudah pernah diskusi dengan Kajari Kota Jambi, dan beliau sangat mendorong penerapan hukum adat di Jambi,” ujar Aswan.

LAM Kota Jambi pun siap mengaktifkan kembali seluruh komponen adat, termasuk Debalang, agar bisa menjadi pilar penyelesaian konflik sosial di Kota Jambi.(*)

MUAROJAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemkab Muaro Jambi secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi, Selasa (15/4/2025).

Penyerahan LKPD yang berlangsung di Auditorium Sultan Thaha BPK RI Perwakilan Jambi ini dilakukan langsung oleh Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno (BBS), SP, MM, M.Si, dan diterima oleh Kepala BPK Perwakilan Jambi, Muhammad Toha Arafat.

Kegiatan diawali dengan penandatanganan berita acara serah terima laporan, yang merupakan wujud komitmen Pemkab Muaro Jambi terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penyerahan LKPD unaudited ini dilakukan sesuai amanat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mewajibkan pemerintah daerah menyerahkan laporan keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam sambutannya, Bupati Bambang Bayu Suseno menyampaikan bahwa Pemkab Muaro Jambi telah memenuhi mandatory spending sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu:

• Alokasi Pendidikan: 30,45% dari APBD (minimal 20%)

• Alokasi Kesehatan: 21,42% dari APBD (minimal 10%)

• Alokasi Infrastruktur: 45,58% dari APBD (minimal 40%)

• Alokasi Pengawasan: Minimal 0,75% dari APBD

“Dengan terpenuhinya porsi alokasi ini, Pemkab Muaro Jambi telah menjalankan kewajiban belanja sesuai amanat undang-undang,” tegas Bupati BBS.

Bupati juga menyampaikan harapannya agar seluruh perangkat daerah, khususnya BPKAD, Inspektorat, dan BPK sebagai pemeriksa eksternal, terus menjalin sinergi demi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional dan transparan.

Kepala BPK Perwakilan Jambi mengapresiasi langkah cepat Pemkab Muaro Jambi dalam penyerahan LKPD Tahun 2024 dan berharap pemeriksaan dapat berjalan optimal sesuai prosedur.

Penyerahan LKPD ini juga dilakukan serentak bersama beberapa pemerintah daerah lainnya, yakni Kabupaten Kerinci, Merangin, Batanghari, dan Kota Sungai Penuh.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Anggota DPRD Provinsi Jambi, Amrizal, kembali mengingatkan pentingnya pemerataan infrastruktur jalan di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh.

Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi yang digelar Selasa (8/4/2025), ia menegaskan permintaannya kepada Gubernur Al Haris untuk segera merealisasikan pembangunan jalan mantap sepanjang 37 kilometer di daerah tersebut.

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan bahwa dari total lebih dari 1.000 kilometer jalan mantap di Provinsi Jambi, hanya sebagian kecil yang berada di wilayah Dapil 4 (Kerinci-Sungai Penuh).

Menurutnya, kondisi ini sangat tidak adil dan perlu segera dibenahi.

“Saya hanya minta satu hal yang sederhana tapi penting, yaitu penambahan jalan mantap sepanjang 37 km di daerah saya. Itu bagian dari aspirasi rakyat yang harus diwujudkan,” ujarnya di hadapan Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Jambi, H. Hafiz Fattah.

Usulan ini bukan pertama kali disampaikan Amrizal.

Pada 3 April 2025 lalu, ia juga menyoroti ketimpangan pembangunan jalan provinsi di Kerinci yang dinilainya belum merata.

Dalam forum resmi itu, Amrizal menuntut keadilan infrastruktur untuk seluruh kabupaten/kota di Jambi.

“Dari total 1.000 km jalan mantap yang ada, seharusnya dibagi secara proporsional ke seluruh 11 kabupaten/kota agar semua wilayah merasakan manfaat pembangunan,” tegasnya.

Selain menyuarakan aspirasi daerah, Amrizal juga mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali pasangan Haris-Sani untuk periode kedua sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi.

Ia berharap kepemimpinan mereka membawa berkah bagi seluruh masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jambi Al Haris berjanji akan membahas lebih lanjut terkait pembangunan jalan provinsi bersama DPRD dan dinas terkait dalam waktu dekat, terutama menjelang penyusunan RPJMD.

“Kami ingin ada kesepahaman antara legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur,” ujar Gubernur Haris.

Ia juga menyampaikan bahwa, panjang jalan provinsi saat ini telah mencapai sekitar 1.100 kilometer, sebagian di antaranya didorong untuk ditingkatkan menjadi jalan nasional guna mengurangi beban daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, dokter Maulana melantik dan memimpin pengambilan sumpah janji jabatan 62 orang Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Jambi (Eselon III dan IV) sesuai Keputusan Wali Kota Jambi Nomor 288 Tahun 2025, bertempat di Aula Griya Mayang Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (9/4/2025).

Dalam kesempatan itu, secara langsung Wali Kota Jambi Maulana juga memimpin penandatangan pakta integritas serta penyematan tanda pangkat dan jabatan kepada para pejabat yang baru saja dilantik.

Wali Kota Maulana menekankan perombakan dalam struktural di lingkungan Pemkot Jambi ini adalaah hal biasa dalam siklus karir seseorang.

“Perlu diingat dalam karir itu ada pasang surut, namun Saya pastikan pelantikan ini tidak ada satupun dipungut biaya, karena ini adalah komitmen kami Wali Kota bersama Wakil Wali Kota,” tekannya.

Maulana juga katakan bahwa pelantikan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi integritas, loyalitas, serta semangat.

Wali Kota menjelaskan, untuk memaksimalkan peran serta fungsi dalam pelayanan kepada masyarakat, saat ini Pemkot Jambi juga sedang mengusulkan 1 organisasi baru, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tujuannya dalam 1 tahun ini struktur kelembagaan sudah lengkap, sehingga dalam menjalankan program bisa berjalan dengan baik.

“Saat ini saya telah mengirimkan naskah akademik ke Gubernur dan tinggal berkirim ke Kemendagri,” jelas Wali Kota Maulana.

“Kita dalam 3 bulan kedepan akan melantik 200 orang pejabat, termasuk Eselon II yang saat ini ada 9 kekosongan temasuk jika Badan Penanggulangan Bencana Daerah sah menjadi organisasi Pemkot Jambi. Namun tidak sekaligus, akan terus bertahap. Agar semua program bisa bergerak, sehingga pembangunan yang merata bisa diwujudkan,” tambahnya.

Kepada pejabat yang dilantik dan seluruh jajaran Pemkot Jambi, Maulana berpesan agar memiliki integritas dalam pekerjaan, loyal kepada pimpinan dan visi-misi kota Jambi Bahagia.

“Sebagai ibu kota Provinsi, kita adalah contoh. Oleh karena itu, bekerjalah dengan sungguh-sungguh,” pesannya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Maulana juga mengingatkan jajarannya untuk menyayangi keluarga. Katanya, kinerja seorang ASN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan profesional semata, tetapi juga dipengaruhi oleh keharmonisan keluarga.

“Sayangi keluarga Anda. Dukungan dan keharmonisan dalam keluarga menjadi fondasi utama yang menentukan kesuksesan seseorang dalam bekerja. Keharmonisan keluarga akan memberikan semangat dan energi positif bagi para pegawai dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, masalah dalam keluarga dapat berdampak buruk pada kinerja dan fokus kerja sehari-hari,” pungkasnya.

Hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, Sekretaris Daerah (Sekda) A Ridwan, Staf Ahli Wali Kota dan Asisten Sekda, sejumlah Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian, serta Camat di lingkungan Pemkot Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID– Walikota Jambi, Maulana mengeluarkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh petugas pelayanan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengenakan papan nama atau name tag.

Kebijakan ini bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah mengenali petugas yang melayani mereka, sekaligus meminimalisir adanya laporan yang salah nama atau kesalahan identifikasi petugas.

Walikota Maulana menyatakan bahwa, kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa setiap laporan yang masuk, baik itu berupa keluhan atau pujian, dapat diarahkan pada orang yang tepat.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap laporan masyarakat bisa tepat sasaran, baik itu apresiasi maupun kritik,” kata dia.

“Dengan mengenakan name tag, masyarakat bisa melaporkan dengan jelas siapa petugas yang berinteraksi dengan mereka,” ujarnya.

Lebih lanjut, Walikota menegaskan bahwa, masyarakat berhak untuk melaporkan pengalaman mereka terkait pelayanan yang diterima, baik itu memuaskan ataupun tidak.

“Jangan ragu untuk memberikan umpan balik. Semua laporan akan kami terima dengan baik demi perbaikan pelayanan publik di Pemkot Jambi,” tambahnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik serta memastikan setiap laporan yang diterima sesuai dengan kenyataan di lapangan.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris, menghadiri Deklarasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Damai Kabupaten Bungo, yang berlangsung di Polres Bungo, pada Jumat (4/4/2025).

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Bungo, kedua Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bungo, Ketua DPRD Bungo, Kapolda Jambi, Danrem 042/Garuda Putih, Waka II DPRD Provinsi Jambi, serta Ketua KPU Provinsi Jambi dan Ketua KPU Bungo, bersama dengan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Deklarasi PSU ini bertujuan untuk memastikan pemilihan yang aman, damai, dan tertib pada setiap tahapan Pilkada.

Gubernur Al Haris berharap kegiatan ini bukan hanya seremonial semata, tetapi dapat diimplementasikan dengan baik sesuai peraturan yang ada.

Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menekankan pentingnya keterlibatan Pemprov Jambi, Kapolda, dan Danrem untuk memastikan PSU di Bungo berlangsung sesuai aturan yang berlaku.

“Kami dari Pemprov Jambi, Kapolda, dan Danrem harus memastikan bahwa PSU di Bungo ini berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang ada,” ujar Gubernur Al Haris.

Selain itu, Gubernur juga mengingatkan warga Bungo yang akan mengikuti PSU untuk memilih berdasarkan hati nurani, serta menanggapi dengan bijak segala isu yang bisa menimbulkan kecurangan.

“Rakyat harus cerdas dalam memilih, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Mari tunjukkan bahwa Bungo memiliki budaya yang mengedepankan kebersamaan, dan hindari perpecahan setelah PSU,” tambah Al Haris.

Gubernur Al Haris juga mengingatkan kepada masing-masing paslon dan tim sukses, untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan daerah dan masyarakat.

Sebagai bentuk dukungan, Gubernur Al Haris turut melepas keberangkatan logistik untuk pelaksanaan PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

PSU akan dilaksanakan di 21 TPS yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bungo, di antaranya:

1. TPS 1 Dusun Renah Jelmu, Kecamatan Tanah Tumbuh

2. TPS 2 Dusun Talang Silungko, Kecamatan Bathin II Pelayang

3. TPS 7 Dusun Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan

4. TPS 4 Dusun Talang Pemesun, Kecamatan Jujuhan

5. TPS 2 Dusun Ujung Tanjanung, Kecamatan Jujuhan

6. TPS 1 Dusun Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan

7. TPS 3 Dusun Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan

8. TPS 1 Rantau Tipu, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang

9. TPS 1 Dusun Talang Sungai Bungo, Kecamatan Rantau Pandan

10. TPS 2 Dusun Leban, Kecamatan Rantau Pandan

11. TPS 6 Kelurahan Cadikan, Kecamatan Rimbo Tengah

12. TPS 5 Dusun Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan

13. TPS 6 Dusun Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan

14. TPS 1 Dusun Sarana Jaya, Kecamatan Bhatin III

15. TPS 3 Dusun Sarana Jaya, Kecamatan Bhatin III

16. TPS 1 Dusun Teluk Panjang, Kecamatan Bhatin III

17. TPS 1 Sungai Gurun, Kecamatan Pelepat

18. TPS 4 Dusun Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan

19. TPS 2 Dusun Talang Sungai Bungo, Kecamatan Rantau Pandan

20. TPS 1 Lubuk Mayan, Kecamatan Rantau Pandan

21. TPS 1 Dusun Leban, Kecamatan Rantau Pandan

Dengan adanya deklarasi ini, diharapkan PSU di Kabupaten Bungo dapat berjalan lancar dan menciptakan Pilkada yang aman, damai, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.(*)

MUAROJAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Memasuki H-4, Direktur Lalulintas (Dirlantas) Polda Jambi melakukan pemantauan di Dua titik arus mudik Lebaran Idul fitri 1446 H tahun 2025, Rabu (26/3/2025).

Pemantauan Arus Mudik dan arus lalulintas tersebut didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi H Ivan Wirata, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Jambi Ibnu Kurniawan, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Dr Benny Nurdin, dan Kepala Jasa Raharja.

Titik pertama yang dilakukan pemantauan adalah di pos pengamanan, sebelum pintu masuk gerbang tol Muaro Sebapo Kabupaten Muaro Jambi yang mana dalam kesempatan tersebut Dirlantas melihat langsung kondisi arus lalu lintas pada H-4 Lebaran.

“ Hari ini kita bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Kepala BPJN, BPTD dan Jasa Raharja memang mau liat situasi di Jalan Raya khususnya di ruas jalan Provinsi Jambi terkait lonjakan pemudik,” ujarnya.

Kombes Pol Dhafi menjelaskan, hari ini juga pihaknya melihat di jalan raya angkutan barang yang masih beroperasi ataupun melintas dimulai dari tanggal 24 kemarin.

“Kita melakukan imbauan jika ketemu melintas dijalan nasional atau jalan Provinsi kita lakukan himbauan,” sebutnya.

“ Untuk hari ini jika kita temukan dan melanggar kita lakukan penindakan dengan tilang,” tegasnya.

Jika dibandingkan dengan beberapa hari kebelakang sudah jauh berkurang.

“Dan kebetulan tadi masih ada ditemukan dan saat kita berhentikan sopir menunjukkan bahwa barang yang dibawa yaitu sembako (gula),” kata dia.

“ Memang angkutan barang tersebut membawa sembako, cuma yang jadi masalah tonasenya melebihi kapasitas yaitu 42 ton lebih,” lanjutnya.

Dirlantas menambahkan, untuk jalan tol sendiri merupakan jalan kelas II dan keluar jalan tol itu tipe jalan kelas III dan potensi kerusakan jalan juga sangat luar biasa.

Sehingga kita lakukan penindakan tilang dan kita minta perbaiki ban mobil yang sudah tidak layak dan berpotensi kecelakaan serta kemacetan.

Selanjutnya untuk jumlah pemudik di H-4 Idul Fitri 1446 H, Kombes Pol Dhafi mengatakan, sedikit mengalami peningkatan sekitar 30 persen yang mana pantauan kita sudah dimulai dari tanggal 21 Maret 2025 hingga hari ini terlihat ada peningkatan.

“ Peningkatan tersebut terdapat di Roda Empat dan angkutan umum dan terhitung per hari kurang lebih 100 hingga 120 kendaraan,” sambungnya.

Untuk arus mudik Lebaran tersebut rutenya dari Sumatera Selatan melewati Provinsi Jambi menuju arah Sumatera Barat dan Riau.

“ Kita memprediksi untuk peningkatan jumlah kendaraan pemudik pada tanggal 28 Maret hingga 30 Maret 2025 atau H-1 Idul Fitri 1446 H dan bisa mencapai 60 hingga 80 persen,” katanya.

Kombes Pol Dhafi juga mengatakan, pihaknya saat ini lebih fokus untuk pengamanan arus mudik angkutan umum yang membawa pemudik dan kendaraan pribadi serta roda dua yang melakukan mudik.

“ Untuk angkutan barang sendiri yang membawa sembako serta bbm kita persilahkan melintas dan tidak melewati tonase kendaraan ,” pungkasnya.

Selanjutnya, Dirlantas juga memberikan bantuan kepada petugas Pos Pengamanan yang bertugas sembari menyampaikan kepada petugas untuk tetap menjaga kesehatan saat bertugas. (*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Posko Mudik dan Tanggap Bencana yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum (BPJN Jambi) di posko 2.3 Bungo menjadi titik penting dalam pemantauan arus mudik.

Posko ini berfungsi sebagai tempat peristirahatan pemudik serta sebagai pos tanggap bencana, mengingat padatnya volume kendaraan dan operasi jembatan bailey untuk menangani jalan ambles.

Kesiapan posko ini telah dipersiapkan dengan matang.

Terletak di dekat posko pengamanan terpadu Polres Bungo, posko ini berada sebelum Jembatan Bailey dari arah Jambi-Sumbar.

PPK 2.3 Sastra melalui Koordinator Lapangan, Walidi menyatakan bahwa, posko ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk kenyamanan pengguna jalan, seperti kasur, meja, bangku, air minum, dan takjil.

Selain itu, terdapat pula masjid, yaitu Masjid Muhajirin, yang terletak tepat di depan posko sebagai tempat beribadah.

“Posko telah beroperasi sejak H-10, dan kami telah mengatur petugas untuk piket bergantian,” kata Walidi di posko 2.3 Bungo, Kecamatan Jujuhan.

Untuk menunjang kesiapsiagaan tanggap bencana, berbagai peralatan berat telah disiapkan, seperti Backhoe Loader, Grader, Dump truck, dan mobil operasional Pickup.

Selain itu, CPHMA (aspal instan), stemper (alat pemadat), serta rambu-rambu jalan pendukung lainnya juga telah tersedia.

Walidi menambahkan bahwa jembatan Bailey juga mendapatkan pengecekan rutin setiap hari, termasuk pengencangan baut dan pemantauan kondisi plat landasan jembatan.

“Kami mengimbau pemudik yang lelah untuk memanfaatkan Posko 2.3 sebagai tempat beristirahat. Selain itu, kami juga mengingatkan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran perjalanan,” ujar Walidi.

Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa, petugas BPJN Jambi secara aktif melakukan pemeriksaan rutin pada jembatan dan memantau kondisi bahu jalan akibat kepadatan kendaraan.

Pengguna jalan juga terlihat berhenti di posko berwarna hijau yang mudah dikenali di sisi kiri jalan nasional.

Rosad, salah seorang pengguna jalan, menyatakan kepuasannya terhadap keberadaan posko mudik dan tanggap bencana BPJN Jambi.

Ia mengungkapkan bahwa, posko ini menjadi pilihan yang penting bagi pemudik.

“Jadi, kita tidak khawatir saat menunggu buka tutup jalan. Meskipun sistem buka tutup hanya berlangsung sekitar 15 menit, arus lalu lintas tetap lancar,” ungkap Rosad, pemudik asal Tebo yang sedang dalam perjalanan menuju Dharmasraya, Sumbar. (*)

Jambi, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menyalurkan bantuan 700 paket sembako kepada Petugas Kebersihan, Jaga Malam, Driver dan Cleaning Service dilingkungan Pemerintah Kota Jambi dari Forum Corporate Social Responsibility (CSR), Selasa (25/3/2025).

Berlangsung di Loby Kantor Wali Kota Grha Siginjai, penyerahan bantuan itu dilakukan secara langsung oleh Wali Kota Jambi dokter Maulana didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha.

Tampak hadir pada penyerahan bantuan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) A Ridwan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Amirullah, Kabag Perekonomian dan SDA Hendra Saputra, Ketua Forum CSR Kota Jambi Yose Rizal beserta pelaku dunia usaha, serta para penerima bantuan.

Bantuan CSR untuk Tenaga Kerja Kontrak (TKK) maupun Pekerja Harian Lepas (PHL) di Kota Jambi itu dilakukan rutin setiap tahun pada saat bulan suci Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri, yang merupakan bagian dari kontribusi perusahaan dalam rangka membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Wali Kota Maulana menyebut, CSR adalah salah satu program dengan tujuan mengurangi kesenjangan sosial yang kewajibannya telah diatur dalam regulasi yang jelas.

“Selain memberikan manfaat kepada penerima, CSR yang disalurkan juga memberikan feedback positif bagi perusahaan atau badan usaha yang menyalurkannya. Karena setiap CSR yang disalurkan akan berdampak pada peningkatan kepercayaan publik,” sebutnya.

Dirinya mengatakan, bahwa CSR ini juga merupakan bagian dari mendukung visi- misi kota Jambi, dan kedepan peran dari forum CSR sangat dibutuhkan, Jambi – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menyalurkan bantuan 700 paket sembako kepada Petugas Kebersihan, Jaga Malam, Driver dan Cleaning Service dilingkungan Pemerintah Kota Jambi dari Forum Corporate Social Responsibility (CSR), Selasa (25/03/2025).

Berlangsung di Loby Kantor Wali Kota Grha Siginjai, penyerahan bantuan secara langsung disalurkan oleh Wali Kota Jambi dokter Maulana didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha.

Tampak hadir pada penyerahan bantuan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) A Ridwan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Amirullah, Kabag Ekonomi dan SDA Hendra Setiawan, Ketua Forum CSR Kota Jambi Yose Rizal beserta rombongan pelaku dunia usaha, serta para penerima bantuan.

Bantuan kepada TKK maupun pekerja harian lepas (PHL) di Kota Jambi dilakukan rutin setiap tahun pada saat Ramadhan menjelang idul fitri yang merupakan bagian dari kontribusi perusahaan dalam rangka membantu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui bantuan bahan pangan.

Maulana menyebut, CSR adalah salah satu program dengan tujuan mengurangi kesenjangan sosial yang kewajibannya telah diatur dalam regulasi yang jelas.

“Selain memberikan manfaat kepada penerima, CSR yang disalurkan juga memberikan feedback positif bagi perusahaan atau badan usaha yang menyalurkannya. Karena setiap CSR yang disalurkan akan berdampak pada peningkatan kepercayaan publik,” sebutnya.

Dirinya mengatakan, bahwa CSR ini juga merupakan bagian dari mendukung visi- misi kota Jambi, dan kedepan peran dari forum CSR sangat dibutuhkan, mengingat kota Jambi yang terus berkembang.

“Untuk itu kami akan terus mendorong agar pihak Forum CSR terus peduli dan berpartisipasi dalam membangun kota Jambi,” katanya.

Lebih lanjut, Wali Kota Jambi itu juga mengapresiasi pemberian THR oleh Forum CSR kota Jambi yang penuh dengan kesadaran dan keikhlasan untuk saling berbagi kebahagiaan.

“Alhamdulillah, kewajiban kami di pemerintah sudah dijalankan dan swasta juga sudah. Ini bisa terlihat dalam geliat ekonomi di masyarakat yang telah mulai memadati pusat-pusat perbelanjaan,” ucap Maulana.

“Intinya, kami ingin memastikan hari raya Idul Fitri ini masyarakat penuh dengan kebahagiaan. Mudah-mudahan apa yang disalurkan dapat memberikan manfaat bagi penerimanya,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Forum CSR kota Jambi Yose Rizal mengatakan kegiatan ini adalah melanjutkan tradisi berbagi sesama dari 15 mitra usaha yang tergabung dalam Forum CSR Kota Jambi.

“Semoga apa yang diberikan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya menjelang Idul Fitri ini,” singkatnya.(*)