JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID –  Wakil Wali Kota, Diza Hazra Aljosha, menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi, Selasa (24/6/2025).

Dalam rapat tersebut, Diza menyebutkan bahwa laporan ini mencerminkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik selama tahun anggaran 2024.

Ia juga menegaskan bahwa masukan dari DPRD, termasuk terkait pembangunan infrastruktur seperti jembatan, akan menjadi perhatian serius pemerintah kota.

“Paripurna ini menjadi forum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran. Masukan soal pembangunan jembatan dan lainnya sangat kami tunggu, semoga jadi masukan yang konstruktif,” ujarnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi Tahun 2024 ditetapkan melalui Perda Nomor 5 Tahun 2023. Secara umum, realisasi anggaran menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif.

📊 Ringkasan Realisasi APBD 2024:

• Pendapatan Daerah
  Target: Rp1,886 triliun
  Realisasi: Rp1,765 triliun (93,57%)

• Belanja Daerah
  Target: Rp1,928 triliun
  Realisasi: Rp1,8 triliun (93,35%)

• Defisit Anggaran
  Awal: Rp42,05 miliar
  Setelah realisasi: Rp35,07 miliar

Laporan keuangan yang disampaikan terdiri dari beberapa dokumen penting seperti, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan lainnya yang telah diaudit oleh BPK.

✅ Pendapatan Daerah

• PAD (Pendapatan Asli Daerah)
  Target: Rp508,17 miliar
  Realisasi: Rp455,25 miliar (89,59%)
  – Pajak Daerah 95,67%
  – Retribusi Daerah 53,78%
  – Hasil Usaha Daerah 104,05%

• Pendapatan Transfer
  Target: Rp1,376 triliun
  Realisasi: Rp1,308 triliun (95,03%)
  – Dari Pemerintah Pusat 98,62%
  – Dari Pemerintah Provinsi 68,41%

• Pendapatan Lain-lain yang Sah
  Realisasi: Rp1,458 miliar (98,02%)

✅ Belanja Daerah

• Belanja Operasi
  Target: Rp1,504 triliun
  Realisasi: Rp1,392 triliun (92,57%)

• Belanja Modal
  Target: Rp418,93 miliar
  Realisasi: Rp407,02 miliar (97,16%)

• Belanja Tak Terduga
  Realisasi hanya 11,30% dari anggaran sebesar Rp5,22 miliar

• Pembiayaan Netto
  Target: Rp42,05 miliar
  Realisasi: Rp47,52 miliar (113,01%)

• Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
  Per 31 Desember 2024: Rp12,45 miliar

Wawako Diza menegaskan, laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban Wali Kota Jambi kepada DPRD dan masyarakat. Pengelolaan anggaran akan terus diperbaiki agar lebih efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola anggaran yang transparan dan tepat sasaran,” pungkas Diza.

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pelantikan Majelis Pembimbing dan Pimpinan Saka Pramuka Taruna Bumi tingkat Cabang Kota Jambi untuk masa bakti 2025–2030 resmi digelar.

Kegiatan ini berlangsung khidmat dan menjadi tonggak kebangkitan kembali Saka Taruna Bumi yang sempat vakum dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam pelantikan tersebut, Evridal Asri, S.Pi., M.E dikukuhkan sebagai Ketua Majelis Pembimbing, sementara Fianti, S.Pt., M.Si resmi menjabat sebagai Ketua Pimpinan Saka Taruna Bumi tingkat Cabang Kota Jambi.

Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly (KFA), menegaskan bahwa pelantikan ini bukan hanya seremonial, tetapi merupakan langkah nyata dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sebagaimana tercantum dalam visi Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

“Kota Jambi memang minim lahan pertanian, tapi melalui urban farming dan pemanfaatan lahan sempit, kita bisa melibatkan generasi muda untuk aktif di sektor pertanian,” ujar KFA.

Pelantikan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa Pramuka Kota Jambi siap ambil bagian dalam menghadapi tantangan masa depan, khususnya di bidang pangan dan lingkungan.

Sekretaris Daerah Kota Jambi, A. Ridwan, yang hadir mewakili Wali Kota, menyampaikan dukungannya terhadap kiprah Saka Taruna Bumi sebagai wadah pendidikan dan pembinaan Pramuka di bidang pertanian.

“Saka Taruna Bumi harus menjadi ruang bagi Pramuka Penegak dan Pandega untuk menyalurkan minat dan bakat di sektor pertanian,” tegas Ridwan.

Ia juga menyoroti urgensi perubahan iklim dan dampaknya terhadap ketahanan pangan. Menurutnya, penguatan sektor pertanian melalui pendekatan teknologi dan partisipasi generasi muda adalah langkah strategis yang perlu segera diwujudkan.

“Perlu kolaborasi antara pendidikan vokasi dan gerakan Pramuka, khususnya dalam mendorong pertanian modern berbasis teknologi informasi yang mampu menciptakan produktivitas tinggi dan membuka lapangan kerja,” jelasnya.

Dalam sambutannya, Ridwan juga mendorong agar dilakukan perekrutan anggota baru dari kalangan pelajar dan mahasiswa yang memiliki minat di bidang pertanian dan wirausaha muda.

Menurutnya, sektor seperti hortikultura, peternakan, perikanan, dan urban farming adalah peluang besar yang bisa digarap oleh Pramuka untuk membangun ketahanan pangan di level lokal hingga nasional.

Menutup sambutannya, A. Ridwan mengajak semua pihak untuk terus berkarya dan mengabdi demi kemajuan generasi muda dan pembangunan sektor pertanian.

“Kami menunggu karya kakak-kakak untuk mencetak Pramuka Penegak dan Pandega yang mampu menjaga ketahanan pangan dan menjadi agen perubahan. Semoga Allah SWT selalu menyertai langkah kita. Aamiin,” pungkasnya.(zen)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam upaya mendukung pengembangan wisata air Danau Sipin dan pemberdayaan UMKM lokal, Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly (KFA) menyerahkan dua unit dermaga apung, Rabu (18/6/2025).

Bantuan ini ditujukan untuk memperkuat infrastruktur kawasan dan menunjang aktivitas transportasi air masyarakat.

Penyerahan dermaga berlangsung di kawasan wisata Danau Sipin dan dihadiri oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Cipta Karya Dinas PUPR Kota Jambi, Camat Danau Sipin, serta perwakilan Kelurahan Legok.

Kepala Bidang SDA PUPR Kota Jambi, Berlianto Harahap, menjelaskan bahwa dermaga ini merupakan realisasi dari usulan legislatif yang baru terealisasi tahun ini. “Ukuran dermaga saat ini 4×6 meter. Ke depan akan kami perluas agar bisa menampung lebih banyak ketek,” ujarnya.

Dua dermaga tersebut diserahkan kepada Gudang PODSI (Rest Area Danau Sipin) dan LKP Sekerabah, yang aktif dalam aktivitas wisata dan ekonomi kreatif.

Ketua DPRD Kemas Faried Alfarelly menegaskan bahwa pembangunan dermaga ini bukan hanya mendukung transportasi air tradisional, tapi juga bagian dari strategi mengembangkan potensi wisata Danau Sipin.

“Banyak warga masih menggunakan ketek dan perahu tradisional. Dermaga ini penting sebagai akses dan fasilitas pendukung wisata,” ujarnya.

Faried juga menyoroti pentingnya sinergi antara Pemkot Jambi, Pemerintah Provinsi, dan Balai Wilayah Sungai dalam menangani persoalan infrastruktur seperti kerusakan bronjong dan kurangnya penerangan.

“Kami akan bantu juga lewat pemasangan lampu dan pengembangan media digital untuk promosi UMKM dan destinasi wisata Danau Sipin,” tambahnya.

Faried juga mendorong agar pelaku wisata dan ekonomi kreatif di bawah LKP Sekerabah bisa segera didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. “Silakan didata. Nanti kita bantu fasilitasi untuk mendapatkan perlindungan sosial,” katanya.

Ketua LKP Sekerabah, Datuk Zainul Bahri, mengapresiasi langkah DPRD Kota Jambi. Ia menilai, selama ini warga asli Danau Sipin, khususnya dari Kelurahan Legok, belum terlalu dilibatkan dalam arus wisata kawasan tersebut.

“Alhamdulillah, sekarang kami punya dermaga sendiri. Ini bisa jadi akses baru untuk wisatawan dan mendorong pertumbuhan UMKM,” ujarnya.

Zainul juga berharap ke depan ada jembatan penghubung antar sisi Danau Sipin yang memungkinkan aktivitas jogging, bersepeda, dan pariwisata lintas kawasan.

“Kalau ada jembatan ke berbagai arah, kawasan ini bisa jauh lebih hidup,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebagai bentuk kepedulian sosial, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada orang tua Raffi Akbar, siswa yang sempat menderita penyakit langka Steven Johnson Syndrome.

Penyerahan bantuan ini dilakukan pada Rabu (18/6/2025) di kantor DPRD Kota Jambi.

Langkah ini dilakukan sebagai wujud perhatian terhadap keluarga Raffi yang sebelumnya mengalami kesulitan selama masa pengobatan.

Kemas Faried mengaku pertama kali mengetahui kondisi Raffi melalui pemberitaan media. Ia kemudian langsung mengunjungi RSUD Raden Mattaher untuk melihat kondisi Raffi secara langsung.

“Saya mendapat informasi dari media, lalu langsung datang ke RSUD Raden Mattaher melihat Raffi yang kala itu masih dirawat karena penyakit langka Steven Johnson Syndrome,” ujar Kemas Faried.

Kini setelah Raffi dinyatakan sembuh, Kemas Faried mengundang Raffi beserta keluarganya ke kantor DPRD sebagai bentuk syukur sekaligus memastikan kondisi kesehatan Raffi.

“Alhamdulillah Raffi sudah sehat. Dulu saat saya menjenguk, ia masih terbaring lemah di rumah sakit. Sekarang saya undang ke kantor karena ingin melihat langsung kondisi terbarunya,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Kota Jambi menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada orang tua Raffi. Bantuan ini mencakup pembayaran iuran selama satu tahun.

“Kami bayarkan iurannya selama satu tahun penuh. Tujuannya agar keluarga Raffi memiliki perlindungan sosial ekonomi dan merasa lebih aman ke depan,” jelas Faried.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kota Jambi memiliki program bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi warga kurang mampu, dan hingga kini telah menyalurkan sekitar 3.000 kartu ke masyarakat.

“Saya harap seluruh kelurahan aktif mendata warganya yang membutuhkan agar bantuan ini tepat sasaran,” tegasnya.

Ibu dari Raffi, Novitasari, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan dan perhatian yang telah diberikan Ketua DPRD Kota Jambi sejak awal Raffi dirawat.

“Sejak Raffi sakit, Bang Kemas sudah datang menjenguk. Sekarang Raffi sehat, kami diajak ke kantor. Kami sangat berterima kasih atas segala perhatian dan bantuannya,” ujarnya haru.

“Semoga kebaikan Bang Kemas dibalas oleh Allah. Karena dukungan moril dan bantuan itu sangat berarti bagi kami,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2025, Sabtu (14/6/2025).

Dilangsungkan di Ruang Rapat A DPRD Kota Jambi, penandatanganan dilakukan langsung antara Wali Kota Jambi Dokter Maulana didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha bersama Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly dan para unsur Pimpinan DPRD, Wakil Ketua I M Yasir, Wakil Ketua II Jefrizen dan Wakil Ketua III Naim.

Dalam penyampaiannya, Wali Kota Jambi Maulana, menegaskan bahwa salah satu prioritas utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah adalah dengan mendorong pengembangan UMKM dan sektor ekonomi kreatif. Hal ini sejalan dengan langkah strategis Pemerintah Kota Jambi yang saat ini tengah merevitalisasi berbagai titik atau pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Salah satunya adalah kawasan Kota Tua Pasar Jambi. Di wilayah ini, kami terus menggelar berbagai kegiatan untuk membangkitkan kembali geliat perekonomian, dengan mengusung perpaduan antara konsep tradisional dan modern. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan Festival Tumpah Ruah, yang menjadi brand sekaligus motor penggerak dalam menghidupkan kembali kawasan Kota Tua kita,” ujar Wali Kota Maulana.

“Kegiatan lainnya, secara rutin festival Sungai Asam yang akan digelar setiap minggu pertama awal bulan, yang akan dimulai bulan Juli ini dengan menampilkan tema-tema bernuansa kultur budaya. Dan malam ini juga ada penampilan dari masing-masing Kecamatan di kota Jambi,” sambungnya.

Pusat ekonomi baru lainnya yang telah dipersiapkan Pemkot Jambi, yakni Taman Remaja yang akan disiapkan menjadi alun-alun dan kawasan Talang Banjar yang baru saja ditertibkan dari pedagang kaki lima akan dijadikan Pedestrian, sehingga menjadi tempat wisata dan ekonomi baru, khususnya untuk wilayah Jambi Timur, Jambi Selatan dan Paal Merah.

Dirinya menyebut, PPD (Perencanaan Pembangunan Daerah) kota Jambi tahun ini mengalami kenaikan menjadi 1,94 triliun yang didapat dari sektor PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui opsen pajak dan lainnya.

“Mari bersama-sama kita mengawal penyusunan APBD-P ini untuk pembangunan di berbagai sektor, termasuk bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan untuk menumbuhkan ekonomi kreatif, sesuai dengan tema pembangunan tahun ini,” sebutnya.

Terkait optimalisasi aset daerah yang berpotensi produktif, Wali Kota Jambi, Maulana, menyatakan komitmennya untuk mendorong pengelolaannya melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengelolaan ini akan tetap mempertahankan konsep yang ada dengan mengedepankan perpaduan nilai tradisional dan sentuhan modern, sehingga tidak menghilangkan nilai historis yang melekat, sekaligus secara bertahap mampu mempercantik dan mengubah wajah Kota Jambi menjadi lebih menarik dan bernilai ekonomi.

“Kita telah melaksanakan seleksi terbuka untuk jabatan Direktur Siginjai Sakti dan dalam waktu dekat akan segera dilantik. Direktur baru ini akan kami tantang untuk mengelola aset-aset milik daerah yang selama ini belum produktif. Ini adalah bagian dari langkah akseleratif yang harus segera dilakukan. Harapannya, tahun depan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita bisa meningkat melalui pengelolaan aset-aset yang selama ini terbengkalai,” jelas Wali Kota Maulana.

Terkait optimalisasi pendapatan daerah dari sektor perparkiran sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Wali Kota Jambi, Maulana, menjelaskan bahwa Pemerintah Kota telah mulai menerapkan sistem pembayaran digital melalui QRIS dengan skema bagi hasil: 40% untuk Pemerintah dan 60% untuk Juru Parkir.

“Skema ini masih terus berjalan bersama bank mitra Pemerintah Kota, sambil menunggu hasil konsultasi resmi dari BPK. Kami memang memprioritaskan kesejahteraan para Juru Parkir, karena bagi mereka, penghasilan dari sektor ini adalah sumber utama nafkah. Selain itu, kami juga telah menyiapkan fasilitas perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk para Juru Parkir,” jelas Wali Kota Maulana.

Wali Kota Jambi, Maulana, juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim Anggaran Pemerintah Kota Jambi serta Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jambi atas kerja keras dan kolaborasi yang telah terjalin. Ia menilai, banyaknya rekomendasi konstruktif yang disampaikan merupakan bentuk perhatian dan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang lebih tepat sasaran. Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dalam mengawal pembangunan ke depan.

“Apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk memastikan program dan anggaran kita berjalan lebih terarah. Banyaknya masukan dan rekomendasi harus kita sikapi bersama dengan semangat kolaboratif. Jika kita kompak, maka pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah terwujud,” pungkas Maulana.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha turut pula menyampaikan pandangan terkait dengan pengoptimalan asset-asset daerah yang mempunyai potensi untuk dilakukan kerja sama

“Tumpah Ruah adalah salah satunya, kawasan dan asset yang lama tidak terpakai kita optimalkan, sehingga dampaknya juga bagi perekonomian. Dan juga telah dipersiapkan sebagai wadah kreativitas anak-anak muda melalui salah satu Program Kota Jambi Bahagia, yaitu Ruang Milenial (RUMEL),” ujar Diza.

“Alhamdulillah nya setelah kegiatan tersebut pengelolaan nya banyak teman-teman swasta yang membuat kegiatan-kegiatan. Kami hanya mendorong agar asset kota ini bisa dioptimalkan pemanfaatannya bagi PAD dan tentunya meningkatkan perekonomian,” singkatnya.

Pada kesempatan tersebut, juga digelar Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Jambi terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Jambi Tahun Anggaran 2025.

Laporan hasil kerja tersebut secara langsung disampaikan oleh Sekretaris Dewan, Noviarman, kepada pimpinan dan anggota dewan dalam sidang paripurna.

Turut hadir para paripurna itu, Sekretaris Daerah (Sekda) A Ridwan beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Jambi.(*)

Jambi, sepucukjambi.id – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly (KFA), menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kota Jambi dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Talang Banjar.

Penertiban ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi kawasan tersebut sebagai ruang publik yang tertib dan bebas dari aktivitas jual beli liar.

Kemas Faried Alfarelly bahkan turun langsung ke lokasi saat penertiban berlangsung pada Selasa (10/6).

Ia menegaskan bahwa jalan di kawasan Talang Banjar bukan tempat berjualan, dan semua pihak harus mendukung upaya penataan kota.

“Tidak boleh ada aktivitas jual beli di sepanjang jalan kawasan Talang Banjar ini,” tegas Faried kepada awak media.

Dalam keterangannya, Faried mengapresiasi langkah para petugas yang menjalankan tugas penertiban dengan pendekatan humanis, tanpa tindakan yang arogan.

Ia menyebut proses penertiban berlangsung tertib, aman, dan kondusif.

Tak hanya menertibkan, Pemkot Jambi juga menyediakan solusi alternatif tempat berjualan bagi PKL yang terdampak.

Para pedagang diberikan dua opsi lokasi, yakni Pasar Angso Duo Baru dan area dalam Pasar Talang Banjar.

“Penertiban ini bukan hanya soal menggusur, tapi juga memberikan alternatif yang lebih tertata untuk para pedagang,” jelas Faried.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan penataan kawasan kota Jambi yang bersih, aman, dan nyaman bagi semua warga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota DPRD Kota Jambi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syofni Herawati, meminta agar proses penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar talang Banjar, Kota Jambi dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis dan persuasif.

Di mana, esok Selasa 10 Juni 2025, ratusan PKL di kawasan Pasar Talang Banjar bakal ditertibkan.

Sebagai anggota Komisi I DPRD Kota Jambi yang membidangi hukum dan pemerintahan, Syofni menekankan bahwa penertiban harus dilakukan dengan cara pendekatan kemanusiaan, bukan semata tindakan represif.

“PKL adalah bagian dari masyarakat kecil yang sedang mencari nafkah. Maka, dalam penertiban harus tetap mengedepankan aspek kemanusiaan,” ujar Syofni Herawati, Senin (9/6).

Ia menyadari pentingnya ketertiban dan keindahan kota, namun juga menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan solusi alternatif bagi para PKL agar tetap bisa berjualan tanpa mengganggu ketertiban umum.

“Kita tidak menolak penertiban, tetapi pendekatannya harus dilakukan secara dialogis, jangan sampai masyarakat merasa terintimidasi,” tambahnya.

Syofni juga ingin memastikan bahwa, mereka para PKL yang ditertibkan mendapatkan tempat relokasi yang layak dan strategis.

Penertiban PKL secara humanis menjadi perhatian penting bagi DPRD, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit pasca pandemi.

Sinergi antara pemerintah dan aparat harus diarahkan untuk menjaga ketertiban, tanpa mengabaikan hak para pedagang kecil.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dugaan kasus malpraktik yang menimpa almarhum M Bayu Prasetyo di RS Erni Medika berbuntut panjang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi memanggil manajemen rumah sakit tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tertutup yang digelar pada Kamis, 5 Juni 2025 lalu.

Rapat ini turut dihadiri oleh kuasa hukum keluarga korban dari Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Peduli Bangsa (LBH APB) dan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi Jambi.

Tengku Ardiansyah, kuasa hukum keluarga korban dari LBH APB KAI Jambi, menegaskan pihaknya telah melaporkan dugaan unsur pidana ke Polda Jambi.

“Kami berharap DPRD Kota Jambi melakukan monitoring dan investigasi terhadap RS Erni Medika agar kejadian seperti ini tidak terulang,” ujarnya.

Meski sudah menempuh jalur hukum, pihak keluarga masih membuka ruang komunikasi dengan pihak rumah sakit untuk mencari penyelesaian secara damai.

Fakta mengejutkan diungkapkan oleh Ketua BPRS Provinsi Jambi, dr R Deden Sucahyana.

Ia menyebut bahwa hingga saat ini RS Erni Medika belum memiliki akreditasi resmi, meskipun sudah beroperasi sejak 2015.

“Proses akreditasi masih berjalan. Kami dari BPRS bersifat pembinaan dan pengawasan, bukan regulator. Namun kami mendorong agar akreditasi segera diselesaikan,” jelasnya.

Ia juga menyatakan bahwa RS masih diperbolehkan beroperasi selama proses akreditasi berlangsung.

Sejak menjabat pada September 2024, sudah ada dua laporan yang masuk ke BPRS terkait rumah sakit ini.

Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Naim, menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin operasional, ketersediaan tenaga medis, serta kualitas pelayanan rumah sakit tersebut.

“Dinas Kesehatan dan BPRS harus segera meninjau ulang operasional RS Erni Medika. Kami juga menerima informasi bahwa izin operasional RS ini akan habis pada Juni 2025,” jelasnya.

Naim menambahkan bahwa berdasarkan informasi dari pihak RS, proses akreditasi baru akan rampung dalam enam bulan ke depan.

Ia juga menyebutkan bahwa RS Erni Medika dulunya merupakan klinik yang mendapat kelonggaran operasional selama pandemi COVID-19.

Informasi yang didapat menyebutkan, bahwa RS Erni Medika telah beroperasi selama hampir satu dekade namun belum juga memenuhi kewajiban akreditasi sebagaimana diatur dalam regulasi rumah sakit.

Desakan agar Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Kesehatan mengambil langkah tegas semakin menguat.

Masyarakat dan pemerhati kesehatan mendorong penutupan sementara rumah sakit bila terbukti tidak memenuhi standar pelayanan kesehatan minimal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Idul Adha 1446 Hijriah menjadi momen penuh makna bagi politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syofni Herawati.

Anggota DPRD Kota Jambi dari Dapil Kota Baru ini bersyukur dapat menunaikan ibadah kurban dengan menyembelih sapi.

Prosesi penyembelihan hewan kurban berlangsung di halaman Kantor DPW PKB Provinsi Jambi, Telanaipura, pada Sabtu (7/6/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting PKB, pengurus DPW PKB, serta para simpatisan dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi.

“Kami bersyukur, pada Idul Adha tahun ini, bisa kembali berkurban. Ini bentuk komitmen kami dalam meneladani nilai-nilai keikhlasan dan kepedulian sosial, sebagaimana diajarkan dalam ajaran Islam,” ujar Syofni Herawati di sela kegiatan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jambi, serta sejumlah tokoh senior seperti KH Yahya, Syarif Gamal, dan lainnya. Suasana kekeluargaan sangat terasa saat proses penyembelihan dan pembagian daging kurban dilakukan.

Beberapa peserta kurban tercatat merupakan tokoh penting dan juga almarhum yang masih dikenang kontribusinya, seperti Alm Rauf Ibrahim, Alm KH Najmi Qodir, Alm Hasip Kalimuddin Syam, Achmad Syafruddin, Alm Madjid Muaz, Sofyan Ali, KH Ahya Kadir, KH Abdullah Sani, Syarif Gamal  Tadjuddin Hasan, Syafaruddin Arbain, Arfah Hap, Ahmad Arifin, idham Kholid, Bahsin, Rusdan AR, Anasrullah, Muhammad Sodik, Elpisina, Juanda dan Syofni Herawati sendiri.

Selain sebagai peserta kurban, Syofni Herawati juga berperan aktif dalam kepengurusan PKB, yakni sebagai Bendahara Umum DPW PKB Provinsi Jambi.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua DPW PKB Jambi Elpisina, dan Sekretaris Umum Juanda.

“Semoga semangat berkurban ini menjadi bagian dari ikhtiar kami membangun ukhuwah dan kepedulian sosial di tengah masyarakat Jambi,” tambah Syofni.

Kegiatan kurban ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi seluruh jajaran pengurus dan simpatisan PKB, yang turut menjaga semangat gotong royong dan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berpolitik dan bermasyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljozha, S.E., M.A., menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi dalam agenda Penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, Kamis (5/6/2025).

Rapat yang digelar di Ruang A DPRD Kota Jambi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kemas Faried Alfarelly, didampingi unsur pimpinan dewan lainnya: M. Yasir, Jefrizen, dan Naim. Turut hadir pula Sekda Kota Jambi A. Ridwan dan jajaran TAPD Kota Jambi.

Dikesempatan itu, sejumlah agenda lain juga dilakukan dalam rapat tersebut, seperti Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 antara Pemerintah Kota Jambi dengan DPRD Kota Jambi, serta mendengarkan penyampaian Laporan Hasil Reses I DPRD kota Jambi Tahun Anggaran 2025.

Dalam penyampaiannya, Wakil Wali Kota Diza menyampaikan Rencana Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025. Dimana, Pendapatan Daerah secara total diproyeksikan mencapai 1 Triliun 931 Milyar 624 Juta 300 Ribu 48 Rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 39 Milyar 574 Juta 101 Ribu 48 Rupiah, jika dibandingkan dengan pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 yang sebesar 1 Triliun 892 Miliar 50 Juta 199 Ribu Rupiah.

“Sementara itu, untuk Rencana Belanja pada Perubahan Tahun 2025 ini adalah sebesar 1 Triliun 944 Milyar 207 Juta 74 Ribu 265 Rupiah mengalami peningkatan sebesar 2 Milyar 156 Juta 875 Ribu 265 Rupiah atau naik sebesar 0,11% dibandingkan dengan Belanja Daerah pada tahun 2025 yang sebesar 1 Triliun 942 Milyar 50 Juta 199 Ribu Rupiah,” ujar Diza.

Pada Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar 602 Milyar 432 Juta 428 Ribu 48 Rupiah, naik sebesar 43 Milyar 652 Juta 682 Ribu 48 Rupiah atau sebesar 7,81% dibanding dengan target PAD pada APBD Tahun 2025 yang sebesar 558 Milyar 779 Juta 746 Ribu.

Sementara itu, Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar 1 Trilyun 329 Milyar 191 Juta 872 Ribu Rupiah menurun sebesar 4 Milyar 78 Juta 581 Ribu Rupiah.

Diza juga menyebut, dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2025 Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar 12 Milyar 582 Juta 774 Ribu 217 Rupiah yang bersumber dari sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) mengalami penurunan sebesar 37 Milyar 417 Juta 225 Ribu 783 Rupiah dibandingkan dengan SILPA yang diproyeksikan pada APBD Tahun 2025 yang sebesar 50 Miliar.

Sedangkan terkait dengan Rancangan Awal RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029, Wawako Diza menjelaskan merupakan dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan jangka panjang, serta memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Provinsi.

Wawako juga mengapresiasi kerja sama, dukungan, serta masukan yang konstruktif selama proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Awal RPJMD itu.

“Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan yang disusun secara partisipatif, responsif terhadap isu strategis daerah, serta tetap menjaga kesinambungan pembangunan, dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkas Wawako Diza.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot Jambi akan segera melakukan konsultasi dengan Gubernur Jambi serta menggelar Musrenbang RPJMD, guna menyempurnakan dokumen lengkap RPJMD yang akan menjadi pedoman pembangunan Kota Jambi selama lima tahun ke depan.(*)