JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, kembali turun meninjau progres pembangunan tanggul sementara penahan tebing longsor di RT 03 Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Jumat (28/11/2025).

Peninjauan dilakukan bersama Kabid SDA Dinas PUPR Kota Jambi, Berlian, Lurah Buluran Kenali Nurkholis, dan warga setempat.

Kehadiran Kemas Faried menunjukkan respons cepat legislatif terhadap ancaman longsor yang mengintai bantaran sungai di kawasan tersebut.

Beberapa waktu lalu, Kemas Faried menerima laporan bahwa sejumlah rumah warga sudah terdampak longsor, sementara rumah lain berada dalam kondisi rawan dan berpotensi roboh tanpa penguatan struktur segera.

Menanggapi situasi ini, Ketua DPRD menekankan percepatan pengerjaan tanggul darurat sebagai langkah penyelamatan.

“Secara cepat kami mengambil tindakan dan meminta pemerintah kota untuk melakukan pergeseran dana BTT sebagai upaya tanggap darurat,” ujar Kemas Faried di lokasi.

Tanggul sementara dibangun menggunakan geobag berisi pasir yang diperkuat dengan kayu racuk.

Pekerjaan tanggul ini memiliki panjang 19 meter dan lebar 4,5 meter, dengan pengerjaan yang sudah berlangsung sekitar dua pekan.

Kemas Faried menegaskan, tanggul ini sifatnya sementara dan fokus pada penanganan darurat untuk meminimalkan kerusakan lebih lanjut serta menahan pergerakan tanah di titik rawan.

“Pengerjaan ini tidak dilakukan permanen karena saat ini fokus menanggulangi keadaan darurat terlebih dahulu,” tambahnya.

Raden Hasan Basri, warga RT 03, menyampaikan apresiasi atas pembangunan tanggul darurat.

“Kami mengucapkan terima kasih telah membangun geobag tanggul darurat. Mudah-mudahan ini benar-benar bermanfaat,” ujarnya.

Sementara itu, Berlianto, Kabid SDA Dinas PUPR Kota Jambi, menjelaskan pengerjaan ini difasilitasi dana tanggap darurat Pemerintah Kota Jambi, dengan persetujuan wali kota dan dukungan Ketua DPRD, meskipun lokasi sebenarnya berada di bawah wewenang Balai Air.

Kemas Faried menekankan pentingnya sinergi legislatif-eksekutif dalam menanggapi kondisi kritis yang bersentuhan langsung dengan keselamatan warga.

“Insya Allah, ke depan kita bisa terus berkolaborasi merespons kebutuhan masyarakat dalam situasi darurat,” tuturnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Proses seleksi kepala sekolah, Direktur PDAM Tirta Mayang, serta seleksi pejabat eselon yang tengah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota Jambi mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk dari DPRD Kota Jambi.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, secara tegas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengawasi proses seleksi tersebut agar berjalan transparan dan bebas dari dugaan jual beli jabatan.

Permintaan itu disampaikan Kemas Faried saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi bagi pimpinan dan anggota DPRD se-Provinsi Jambi yang digelar di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi, Kamis (27/11/2025).

Rakor tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen lembaga legislatif dalam menghadapi berbagai isu korupsi di daerah.

Kemas Faried hadir bersama Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Jefrizen, sebagai bentuk dukungan terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, akuntabel, dan berintegritas.

Di hadapan perwakilan KPK, Kemas Faried menyoroti sejumlah isu yang menjadi perhatian publik, terutama terkait proses seleksi jabatan strategis di Pemkot Jambi.

“Terutama seleksi kepala sekolah, Direktur PDAM Tirta Mayang, dan seleksi pejabat eselon. Kami minta atensi KPK agar mendeklarasikan secara tegas supaya tidak muncul persepsi negatif terkait dugaan jual beli jabatan,” ucapnya.

Ia menekankan bahwa, proses seleksi harus melibatkan panitia profesional, independen, akuntabel, dan transparan.

“Panitia seleksi harus jadi garda terdepan menjaga integritas. Jangan jadikan seleksi ini sebagai ajang uji coba,” tegasnya.

Kemas Faried juga menyinggung persoalan dalam seleksi sebelumnya di BUMD Kota Jambi.

“Pengalaman kemarin, seleksi sudah selesai dan baru tiga bulan berjalan, Direktur PT Siginjai Sakti malah mundur. Sampai hari ini kami belum mendapat penjelasan alasannya,” ujarnya.

Ia berharap seleksi selanjutnya benar-benar dilakukan profesional, sesuai kebutuhan jabatan, dan bebas dari kepentingan terselubung.

Menanggapi hal tersebut, Kasatgas Korsupgah KPK, Uding Juharidin, memastikan bahwa KPK terus melakukan monitoring sesuai ketentuan.

“Monitoring yang kami lakukan berdasarkan aturan yang berlaku. Indikatornya jelas, dan kami meminta lembaga menempatkan orang yang profesional,” katanya.

Uding menegaskan bahwa KPK mengawasi agar tidak ada intervensi kedekatan ataupun kepentingan tertentu dalam proses seleksi jabatan.

“Kami selalu memantau, namun jangkauan kami terbatas sehingga membutuhkan masukan. Kami hadir di sini agar korupsi tidak terjadi. Jika sampai terjadi, itu kegagalan bagi kami,” tegasnya.

Saat ini, Pemkot Jambi sedang melaksanakan seleksi pejabat Eselon II, seleksi kepala sekolah, serta seleksi Direksi PDAM Tirta Mayang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian, menjadi pihak pertama yang angkat bicara paling keras terkait gejolak PT Siginjai Sakti.

Ia menilai kegaduhan ini merupakan konsekuensi dari proses seleksi direksi yang sejak awal dianggap tidak sehat.

“Proses seleksi nggak bener, ya begini hasilnya,” tegas Djokas, Rabu malam (26/11).

Ia menambahkan bahwa, proses pemilihan direksi tidak menjunjung prinsip profesionalisme, meritokrasi, maupun transparansi.

“Tidak menjunjung profesionalisme, meritokrasi, dan tidak transparan,” lanjutnya.

Menurut Djokas, kegagalan ini justru menimbulkan beban baru bagi masyarakat Kota Jambi.

“Alih-alih menyumbang PAD, malah jadi beban APBD,” kritiknya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti tidak dilibatkannya DPRD dalam uji kelayakan calon direksi PT Siginjai Sakti, yang seharusnya menjadi bagian dari fungsi pengawasan legislatif.

“Seharusnya itu dilakukan. Faktanya tidak,” pungkasnya.

PT Siginjai Sakti kembali diterpa gejolak internal.

Setelah Direktur PT Siginjai Sakti, Marsono, menyatakan mundur dari jabatannya, Manajer Bisnis perusahaan tersebut, Reza Pahlevi, juga memilih mengundurkan diri.

Dua pejabat kunci yang hengkang hampir bersamaan ini memunculkan tanda tanya besar mengenai kondisi internal BUMD milik Pemerintah Kota Jambi tersebut.

Marsono membenarkan bahwa, keputusan Reza untuk mundur terjadi seiring dengan pengunduran dirinya.

“Kemunduran saya juga diikuti mundurnya manajer bisnis saya, saudara Reza Pahlevi. Terima kasih,” ujar Marsono, Rabu malam (26/11).

Ia menyampaikan bahwa, pengunduran dirinya dilatarbelakangi masalah kesehatan.

“Benar saya mundur, karena kesehatan. Surat ke Wali Kota sudah,” jelasnya.

Marsono diketahui baru dilantik pada 28 Agustus lalu.

Mundurnya direktur dan manajer bisnis dalam waktu singkat ini semakin memperkuat sorotan publik terhadap kondisi internal PT Siginjai Sakti, yang sebelumnya diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menegaskan bahwa pihaknya terus mengawal perkembangan polemik status “zona merah” di kawasan Kenali, Kecamatan Kota Baru.

Polemik tersebut kembali memanas setelah warga menggelar aksi protes ke kantor Pertamina pada Senin (24/11/2025).

Usai memimpin rapat paripurna, Faried mengungkapkan bahwa DPRD Kota Jambi sudah mengambil langkah konkret dengan melakukan koordinasi langsung ke Kejaksaan Agung.

“Kami sudah menemui Kejagung melalui Jamintel dan menyerahkan seluruh bahan terkait aksi unjuk rasa kemarin,” ujar Faried.

Ia menambahkan, pihak Kejaksaan Agung mendorong agar penyelesaian masalah ini dilakukan secara kolaboratif bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

Namun ia mengingatkan masyarakat bahwa proses penanganan tidak bisa berjalan cepat.

“Kami juga menunggu langkah dari Komisi XII DPR RI dari Dapil Jambi. Semua perlu waktu dan harus menunggu kejelasan secara bertahap,” jelasnya.

DPRD Kota Jambi juga berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani polemik tersebut.

Namun pembentukannya kemungkinan baru dapat dilakukan pada awal 2026 karena waktu yang sudah mendekati akhir tahun.

Faried menjelaskan bahwa akar persoalan ini bukan hal baru. Sengketa aset antara Pertamina dan masyarakat Kenali sudah berlangsung lama, bahkan sejak 1988, dan kembali mencuat setelah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2020–2023.

“Temuan BPK meminta Pertamina menilai ulang aset yang saat ini ditempati masyarakat,” katanya.

Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti lemahnya penandaan aset negara di kawasan Kenali.

Menurutnya, warga tidak pernah mendapatkan informasi resmi bahwa wilayah tersebut merupakan tanah yang dikuasai negara atau Pertamina.

“Seharusnya ada pemasangan plang resmi, bukan hanya gambar tengkorak. Hal ini yang menimbulkan keresahan dan kebingungan di tengah masyarakat,” tegasnya.

Faried memastikan bahwa DPRD Kota Jambi akan terus mengawal penyelesaian kasus ini hingga ada kepastian hukum yang adil bagi warga.

“Prosesnya panjang, tapi ini prioritas kami. Masyarakat tidak perlu khawatir, kami akan mengawal sampai selesai,” pungkasnya.(*)

JAMBI,  SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, S.E, menyampaikan sejumlah capaian dan arah kebijakan organisasi sejak dirinya resmi terpilih sebagai Ketua Kwarcab Pergantian Antar Waktu (PAW) periode 2025–2027.

Kemas Faried dipilih melalui Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) pada 15 Maret 2025, menggantikan Kak Maulana yang memenangkan Pilwako dan kini menjabat sebagai Wali Kota Jambi.

Dalam pernyataannya, Faried mengibaratkan kepengurusan saat ini sebagai “tanaman yang baru tumbuh”.

Walaupun masih berada dalam masa transisi, ia menegaskan bahwa perubahan tidak boleh dibiarkan tanpa tindakan.

“Perubahan tak mungkin ditolerir jika kami tidak berbuat. Apalagi jika berbicara pembinaan karakter menuju persemaian kader pemimpin 2045, sesuai Arah Kebijakan Gerakan Pramuka 2014–2045,” ujarnya.

Kemas Faried memaparkan sejumlah program strategis yang telah dan sedang dilaksanakan Kwarcab Kota Jambi untuk memperkuat pembinaan generasi muda.

Seperti Kwarcab menggelar Apel Serentak sebagai kampanye massal anti genk motor dan anti judi online, sejalan dengan isu nasional pencegahan kriminalitas remaja.

Pembekalan dibuka Wakil Wali Kota Jambi selaku Waka Mabicab, dan dikukuhkan langsung oleh Wali Kota Jambi sebagai Kamabicab.

Mereka diangkat sebagai “Duta Prabertuah Tanah Pilih”, ikon baru gerakan anti narkoba di Kota Jambi.

Melalui Karnaval dan Gerak Jalan Indah Semarak Hari Pramuka ke-64 Tahun 2025, Kwarcab menghadirkan pembelajaran sejarah Gerakan Pramuka serta kompetisi:

* Ketangkasan Baris Berbaris

* Pionering

* Mural

Pemahaman konsep Reduce, Reuse, Recycle (3R) diwujudkan melalui Lomba Kostum 3R Pramuka Siaga,  digelar berbarengan dengan peringatan Hari Pramuka.

Kwarcab kini menerapkan:

* Pembayaran non tunai (cashless)

* Penerapan Quote Pajak dalam setiap transaksi

* Less paper melalui penggunaan surat elektronik via aplikasi Sipadek milik Pemkot Jambi

Kwarcab telah menggelar Jambore Ranting, dan Jambore Cabang direncanakan pada 25–29 November 2025.

Kwarcab Kota Jambi masih didukung dana hibah dari Pemerintah Kota Jambi sebesar Rp900 juta

Adapun aset organisasi meliputi:

* Gedung dan lahan milik Pemprov Jambi (status pinjam pakai)

* 2 mobil dinas & 14 sepeda motor operasional

* 11 unit dipinjamkan ke Kwarran

* 1 unit bantuan Kwarda Jambi (2022)

* Ketersediaan tenaga staf untuk penyelesaian dokumen keuangan.

Kwarcab melakukan pendataan sekaligus pengadaan KTA Nasional secara massif, dengan capaian 39.792 KTA hingga saat ini.

Faried menegaskan bahwa, Kwarcab selalu berkoordinasi dengan Mabicab yang terdiri dari unsur Forkompimda dan OPD.

Sinergi proaktif terus diperkuat demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan kepramukaan di Kota Jambi.

Dalam kesempatan tersebut, Faried juga menyampaikan komitmen Kwarcab Kota Jambi terhadap pencapaian 2.085 Pramuka Garuda Simpatik Kwarda Jambi.

Beberapa anggota Pramuka Garuda Siaga dan Penggalang turut dihadirkan pada kunjungan Ka Kwarnas kali ini sebagai bentuk dukungan nyata.

Dengan berbagai program pembinaan karakter, digitalisasi tata kelola, hingga gerakan anti narkoba dan isu sosial lainnya.

Kemas Faried optimistis Kwarcab Kota Jambi mampu menjadi wadah regenerasi pemimpin masa depan.

“Dengan semangat Bertuah Tanah Pilih, kami terus bergerak dan berbenah untuk mencetak generasi Pramuka berkualitas,” tegasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Jambi dijadwalkan menerima kunjungan salah satu tokoh nasional, Komjen Pol (Purn) Drs Budi Waseso, pada Rabu 19 November 2025 mendatang.

Kehadiran mantan Kepala BNN dan Pimpinan Bulog tersebut sekaligus menjadi momen penting bagi Kwarcab Kota Jambi.

Ketua Kwarcab Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, membenarkan rencana kedatangan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa, Ketua Kwarnas Budi Waseso akan terlebih dahulu menghadiri agenda di wilayah Tanjung Jabung (Tanjab) Timur, sebelum akhirnya singgah ke Kwarcab Kota Jambi.

“InshaAllah jika tidak ada halangan, setelah menghadiri kegiatan di daerah Tanjab Timur, beliau akan singgah ke Kwarcab kita di Kota Jambi,” ujar Kemas Faried, Senin 17 November 2025.

Lebih lanjut, Kemas Faried mengungkapkan bahwa, kunjungan tersebut juga menjadi bentuk dukungan dan apresiasi dari Budi Waseso terhadap berbagai program dan peningkatan aktivitas kepramukaan di Kota Jambi.

“Beliau juga ingin memberikan apresiasi kepada Kwarcab Kota Jambi, terlebih dengan apresiasi ‘Tergiat’. Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk semakin aktif dan berprestasi,” tambahnya.

Kwarcab Kota Jambi saat ini tengah mendorong penguatan kegiatan kepramukaan di tingkat sekolah, komunitas, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Tagline “Tergiat” disebut menjadi simbol komitmen untuk terus bergerak aktif, kreatif, dan produktif.

Kemas Faried menegaskan bahwa, pihaknya telah menyiapkan rangkaian penyambutan sederhana namun penuh makna.

Termasuk pemaparan singkat mengenai capaian Kwarcab Kota Jambi sepanjang tahun ini.

“Ini kehormatan bagi kami. Semoga seluruh rangkaian berjalan lancar,” tutupnya.

Kunjungan Budi Waseso diharapkan semakin mempererat hubungan dan kolaborasi dalam pengembangan gerakan Pramuka khususnya di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Keberadaan sejumlah gudang minyak ilegal di Kota Jambi kembali memicu kekhawatiran masyarakat.

Meski telah dilakukan inspeksi mendadak (sidak) oleh DPRD Kota Jambi, hingga kini belum ada langkah penindakan tegas dari aparat penegak hukum.

Ketua Komisi I DPRD Kota Jambi Rio Ramadhan menegaskan, pihaknya hanya memiliki kewenangan dalam hal pengawasan dan perizinan.

Namun karena aktivitas penyimpanan dan distribusi BBM ilegal termasuk tindak pidana migas, Rio meminta agar Pemkot Jambi, Satpol PP, dan kepolisian tidak saling melempar tanggung jawab.

“Kalau gudang tidak berizin, Satpol PP harus berani menindak. Tapi untuk urusan BBM ilegal, itu ranah kepolisian. Harus ada sinergi, jangan saling tunggu,” ujar Rio, Sabtu (1/11/2025).

Sidak DPRD sebelumnya di sebuah gudang minyak di RT 42 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, tidak menemukan pemilik lokasi.

Kondisi bangunan yang tidak permanen juga membuat proses penyegelan sulit dilakukan.

Rio menyebut, laporan masyarakat terus berdatangan. Diduga masih banyak gudang minyak ilegal lain yang beroperasi secara tertutup di beberapa kecamatan di Kota Jambi.

“Kami sudah menerima banyak aduan. Kalau jumlahnya banyak dan tidak ada tindakan, artinya ada yang tidak berjalan dalam pengawasan,” tegasnya.

DPRD mendorong Pemkot Jambi segera membentuk Satgas Gabungan yang melibatkan Pemkot, Satpol PP, Pertamina, kepolisian, dan TNI untuk menangani masalah tersebut secara terpadu.

“Satgas harus segera dibentuk. Kalau tidak, kasus seperti ini akan terus terulang,” tambah Rio.

Keberadaan gudang BBM ilegal tidak hanya membahayakan keselamatan warga, tetapi juga diduga menjadi penyebab kelangkaan solar bersubsidi di SPBU karena praktik penimbunan dan pelangsiran.

Sementara itu, Wali Kota Jambi, dr. Maulana, menyatakan bahwa penindakan terhadap aktivitas tersebut harus dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.

“Kalau pelanggaran izin bangunan, itu wewenang Satpol PP. Tapi kalau menyangkut distribusi BBM ilegal, ranahnya kepolisian karena termasuk pelanggaran Undang-Undang Migas,” jelas Maulana.

Ia menambahkan, kasus gudang minyak ilegal di Jambi bukan hal baru. Sebelumnya juga pernah ditindak, namun kini kembali muncul.

“Ini pelanggaran berulang. Kami akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk langkah penanganan berikutnya,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menegaskan tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan program pembangunan daerah meskipun menghadapi tantangan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026.

Wali Kota Jambi, Maulana, mengatakan kebijakan anggaran tahun depan akan difokuskan pada efisiensi belanja rutin dan penguatan sebelas program unggulan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Efisiensi akan dilakukan pada kegiatan rutin di setiap OPD, seperti survei dan pertemuan yang berulang. Namun, prioritas tetap diarahkan pada pembayaran gaji, TPP, operasional kantor, serta program-program unggulan yang langsung menyentuh masyarakat,” ujar Maulana dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi, Senin (27/10/2025).

Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, serta para anggota DPRD Kota Jambi.

Dalam pemaparannya, Maulana menyampaikan bahwa total pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp1,523 triliun, sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,743 triliun.

Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan RI, alokasi transfer ke daerah tahun 2026 mengalami penurunan sekitar Rp242 miliar dibanding tahun sebelumnya.

“Kita masih berupaya agar ada tambahan dalam keputusan akhir nanti. Mudah-mudahan akhir bulan ini sudah ada kepastian,” jelas Maulana.

Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi justru ditargetkan meningkat menjadi Rp680,6 miliar.

Naik sekitar 12,65 persen atau setara Rp78 miliar dibanding tahun 2025 yang sebesar Rp606 miliar.

“Peningkatan PAD diharapkan mampu mengompensasi penurunan dana transfer dari pusat,” ujar Maulana.

Adapun komponen pendapatan transfer yang sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp903 miliar, kini naik menjadi Rp1,038 triliun.

Pendapatan tersebut terdiri dari:

• Dana bagi hasil: sekitar Rp125 miliar

• Dana alokasi umum: Rp690 miliar

• Dana alokasi khusus nonfisik: Rp206 miliar

Sementara dari sisi pembiayaan daerah, alokasi tahun 2026 direncanakan meningkat dari Rp10,5 miliar menjadi Rp20,5 miliar, seiring dengan pembahasan lanjutan antara Pemkot dan DPRD, serta menunggu keputusan final tambahan dana transfer dari pemerintah pusat.

Maulana menegaskan, meski kondisi fiskal mengalami tekanan, arah kebijakan pembangunan Kota Jambi tetap difokuskan pada penguatan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan stabilitas keuangan daerah.

“Kita tidak akan mengurangi komitmen terhadap pembangunan masyarakat. Fokus kita tetap untuk memperkuat ekonomi lokal dan pelayanan dasar publik,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly bersama Wakil Ketua Komisi I Zayadi mendatangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (24/10/2025).

Keduanya berkonsultasi terkait aduan masyarakat mengenai hasil overlay peta aset eks Pertamina yang disebut tumpang tindih dengan sertifikat milik warga.

Berdasarkan data, terdapat 5.506 bidang tanah di tujuh kelurahan di Kota Jambi yang diduga terbit di atas lahan eks Pertamina.

Kedatangan rombongan DPRD diterima oleh Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara DJKN Kemenkeu, Dr. Purnama Tioria Sianturi, SH, M.Hum.

Menurut Purnama, data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) menunjukkan adanya ribuan sertifikat di atas tanah eks Pertamina.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk memperjelas status aset tersebut.

“Kami sedang melakukan inventarisasi dan penilaian aset agar statusnya terang. Kami data mana yang menjadi milik negara, mana yang tumpang tindih atau sudah terbit sertifikat,” ujar Purnama.

Ia menegaskan, penyelesaian akhir persoalan ini akan ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat.

“Proses ini cukup lama karena kami harus memotret situasi secara menyeluruh, bukan hanya di Jambi tapi juga di daerah lain,” katanya.

Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried menyampaikan apresiasi atas penjelasan Kemenkeu.

Ia berharap pemerintah dapat segera menemukan solusi agar masyarakat tidak terus dirugikan.

“Kami mendapat sedikit gambaran untuk disampaikan ke masyarakat. Harapan kami, ada kejelasan agar warga yang sudah punya sertifikat tidak terus terblokir,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I Zayadi mengaku heran karena dalam penyusunan RTRW Kota Jambi 2005 hingga revisi 2024, Pertamina tidak pernah menyampaikan bahwa lahan tersebut merupakan aset mereka.

“Saat pembahasan RTRW, Pertamina kami undang tapi tidak ada penjelasan soal kepemilikan. Bahkan BPN pun saat menerbitkan sertifikat tentu berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Pertamina,” kata Zayadi.

Menanggapi hal itu, Purnama menegaskan bahwa lahan eks Pertamina tersebut merupakan barang milik negara, bukan milik Pertamina secara korporasi.

Di akhir pertemuan, Kemas Faried menyampaikan harapan agar pemerintah pusat dapat memberikan titik terang atas status tanah tersebut.

“Kami berharap ada solusi konkret karena kasihan warga yang sertifikatnya sudah terbit, tapi kini statusnya quo,” pungkasnya.

Adapun data indikasi jumlah sertifikat di atas lahan eks Pertamina yakni sebanyak 5.506 bidang yang tersebar di tujuh kelurahan:

1. Simpang III Sipin – 74 bidang

2. Mayang Mangurai – 64 bidang

3. Kenali Asam – 1.843 bidang

4. Kenali Asam Bawah – 1.314 bidang

5. Kenali Asam Atas – 645 bidang

6. Paal Lima – 918 bidang

7. Suka Karya – 648 bidang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan perlindungan sosial bagi aparat keamanan dan masyarakat rentan.

Usai melaksanakan Salat Jumat, ia menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada 12 anggota Babinsa dan Bhabinkamtibmas wilayah Danau Sipin, serta memberikan santunan jaminan kematian kepada keluarga pekerja rentan.

Penyerahan secara simbolis dilakukan di Masjid Amanah, Komplek DPRD Kota Jambi, sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan dan kesejahteraan para petugas garda terdepan di lingkungan masyarakat.

“Ini adalah bagian dari janji dan komitmen saya. Untuk kepesertaan Babinsa dan Bhabinkamtibmas ini saya biayai secara pribadi, karena saya paham betul beratnya tugas mereka di wilayah masing-masing,” ujar Kemas Faried.

Dalam kesempatan yang sama, Kemas Faried juga menyerahkan santunan jaminan kematian sebesar Rp 42 juta kepada Milu Karyawadi, suami dari almarhumah Sunarti, warga RT 12 Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura.

Sunarti merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan dari kategori pekerja rentan.

“Santunan ini adalah bukti nyata pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja informal dan rentan. Jika terjadi musibah, keluarga yang ditinggalkan tetap mendapat perlindungan,” jelasnya.

Kemas Faried juga menegaskan bahwa, program ini akan dilanjutkan pada tahun 2026, dengan cakupan yang lebih luas untuk menyasar lebih banyak pekerja informal dan kelompok masyarakat lainnya yang belum terlindungi jaminan sosial.

Ketua Masjid Amanah DPRD Kota Jambi, Budidaya, mengapresiasi inisiatif Ketua DPRD dalam memberikan perlindungan sosial kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

“Kita memang tidak mengharapkan musibah. Tapi jika terjadi saat bertugas, mereka sudah terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ini langkah konkret yang sangat kami hargai,” katanya.

Salah satu anggota Bhabinkamtibmas Danau Sipin juga menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian Ketua DPRD Kota Jambi.

“Kami merasa sangat dihargai. Terima kasih Pak Ketua DPRD atas dukungan dan kepeduliannya. Semoga ini menjadi berkah dan manfaat bagi kami dalam menjalankan tugas,” ucapnya.(*)