JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota DPRD Kota Jambi, Maria Magdalena, menyoroti pentingnya pemerataan sumber daya manusia (SDM) di seluruh sekolah yang ada di Kota Jambi, khususnya jenjang SD dan SMP yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Jambi.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, kualitas pendidikan tidak akan maksimal jika guru-guru profesional hanya menumpuk di sekolah-sekolah yang berlokasi di pusat kota atau sekolah yang sudah dianggap favorit.

“Kita perlu pastikan pemerataan guru profesional di semua sekolah, termasuk di pinggiran kota, agar seluruh anak didik memiliki kesempatan belajar yang sama baiknya,” ujar Maria.

Selain SDM, Maria juga menegaskan bahwa sarana dan prasarana (sarpras) sekolah harus tersebar secara adil dan layak.

Ia berharap pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi fisik dan fasilitas pendidikan di semua sekolah, tanpa terkecuali.

Tak hanya itu, Maria juga mengingatkan pihak sekolah—baik negeri maupun swasta—untuk tidak menahan ijazah siswa hanya karena alasan administrasi atau pembiayaan.

Ia menyebut, hal ini sangat merugikan masa depan anak-anak yang seharusnya bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau mencari pekerjaan.

“Pendidikan adalah hak semua anak. Menahan ijazah karena biaya sangat tidak bijak. Kami minta ini jadi perhatian serius semua pihak,” tegasnya.

Maria berharap ke depan Dinas Pendidikan Kota Jambi bisa melakukan pemetaan dan distribusi SDM, serta inventarisasi kebutuhan sarana prasarana, demi menciptakan sistem pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Ketua Komisi IV DPRD Kota Jambi dari Fraksi NasDem, Martua Muda Siregar, menyampaikan apresiasinya atas semangat memperkuat sektor pendidikan di Tanah Air, khususnya di Kota Jambi.

Martua menilai, momentum Hardiknas harus dijadikan refleksi bersama untuk terus meningkatkan mutu pendidikan.

“Kami sangat mengapresiasi peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini. Harapan kami, mutu pendidikan di Kota Jambi semakin baik ke depannya, baik dari sisi kurikulum, tenaga pendidik, hingga kualitas lulusan,” ujarnya.

Namun demikian, Martua juga menyoroti bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Kota Jambi masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan serius.

Menurutnya, kenyamanan belajar sangat dipengaruhi oleh fasilitas yang memadai di lingkungan sekolah.

“Sarana dan prasarana sekolah masih menjadi catatan kami. Untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mendukung, tentu diperlukan fasilitas yang baik,” kata dia.

“Ini yang akan terus kami dorong dalam fungsi pengawasan dan penganggaran di DPRD,” tambahnya.

Sebagai Ketua Komisi IV yang membidangi pendidikan, Martua menyatakan komitmennya untuk terus mendorong sinergi antara legislatif dan eksekutif demi menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh anak di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) resmi memilih ketua umum baru untuk periode 2025-2030. Munas VI Adeksi berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah, pada 27-30 April 2025.

Pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Adeksi dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat, bukan voting.

Usulan musyawarah ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, yang juga sempat menjadi salah satu kandidat Ketua Umum.

Menurut Kemas Faried, mekanisme musyawarah lebih mencerminkan semangat persatuan dan kebersamaan seluruh anggota Adeksi.

“Kita ini adalah satu keluarga besar DPRD kota se-Indonesia. Alangkah lebih baik jika pemilihan ketua umum dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat, bukan semata-mata voting,” ujar Kemas Faried, Senin (28/4/2025) malam.

Ia menambahkan, musyawarah dapat menghindari potensi perpecahan serta membuat semua peserta merasa dilibatkan dalam proses pemilihan.

Hasil dari musyawarah tersebut, Dance Ishak Palit, M.Si (Ketua DPRD Kota Salatiga) terpilih sebagai Ketua Umum Adeksi.

Sementara itu, Kemas Faried Alfarelly ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Adeksi.

Selain itu, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera SE (Ketua DPRD Kota Banjarbaru) terpilih sebagai Sekretaris, dan Andi Faizal Sofyan Hasdam (Ketua DPRD Kota Bontang) menjadi Bendahara Adeksi.

Menariknya, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Naim SH, juga terpilih sebagai Wakil Bendahara.

Tercatat, sebanyak 52 Ketua DPRD Kota dari 94 peserta hadir dalam Munas tersebut.

Dalam kesempatan itu, Kemas Faried Alfarelly menyampaikan pentingnya penguatan peran DPRD kota di seluruh Indonesia.

Ia menekankan bahwa Adeksi harus menjadi wadah untuk memperjuangkan aspirasi anggota DPRD kota serta mempererat sinergi antar anggota.

“Kita harus memperkuat posisi DPRD kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Melalui Adeksi, kita perjuangkan kepentingan rakyat di seluruh kota-kota Indonesia,” tegas Kemas Faried.

Politisi muda ini juga mengajak seluruh anggota Adeksi untuk menjaga soliditas dan profesionalisme, serta mendorong kolaborasi yang lebih erat guna mempercepat pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan.

“Mari kita saling bersinergi, berbagi pengalaman, dan memperjuangkan regulasi yang mendukung kemajuan kota-kota kita,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly menghadiri munas VI Adeksi di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Munas VI Adeksi akan berlangsung dari 27-30 April 2025.

Satu agenda penting dalam Munas VI ini adalah pemilihan calon Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) untuk menggantikan Sigit K Yunianto SH, MAP sebagai ketua umum dan H Didi Sumardi SH sebagai Sekretaris Jenderal.

Sebelumnya, nama Kemas Faried Alfarelly terjaring calon kandidat ketua umum Adeksi periode 2025-2030.

Kemas Faried Alfarelly terjaring bersama 6 kandidat lagi dalam pra munas VI Adeksi bertepatan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2025 di Merlynn Park Hotel, Jakarta dari Senin–Rabu (20-22 Januari 2025).

Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly mengaku siap untuk maju menjadi calon Ketua Umum Adeksi.

Kemas Faried menegaskan, kesiapannya untuk maju sebagai calon Ketua Umum Adeksi dilandasi oleh semangat memperkuat peran DPRD kota dalam mendorong pembangunan daerah dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Saya siap untuk maju. Ini bukan soal jabatan semata, tapi soal bagaimana kita bisa memperkuat kolaborasi antar-DPRD kota seluruh Indonesia, menyuarakan kepentingan rakyat, dan memperjuangkan penguatan fungsi legislatif di daerah,” ujarnya.

Menurut Faried, pengalaman dirinya memimpin DPRD Kota Jambi, serta berbagai forum nasional yang pernah diikutinya, menjadi bekal penting untuk memimpin Adeksi ke depan.

Ia berkomitmen membawa organisasi tersebut menjadi lebih solid, responsif, dan adaptif terhadap berbagai dinamika daerah.

“Insya Allah, kalau diberi amanah, saya ingin membawa Adeksi lebih aktif berkontribusi dalam kebijakan nasional yang berpihak kepada daerah. Kita harus menjadi mitra strategis, bukan hanya sekadar pelengkap,” ujarnya.

Untuk diketahui, Kemas Faried Alfarelly, terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan pembangunan Kota Jambi.

Salah satu upaya yang ia lakukan adalah dengan mempererat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Dalam beberapa kesempatan, Kemas Faried kerap melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kementerian dan lembaga di Jakarta untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kota Jambi.

Ia menegaskan bahwa komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat sangat penting untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Berikut nama calon ketua umum Adeksi yang terjaring di antaranya:

1. Dance Ishak Palit, M.Si (Ketua DPRD Kota Salatiga)

2. Ir Yulian Effendi MH (Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau)

3. Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera SE (Ketua DPRD Kota Banjarbaru)

4. Andi Faizal Sofyan Hasdam (Ketua DPRD Kota Bontang)

5. Kemas Faried Alfarelly SE (Ketua DPRD Kota Jambi)

6. Hj Aisah Renhoat S.Pd (Ketua DPRD Kota Tual)

7. Rikval Fachruri (Ketua DPRD Kota Banjarmasin).(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Ketua RT Serentak se-Kota Jambi yang akan berlangsung pada Sabtu, 26 April 2025.

Program ini dianggap sebagai langkah maju dalam memperkuat demokrasi lokal dan memberikan kesempatan bagi publik untuk berpartisipasi dalam membangun lingkungan mereka.

“Mari kita sukseskan pemilihan serentak Ketua RT se-Kota Jambi. Ini adalah prestasi dan kebijakan yang patut kita apresiasi bersama,” ujar Kemas Faried dalam pernyataannya kepada media.

Kemas Faried menambahkan bahwa pemilihan Ketua RT serentak ini merupakan yang pertama di Indonesia dan menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota Jambi, dr Maulana dan Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha dalam mendorong sistem pemerintahan yang lebih partisipatif dan transparan.

Sebagai Ketua DPRD dan wakil rakyat, Kemas Faried menegaskan dukungannya terhadap pemilihan langsung ini.

Ia berharap pemilihan Ketua RT yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat dapat menghasilkan pemimpin lingkungan yang amanah, berdedikasi, dan berkomitmen untuk memajukan Kota Jambi.

“Selamat kepada para calon Ketua RT yang besok akan dipilih langsung oleh masyarakat. Semua ini adalah amanah yang harus dijaga demi kemajuan Kota Jambi,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Muhammad Yasir, menyoroti pelaksanaan Pemilihan Ketua RT Serentak yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 26 April 2025.

Pemilu RT ini menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kota Jambi.

Yasir menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu RT serentak di 1.229 RT se-Kota Jambi merupakan wujud nyata demokrasi di tingkat akar rumput.

Namun, ia mengingatkan agar Pemerintah Kota Jambi lebih serius dalam mengantisipasi potensi konflik yang mungkin timbul sebelum, saat, maupun setelah pemilihan berlangsung.

“Sudah ada beberapa laporan yang masuk ke kami, seperti dugaan monopoli panitia di beberapa RT. Ini harus menjadi perhatian dan bahan evaluasi, karena ketika dilakukan serentak, potensi gesekan bisa meningkat,” tegas Yasir.

Selain itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari unsur pemuda dan masyarakat dalam proses pemilihan guna memastikan keterwakilan yang adil serta proses yang transparan dan partisipatif.

“Semua unsur harus dilibatkan agar proses ini bisa berjalan baik dan menciptakan kolaborasi antarwarga,” imbuhnya.

Ia berharap pelaksanaan pemilihan Ketua RT serentak 2025 di Kota Jambi dapat berjalan lancar, damai, dan demokratis, menjadi contoh bagi daerah lain dalam penguatan demokrasi lokal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Polemik pembukaan kembali Helen’s Play Mart di kawasan Mall WTC Batanghari Kota Jambi terus menuai sorotan.

Kali ini, penolakan tegas juga datang dari DPRD Kota Jambi, khususnya Komisi I, yang sejak awal merekomendasikan penutupan permanen tempat hiburan malam tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Kota Jambi, Rio Ramadhan, menyatakan kekecewaannya karena tidak dilibatkan dalam rapat terbaru yang digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terkait Helen’s Play Mart.

“Kami belum menerima laporan resmi dari Disperindag soal rapat tersebut. Tapi kami tetap mengacu pada hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya di DPRD, yang memutuskan untuk tidak memberikan izin operasional bagi Helen’s Play Mart,” ujar Rio ,Kamis (24/4/2025).

Rio menegaskan bahwa keputusan rekomendasi penutupan permanen Helen’s Play Mart dibuat berdasarkan masukan dari berbagai elemen masyarakat, seperti LAM Kota Jambi, tokoh agama, LSM, dan ormas, serta warga sekitar lokasi.

“Tempat usahanya sangat vulgar. Semua kalangan bisa masuk, dari anak-anak hingga orang tua, karena konsepnya terbuka seperti minimarket. Mereka juga menjual minuman beralkohol dari jenis A hingga C, dan yang paling penting, perizinannya tidak lengkap. Atas dasar itu, masyarakat resah, dan kami merekomendasikan penutupan permanen,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Jambi, Zayadi, juga menyampaikan keberatan keras atas rencana operasional kembali Helen’s Play Mart.

Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya juga sudah ada aksi demo dari masyarakat menuntut penutupan tempat hiburan malam tersebut.

“Dari sisi lokasi, Helen’s Play Mart berada di area yang tidak tepat—dekat rumah dinas Gubernur, rumah sakit, dan kawasan religi. Usahanya juga sangat vulgar, terlihat jelas oleh publik, bahkan anak-anak,” ujarnya.

Menurut Zayadi, pada saat RDP sebelumnya, beberapa OPD mengonfirmasi bahwa Helen’s belum memiliki dokumen perizinan lengkap, namun nekat membuka usaha.

Ini dinilai sangat membahayakan dan mencoreng tata kelola kota yang berlandaskan nilai budaya dan norma masyarakat Jambi.

“Kami mendukung investasi, tapi harus yang berdampak positif dan taat aturan. Untuk kasus Helen’s, kami tetap pada posisi awal: menolak dan merekomendasikan penutupan permanen,” pungkas Zayadi.

Penolakan terhadap Helen’s Play Mart kini semakin solid, tidak hanya dari masyarakat, ormas, dan tokoh adat, tetapi juga dari lembaga legislatif seperti DPRD Kota Jambi.

Masyarakat kini menantikan tindakan tegas Pemerintah Kota Jambi dan OPD terkait untuk mengakhiri polemik ini dan memastikan bahwa tempat hiburan yang dianggap meresahkan tersebut tidak kembali beroperasi.(*)

KotaJambi, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menegaskan komitmennya untuk mendukung program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi dalam 100 hari pertama kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi. Hal ini disampaikannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel BW Luxury, Kamis (20/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Kemas Faried menyoroti berbagai persoalan mendesak yang perlu segera ditangani, seperti banjir, kemacetan, jalan rusak, dan pengelolaan sampah. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang serta solusi komprehensif, terutama dalam mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda Kota Jambi.

“Kami melihat bahwa banjir, kemacetan, jalan rusak, dan sampah masih menjadi isu utama yang perlu perhatian serius dari Pemkot Jambi. Khusus untuk banjir, kami berharap ada sinergi antara Pemkot Jambi, Pemprov Jambi, dan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI agar bisa menemukan solusi bersama,” ujar Kemas Faried.

Ia juga mengingatkan bahwa penanganan masalah banjir tidak bisa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi. Menurutnya, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak agar pembangunan dan perbaikan sistem drainase serta infrastruktur bisa berjalan maksimal.

Selain itu, DPRD Kota Jambi berkomitmen untuk terus mengawal dan mendukung program prioritas yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah mengakomodasi aspirasi warga melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang disesuaikan dengan daerah pemilihan (Dapil) masing-masing anggota dewan.

“DPRD siap mendukung setiap program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kami akan memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya sekadar wacana, tetapi benar-benar membawa perubahan positif bagi warga Kota Jambi,” tegasnya.

Dengan adanya dukungan penuh dari DPRD, diharapkan program-program unggulan Pemkot Jambi dapat berjalan efektif dan memberikan solusi nyata bagi berbagai permasalahan di kota ini.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly menegaskan DPRD mendukung program prioritas Pemkot Jambi dalam 100 hari pertama kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi.

Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang digelar di Hotel BW Luxury, Kamis (20/3/2025).

Kemas Faried menyoroti sejumlah persoalan krusial yang harus segera ditangani, seperti banjir, kemacetan, jalan rusak, dan masalah sampah.

Menurutnya, Pemkot Jambi harus merancang program yang komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, terutama terkait perbaikan drainase guna mengurangi risiko banjir.

“Kami melihat bahwa banjir, macet, jalan rusak, dan sampah menjadi persoalan utama yang harus mendapatkan perhatian khusus dari Pemkot Jambi. Terkait banjir, kami berharap ada sinergi antara Pemkot Jambi, Pemprov Jambi, dan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI agar permasalahan ini bisa diurai bersama,” ujar Kemas Faried.

DIkatakannya, penyelesaian masalah banjir tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi.

Dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar perbaikan sistem drainase dan infrastruktur dapat dilakukan secara optimal.

Kemas Faried bilang, DPRD Kota Jambi siap mendukung program prioritas Pemkot Jambi dengan mencari solusi bersama dalam mengatasi permasalahan masyarakat.

Menurutnya, aspirasi masyarakat dapat diakomodasi melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang disesuaikan dengan daerah pemilihan (Dapil) masing-masing anggota dewan.

“DPRD akan selalu mendukung program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Kami akan mengawal dan memastikan agar setiap kebijakan yang diambil dapat langsung dirasakan dampaknya oleh warga Kota Jambi,” ujarnya.

Dengan adanya dukungan dari DPRD, diharapkan berbagai program prioritas Pemkot Jambi dapat berjalan efektif dan mampu membawa perubahan signifikan bagi kota dan masyarakatnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKKJAMBI.ID – Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Jambi, Novrial, kembali mempertanyakan tindak lanjut persoalan aset milik Pemkot Jambi yang berada di kawasan Jambi Town Square (Jamtos).

Isu ini kembali mencuat dan menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan transparansi pengelolaan aset daerah.

Menurut laporan penataan aset, terdapat sekitar 13 ruas jalan yang telah teridentifikasi sebagai bagian dari aset Pemkot Jambi.

Namun, perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut untuk memastikan status kepemilikan lahan serta penggunaannya, terutama terkait kemungkinan pemanfaatan ruas jalan tersebut sebagai lahan parkir.

“Jika terbukti ada aset Pemkot Jambi yang digunakan oleh pihak Jamtos, maka mereka harus membayar sewa sejak berdirinya hingga sekarang. Berapa besaran kontribusi yang harus diberikan kepada Pemkot setiap bulan, itu harus dihitung secara jelas,” tegas Novrial, yang juga duduk di Komisi II DPRD Kota Jambi ini.

Ia juga meminta Pemkot Jambi untuk segera memberikan klarifikasi terkait dugaan kepemilikan aset tersebut.

Jika benar aset tersebut milik Pemkot, maka Jamtos harus membayar sewa atau ganti rugi sesuai kesepakatan.

Namun, jika klaim Pemkot tidak dapat dibuktikan, hal ini justru dapat mencoreng citra pemerintah.

“Kami butuh kejelasan. Jika aset tersebut memang milik Pemkot, maka harus ada pemasukan yang jelas untuk daerah. Jika tidak, maka jangan sampai isu ini justru merugikan nama baik pemerintah,” tambahnya.

Untuk memastikan keabsahan kepemilikan aset, DPRD Kota Jambi mendorong adanya verifikasi dan koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Langkah ini dinilai penting agar permasalahan aset daerah dapat diselesaikan dengan transparan dan sesuai regulasi yang berlaku.(*)