JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Presiden Prabowo Subianto merombak sejumlah posisi strategis pemerintahan dan kepolisian pada Kamis 1 Oktober 2026.

Salah satu perubahan paling menonjol terjadi di tubuh Polri setelah Komjen Pol Suyudi Ario Seto resmi dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Prabowo melantik Suyudi bersama Komjen Pol Wahyu Hadiningrat yang kini menjabat Wakapolri dalam upacara di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan tersebut mengacu pada Keppres Nomor 96/POLRI Tahun 2026 dan Nomor 97/POLRI Tahun 2026.

Pergantian pucuk pimpinan Polri tersebut menjadi bagian dari rangkaian perubahan jabatan yang dilakukan pemerintah pada 1 Oktober 2026.

Sebelum dilantik, Suyudi mendapat persetujuan DPR RI melalui proses di parlemen untuk menggantikan Listyo Sigit.

Sementara itu, Listyo Sigit mendapat penugasan baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Posisi tersebut sebelumnya ditempati Dudung Abdurachman yang dalam reshuffle kali ini bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Suyudi Pimpin Polri, Wahyu Jadi Wakapolri

Pelantikan Suyudi dan Wahyu berlangsung bersamaan dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo.

Dengan pelantikan tersebut, Suyudi resmi mengambil alih jabatan Kapolri, sementara Wahyu Hadiningrat menempati posisi Wakapolri.

Usai pelantikan, Suyudi menyampaikan agenda awalnya berupa konsolidasi internal dan evaluasi terhadap program yang telah berjalan.

Ia mengatakan program yang masih relevan akan dilanjutkan, sementara bagian yang membutuhkan perbaikan akan dievaluasi.

Pergeseran Posisi Menteri

Selain pergantian Kapolri, Prabowo juga mengubah sejumlah posisi di Kabinet Merah Putih.

Sekretariat Negara mencatat terdapat 10 menteri dan wakil menteri yang dilantik dalam rangkaian pelantikan berdasarkan Keppres Nomor 104/P Tahun 2026.

Bahlil Lahadalia kini mendapat mandat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Sementara Sugiono berpindah dari Menteri Luar Negeri menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kursi Menteri Luar Negeri kemudian ditempati Arrmanatha Christiawan Nasir.

Dudung Abdurachman juga masuk jajaran menteri sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Adapun M. Sarmuji dipercaya menjadi Menteri Perindustrian.

Pada level wakil menteri, pemerintah juga melakukan sejumlah perubahan untuk posisi di bidang perekonomian, keuangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan.

Listyo Sigit Masuk Lingkaran Istana

Perubahan jabatan Listyo Sigit menjadi salah satu bagian penting dari reshuffle kali ini.

Mantan Kapolri tersebut kini menempati posisi Kepala Staf Kepresidenan. Pada saat yang sama, Dedi Prasetyo mendapat jabatan sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.

Presiden juga melantik Ariyanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Ombudsman Juga Berganti Kepemimpinan

Perubahan tidak hanya terjadi di kabinet dan Polri.

Presiden juga menyaksikan pengucapan sumpah Ketua dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia untuk sisa masa jabatan 2026–2031.

Nuzran Joher menempati posisi Ketua Ombudsman, sedangkan Radian Syam menjadi anggota.

Dengan demikian, rangkaian pelantikan 1 Oktober 2026 mencakup perubahan di sejumlah sektor, mulai dari kabinet, kepolisian, Kantor Staf Presiden, badan pemerintah, hingga Ombudsman.

Daftar 18 Pejabat yang Dilantik

Berikut daftar pejabat yang dilantik dalam rangkaian reshuffle dan pergantian jabatan tersebut:

1. Bahlil Lahadalia — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

2. Sugiono — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

3. Dudung Abdurachman — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

4. Arrmanatha Christiawan Nasir — Menteri Luar Negeri.

5. M. Sarmuji — Menteri Perindustrian.

6. Drajad Hari Wibowo — Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

7. Nurkholisoh Ibnu Aman — Wakil Menteri Keuangan.

8. Luky Alfirman — Wakil Menteri Keuangan.

9. Muhammad Saleh Mustafa — Wakil Menteri Pertanian.

10. Irwan Meilano — Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

11. Listyo Sigit Prabowo — Kepala Staf Kepresidenan.

12. Dedi Prasetyo — Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.

13. Ariyanto Wibowo — Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

14. Muhammad Fadil Imran — Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

15. Nuzran Joher — Ketua Ombudsman Republik Indonesia.

16. Radian Syam — Anggota Ombudsman Republik Indonesia.

17. Suyudi Ario Seto — Kapolri.

18. Wahyu Hadiningrat — Wakapolri.

Khusus untuk posisi Kapolri dan Wakapolri, Sekretariat Negara mengonfirmasi bahwa Suyudi Ario Seto dan Wahyu Hadiningrat resmi dilantik Prabowo pada Kamis, 1 Oktober 2026. (*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya untuk terus memperbarui regulasi ketenagakerjaan agar selaras dengan perubahan dunia kerja yang semakin dinamis.

Penyesuaian kebijakan difokuskan pada pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya (outsourcing), hingga model kerja berbasis platform digital atau gig economy.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan transformasi model bisnis dan perkembangan teknologi telah mengubah pola hubungan kerja.

Karena itu, regulasi harus mampu memberikan ruang bagi dunia usaha untuk berkembang tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

“Regulasi ketenagakerjaan harus mampu mengikuti dinamika dunia kerja. Dunia usaha membutuhkan fleksibilitas, tetapi hak-hak pekerja juga harus tetap terlindungi,” ujar Cris saat menjadi pembicara dalam Digital Transformation Indonesia Human Resources Conference & Expo (DTI-HR) di Jakarta, Kamis 6 Agustus 2026.

Dalam pemaparannya, Cris menegaskan bahwa skema PKWT tetap menjadi bagian dari sistem hubungan kerja yang diakui dalam peraturan perundang-undangan.

Namun, penerapannya harus sesuai dengan karakter pekerjaan, baik dari sisi jenis, sifat, maupun jangka waktu, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun pemberi kerja.

Menurutnya, penggunaan PKWT tidak boleh hanya dipandang sebagai instrumen efisiensi biaya perusahaan.

“PKWT bukan sarana efisiensi biaya semata. Penggunaannya harus disesuaikan dengan sifat, jenis, dan jangka waktu pekerjaan serta tetap memenuhi hak-hak pekerja,” tegasnya.

Selain PKWT, Kemnaker juga terus menyempurnakan regulasi mengenai sistem alih daya.

Penyempurnaan tersebut mencakup penegasan ruang lingkup pekerjaan, persyaratan perusahaan penyedia jasa, hingga standar perlindungan bagi tenaga kerja yang terlibat dalam sistem outsourcing.

Cris menilai keberhasilan penerapan aturan tersebut bergantung pada kepatuhan seluruh pihak, baik perusahaan pengguna maupun penyedia jasa.

Tata kelola yang baik diyakini dapat meminimalkan potensi perselisihan hubungan industrial sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih sehat.

Perhatian Kemnaker juga diarahkan pada pesatnya pertumbuhan ekonomi digital.

Menurut Cris, model kerja berbasis platform telah membuka peluang kerja baru, namun di saat yang sama menghadirkan tantangan regulasi karena karakter hubungan kerjanya berbeda dengan sistem konvensional.

“Kami ingin inovasi terus berkembang, tetapi pekerja juga harus memperoleh perlindungan atas hak-haknya. Karena itu, kebijakan ketenagakerjaan harus mampu mengikuti perubahan dunia kerja,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Cris juga menyoroti perubahan peran praktisi human resources (HR).

Ia menilai fungsi HR kini tidak lagi sekadar mengelola administrasi ketenagakerjaan, tetapi menjadi mitra strategis perusahaan dalam memastikan seluruh kebijakan ketenagakerjaan sesuai dengan regulasi sejak tahap perencanaan.

Mulai dari penyusunan skema PKWT, pengelolaan tenaga alih daya, hingga tata kelola pekerja berbasis platform digital, seluruhnya membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif agar perusahaan mampu menghadapi perubahan regulasi dan meminimalkan risiko hukum.

Menurutnya, perusahaan yang mampu menyesuaikan praktik pengelolaan sumber daya manusia dengan perkembangan regulasi akan memiliki daya saing lebih baik sekaligus mampu membangun hubungan industrial yang sehat, berkelanjutan, dan saling menguntungkan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih membuka pendaftaran Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Angkatan II Batch 1 Tahun 2026 hingga 28 Juli 2026.

Program ini ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi dan pendidikan profesi yang ingin memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan kompetensi sebelum memasuki dunia kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengatakan MagangHub menjadi salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia.

“Kami mengajak lulusan perguruan tinggi dan pendidikan profesi yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan kesempatan ini. MagangHub menjadi sarana memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi, dan memperkuat kesiapan memasuki dunia kerja,” ujar Darmawansyah dalam keterangan resminya, Rabu 22 Juli 2026.

Menurutnya, Program MagangHub Angkatan II Batch 1 merupakan bagian dari target 150.000 peserta sepanjang 2026 yang dibagi dalam tiga batch, masing-masing berkuota 50.000 peserta.

Jadwal Seleksi MagangHub 2026

Setelah pendaftaran ditutup pada 28 Juli 2026, Kemnaker akan melanjutkan proses seleksi sesuai jadwal berikut:

• Pendaftaran: hingga 28 Juli 2026
• Seleksi peserta: 29 Juli–5 Agustus 2026
• Penetapan peserta: 6 Agustus 2026
• Pengumuman hasil seleksi: 7 Agustus 2026
• Pelaksanaan magang dimulai: 10 Agustus 2026
• Kick Off MagangHub Angkatan II Batch 1: 11 Agustus 2026

Peserta Berhak Mengikuti Sertifikasi BNSP

Pada pelaksanaan tahun ini, Kemnaker menghadirkan sejumlah penyempurnaan program, salah satunya memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk mengikuti uji sertifikasi kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) setelah menyelesaikan masa magang.

Sertifikat kompetensi tersebut diharapkan menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan peluang peserta memperoleh pekerjaan.

Selain itu, program kini juga terbuka bagi lulusan pendidikan profesi, seperti profesi kesehatan, pendidikan, akuntansi, teknik, dan bidang profesi lainnya.

Menurut Darmawansyah, kebijakan tersebut disusun untuk mengakomodasi kebutuhan lulusan profesi yang memerlukan pengalaman praktik sebelum memasuki dunia kerja secara penuh.

Dapat Uang Saku dan BPJS Ketenagakerjaan

Selama mengikuti program selama enam bulan, peserta akan memperoleh sejumlah fasilitas, di antaranya:

• Uang saku sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lokasi magang.
• Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
• Jaminan Kematian (JKM).
• Pendampingan mentor sesuai kurikulum.
• Kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi BNSP.

Kemnaker juga memperkuat pengawasan pelaksanaan program melalui koordinasi dengan dinas ketenagakerjaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota guna memastikan peserta memperoleh lingkungan kerja yang aman, sehat, dan mendukung proses pembelajaran.

Petunjuk teknis terbaru juga mengatur pelaksanaan magang bagi perusahaan yang menerapkan sistem kerja enam hari dalam sepekan, termasuk pengaturan jam kerja, waktu istirahat, cuti bersama, hari libur nasional, hingga mekanisme pengunduran diri peserta.

Masyarakat yang berminat dapat melihat persyaratan lengkap dan melakukan pendaftaran melalui platform resmi MagangHub Kemnaker.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Nanik S Deyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Di balik keputusan tersebut, Nanik juga mengungkap sosok yang disebut akan menggantikan posisinya memimpin lembaga tersebut.

Melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu (22/7/2026), Nanik menyebut calon penggantinya merupakan sosok yang sudah dikenalnya dengan baik.

“Insyaallah pengganti saya adalah ‘adik saya’, yang bisa saya jewer kalau misalnya terjadi hal-hal yang menyimpang,” tulis Nanik.

Meski demikian, Nanik tidak mengungkap identitas sosok yang dimaksud maupun memastikan kapan pergantian jabatan Kepala BGN akan diumumkan secara resmi.

Nanik menjelaskan bahwa keputusan mengundurkan diri diambil karena dirinya harus menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri.

Sebelum berangkat, ia telah berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Dengan berat hati akhirnya saya pamit kepada Bapak Presiden untuk melakukan pengobatan di luar negeri untuk jantung saya. Rencananya hari ini, Rabu 22 Juli 2026, saya berangkat,” ujar Nanik.

Ia menegaskan, keputusannya menjalani pengobatan di luar negeri bukan karena meragukan kemampuan tenaga medis di Indonesia.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh second opinion atas kondisi kesehatannya.

“Ini bukan karena tidak percaya dokter yang hebat di Indonesia, tetapi untuk mendapatkan second opinion. Kebetulan ada kawan yang merekomendasikan rumah sakit di tempat yang akan saya tuju,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Nanik juga membagikan pesan yang disampaikan Presiden Prabowo saat dirinya menyampaikan permohonan pengunduran diri sebagai Kepala BGN.

“Saya sampaikan ke Presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN demi kesehatan saya. Karena Presiden prihatin dengan kondisi saya, Presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa meski tidak lagi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik masih akan dilibatkan dalam proses pengawasan dan pengembangan program-program BGN, termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Nanik S Deyang resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Keputusan tersebut diambil karena alasan kesehatan, yakni untuk menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri.

Kabar pengunduran diri tersebut dikonfirmasi oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, di Jakarta, Rabu.

“Hari ini Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung sekaligus mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,” ujar Dirgayuza.

Menurut Dirgayuza, meski baru sekitar satu setengah bulan memimpin BGN, Nanik telah melakukan berbagai langkah pembenahan dan meletakkan fondasi reformasi di tubuh lembaga tersebut.

Sejumlah langkah yang telah dilakukan antara lain mengevaluasi hampir 28.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mengklasifikasikan sekitar 3.000 dapur berdasarkan standar mutu, serta menghentikan ekspansi dapur di wilayah yang dinilai sudah jenuh.

Selain itu, BGN juga menemukan 414 SPPG bermasalah. Temuan tersebut disebut berdampak pada penyelamatan anggaran negara hingga ratusan miliar rupiah yang kembali ke kas negara.

Tak hanya itu, selama memimpin BGN, Nanik juga membentuk 11 tim reformasi, memfokuskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada kelompok penerima manfaat yang paling membutuhkan, serta melibatkan tenaga profesional dari berbagai kementerian dan lembaga.

Dalam unggahan di media sosial pribadinya, Nanik menjelaskan bahwa dirinya akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri dan dijadwalkan berangkat pada hari yang sama.

“Saya sampaikan ke Presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN demi kesehatan saya. Karena Presiden prihatin dan kasihan dengan saya, Presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN,” ujar Nanik.

Nanik juga mengungkapkan adanya kemungkinan Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Dewan Pengawas Badan Gizi Nasional dan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menyebut dirinya berpeluang dipercaya menjadi ketua dewan pengawas tersebut.

Meski tidak lagi menjabat sebagai Kepala BGN, Nanik menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan sektor gizi nasional.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan aparat kepolisian wajib menembak perusuh yang mencoba menerobos markas polisi. Instruksi ini disampaikan melalui video conference yang belakangan viral di media sosial.

nstruksi keras datang dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam sebuah video conference bersama Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada, Kapolri memerintahkan jajarannya untuk menembak perusuh yang berusaha masuk ke markas polisi maupun asrama kepolisian.

“Terapkan aturan itu. Kalau sampai masuk ke asrama, tembak itu,” ujar Kapolri dalam rekaman yang tersebar di media sosial X @pandai\besi\. Video tersebut segera viral dan menuai banyak tanggapan.

Instruksi tegas itu bukan tanpa alasan. Belakangan ini, sejumlah massa dilaporkan melakukan aksi anarkis di beberapa wilayah Jakarta. Bahkan, pada Sabtu malam (30/8/2025), kerumunan kembali mendatangi markas polisi. Aparat yang berjaga terpaksa mengambil tindakan represif dengan menembakkan peluru untuk memukul mundur massa. Rekaman yang beredar menunjukkan ada beberapa orang terluka, meski belum diketahui apakah luka tersebut akibat peluru karet atau peluru tajam.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengonfirmasi instruksi Kapolri tersebut. Ia menegaskan bahwa perusuh yang menerobos markas polisi harus ditindak tegas dan terukur demi menjaga kehormatan institusi Polri.

“Markas kepolisian adalah representasi negara kita. Kalau Polri runtuh, maka negara juga akan runtuh. Karena itu, siapa pun yang mencoba menyerang harus segera dihentikan,” kata Dedi, Minggu dini hari (31/8/2025).

Dedi menambahkan, meski tindakan tegas diberlakukan, polisi tetap akan mengedepankan asas proporsionalitas. Namun, ia menegaskan tidak ada kompromi jika keselamatan markas dan anggota Polri terancam.

“Mari kita jaga persatuan, kesatuan, dan kedamaian bangsa. Negara tidak boleh kalah dengan perusuh yang ingin merusak Mako Polri,” tegasnya.

Instruksi Kapolri untuk menembak perusuh yang terobos markas polisi menunjukkan bahwa Polri tidak main-main dalam menghadapi ancaman terhadap institusinya. Langkah ini sekaligus menjadi pesan bahwa keamanan nasional dan kewibawaan negara harus ditempatkan di atas segalanya. (*)

KotaJambi, SEPUCUKJAMBI.ID -Wali Kota Jambi, Maulana, menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang masih memprihatinkan di sejumlah titik. Hal ini ia sampaikan saat meninjau rumah warga penerima bantuan program perbaikan di RT 16, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Rabu (27/8/2025).

Dalam kunjungannya, Maulana mengaku terkejut ketika melihat kondisi akses jalan menuju lokasi masih rusak parah. Padahal, rumah warga penerima bantuan sudah direnovasi dan terlihat lebih layak. “Saya merasa kaget melihat jalan menuju lokasi rumah warga ini masih rusak,” ungkap Maulana di hadapan warga.

Ia bahkan menyebut jalan berlubang tersebut membuat perjalanan terasa tidak nyaman. “Ini akan menjadi prioritas, karena saya sudah melewati jalan ini. Rumahnya bagus, tapi jalannya hancur. Lewat sini bisa sakit pinggang,” ujarnya sembari tersenyum.

Menindaklanjuti keluhan tersebut, Maulana menegaskan sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi agar segera melakukan perbaikan. Ia memastikan akses jalan di kawasan itu akan dimasukkan dalam daftar prioritas pembangunan.

Keresahan warga pun turut mencuat saat orang nomor satu di Kota Jambi itu menyampaikan pernyataannya. Sejumlah ibu-ibu yang hadir menyebut kondisi jalan rusak kerap menimbulkan korban. “Jalan ini sudah ada makan korban, Pak,” kata seorang warga dengan nada prihatin.

Menjawab hal itu, Maulana menegaskan bahwa pemerintah kota terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur. Tahun ini, kata dia, ada 456 ruas jalan di berbagai wilayah Kota Jambi yang sedang diperbaiki secara bertahap.

“Di wilayah ini memang belum mendapat giliran, tapi saya pastikan akan menjadi prioritas. Perbaikan jalan penting untuk kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” tegas Maulana.

Dengan adanya perbaikan yang direncanakan, pemerintah berharap akses jalan di Kelurahan Beliung segera lebih baik sehingga warga dapat beraktivitas dengan aman dan lancar. (*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mengungkapkan kabar mengejutkan soal besaran penghasilan anggota DPR. Bukan sekadar ratusan juta, Mahfud menyebut dirinya mendengar bahwa gaji anggota DPR sebenarnya bisa menembus miliaran rupiah per bulan.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat berbincang dalam siniar Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, angka Rp 230 juta yang kerap disebut publik hanyalah bagian dari penghasilan rutin bulanan, sementara di luar itu masih ada sederet tunjangan hingga uang reses yang nilainya jauh lebih besar.

“Menurut saya kalau memang Rp 230 juta per bulan, yang saya dengar justru miliaran per bulan. Karena ini (Rp 230 juta) mungkin uang bulanan untuk keluarga, rumah, dan sebagainya. Di luar ini kan ada uang reses,” kata Mahfud.

Mahfud lalu mengisahkan pengalamannya saat menjadi anggota DPR periode 2004–2008. Kala itu, ia sudah menerima uang reses Rp 42 juta tiap tiga bulan, ditambah insentif per pembahasan undang-undang, hingga tawaran studi banding ke luar negeri dengan fasilitas mewah.

Di sisi lain, data resmi menunjukkan gaji pokok anggota DPR hanya Rp 4,2 juta per bulan. Namun, deretan tunjangan membuat total penghasilan mereka bisa melambung hingga Rp 100–230 juta. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) bahkan mencatat negara harus menyiapkan Rp 1,6 triliun hanya untuk membayar gaji dan tunjangan 580 anggota DPR sepanjang 2025.

Perbandingan dengan upah minimum pun mencolok. Jika UMP DKI Jakarta tahun ini Rp 5,39 juta, maka penghasilan DPR mencapai 42 kali lipat. Dibandingkan pekerja di Banjarnegara, Jawa Tengah, yang hanya Rp 2,17 juta, selisihnya bahkan tembus 105 kali lipat. (*)

Jambi, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., turut mendampingi Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar, melepas ribuan peserta Presisi Merdeka Run (PMR) 2025, sebuah ajang lari bertema kebangsaan yang diinisiasi Kepolisian Daerah (Polda) Jambi.

Kegiatan yang berlangsung meriah dan semarak itu, mengambil titik start di kawasan Perkantoran Gubernur Jambi, dengan diikuti sebanyak 5.088 peserta yang tergabung kedalam tiga kategori jarak tempuh. Yaitu 5 kilometer (5K), 10 kilometer (10K), dan 21 kilometer (Half Marathon), yang diikuti mulai dari atlet profesional, komunitas lari, hingga masyarakat umum dari berbagai daerah.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Jambi Al Haris, Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Hermon Dekristo, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, serta unsur Forkopimda Provinsi dan Kota Jambi, para Pejabat Utama Polda Jambi, pimpinan instansi vertikal, dan para undangan lainnya.

Disambut dengan antusias oleh ribuan peserta, Wali Kota Maulana turut mengapresiasi terselenggaranya Presisi Merdeka Run 2025. Menurutnya, selain wujud sinergi antara pemerintah daerah dan jajaran kepolisian dalam membangun semangat nasionalisme, menjunjung sportivitas, serta mempererat silaturahmi antar elemen masyarakat, kegiatan ini juga memberikan dampak positif dalam mendorong gaya hidup sehat di tengah masyarakat.

“Presisi Merdeka Run 2025 menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memperingati Hari Kemerdekaan RI dengan cara yang meriah, sehat, dan penuh semangat kebersamaan, tentunya kita akan dukung kegiatan positif seperti ini,” ujar Maulana usai pelepasan peserta.

Dia juga menyampaikan apresiasi tinggi dengan ditunjuknya Kota Jambi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, ajang ini tidak hanya menjadi wadah menumbuhkan semangat nasionalisme dan gaya hidup sehat, tetapi juga membawa dampak positif bagi perekonomian daerah.

“Saya sangat berterima kasih atas ditunjuknya Kota Jambi sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan ini. Kehadiran ribuan peserta dari berbagai daerah tentu memberikan manfaat besar bagi daerah kita,” katanya.

Ia menambahkan, kegiatan ini secara tidak langsung menjadi ajang promosi daerah, sekaligus sarana memperkenalkan potensi Kota Jambi kepada para peserta yang datang dari luar kota. Pergerakan ribuan orang tersebut turut menggerakkan sektor ekonomi masyarakat, mulai dari sektor perhotelan dan akomodasi, hingga kuliner, dan penjualan produk UMKM lokal.

“Ini event Sport Tourism, tentu menjadi berkah bagi pelaku usaha di Kota Jambi. Saat orang datang, mereka menginap, makan, belanja oleh-oleh, semua itu ikut menghidupkan roda perekonomian kita. Kegiatan semacam ini harus terus kita dukung,” tambahnya.

Dia berharap, event-event serupa dapat terus digelar di Kota Jambi, sebagai bagian dari upaya mendorong kebangkitan ekonomi daerah sekaligus memperkuat citra Kota Jambi sebagai kota yang ramah, sehat, dan terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Maulana juga mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan antusias. Salah satu bentuk partisipasi yang bisa dilakukan adalah dengan mengibarkan bendera Merah Putih di halaman rumah masing-masing sepanjang bulan Agustus.

“Ini merupakan bentuk penghormatan kita kepada para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan, sekaligus wujud cinta tanah air dan rasa syukur atas kemerdekaan yang telah kita nikmati bersama hingga hari ini,” sebutnya.

“Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti bisa terus berlanjut,” tutup Wali Kota Jambi itu.

Sementara itu, dalam sambutan pembukaannya, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar, menyampaikan pesan yang membangkitkan semangat kepada seluruh peserta. Ia menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik sebagai bagian dari semangat perjuangan yang harus terus diwarisi oleh generasi penerus bangsa.

“Di dalam raga yang bugar, tersimpan jiwa yang tangguh. Mari kita rayakan kemerdekaan ini dengan semangat sportivitas dan rasa persaudaraan,” ujarnya memberi semangat peserta.

Kapolda juga menyebut, untuk kelancaran dan pengamanan jalur, panitia bersama pihak Kepolisian telah melakukan rekayasa lalu lintas sementara di sejumlah ruas jalan utama di Kota Jambi.

“Sebanyak 1.563 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Instansi terkait dikerahkan untuk memastikan keamanan, ketertiban dan kelancaran acara hingga selesai,” sebutnya.

Selain itu, untuk memberi rasa aman kepada para peserta PMR 2025, Kapolda Jambi menjelaskan setiap peserta telah mendapatkan perlindungan dari Jasa Raharja Putera selama event berlangsung mulai dari start hingga finish.

“Karena keselamatan peserta adalah prioritas dalam kegiatan ini,” jelas Irjen Pol Krisno.

Lebih dari sekedar ajang kompetisi lari, Presisi Merdeka Run 2025 menjadi momentum penting dalam mempererat semangat kebangsaan sekaligus memperkuat ikatan sosial antarwarga. Kegiatan ini sukses menghadirkan atmosfer kebersamaan dan nasionalisme yang kuat dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada momen semangat kemerdekaan tersebut, Wali Kota Maulana bersama tamu kehormatan yang hadir pada PMR 2025 itu, turut ambil bagian dalam rute jalan santai di kawasan Kantor Gubernur Jambi. Kehadiran mereka tak sekadar seremonial, tetapi juga menyampaikan pesan sederhana namun bermakna: “pentingnya menjaga kesehatan melalui olahraga.” (*)

Jambi, sepucukjambi.id– Kejuaraan Panahan Wali Kota Jambi Cup Gelanggang Siginjai’2025 resmi ditutup pada Sabtu sore (31/5/2025), menandai suksesnya ajang olahraga bergengsi yang tak hanya menyedot perhatian peserta dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga mancanegara seperti Malaysia.

Sebanyak 250 atlet panahan turut ambil bagian dalam kejuaraan ini, yang terbagi ke dalam empat kategori kompetisi. Penutupan secara resmi dilakukan oleh Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., yang sekaligus menyerahkan medali dan trofi kepada para pemenang di lapangan utama Kantor Wali Kota Jambi.

Kehadiran peserta dari luar provinsi hingga luar negeri menjadi bukti bahwa Kota Jambi semakin diakui sebagai tuan rumah yang mampu menggelar event olahraga bertaraf internasional. Lebih dari itu, kejuaraan ini memperkuat posisi Kota Jambi sebagai destinasi yang aktif dalam pengembangan sport tourism ; menggabungkan semangat kompetisi dengan diplomasi budaya dan promosi pariwisata.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Diza menekankan, bahwa Kejuaraan Panahan Wali Kota Jambi Cup bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga sarana pelestarian warisan budaya bangsa.

“Melalui kejuaraan ini, kita tidak hanya mengembangkan olahraga panahan tradisional sebagai bagian dari kearifan lokal, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sejarah dan filosofi di baliknya, terutama kepada generasi muda. Hal ini penting sebagai upaya menjaga identitas budaya, yang merupakan fondasi kekuatan suatu bangsa,” ungkap Diza.

“Harapannya melalui event ini, generasi muda Kota Jambi tertarik untuk mulai mempelajari dan menekuninya sebagai salah satu pilihan aktivitas yang melatih fisik, konsentrasi dan kontrol emosi, sehingga dapat menjauhkan mereka dari hal-hal negatif,” lanjutnya.

Lebih jauh, Diza juga menyampaikan bahwa potensi panahan tradisional jika dikembangkan secara profesional dan berkelanjutan, dapat menjadi motor penggerak ekonomi kreatif di Kota Jambi, sekaligus menjadi ikon olahraga daerah yang membanggakan.

“Penyelenggaraan event ini, selain bentuk komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk memberikan dukungan dan kesempatan kepada seluruh penggiat olahraga mengekspresikan diri, juga akan berdampak pada bergeliatnya perekonomian daerah,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Wawako juga turut memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi menyukseskan Kejuaraan Panahan Wali Kota Jambi Cup Gelanggang Siginjai 2025 tersebut.

“Saya juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi, serta segenap panitia penyelenggara dan pihak-pihak terkait yang mendukung kelancaran pelaksanaan, sehingga para peserta dapat menunjukkan prestasinya dengan penuh semangat,” ucapnya.

Mengakhiri sambutannya, Wawako Diza berpesan, bahwa pengalaman dalam sebuah kompetisi adalah guru terbaik untuk meningkatkan skill dan mentalitas sebagai atlet agar tampil lebih baik.

“Kemenangan bukan segala-galanya tapi proses yang mendewasakan. Untuk itu, saya mengajak semua pihak agar selalu memberikan arahan dan motivasi yang tepat kepada generasi muda di lingkungan sekitar kita. Apapun pencapaian yang diukir, semoga menjadi motivasi untuk berlatih dan meningkatkan kemampuan untuk dapat berprestasi lebih baik pada ajang-ajang berikutnya untuk menjaga kelestarian tradisi,” tutup Diza.

Turnamen panahan yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-79 Pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi ke-624 Tanah Pilih Pusako Batuah ini tidak hanya bertujuan meningkatkan prestasi atlet, tetapi juga mengangkat kembali nilai-nilai warisan budaya dan spiritualitas.

Sebagai salah satu cabang olahraga yang dianjurkan dalam ajaran Islam, panahan memiliki dimensi lebih dari sekadar kompetisi fisik. Ia menjadi sarana pembinaan karakter, menanamkan nilai kesabaran, ketepatan, serta konsentrasi tinggi. Selain itu, panahan juga menjadi pengingat akan pentingnya ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam setiap upaya.

Sebagai bentuk penghargaan dan dukungan terhadap pengembangan atlet panahan, para pemenang dari empat kategori lomba berhak mendapat trofi, medali, sertifikat penghargaan serta uang pembinaan yang diserahkan usai penutupan lomba secara resmi.

Turut hadir pada acara penutupan itu, Kepala Dispora Kota Jambi Erwandi beserta jajaran Pemkot Jambi lainnya, Ketua Panitia sekaligus Ketua Patih Indonesia Regional Jambi David Teguh Ibnu Khajar, serta seluruh peserta dan undangan yang hadir.

Berikut para pemenang Kejuaraan Panahan Wali Kota Jambi Cup Gelanggang Siginjai 2025

Kategori Umum Putri :
1. Yolla Pratiwi (Lampung)
2. Nurmala Br Barus (Medan)
3. Elda Wiyanti (Sumatera Barat)
4. Vera Siviani (Lampung)

Kategori Umum Putra :
1. Oil (Lampung)
2. Joko Abu Umair (Jambi)
3. Rawal Putra (Sumatera Barat)
4. Blek Gusta Pradian (Sumatera Selatan)

Kategori U-14 Putra :
1. M. Syafiq Siraj Ampel (Bengkulu)
2. Luthfi Adiyatna (Lampung)
3. Ian Abdurrahman (Sumatera Selatan)
4. Anugerah Bintang Pratama (Jambi)

Kategori U-14 Putri :
1. Fayyaza Nasya Ramadhan (Sumatera Selatan)
2. lifa Ghilda Zahiera (Sumatera Selatan)
3. lhika Zakiya Zahra (Jambi)
4. lya Zhafira Quinsha (Sumatera Selatan. (*)