JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan hingga saat ini belum ada pendaftar yang dianggap kandidat kuat dalam proses seleksi Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tengah berlangsung.

“Berapa orangnya saya sempat lihat tadi pagi, saya browse orang-orangnya siapa saja. Mungkin masih kita tunggu orang-orang yang lain yang lebih berkualitas untuk masuk,” kata Purbaya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Ia menambahkan, sebagian besar pendaftar saat ini belum memenuhi kriteria figur profesional dan berpengalaman yang dibutuhkan.

“Saya masih lihat sebagian besar masih bukan orang jagonya-jagonya gitu,” imbuh Menteri Keuangan.

Purbaya menekankan bahwa proses seleksi tetap berjalan sesuai jadwal dan pemerintah menjamin transparansi serta objektivitas

Tidak ada kandidat favorit atau “jagoan” tertentu yang dijagokan.

Semua calon yang memenuhi syarat memiliki kesempatan sama untuk lolos seleksi administrasi dan tahap wawancara.

Posisi Ketua OJK dianggap strategis untuk memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia.

Termasuk perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank, di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang terus berubah.

Pemerintah masih menunggu pendaftar yang berminat dan memenuhi kriteria.

Batas akhir pendaftaran akan menentukan jumlah kandidat resmi yang akan bersaing dalam tahap seleksi berikutnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah resmi membuka Program Beasiswa Garuda S1 2026 bagi pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan studi sarjana di luar negeri.

Beasiswa ini menawarkan dukungan pembiayaan pendidikan sekaligus akses ke universitas internasional bergengsi.

Program ini ditujukan bagi lulusan SMA/sederajat dengan prestasi akademik baik dan kesiapan studi global.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal resmi, dengan tahapan seleksi mulai dari administrasi hingga wawancara.

Beasiswa Garuda menanggung biaya kuliah dan komponen pendukung lain, termasuk biaya hidup, tiket perjalanan, asuransi kesehatan, dan kebutuhan akademik sesuai skema pembiayaan program.

Persyaratan Pendaftaran

Calon peserta wajib memenuhi persyaratan dasar:

• Warga Negara Indonesia (WNI)

• Lulusan SMA/sederajat atau siswa kelas akhir

• Nilai akademik memenuhi standar seleksi

• Sertifikat kemampuan bahasa Inggris (TOEFL/IELTS atau setara)

• Surat rekomendasi dari sekolah atau lembaga terkait

• Motivation letter atau esai pribadi

• Dokumen identitas dan transkrip nilai

• Bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi

Selain itu, peserta harus memenuhi kriteria tambahan:

• Memilih program studi sesuai daftar universitas mitra

• Tidak sedang menerima beasiswa serupa

• Siap mengikuti pembinaan pra-keberangkatan

• Mematuhi aturan akademik dan kontrak beasiswa

• Bersedia kembali ke Indonesia setelah studi selesai

Seleksi dilakukan bertahap, mulai dari verifikasi dokumen, penilaian akademik, hingga wawancara.

Panitia menekankan pentingnya kelengkapan dokumen, karena kesalahan administratif dapat menggugurkan pendaftaran sejak awal.

Program Beasiswa Garuda menjadi kesempatan strategis bagi generasi muda Indonesia untuk memperoleh pendidikan global sekaligus membangun kompetensi nasional jangka panjang.

Pemerintah berharap penerima beasiswa dapat kembali berkontribusi pada pembangunan Indonesia setelah menyelesaikan studi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan tidak akan ada sweeping rumah makan selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Kebijakan ini diambil untuk menjaga harmoni sosial dengan menekankan pentingnya saling menghormati antara masyarakat yang berpuasa dan yang tidak.

Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafii, menyatakan bahwa praktik sweeping bukanlah pendekatan tepat untuk menjaga suasana Ramadhan.

Menurutnya, bulan suci seharusnya menjadi momentum memperkuat toleransi, bukan menimbulkan ketegangan di ruang publik.

“Enggak ada. Enggak ada sweeping-sweeping lah. Itulah bentuk penghormatan kita, selain kita yang berpuasa, masih ada kok saudara kita yang tidak berpuasa,” ujar Syafii usai Sidang Isbat Ramadhan 2026 di Hotel Borobudur, Selasa (17/2/2026) malam.

Syafii menekankan keberagaman masyarakat Indonesia yang harus diakui. Tidak semua warga menjalankan puasa, baik karena perbedaan keyakinan maupun alasan kesehatan.

Oleh karena itu, fasilitas publik seperti rumah makan tetap perlu tersedia.

“Kita yang berpuasa ini harus menyadari juga, ternyata kan enggak semua orang berpuasa. Sehingga masih memungkinkan ada fasilitas-fasilitas yang masih terus bisa dinikmati oleh orang yang tidak puasa,” jelasnya.

Wakil Menag juga mengingatkan bahwa toleransi berjalan dua arah. Masyarakat yang tidak berpuasa diharapkan tetap menghormati mereka yang menjalankan ibadah.

Sikap saling menghormati ini menjadi fondasi stabilitas sosial selama bulan suci.

“Bagi yang tidak berpuasa, ya memang kita enggak puasa. Tapi hormati dong orang yang puasa. Harmoni ini akan melahirkan situasi yang cukup baik di tengah masyarakat kita,” tambahnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengedepankan pendekatan persuasif dibanding tindakan represif.

Ramadhan dipandang sebagai ruang edukasi sosial tentang toleransi, bukan sekadar penegakan aturan formal.

Dengan saling memahami, pemerintah berharap masyarakat dapat menjalani bulan suci dengan tenang, produktif, dan tetap menghargai keberagaman.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah kembali menegaskan optimisme terhadap sektor industri manufaktur Indonesia di tengah dinamika sentimen ekonomi global.

Meski banyak faktor eksternal berpotensi memengaruhi, arus investasi ke sektor industri menunjukkan tren ekspansi jangka menengah yang kuat.

Juru bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief, menekankan bahwa penilaian terhadap investasi tidak bisa hanya mengacu pada satu indikator sesaat.

Menurutnya, kesiapan industri untuk segera beroperasi menjadi sinyal utama keberlanjutan investasi manufaktur.

“Masuknya investasi ke sektor industri tidak bisa dinilai hanya dari satu indikator sentimen. Fakta bahwa lebih dari seribu perusahaan industri siap beroperasi pada 2026 menunjukkan bahwa investasi manufaktur berjalan dan berkelanjutan,” ujar Febri di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Pemerintah juga menyoroti lonjakan impor barang modal sebagai indikator nyata aktivitas ekspansi industri. Kenaikan impor mesin dan peralatan produksi dinilai bukan sebagai tanda pelemahan, melainkan bukti bahwa pelaku industri sedang memperbesar kapasitas dan modernisasi teknologi.

“Peningkatan signifikan impor barang modal, khususnya mesin dan peralatan mekanis, menjadi indikator kuat bahwa investasi manufaktur justru tumbuh pesat, terutama sepanjang 2025. Ini menunjukkan industri sedang melakukan ekspansi dan modernisasi kapasitas produksi,” tegas Febri.

Ekspansi industri diproyeksikan mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, serta penguatan struktur industri nasional.

Pemerintah yakin sektor manufaktur tetap menjadi motor penting pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah persaingan regional dan global.

Berbagai kebijakan insentif, kemudahan perizinan, dan dorongan hilirisasi sumber daya alam terus diperkuat agar investasi tetap stabil.

Pemerintah menargetkan manufaktur menjadi pilar utama transformasi ekonomi jangka panjang.

“Dengan berbagai kebijakan tersebut, kami optimistis investasi industri manufaktur akan terus tumbuh, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Febri.

Dengan proyeksi lebih dari seribu perusahaan baru beroperasi dalam dua tahun ke depan, pemerintah menilai fondasi industrialisasi Indonesia berada pada fase penguatan.

Tantangan global memang tetap ada, namun arah kebijakan sudah selaras untuk menjaga momentum pertumbuhan sektor manufaktur.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara selama periode libur Tahun Baru Imlek dan awal Ramadan 1447 H.

Kebijakan ini diumumkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bentuk penyesuaian operasional mengikuti jadwal libur nasional.

Penghentian sementara dilakukan pada masa cuti bersama Imlek 16–17 Februari 2026, kemudian berlanjut pada awal Ramadan 18–22 Februari 2026. Penyaluran program dijadwalkan kembali normal mulai 23 Februari 2026.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa penghentian ini hanya bersifat teknis dan tidak mengubah kebijakan utama program.

“Penyesuaian pelayanan MBG pada periode hari libur dan cuti bersama dimaksud bersifat sementara dan tidak mengubah petunjuk teknis secara permanen. Setelah periode libur dimaksud berakhir, pelayanan MBG kembali mengikuti ketentuan operasional normal sesuai juknis yang berlaku,” ujar Dadan.

Penyesuaian jadwal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026 yang mengatur pelaksanaan MBG selama Ramadan, libur Imlek, dan masa Lebaran.

BGN memastikan bahwa setelah masa jeda berakhir, program akan kembali berjalan sesuai standar:

• Keamanan pangan

• Ketertiban distribusi

• Akuntabilitas layanan

Masyarakat penerima manfaat diimbau untuk memantau pengumuman resmi agar tidak terjadi kebingungan selama periode penghentian sementara.

Program MBG merupakan salah satu inisiatif nasional untuk memperkuat kualitas gizi masyarakat, terutama kelompok rentan.

Karena itu, penghentian sementara ini diposisikan sebagai penyesuaian teknis operasional, bukan pengurangan komitmen pemerintah terhadap layanan gizi publik.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Indonesia diproyeksikan menjadi negara kelima di Asia yang memiliki kapal induk setelah rencana penerimaan ITS Giuseppe Garibaldi terus diproses.

Kapal tersebut merupakan eks kapal induk milik Angkatan Laut Italia yang akan diserahkan kepada Indonesia melalui skema hibah pemerintah.

Kapal yang dimaksud adalah ITS Giuseppe Garibaldi, yang sebelumnya dioperasikan oleh Angkatan Laut Italia.

Kepastian status kapal disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Rico Ricardo Sirait.

Ia menegaskan bahwa kapal tersebut merupakan hibah dari pemerintah Italia, namun tetap membutuhkan penyesuaian teknis sebelum dapat dioperasikan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).

“Giuseppe Garibaldi adalah hibah dari pemerintah Italia. Pemerintah Indonesia akan mengalokasikan anggaran untuk retrofitting atau penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan operasional TNI Angkatan Laut,” ujarnya.

Perlu Retrofitting dan Penyesuaian Sistem

Proses administrasi dan teknis antara kedua negara masih berjalan. Retrofitting diperlukan agar sistem persenjataan, komunikasi, serta standar operasional kapal sesuai dengan kebutuhan pertahanan Indonesia.

Penyesuaian ini juga mencakup kompatibilitas dengan armada serta doktrin operasi TNI AL, sehingga kapal dapat terintegrasi secara optimal dalam sistem pertahanan nasional.

Potensi Peran Strategis

Kapal sepanjang sekitar 180 meter ini sebelumnya berfungsi sebagai kapal pengangkut pesawat tempur dan helikopter. Selain fungsi militer, kapal induk tersebut dinilai memiliki potensi untuk:

• Operasi kemanusiaan dan bantuan bencana

• Patroli laut jarak jauh

• Dukungan logistik di wilayah kepulauan

• Operasi keamanan maritim

Jika terealisasi, Indonesia akan bergabung dengan negara Asia lain yang telah lebih dulu mengoperasikan kapal induk seperti China, India, Jepang, dan Thailand.

Tantangan yang Perlu Diperhatikan

Pengamat menilai tantangan utama tidak hanya pada akuisisi kapal, tetapi juga pada:

• Kesiapan sumber daya manusia

• Biaya operasional dan perawatan jangka panjang

• Infrastruktur pendukung pangkalan

• Kesiapan armada udara pendukung

Seluruh aspek tersebut menjadi bagian dari perencanaan strategis agar kapal induk dapat berfungsi optimal dan berkelanjutan dalam sistem pertahanan nasional Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Perkiraan awal puasa Ramadan 1447 Hijriah mulai menjadi perhatian publik seiring semakin dekatnya bulan suci.

Pemerintah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah memiliki metode masing-masing dalam menentukan awal bulan Hijriah, meski seluruhnya tetap merujuk pada kaidah astronomi dan syariat Islam.

Pemerintah Tunggu Sidang Isbat

Penetapan resmi awal Ramadan oleh pemerintah akan diputuskan melalui sidang isbat yang digelar menjelang akhir bulan Syakban. Sidang ini menggabungkan dua metode utama:

• Hisab (perhitungan astronomi)

• Rukyat (pengamatan hilal secara langsung)

Prinsipnya adalah memastikan terlihatnya hilal (bulan sabit pertama) setelah matahari terbenam pada tanggal 29 bulan berjalan. Jika hilal tidak terlihat, maka dilakukan istikmal atau penyempurnaan bulan menjadi 30 hari.

Sekretaris Lembaga Falakiyah NU Jakarta, Ikhwanudin, menegaskan bahwa gerhana bukan penentu awal bulan Hijriah.

“Dasar penetapan awal bulan hijriah adalah terlihatnya hilal setelah matahari terbenam pada tanggal 29 Hijriah. Jika hilal tidak terukyat, maka dilakukan istikmal, bukan berdasarkan rukyatul kusuf. Gerhana hanya merupakan indikator,” ujarnya, sebagaimana dikutip NU Online.

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H

Sementara itu, Muhammadiyah telah lebih dahulu mengumumkan awal Ramadan berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal. Dalam maklumat resminya, disebutkan bahwa posisi bulan telah memenuhi kriteria.

Menurut perhitungan tersebut, 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.

Metode wujudul hilal yang digunakan Muhammadiyah menetapkan awal bulan jika hilal sudah berada di atas ufuk saat matahari terbenam, tanpa menunggu visibilitas (terlihat atau tidaknya secara kasat mata).

Potensi Perbedaan Awal Puasa

Dengan perbedaan metode yang digunakan, potensi perbedaan tanggal awal puasa tetap terbuka.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, sering terjadi kesamaan penetapan antara pemerintah dan organisasi Islam besar di Indonesia.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil sidang isbat sebagai keputusan resmi negara.

Meski demikian, umat Islam di Indonesia umumnya tetap saling menghormati perbedaan yang muncul, karena masing-masing metode memiliki dasar ilmiah dan fikih yang kuat.

Yang terpenting, momentum Ramadan tetap menjadi ruang untuk memperkuat ibadah, solidaritas sosial, dan menjaga kedamaian antarumat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memastikan penegakan hukum berjalan tegas, adil, dan tidak dijadikan alat kepentingan politik.

Ia menekankan bahwa hukum harus berdiri di atas prinsip keadilan, bukan digunakan untuk menjatuhkan pihak tertentu.

Dalam pernyataannya, Presiden menyebut tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan dalam proses hukum.

Ia bahkan menegaskan siap menggunakan hak konstitusional seperti abolisi dan amnesti jika menemukan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum.

Menurut Prabowo, putusan pengadilan harus diambil berdasarkan bukti kuat dan tanpa menyisakan keraguan.

Ia menekankan prinsip beyond a reasonable doubt, yakni keputusan hanya boleh dijatuhkan apabila tidak ada lagi kemungkinan terdakwa tidak bersalah.

“Tidak boleh ada miscarriage of justice. Jika masih ada keraguan, tidak boleh ada keputusan final,” tegasnya.

Presiden juga menilai kepastian hukum menjadi fondasi utama stabilitas nasional.

Tanpa sistem hukum yang dipercaya publik, pembangunan dan kemajuan negara akan terhambat.

Ia menyebut sejarah membuktikan bahwa negara yang berhasil selalu ditopang pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Karena itu, dirinya bersama jajaran kabinet bertekad membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan adil.

Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap independensi aparat penegak hukum.

Prabowo memastikan hukum harus ditegakkan sebagai instrumen keadilan demi menjaga kepercayaan rakyat terhadap negara.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah mulai melakukan verifikasi lapangan terhadap sekitar 11 juta peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan.

Langkah ini ditegaskan langsung oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.

Dalam keterangannya di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Gus Ipul menyebut lebih dari 30 ribu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dikerahkan untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

Para pendamping akan melakukan ground check dengan mendatangi rumah warga, mencocokkan data administrasi dengan kondisi sosial ekonomi terkini, serta memperbarui informasi kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa penonaktifan kepesertaan memang sesuai dengan kriteria yang berlaku.

Pemerintah juga membuka kemungkinan reaktivasi bagi masyarakat yang dinilai masih memenuhi syarat sebagai penerima bantuan iuran BPJS.

Menurut Kemensos, proses ini sekaligus menjadi bagian dari pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bantuan sosial lebih tepat sasaran.

Integrasi dan pembaruan data dinilai penting guna mencegah tumpang tindih bantuan serta meningkatkan akurasi distribusi program perlindungan sosial.

Pendamping PKH dipilih sebagai ujung tombak verifikasi karena dinilai paling memahami kondisi warga binaannya di tingkat desa dan kelurahan.

Dengan pendekatan langsung, pemerintah berharap kesalahan data dapat diminimalisir dan perlindungan jaminan kesehatan tetap terjaga bagi kelompok miskin dan rentan.

Hasil pengecekan lapangan ini nantinya akan menjadi dasar kebijakan lanjutan, termasuk kemungkinan pengaktifan kembali peserta BPJS PBI yang terbukti masih layak menerima subsidi negara.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Indonesia kini tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat kerentanan penipuan digital tertinggi di dunia.

Berdasarkan Global Fraud Index 2026, Indonesia menempati posisi kedua dengan kasus penipuan terbanyak secara global.

Mayoritas serangan memanfaatkan teknik social engineering, yakni manipulasi psikologis untuk memperoleh informasi pribadi dan akses keuangan korban.

Sekitar 70% penipuan digital di Indonesia dilakukan melalui metode ini, jauh lebih tinggi dibanding serangan teknis seperti peretasan sistem.

Social engineering memanfaatkan rasa panik, urgensi, atau kepercayaan korban terhadap otoritas resmi.

Indeks ini menilai kerentanan fraud di 112 negara berdasarkan empat pilar utama:

• Aktivitas penipuan (fraud activity)

• Akses terhadap sumber daya (resource accessibility)

• Intervensi pemerintah (government intervention)

• Kesehatan ekonomi (economic health)

Negara dengan perlindungan fraud terbaik di dunia adalah:

1. Luxembourg

2. Denmark

3. Finlandia

4. Norwegia

5. Belanda

Sebaliknya, negara dengan perlindungan paling lemah:

108. Tanzania

109. India

110. Nigeria

111. Indonesia

112. Pakistan

Tingginya kasus penipuan di Indonesia dikaitkan dengan:

• Pesatnya adopsi layanan digital seperti e-commerce, perbankan digital, dan media sosial

• Literasi keamanan siber yang masih rendah

• Penggunaan metode social engineering oleh pelaku untuk menipu melalui pesan palsu, tautan tiruan, atau panggilan telepon menyamar

Laporan ini menegaskan bahwa keamanan digital tidak hanya persoalan teknologi, tetapi juga kesiapan sosial dan ekonomi masyarakat dalam menghadapi ancaman modern.

Pemerintah, penyedia layanan digital, dan masyarakat disarankan untuk memperkuat perlindungan data melalui:

• Edukasi literasi digital dan keamanan siber

• Verifikasi sumber informasi sebelum membagikan data

• Penggunaan autentikasi ganda (two-factor authentication)

• Kehati-hatian dalam membagikan informasi pribadi di platform online

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan risiko penipuan digital dapat ditekan meski aktivitas online masyarakat terus meningkat.(*)