JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang berpotensi melonggarkan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk.

Langkah ini menimbulkan kekhawatiran, terutama di kalangan umat Muslim sebagai mayoritas penduduk Indonesia.

Anggota DPR RI Singgih Januratmoko menegaskan bahwa pelonggaran sertifikasi halal tidak bisa dilihat hanya dari sisi perdagangan.

Ia menekankan dimensi hukum, agama, dan sosial yang harus dipertimbangkan secara serius.

“Pelonggaran kewajiban sertifikasi halal seperti disepakati dalam perjanjian dagang antara Indonesia dan AS dapat menimbulkan risiko hukum, agama, dan sosial kemasyarakatan,” ujar Singgih dalam keterangan pers, Sabtu (21/2/2026).

Singgih menegaskan, kewajiban sertifikasi halal selama ini bukan sekadar aturan administratif. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konsumen Muslim dan penghormatan terhadap keyakinan mereka.

“Hal ini berkaitan langsung dengan hak konsumsi dan kepercayaan umat Muslim terhadap produk yang dikonsumsi,” tegasnya.

Ia menyoroti kemungkinan adanya pengakuan otomatis sertifikasi dari luar negeri tanpa penilaian setara dengan standar nasional.

Menurutnya, hal ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus melemahkan jaminan perlindungan konsumen.

“Pengakuan otomatis terhadap sertifikasi dari pihak luar tanpa pengujian atau penilaian yang setara dengan standar nasional dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan konsumen Muslim,” jelas Singgih.

DPR pun meminta pemerintah melakukan kajian mendalam sebelum kebijakan ini diterapkan, agar tidak memicu kebingungan di masyarakat.

Pengawasan kehalalan produk tetap harus menjadi prioritas dalam sistem perdagangan nasional.

Sorotan DPR ini menunjukkan bahwa isu sertifikasi halal bukan sekadar teknis perdagangan internasional, tetapi juga terkait kepastian hukum dan hak konsumen di dalam negeri.

Pemerintah diharapkan memberikan penjelasan komprehensif agar kebijakan dagang tetap selaras dengan regulasi nasional dan nilai-nilai yang dianut masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Seorang penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menyampaikan permohonan maaf terbuka setelah pernyataannya yang berbunyi “Cukup saya WNI, anak jangan” viral di media sosial.

Pernyataan itu memicu perdebatan luas dan kritik karena dianggap merendahkan identitas sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Video yang memuat pernyataan tersebut beredar cepat dan menjadi sorotan publik beberapa hari terakhir, menimbulkan diskusi soal tanggung jawab moral penerima beasiswa pemerintah dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.

Menanggapi polemik, yang bersangkutan memberikan klarifikasi sekaligus meminta maaf. Ia mengakui bahwa pemilihan kata yang digunakan tidak tepat dan berpotensi menimbulkan tafsir keliru di masyarakat.

“Saya menyadari sepenuhnya bahwa kalimat tersebut kurang tepat dan dapat dimaknai sebagai bentuk perendahan terhadap identitas sebagai Warga Negara Indonesia. Untuk itu, saya mengakui kesalahan dalam pemilihan kata dan menyampaikannya di ruang publik,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab penuh atas dampak pernyataan tersebut, terlepas dari kondisi emosional saat mengucapkannya.

“Apa pun latar belakang emosionalnya, dampak pernyataan tetap menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya. Melalui pernyataan ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada pihak yang merasa tersakiti serta atas kegaduhan yang terjadi,” lanjutnya.

Permintaan maaf ini mendapat beragam respons. Sebagian publik menerima klarifikasi sebagai bentuk tanggung jawab, sementara yang lain menilai peristiwa ini menjadi pembelajaran penting tentang etika komunikasi di era digital.

Banyak warganet menekankan bahwa setiap pernyataan di ruang publik, terutama oleh penerima program negara, memiliki konsekuensi sosial yang besar.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya literasi digital dan sensitivitas terhadap isu identitas nasional.

LPDP sebagai program strategis pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia unggul menekankan bahwa penerima beasiswa tidak hanya mewakili diri sendiri, tetapi juga institusi dan nilai kebangsaan.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kebebasan berpendapat harus disertai tanggung jawab, terutama di media sosial dengan jangkauan luas.

Ketelitian dalam memilih kata dan memahami konteks menjadi kunci agar polemik yang tidak perlu dapat dihindari.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas layanan kesehatan gratis bagi masyarakat selama bulan Ramadhan 1447 H/2026 M.

Program ini sebelumnya dijadwalkan hanya sebelum Ramadhan, namun tingginya antusiasme masyarakat mendorong BAZNAS untuk memperpanjangnya sepanjang bulan puasa.

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, menjelaskan bahwa perpanjangan program bertujuan menjaga kondisi fisik warga agar tetap prima saat menjalankan ibadah puasa.

“Awalnya dilaksanakan sebelum Ramadhan, lalu kami perpanjang selama bulan puasa, karena kebutuhannya banyak dan antusiasme masyarakat tinggi,” ujar Saidah, Sabtu (21/2/2026).

BAZNAS menegaskan layanan ini terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat. Program mencakup pemeriksaan kesehatan umum, konsultasi medis, serta pemberian obat-obatan dasar sesuai diagnosis tenaga medis.

“Silakan datang dan manfaatkan layanan yang tersedia. Bagi yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, BAZNAS juga menyediakan layanan di Rumah Sehat BAZNAS Indonesia di Jatinegara, yang memiliki fasilitas klinik pratama, pemeriksaan gigi, hingga USG,” tambah Saidah.

Selain pemeriksaan dasar di berbagai titik, fasilitas Rumah Sehat BAZNAS Indonesia di Jatinegara mampu menangani kebutuhan medis lebih lengkap, termasuk pemeriksaan ultrasonografi (USG) dan layanan kesehatan gigi.

Program kesehatan ini menjadi bagian dari upaya BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya melalui bantuan ekonomi dan sosial, tetapi juga memperluas akses layanan medis.

Diharapkan, masyarakat dapat menjalani Ramadhan dengan kondisi fisik yang lebih terjaga, sehingga ibadah bisa dilakukan dengan lebih khusyuk.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Mayor Jenderal TNI (Purn) dr. Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk periode 2026–2031.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 17/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Pengawas serta Direksi BPJS Kesehatan, yang mulai berlaku efektif pada 19 Februari 2026.

Sosok yang dipercaya memimpin lembaga pengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu bukanlah nama baru di dunia kesehatan.

Prihati Pujowaskito merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dengan pengalaman panjang di bidang medis militer dan manajemen rumah sakit.

Ia pernah bertugas di RSPAD Gatot Soebroto serta memiliki rekam jejak di Universitas Pertahanan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menyampaikan bahwa penunjukan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat tata kelola dan kesinambungan penyelenggaraan JKN.

Menurutnya, penyegaran struktur kepemimpinan diharapkan dapat menjaga stabilitas operasional sekaligus meningkatkan mutu layanan bagi jutaan peserta JKN di seluruh Indonesia.

Proses pengangkatan direktur utama baru tersebut juga telah melalui tahapan uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI sesuai amanat Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pemerintah berharap kepemimpinan Prihati mampu menjawab berbagai tantangan besar yang dihadapi BPJS Kesehatan, mulai dari keberlanjutan pembiayaan, peningkatan kualitas layanan fasilitas kesehatan, hingga percepatan digitalisasi sistem layanan.

Dengan latar belakang militer yang identik dengan disiplin dan manajemen terstruktur, serta pengalaman medis yang kuat, Prihati diharapkan membawa pendekatan kepemimpinan yang tegas, terukur, dan berorientasi pada perbaikan layanan publik.

Masa jabatan hingga 2031 memberi ruang untuk transformasi berkelanjutan dalam pengelolaan JKN.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Indonesia resmi menerima mandat penting dalam misi keamanan internasional di Gaza, Palestina.

Negara ini dipercaya mengisi posisi Wakil Komandan dalam Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF).

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Panglima ISF, Jasper Jeffers, dalam keterangannya kepada AFP, Jumat (20/2/2026).

“Saya telah menawarkan dan Indonesia telah menerima posisi wakil komandan untuk ISF,” ujar Jeffers.

Penunjukan ini dinilai sebagai langkah strategis yang menempatkan Indonesia pada posisi penting dalam struktur komando pasukan multinasional tersebut.

ISF dibentuk untuk menjaga stabilitas keamanan di Gaza pascakonflik, memastikan implementasi gencatan senjata berjalan efektif, serta mendukung proses transisi menuju tata kelola sipil yang lebih stabil.

Menurut Jeffers, misi ISF tidak bersifat ofensif. Fokus utama pasukan ini adalah stabilisasi wilayah dan menciptakan keamanan jangka panjang.

“Dengan langkah-langkah awal ini, kita akan membantu menghadirkan keamanan yang dibutuhkan Gaza demi kemakmuran masa depan dan perdamaian yang langgeng,” katanya.

ISF dirancang sebagai kekuatan multinasional yang melibatkan sejumlah negara mitra.

Tugasnya mencakup pengamanan wilayah, mendukung distribusi bantuan kemanusiaan, serta memastikan terciptanya kondisi aman bagi proses rekonstruksi dan pemulihan Gaza.

Kepercayaan terhadap Indonesia tidak lepas dari rekam jejak panjang dalam berbagai misi penjaga perdamaian dunia.

Peran sebagai wakil komandan menandai peningkatan kontribusi Indonesia di panggung internasional, khususnya dalam isu kemanusiaan dan perdamaian Timur Tengah.

Keterlibatan ini juga memperkuat posisi diplomasi Indonesia sebagai negara yang konsisten mendukung stabilitas global dan perjuangan rakyat Palestina.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Hasil pemeriksaan laboratorium terkait dugaan keracunan massal di SD Sekernan, Muaro Jambi, telah mengungkap adanya bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli (E. coli) pada beberapa sampel makanan dan sampel klinis siswa.

Namun, Ketua Satgas MBG Muaro Jambi, Budhi Hartono, menegaskan bahwa keputusan untuk menghentikan atau mengganti yayasan penyelenggara Makanan Bergizi Gratis (MBG) sepenuhnya berada di kewenangan BGN Pusat.

Satgas hanya bertugas melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan.

“Keputusan apakah yayasan diperpanjang, dihentikan, atau diganti sepenuhnya menjadi kewenangan pihak BGN Pusat. Satgas fokus pada hasil evaluasi dan langkah perbaikan,” jelas Budhi Hartono.

Hasil laboratorium menunjukkan bahwa Staphylococcus aureus ditemukan pada makanan seperti tahu, toge, ayam suir, kol, dan sampel sisa lainnya, sementara E. coli terdeteksi pada bihun siswa kelas 1–3.

Kombinasi kedua bakteri juga terdapat pada ayam suir dari bank sampel.

Uji kualitas air sumur bor yang digunakan pun menunjukkan total coliform 33 CFU/100 ml dan mangan 0,74 mg/l, melebihi batas standar mutu.

Satgas MBG memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan kepada yayasan:

• Peningkatan pengawasan dapur dan penerapan standar keamanan pangan yang ketat

• Perbaikan sistem air bersih dan sanitasi

• Pengawasan harian oleh petugas SPPG di lokasi produksi

“Petugas lapangan yang setiap hari berada di dapur harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar. Pengawasan tidak boleh longgar,” tambah Budhi.

Satgas menekankan bahwa evaluasi dan rekomendasi ini menjadi bahan pertimbangan bagi BGN Pusat untuk menentukan langkah akhir terkait kelanjutan yayasan.

Hasil evaluasi ini menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara layanan makanan di daerah agar konsisten menerapkan prosedur keamanan pangan demi mencegah kejadian serupa.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dan sampel klinis terkait dugaan keracunan massal di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi, mengungkap adanya kontaminasi bakteri patogen.

Etiologi utama diduga berasal dari Staphylococcus aureus, dengan kontribusi Escherichia coli (E. coli).

Ketua Satgas MBG Muaro Jambi, Budhi Hartono, menyebutkan bahwa Staphylococcus aureus ditemukan pada beberapa sampel makanan, termasuk tahu, toge, ayam suir, kol, dan sisa makanan lainnya.

Sementara E. coli terdeteksi pada bihun siswa kelas 1–3.

Kombinasi kedua bakteri ini juga ditemukan pada ayam suir dari bank sampel.

“Hasil uji menunjukkan pola kejadian mengarah pada common source outbreak, di mana satu sumber paparan sama menyebabkan puncak kasus tajam dalam waktu tertentu,” kata Budhi.

Selain makanan, uji kualitas air sumur bor yang digunakan menunjukkan total coliform 33 CFU/100 ml dan mangan 0,74 mg/l, melebihi standar mutu, sehingga berpotensi menjadi faktor risiko tambahan kontaminasi lingkungan.

Berdasarkan hasil evaluasi, Satgas MBG menyampaikan sejumlah rekomendasi perbaikan kepada yayasan penyelenggara Aziz Rukiyah Amanah, meliputi:

• Peningkatan pengawasan dapur dan standar keamanan pangan

• Perbaikan sistem air bersih dan sanitasi

• Pengawasan harian oleh petugas SPPG di lokasi produksi

“Petugas lapangan harus memastikan seluruh proses pengolahan makanan sesuai standar. Pengawasan tidak boleh longgar,” tegas Budhi Hartono.

Terkait keputusan penghentian atau penggantian yayasan, Budhi menekankan bahwa kewenangan berada pada BGN Pusat, dan Satgas hanya memberikan rekomendasi berbasis hasil evaluasi.

Hasil ini menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara layanan makanan agar konsisten menerapkan standar keamanan pangan, mencegah kejadian serupa, dan melindungi kesehatan siswa.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menekankan pentingnya percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para pengungsi korban bencana di Sumatera.

Menurutnya, penyelesaian huntara menjadi krusial agar masyarakat terdampak dapat menjalani ibadah Ramadan 1447 H dan Hari Raya Idul Fitri 2026 dengan lebih layak dan nyaman.

Dalam rapat Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI, Dasco mendorong pemerintah untuk menargetkan penyelesaian huntara sebelum Idul Fitri.

“Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan hunian sementara di wilayah bencana sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026,” kata Dasco.

Percepatan pembangunan huntara tidak hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga sisi kemanusiaan.

Menurut Dasco, pengungsi harus dapat menempati tempat tinggal yang aman dan layak saat menjalani ibadah puasa dan perayaan Idul Fitri.

DPR RI juga meminta adanya dukungan regulasi agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan lebih cepat.

Salah satunya melalui Peraturan Menteri Keuangan terkait relaksasi penggunaan anggaran kementerian atau lembaga.

“Relaksasi anggaran penting untuk memberikan fleksibilitas dalam mengalokasikan dana bagi pemulihan pascabencana, sehingga pembangunan huntara dan infrastruktur pendukung bisa segera direalisasikan,” jelas Dasco.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi percepatan pemulihan di wilayah Sumatera yang terdampak bencana, di mana pemerintah bersama DPR menargetkan pengungsi sudah menempati hunian sementara yang layak dan aman sebelum Idul Fitri 2026.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyoroti tumpukan kayu gelondongan yang masih banyak ditemukan di wilayah terdampak banjir di Sumatera.

Menurutnya, kayu tersebut memiliki potensi dimanfaatkan untuk pemulihan pascabencana maupun kepentingan ekonomi daerah.

Hal ini disampaikan Tito dalam rapat bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Ia menegaskan bahwa pemanfaatan kayu masih menunggu arah Presiden agar dapat digunakan secara legal dan tepat sasaran.

“Mengenai tumpukan kayu yang masih sangat banyak di beberapa tempat, begitu ada arahan Bapak Presiden dapat dipakai, langsung dipakai oleh warga atau pemda untuk dijadikan papan guna kepentingan bencana,” ujar Tito.

Selain untuk kebutuhan warga, Tito menyebut beberapa kepala daerah mengusulkan agar kayu gelondongan dapat mendukung industri lokal, misalnya pembuatan batu bata dan kayu olahan.

Mendagri juga membuka peluang agar pengelolaan kayu dilakukan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga selain membantu proses pemulihan, langkah ini berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Apakah mungkin ini bisa dikelola oleh BUMD, kemudian dijual ke industri-industri, sehingga bisa mendatangkan PAD pada mereka,” tambah Tito.

Pernyataan Tito menegaskan pemerintah tengah merancang skema pemanfaatan kayu pascabanjir yang terstruktur, legal, dan memiliki kepastian hukum.

Langkah ini diharapkan mempercepat pemulihan pascabanjir, sekaligus memberi nilai ekonomi bagi daerah terdampak.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Lukisan karya Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berjudul “Kuat dan Energik Laksana Kuda Api” berhasil terjual Rp6,5 miliar dalam sesi lelang amal perayaan Imlek Nasional 2026, yang digelar oleh Partai Demokrat di Djakarta Theater, Rabu (18/2/2026).

Harga fantastis ini tercapai setelah terjadi persaingan sengit antara para peserta lelang. Acara dipandu langsung oleh Ketua BPOKK Partai Demokrat, Ossy Dermawan, yang mengumumkan angka akhir pembelian.

“Rp6,5 miliar. Semua dana ini akan digunakan untuk bantuan kemanusiaan bagi masyarakat prasejahtera, utamanya kaum Tionghoa. Congratulations Dato Low,” ujar Ossy saat sesi lelang berlangsung.

“Ada sebuah kuda api yang melambangkan tekad, kekuatan, energi, mencapai tujuan yang baik, tetapi dalam suasana kehidupan yang teduh,” terang SBY.

Lukisan ini dibuat dengan makna simbolis, mencerminkan semangat nasional dan energi positif, sekaligus menjadi karya seni tokoh nasional yang memiliki nilai sosial tinggi

Lukisan dimenangkan oleh pengusaha konglomerat Low Tuck Kwong, salah satu tokoh bisnis terbesar di Indonesia.

Semua hasil lelang disumbangkan untuk kegiatan kemanusiaan, termasuk:

• Membantu masyarakat prasejahtera.

• Memberikan dukungan bagi korban bencana di berbagai daerah.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa dana lelang sepenuhnya untuk tujuan sosial.

“Hasil lelang lukisan ini sepenuhnya untuk bantuan kemanusiaan, membantu masyarakat prasejahtera, serta warga terdampak bencana, termasuk keturunan Tionghoa,” jelas AHY.

Transaksi ini menjadi momen penting yang memadukan dunia seni dan politik Indonesia.

Lukisan SBY tidak hanya bernilai seni tinggi, tetapi juga menjadi instrumen nyata untuk solidaritas sosial dan aksi kemanusiaan, memperlihatkan bagaimana tokoh nasional dapat menginspirasi melalui karya seni.(*)