JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi terkait sorotan publik mengenai penggunaan anggaran sekitar Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) dalam pelaksanaan program nasional.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa penggunaan EO merupakan bagian dari strategi awal lembaga yang masih dalam tahap penguatan sistem dan sumber daya manusia.

Menurutnya, sebagai institusi yang baru berjalan, BGN belum sepenuhnya memiliki tenaga internal yang memadai untuk menangani seluruh rangkaian kegiatan berskala besar secara mandiri.

“Sebagai lembaga baru yang menjalankan program strategis nasional, kami masih dalam tahap pengembangan sistem dan belum memiliki SDM internal yang sepenuhnya siap untuk semua kebutuhan teknis,” ujar Dadan dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa keterlibatan EO dipilih untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan secara profesional, terstruktur, dan tepat waktu.

EO dinilai memiliki keahlian dalam berbagai aspek, mulai dari perencanaan kegiatan, koordinasi dengan vendor, pelaksanaan teknis di lapangan, hingga manajemen risiko selama kegiatan berlangsung.

Selain itu, penggunaan jasa EO juga disebut membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi dan pengawasan anggaran.

“Seluruh kegiatan terdokumentasi dengan baik, sehingga justru mempermudah proses audit dan pengawasan,” jelasnya.

Dadan menambahkan bahwa peran EO tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga mendukung penyampaian pesan program kepada masyarakat agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Ia menegaskan bahwa penggunaan EO merupakan solusi sementara di tengah keterbatasan kapasitas internal, agar pelaksanaan program tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan kualitas maupun ketepatan waktu.

“EO menjadi jembatan agar program tetap berjalan efektif dan efisien,” tegasnya.

Lebih lanjut, BGN memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap terbuka untuk proses audit serta pengawasan publik.

Dengan klarifikasi ini, BGN berharap masyarakat dapat memahami bahwa penggunaan jasa EO merupakan bagian dari strategi manajerial untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program nasional.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk membahas penguatan kerja sama strategis, khususnya di sektor energi dan pasokan minyak.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa agenda ini merupakan langkah penting pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas energi nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu.

Menurutnya, kerja sama dengan Rusia diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi Indonesia, terutama dalam menjamin ketersediaan pasokan minyak yang stabil.

“Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Rusia, termasuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis, Senin (13/4/2026).

Teddy menjelaskan bahwa Presiden Prabowo akan melakukan pertemuan langsung secara empat mata dengan Presiden Vladimir Putin dalam agenda kunjungan tersebut.

Ia menegaskan bahwa pertemuan tingkat tinggi ini memiliki nilai strategis, terutama di tengah kondisi geopolitik global yang terus berubah dan penuh ketidakpastian.

“Situasi global saat ini menuntut adanya penguatan kerja sama internasional yang lebih solid, termasuk di sektor energi,” tambahnya.

Selain membahas isu energi, kedua pemimpin juga akan bertukar pandangan terkait perkembangan situasi geopolitik dunia serta upaya menjaga stabilitas dan perdamaian internasional.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga akan menegaskan posisinya sebagai negara yang aktif mendorong stabilitas global melalui pendekatan diplomasi dan kerja sama strategis.

Pertemuan ini sekaligus menjadi bagian dari langkah pemerintah Indonesia dalam memperluas kemitraan dengan negara-negara produsen energi, guna memastikan kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi secara berkelanjutan.

Di tengah ketegangan global yang berdampak pada sektor energi dan ekonomi dunia, penguatan kerja sama internasional dinilai menjadi kunci penting bagi Indonesia untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Mantan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, menyoroti kegagalan perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang hingga kini belum menghasilkan kesepakatan.

Ia menilai, mandeknya proses dialog tersebut tidak terlepas dari adanya kepentingan masing-masing pihak yang dinilai belum sepenuhnya mengarah pada upaya penyelesaian konflik secara menyeluruh.

“Kalau memang fokusnya untuk kebaikan bersama, seharusnya tidak terjadi kegagalan. Namun jika gagal, berarti ada kepentingan lain yang belum sepenuhnya sejalan dengan upaya perdamaian,” ujar Ma’ruf Amin kepada wartawan di Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2026).

Menurutnya, apabila kedua negara benar-benar mengedepankan penyelesaian konflik, maka kepentingan politik maupun strategi tertentu seharusnya dapat dikesampingkan demi tercapainya stabilitas global.

Namun kenyataannya, lanjut Ma’ruf, kegagalan tersebut menunjukkan bahwa proses negosiasi belum sepenuhnya berorientasi pada solusi damai yang komprehensif.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa dampak dari ketegangan antara kedua negara tersebut tidak hanya dirasakan secara regional, tetapi juga berpotensi memengaruhi berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.

“Indonesia pasti akan terdampak, terutama dari sisi ekonomi dan energi. Kita harus siap menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi,” tegasnya.

Ma’ruf juga mengingatkan pemerintah untuk memperkuat langkah antisipasi menghadapi dinamika global, mulai dari potensi kenaikan harga energi hingga ketidakpastian ekonomi internasional.

Ia menekankan bahwa kesiapsiagaan menjadi faktor penting agar Indonesia mampu meminimalkan dampak negatif dari konflik global yang terus berkembang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Prabowo Subianto menginstruksikan langkah tegas kepada seluruh aparat negara untuk menghentikan praktik penyelundupan yang dinilai masih marak terjadi di Indonesia.

Perintah tersebut ditujukan langsung kepada jajaran strategis, mulai dari Panglima TNI, Kapolri, hingga Menteri Keuangan, agar memaksimalkan kewenangan dalam menindak aktivitas ilegal tersebut.

“Gunakan seluruh wewenang yang ada untuk menghentikan penyelundupan,” tegas Prabowo saat memberikan arahan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga agar penegakan hukum berjalan lebih efektif dan terintegrasi di semua tingkatan.

Menurutnya, hingga saat ini tantangan dalam memberantas penyelundupan masih besar dan membutuhkan kerja keras yang konsisten.

“Pekerjaan kita masih berat, kebocoran masih terjadi, penyelundupan juga masih berlangsung,” ujarnya.

Prabowo menilai praktik penyelundupan menjadi ancaman serius karena dapat menggerus potensi kekayaan negara yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku, dan penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu.

“Tidak ada pengecualian, siapa pun yang terlibat akan ditindak tegas,” katanya.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional dari dampak aktivitas ilegal.

Dengan instruksi tersebut, diharapkan sinergi antar aparat dapat semakin solid dalam menutup celah penyelundupan serta mengamankan potensi penerimaan negara.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wacana penerapan sistem “war ticket” dalam pendaftaran haji mulai menuai sorotan.

Skema ini mengusulkan mekanisme berbasis kecepatan, di mana calon jemaah harus berebut kuota secara daring dalam waktu tertentu, mirip pembelian tiket konser atau transportasi online.

Gagasan tersebut muncul sebagai solusi atas panjangnya antrean haji di Indonesia yang bisa mencapai puluhan tahun. Dengan sistem ini, proses pendaftaran diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien.

Namun, Marwan Dasopang menilai penerapan sistem tersebut perlu dikaji secara menyeluruh, khususnya dari aspek sosial dan pemerataan akses.

Menurutnya, tanpa pengaturan yang jelas, skema “war ticket” berpotensi hanya menguntungkan kelompok masyarakat tertentu, terutama mereka yang memiliki akses teknologi lebih baik serta kemampuan finansial lebih tinggi.

“Kalau sistem ini diterapkan, siapa yang akan berburu tiket? Kemungkinan besar adalah kelompok yang punya kemampuan lebih. Ini bisa memicu kecemburuan sosial,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Ia mengingatkan bahwa ibadah haji tidak semata persoalan teknis pendaftaran, tetapi juga menyangkut prinsip keadilan bagi seluruh umat.

Meski begitu, Marwan tidak menutup peluang penerapan sistem tersebut. Ia menilai pemerintah tetap bisa mengkaji opsi ini selama mempertimbangkan berbagai aspek secara matang.

Selain itu, DPR juga menyoroti kemungkinan perlunya revisi regulasi jika skema baru ini ingin diterapkan secara resmi.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan bahwa perubahan sistem pendaftaran haji harus memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Perdebatan ini menunjukkan bahwa reformasi sistem haji membutuhkan pendekatan komprehensif.

Pemerintah diharapkan tidak terburu-buru mengambil keputusan dan memastikan kebijakan yang dihasilkan tetap adil, transparan, serta memberikan kesempatan yang merata bagi seluruh calon jemaah haji di Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang akan melambat dalam beberapa tahun ke depan akibat tekanan global yang semakin kompleks.

Ketidakpastian geopolitik, perlambatan perdagangan internasional, hingga fluktuasi harga energi menjadi faktor utama yang membayangi prospek ekonomi kawasan.

Namun di tengah kondisi tersebut, Indonesia justru diperkirakan menunjukkan kinerja yang lebih solid.

ADB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2% pada 2026 dan 2027, meningkat dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,1%.

Capaian ini mencerminkan ketahanan ekonomi domestik yang dinilai lebih kuat dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya.

Kinerja positif tersebut ditopang oleh konsumsi dalam negeri yang tetap terjaga, investasi yang terus mengalir, serta kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Kepala Ekonom ADB, Albert Park, mengingatkan bahwa risiko global tetap perlu diwaspadai, terutama konflik geopolitik yang berpotensi memicu lonjakan harga energi dan pangan.

“Konflik berkepanjangan dapat menyebabkan harga energi dan pangan tetap tinggi serta memperketat kondisi keuangan global,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (10/4/2026).

ADB menilai, jika tekanan global meningkat, dampaknya bisa merembet pada inflasi dan daya beli masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Sementara itu, beberapa negara besar di Asia justru menghadapi perlambatan.

Di China, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan turun menjadi 4,6% pada 2026 dan 4,5% pada 2027 akibat krisis sektor properti dan melemahnya ekspor.

Di India, pertumbuhan juga diperkirakan melambat menjadi 6,9% pada 2026 dari sebelumnya 7,6%, menandakan adanya tekanan pada aktivitas ekonomi domestik.

Sementara kawasan Pasifik diprediksi mengalami perlambatan paling tajam, dengan pertumbuhan turun dari 4,2% pada 2025 menjadi 3,4% pada 2026 dan kembali melemah ke 3,2% pada 2027.

Secara keseluruhan, laporan ADB menunjukkan bahwa meskipun ekonomi global menghadapi tantangan besar, Indonesia masih berada pada posisi yang relatif kuat.

Stabilitas domestik menjadi kunci utama dalam menjaga momentum pertumbuhan, meskipun pemerintah tetap perlu waspada terhadap dinamika global, termasuk risiko geopolitik dan fluktuasi harga komoditas.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Agus Andrianto menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan).

Pernyataan ini disampaikan menyusul sorotan dari Komisi III DPR RI terkait masih adanya praktik peredaran narkoba di dalam lapas.

Menurut Agus, perhatian dari DPR merupakan bentuk kepedulian bersama dalam memperkuat sistem pemasyarakatan yang bersih dan berintegritas.

“Segala bentuk peredaran narkotika, baik yang melibatkan warga binaan maupun oknum petugas, merupakan pelanggaran serius dan tidak akan kami toleransi,” tegasnya, Kamis (9/4/2026).

Untuk menutup celah peredaran narkoba, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus memperketat pengawasan melalui berbagai langkah konkret.

Salah satunya adalah penguatan sistem keamanan berbasis teknologi, termasuk pemasangan CCTV terintegrasi di sejumlah lapas dan rutan.

Selain itu, razia rutin dan insidentil juga terus ditingkatkan dengan melibatkan aparat penegak hukum seperti Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Tentara Nasional Indonesia.

Dalam aspek internal, Agus menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu menindak tegas oknum petugas yang terlibat.

Sanksi berat hingga pemecatan dan proses hukum telah diterapkan terhadap sejumlah pelanggar.

“Kami bertindak tanpa pandang bulu. Jika terbukti terlibat, sanksi tegas akan dijatuhkan,” ujarnya.

Sebagai langkah strategis, pemerintah juga telah memindahkan sebanyak 2.284 warga binaan kategori bandar dan high risk ke wilayah pengamanan khusus seperti Nusakambangan.

Kebijakan ini bertujuan memutus jaringan peredaran narkotika di dalam lapas sekaligus memberikan efek jera.

Tak hanya penindakan, pemerintah juga memperkuat program pembinaan dan rehabilitasi bagi warga binaan.

Upaya ini dilakukan agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan tidak terjerumus kembali dalam penyalahgunaan narkotika.

Agus menilai peredaran narkoba di lapas merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan kerja sama semua pihak.

Oleh karena itu, pemerintah membuka ruang diskusi dan menerima masukan untuk memperkuat langkah penanganan ke depan.

“Kami akan terus melakukan evaluasi agar lapas dan rutan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang aman, bersih dari narkotika, dan mendukung reintegrasi sosial,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Yassierli mengusulkan peningkatan signifikan jumlah peserta program magang nasional pada tahun 2026.

Kuota yang saat ini berada di kisaran 100 ribu orang diusulkan naik hingga 150 ribu peserta atau meningkat sekitar 50 persen.

Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX pada Kamis (9/4/2026), sebagai respons atas tingginya minat masyarakat serta dukungan positif dari kalangan industri terhadap program magang yang berjalan saat ini.

Menurut Yassierli, antusiasme peserta terus meningkat dari waktu ke waktu.

Di sisi lain, perusahaan-perusahaan juga memberikan apresiasi karena program ini dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang siap pakai.

“Kami melihat minat yang sangat tinggi dari peserta dan juga dukungan dari industri. Karena itu, kami mengusulkan agar kuota magang tahun 2026 bisa ditingkatkan menjadi 150 ribu orang,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden, namun pelaksanaannya masih menunggu kepastian dukungan anggaran dari pemerintah.

Yassierli berharap adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Keuangan dan kementerian terkait lainnya, agar program ini dapat terus berlanjut dan diperluas.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa program magang memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja.

Selain itu, program ini juga menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri yang terus berkembang.

Meski demikian, keputusan akhir terkait penambahan kuota peserta magang nasional masih bergantung pada kesiapan anggaran negara.

Pemerintah saat ini masih melakukan pembahasan lebih lanjut sebelum mengambil keputusan final.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBi.ID – Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia tengah memasuki fase kebangkitan besar yang akan menarik perhatian dunia internasional.

Ia bahkan menyebut dalam waktu dekat, Indonesia akan menghadirkan kejutan yang signifikan di panggung global.

Pernyataan tersebut disampaikan saat peresmian pabrik perakitan kendaraan komersial listrik milik PT VKTR Sakti Industries di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi berada dalam posisi sebagai “raksasa tidur”.

Ia menggambarkan kondisi saat ini sebagai momentum kebangkitan nasional yang nyata.

“Tahun depan kita akan membuat dunia terkejut. Indonesia sedang bangkit, kita bukan lagi negara yang tertidur, kita sedang bergerak maju,” ujarnya.

Prabowo juga menanggapi berbagai pandangan negatif yang menilai kondisi Indonesia sedang tidak baik. Ia menilai anggapan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Menurutnya, persepsi suram terhadap Indonesia justru muncul dari sudut pandang yang tidak objektif.

Ia menegaskan bahwa kondisi Indonesia saat ini berada dalam arah yang positif dan penuh harapan.

Lebih lanjut, ia menyoroti besarnya potensi yang dimiliki Indonesia, mulai dari kekayaan sumber daya alam hingga peluang pengembangan industri modern seperti energi terbarukan dan teknologi.

Prabowo pun mengajak seluruh masyarakat untuk tetap optimistis serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi pesimistis.

Ia menekankan pentingnya kerja sama seluruh elemen bangsa untuk memaksimalkan potensi tersebut.

Dengan berbagai faktor pendukung tersebut, ia meyakini Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi kekuatan besar dunia dalam waktu dekat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Sri Purwaningsih, mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kota Jambi dalam pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL).

Bahkan, Kota Jambi kini masuk dalam 10 daerah prioritas nasional untuk peluncuran program tersebut.

Sri Purwaningsih menyampaikan, kunjungan pemerintah pusat ke Jambi dilakukan untuk memastikan kesiapan proyek secara langsung di lapangan, baik dari sisi teknis maupun administratif.

“Kami dari pemerintah pusat berkunjung ke Kota Jambi untuk verifikasi lapangan dalam menilai kesiapan proyek PSEL. Seluruh tim mendukung dan mempersiapkan secara administratif terkait program ini,” ujar Sri, yang juga pernah menjabat sebagai Pj Walikota Jambi ini.

Ia mengungkapkan, awalnya Kota Jambi tidak termasuk dalam prioritas utama.

Namun, berkat percepatan persiapan yang dilakukan pemerintah daerah, posisi Jambi melonjak signifikan hingga masuk dalam prioritas Danantara untuk gelombang pertama.

“Kota Jambi awalnya berada di urutan belakang, tetapi kesiapannya melaju pesat hingga masuk 10 daerah prioritas launching. Ini berkat kerja keras pemerintah kota dan dukungan DPRD Kota Jambi,” jelasnya.

Sri menegaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri juga memiliki peran penting dalam memastikan kesiapan objek proyek, termasuk ketersediaan bahan baku sampah.

Saat ini, produksi sampah Kota Jambi masih sekitar 450 ton per hari, sementara kebutuhan operasional PSEL mencapai 1.000 ton per hari.

Untuk itu, Pemkot Jambi menjalin kerja sama dengan daerah sekitar.

“Karena kapasitas sampah belum mencukupi, Kota Jambi bekerja sama dengan Muaro Jambi untuk memenuhi kuota. Ini terbuka luas bagi daerah lain untuk ikut bergabung,” katanya.

Ia juga mendorong konsep aglomerasi antar daerah dalam pengelolaan sampah, terutama bagi wilayah yang berdekatan seperti Batang Hari dan Muaro Jambi.

“Daerah sekitar seperti Batang Hari dan Muaro Jambi kami harap ikut dalam program ini. Dengan begitu, wilayahnya bisa lebih bersih tanpa harus bersusah payah, karena terintegrasi melalui PSEL,” tambahnya.

Proyek PSEL di Kota Jambi sendiri akan dikembangkan di kawasan TPA Talang Gulo sebagai solusi pengelolaan sampah sekaligus penghasil energi listrik ramah lingkungan.

Dengan dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi lintas daerah, proyek ini diharapkan mampu menjadi model pengelolaan sampah modern di Indonesia.(*)