JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan masuk dalam daftar Fortune 500 Southeast Asia (FSEA500) 2025.

Daftar bergengsi ini memuat 500 perusahaan dengan pendapatan terbesar di Asia Tenggara berdasarkan data tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2024.

Pelindo menempati posisi ke-4 untuk kategori industri pelayaran (shipping industry) dan berada di peringkat ke-157 secara keseluruhan dari seluruh perusahaan di Asia Tenggara.

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo, Ali Sodikin, menyebut bahwa keberhasilan ini merupakan bentuk validasi atas konsistensi perusahaan dalam memperkuat fundamental bisnisnya melalui strategi jangka panjang yang terukur.

“Transformasi layanan, pengembangan SDM, dan sinergi maritim menjadi pilar utama kami dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan,” ujar Ali dalam keterangan resmi.

Dalam mendukung ekspansi bisnis dan konektivitas logistik nasional, Pelindo tengah menggarap sejumlah proyek strategis seperti pengembangan ekosistem Pelabuhan Kalibaru, kawasan industri JIIPE, Terminal Kijing, dan pengoperasian Makassar New Port.

Di sisi pelayanan, pada Mei 2024 lalu, Pelindo meluncurkan Customer Care Pelindo 102, sebuah platform layanan terintegrasi untuk mempermudah pengguna jasa dalam mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan.

Sepanjang 2024, kinerja operasional Pelindo menunjukkan tren positif. Arus peti kemas mencapai 18,8 juta TEUs atau tumbuh 7% dari tahun sebelumnya. Arus barang meningkat 18% menjadi 201 juta ton.

Sementara itu, pergerakan kapal naik 11% menjadi 1,4 miliar GT dan arus penumpang tumbuh 8% mencapai 19,4 juta orang.

“Kami optimistis mempertahankan pertumbuhan ini melalui peningkatan layanan, integrasi sistem logistik, serta kerja sama strategis antarpelabuhan,” tutup Ali.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) melaporkan bahwa trafik kendaraan di seluruh ruas jalan tol yang dikelola mencatat rata-rata lebih dari 250.000 kendaraan per hari selama Semester I 2025.

Angka ini meningkat 7,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Year-on-Year/YoY), mencerminkan peningkatan mobilitas masyarakat dan optimalisasi operasional tol nasional.

Menurut Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, lalu lintas harian tertinggi tercatat pada April 2025, mencapai lebih dari 266.000 kendaraan per hari, terutama saat momentum mudik dan arus balik Idulfitri 1446 H.

“Peningkatan ini menunjukkan bahwa jalan tol berperan vital dalam mendukung konektivitas nasional, khususnya di momen puncak mobilitas seperti mudik Lebaran dan libur panjang,” ujar Adjib.

Secara segmentatif, ruas Tol Jakarta Outer Ring Road Seksi S (JORR-S) menjadi penyumbang trafik tertinggi di Pulau Jawa dengan lebih dari 145.000 kendaraan per hari, sementara di Sumatera, Tol Pekanbaru–Dumai (Tol Permai) mencatat Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) tertinggi dengan lebih dari 15.000 kendaraan per hari.

“Tol JORR-S merupakan jalur utama kawasan metropolitan Jakarta, sedangkan Tol Permai menghubungkan Pekanbaru dengan kawasan industri serta Pelabuhan RoRo Dumai—salah satu titik penting konektivitas logistik Sumatera,” jelas Adjib.

Peningkatan trafik ini juga menjadi indikator kepercayaan publik terhadap kualitas layanan tol yang dikelola oleh Hutama Karya.

Untuk mendukung pelayanan, Hutama Karya mengimplementasikan Intelligent Traffic System (ITS) yang terkoneksi dengan pusat kontrol 24 jam.

Sistem ini memungkinkan pemantauan dan pengambilan keputusan berbasis data real-time, termasuk dalam kondisi darurat.

Selain itu, Hutama Karya juga meluncurkan HK Toll Apps, sebuah aplikasi digital yang memungkinkan pengguna mengakses informasi tarif tol, memantau lalu lintas melalui CCTV, serta mendapatkan layanan pelanggan secara langsung.

“Hutama Karya berkomitmen menyediakan infrastruktur jalan tol yang andal, adaptif, dan berteknologi. Kami tidak hanya membangun konektivitas fisik, tapi juga membangun kepercayaan publik,” tegas Adjib.

Sebagai penutup, Hutama Karya mengimbau pengguna jalan tol untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas, seperti menjaga kecepatan maksimal 80 km/jam, tidak menggunakan bahu jalan kecuali dalam kondisi darurat, dan selalu memperhatikan rambu.

Untuk informasi lebih lanjut, pengguna dapat mengikuti akun media sosial resmi di @HutamaKaryaTollRoad dan @HutamaKarya, serta menghubungi call center tol masing-masing jika diperlukan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) resmi menyelesaikan rangkaian Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) Jalan Tol Betung (Sp Sekayu) – Tempino – Jambi Seksi 4 Tempino – Ness sepanjang 18,49 km.

Proses ULFO dilaksanakan pada Rabu hingga Jumat, 6–8 Agustus 2025, sebagai langkah akhir sebelum tol ini resmi beroperasi.

Uji laik ini menjadi tahap penting untuk memastikan kelayakan teknis dan administrasi jalan tol sebelum dibuka secara publik. Kegiatan melibatkan tim gabungan dari Kementerian PUPR, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi, Dinas Perhubungan, Korlantas Polri, dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

EVP Divisi Pembangunan Jalan Tol Hutama Karya, Pulung Satyo Anggono, serta Project Director Seksi 4, Ahmadi, turut hadir langsung dalam agenda tersebut.

EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, menjelaskan bahwa ULFO dilaksanakan sesuai dengan regulasi nasional untuk memastikan seluruh aspek—konstruksi, keselamatan, fasilitas, hingga pengelolaan lalu lintas—telah memenuhi standar operasional jalan tol.

“Setelah ULFO selesai, Sertifikat Laik Fungsi dan Operasi (SLFO) dapat segera diterbitkan. Artinya, tol ini siap dioperasikan untuk mendukung konektivitas regional di Sumatra Selatan dan Jambi,” ungkap Adjib.

Sebelumnya, proses serah terima sementara atau Provisional Hand Over (PHO) telah dilaksanakan pada 15–18 Juli 2025.

ULFO ini mencakup pemeriksaan struktur jalan, bahu jalan, sistem drainase, marka dan rambu keselamatan, hingga kelengkapan dokumen pendukung.

Kehadiran Jalan Tol Tempino–Ness akan secara signifikan memangkas waktu tempuh antara Palembang dan Jambi.

Dari sebelumnya 8–9 jam melalui jalur Lintas Sumatera, menjadi hanya sekitar 2,5–3 jam.

Sementara itu, rute Bayung Lencir ke Sp Ness yang biasanya ditempuh dalam 3 jam dapat diselesaikan dalam 45 menit melalui tol ini.

Tol ini juga diharapkan memperlancar arus logistik, termasuk distribusi sumber daya alam seperti batu bara, dan mendukung peningkatan daya saing kawasan industri sekitar.

Tol Tempino–Ness dirancang dengan dua lajur per arah, bahu jalan dalam dan luar, sistem drainase modern, akses on-off ramp, serta dilengkapi fasilitas keselamatan seperti CCTV, PJU (Penerangan Jalan Umum), pos pantau, dan rambu-rambu pengarah.

Saat ini, total panjang Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang telah dibangun oleh Hutama Karya mencapai ±1.235 km, terdiri dari ruas operasional maupun dalam tahap konstruksi, termasuk Tol Bakauheni–Terbanggi Besar, Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung, Tol Palembang–Indralaya, dan lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota Komisi VII DPR RI dari Dapil Jambi, Syarif Fasha, menegaskan bahwa Jaminan Reklamasi (Jamrek) adalah dokumen wajib yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan tambang sebagai syarat utama penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

“Jamrek itu syarat mutlak. Tanpa Jamrek, RKAB seharusnya tidak bisa diterbitkan,” tegas Fasha belum lama ini.

Fasha mencurigai adanya potensi kecurangan dalam proses penerbitan izin tambang jika ditemukan perusahaan yang tak memiliki Jamrek namun telah beroperasi.

“Jika tidak ada Jamrek, bisa jadi ada permainan dalam proses penerbitan RKAB dan aktivitas tambangnya. Ini yang harus jadi perhatian kita bersama,” ujar Fasha.

Ia juga meminta Inspektur Tambang sebagai perpanjangan tangan Kementerian ESDM di daerah agar menjalankan fungsi pengawasan sesuai regulasi dan tidak menutup mata atas pelanggaran yang terjadi.

“Inspektur tambang harus tegas. Jangan seolah tidak tahu, apalagi diam saat melihat pelanggaran,” tambahnya.

Saat Kunjungan Kerja Reses (Kunker) Komisi VII ke Provinsi Jambi pada 20 Juni 2025, Fasha menemukan bahwa banyak perusahaan tambang di Jambi yang belum menyerahkan Jamrek, namun sudah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Ini jelas bertentangan dengan aturan. Seharusnya Jamrek dulu, baru IUP. Ini akan kami tindak lanjuti lebih dalam,” tegasnya.

Fasha menilai bahwa tidak adanya Jamrek bisa berdampak buruk pada lingkungan dan menjadi kejahatan lingkungan hidup, karena dampaknya bisa berlangsung dalam jangka panjang, hingga 10 sampai 20 tahun ke depan.

“Dampak lingkungan jangan dianggap remeh. Ini masalah serius, bisa masuk ranah pidana jika ada kerusakan lingkungan yang disengaja,” pungkasnya.

Dalam Kunker tersebut, DPR RI juga mengundang sejumlah perusahaan tambang besar yang beroperasi di Jambi, antara lain PT Bumi Bara Makmur Mandiri, PT Batu Hitam Sukses, PT Global Indo Alam Lestari, serta perusahaan lain yang juga menjadi perhatian Kementerian ESDM.(*)

BATAM, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya penyelundupan ratusan karung bawang merah ilegal dari Batam menuju Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi berhasil digagalkan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia.

Aksi penindakan dilakukan oleh kapal patroli KN Tanjung Datu-301 saat melaksanakan patroli rutin di wilayah perairan barat Pulau Galang, Kota Batam, pada Sabtu (2/8/2025).

Petugas berhasil menghentikan dan mengamankan KM Sinar Bahtera, kapal bermuatan 400 karung bawang merah jenis baleri, yang diketahui tidak dilengkapi dokumen karantina, perpajakan, maupun surat muatan resmi.

“Muatan bawang tidak memiliki dokumen resmi. Ini termasuk pelanggaran ketentuan pelayaran dan perdagangan,” jelas Mayor Yuhanes Antara, Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI.

KM Sinar Bahtera berbobot 34 GT ini diawaki empat orang termasuk nakhoda bernama Husaien.

Hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa kapal tidak mengantongi SIUPAL (Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut) dan seluruh awak kapal tidak memiliki dokumen kepelautan yang sah.

Mayor Yuhanes mengungkapkan, berdasarkan pengakuan nahkoda, pengiriman ilegal serupa telah dilakukan sedikitnya tiga kali, mengindikasikan adanya jaringan penyelundupan terorganisir.

Atas temuan tersebut, KM Sinar Bahtera diduga melanggar UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang telah diperbarui dengan UU No. 66 Tahun 2024, khususnya Pasal 285 dan Pasal 312 yang mengatur tentang pengoperasian kapal tanpa izin serta awak kapal tanpa kompetensi resmi.

Saat ini, kapal bersama awaknya dikawal ke Pangkalan Bakamla Batam untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, seluruh barang bukti telah diserahkan ke Unit Penindakan Hukum (UPH) Bakamla RI di Dermaga Batu Ampar.

“Kami pastikan semua proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku,” tegas Kolonel Bakamla Rudi Endratmoko, Komandan KN Tanjung Datu-301.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat baru-baru ini menyelenggarakan Konvensi Nasional yang mengusung tema “SMSI Sinergi dalam Membangun dan Menegakkan Supremasi Hukum Menuju Indonesia Emas 2045”.

Acara tersebut berlangsung di The Jayakarta, pada Jumat (25/7/2025).

Konvensi ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, perwakilan dari Divisi Humas Polri, Kapuspenkum Kejaksaan Agung, serta berbagai elemen TNI, Ketua PWI Pusat Zulmansyah Sakedang, Ketua Umum Forum Pimpred, Sekjen SMSI Pusat, dan Ketua SMSI dari seluruh Indonesia. Tak ketinggalan, sejumlah tamu undangan lainnya juga turut memeriahkan acara ini.

Pada kesempatan tersebut, SMSI memberikan penghargaan Sahabat Pers kepada AKBP Natalena Eko Cahyono, yang menjabat sebagai Kapolres Bungo Polda Jambi.

Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas kontribusinya yang luar biasa dalam membangun hubungan yang erat dengan media dan berkomitmen mendukung perkembangan industri pers di Provinsi Jambi.

AKBP Natalena, yang merupakan satu-satunya Kapolres Bungo yang meraih penghargaan ini, dinilai memiliki dedikasi tinggi dalam menjalin hubungan baik dengan media.

Selain itu, penghargaan ini juga didasari oleh pengakuan terhadap keberhasilannya dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Selain itu, Jaksa Agung Dr. Burhanudin juga dianugerahi Anugerah PIN Emas atas kontribusinya dalam memperkuat supremasi hukum di Indonesia.

Anugerah ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas komitmennya dalam mendukung terciptanya sistem hukum yang adil dan transparan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam sesi testimoni, AKBP Natalena Eko Cahyono mengungkapkan rasa terima kasih kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar, serta SMSI yang telah menyelenggarakan acara ini dan memberikan penghargaan kepada Polres Bungo.

Dia menekankan pentingnya sinergi antara Polri, masyarakat, Kejaksaan, dan TNI dalam mendukung penegakan hukum untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

“Acara ini menjadi momentum bagi kami untuk semakin mempererat kerjasama antara semua pihak demi mencapai supremasi hukum di tanah air,” ujarnya.

AKBP Natalena juga menjelaskan tentang inovasi pelayanan publik di Polres Bungo, yang kini menggunakan aplikasi berbasis parameter waktu untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kepolisian.

Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat dengan cepat melaporkan kejadian atau meminta bantuan, serta memantau respon petugas Polres Bungo dalam waktu nyata.

“Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan petugas untuk sampai ke lokasi kejadian. Kami ingin memastikan bahwa Polri hadir tepat waktu dan memberikan pelayanan terbaik,” jelas AKBP Natalena.

Melalui aplikasi yang dapat diunduh di Play Store dengan kata kunci Bungo Prestasi, masyarakat dapat melaporkan kejadian dan memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diterima, yang kemudian menjadi dasar evaluasi kinerja personel Polri di Polres Bungo.

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) adalah sebuah organisasi yang menaungi lebih dari 2.600 perusahaan media daring yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sebagai Konstituen Dewan Pers, SMSI memiliki peran penting dalam pengembangan media digital di Indonesia. Diakui sebagai organisasi media siber terbesar, SMSI bahkan mendapat penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) serta pengakuan dari Menteri Pariwisata RI sebagai organisasi media siber terbesar di dunia.

SMSI tidak hanya berfokus pada perkembangan media, tetapi juga mempromosikan semangat Pers Pancasila sebagai landasan dalam mengembangkan media untuk bangsa.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, mendampingi Anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan Jambi, Dr. Edi Purwanto, S.H.I., M.Si., dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) ke sejumlah lokasi proyek pengendalian banjir di Kota Jambi, pada Sabtu (26/7/2025).

Kunjungan tersebut difokuskan untuk meninjau kawasan anak sungai dan progres pembangunan kolam retensi yang saat ini tengah dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI sebagai bagian dari upaya strategis pengendalian banjir di wilayah Kota Jambi.

Turut hadir mendampingi dalam kunjungan lapangan ini, Anggota DPRD Kota Jambi Fraksi PDI Perjuangan, Maria Magdalena, Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) BWS Sumatera VI, Hariyo Priyambodo, beserta jajaran, serta Kepala Dinas PUPR Kota Jambi, Momon Sukmana.

Beberapa titik strategis yang menjadi lokasi peninjauan antara lain berada di sekitar Jembatan Kupu-kupu, kawasan pedestrian Tugu Keris Siginjai, Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kotabaru.

Selain itu, rombongan juga meninjau satu unit kolam retensi yang terletak di belakang Kantor Inspektorat Kota Jambi.

Kegiatan ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir, demi menciptakan Kota Jambi yang lebih aman, nyaman, dan tangguh terhadap bencana hidrometeorologi.

Usai melakukan peninjauan, Wali Maulana menyampaikan keterangannya kepada awak media.

Ia mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota dalam mendukung pendanaan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.

Namun demikian, dirinya menegaskan bahwa koordinasi akan terus diperkuat, khususnya bersama para wakil rakyat asal Provinsi Jambi yang duduk di DPR RI.

“Kami akan terus meminta dukungan penuh dari para Anggota DPR RI asal Jambi, karena merekalah wakil kita yang menyuarakan aspirasi daerah di tingkat pusat,” ujarnya.

Wali Kota Maulana juga mengungkapkan bahwa selain persoalan penanganan banjir, masih banyak agenda pembangunan lain yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan tingkatan pemerintahan.

Beberapa di antaranya adalah rencana pembangunan fly over serta upaya peningkatan status jalan nasional agar dapat diperlebar dan mendukung mobilitas yang lebih baik.

“Dengan adanya kolaborasi seperti saat ini, semua terasa lebih ringan dan efisien dalam mewujudkan pembangunan. Kota ini akan terus tumbuh bersama, berkat sinergi dan dukungan semua pihak,” ungkapnya optimis.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto, turut pula menyampaikan optimismenya terhadap upaya penanggulangan banjir di Kota Jambi.

Menurutnya, saat ini sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah telah menunjukkan komitmen nyata, salah satunya melalui penganggaran dana sebesar Rp75 miliar yang akan digunakan untuk pembebasan lahan di kawasan terdampak.

“Persoalan banjir ini bukan hanya terjadi di Kota Jambi, tapi juga menjadi masalah banyak kota di Indonesia. Namun, dengan kolaborasi yang solid antara daerah dan pusat, kita berharap Kota Jambi bisa menjadi kota pertama yang tuntas mengatasi persoalan banjir. Inilah esensi kehadiran negara, bergotong royong menyelesaikan setiap masalah, terutama yang menjadi keluhan masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, kunjungan lapangan kali ini dilakukan untuk meninjau langsung progres pembangunan salah satu kolam retensi yang menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir di Kota Jambi.

“Melalui peninjauan ini, kita ingin memastikan bahwa program berjalan tepat sasaran. Kita juga akan terus mengevaluasi titik-titik lain yang memungkinkan untuk diintervensi, agar penanganan banjir di Kota Jambi benar-benar tuntas,” pungkas Edi Purwanto.

Selain itu, Edi Purwanto juga mengungkapkan bahwa terdapat tambahan anggaran sebesar Rp144 miliar dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk mendukung penanganan banjir di Kota Jambi.

Anggaran tersebut menjadi bagian dari komitmen nasional dalam memperkuat infrastruktur daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan banjir yang terus berulang.

“Sebagai Anggota Komisi V DPR RI, saya bersama Pak Bakri memiliki tanggung jawab untuk terus mendorong agar infrastruktur di Jambi semakin baik, terutama dalam mengatasi permasalahan banjir yang menjadi keluhan utama masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap, sinergi lintas pemerintahan ini dapat menjadi momentum penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Provinsi Jambi, tidak hanya terkait banjir semata.

“Mudah-mudahan kolaborasi ini menjadi titik tolak bagi kita semua dalam menuntaskan berbagai permasalahan di Provinsi Jambi, baik itu banjir maupun isu-isu strategis lainnya,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Edi Purwanto juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Wali Kota dokter Maulana, yang dinilainya sangat komunikatif dan proaktif dalam membangun koordinasi, baik dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

“Saya sangat mengapresiasi Pak Wali yang selalu aktif berkoordinasi. Enggak apa-apa, Pak, demi kemaslahatan masyarakat Kota Jambi memang harus seperti itu,” ujarnya dengan nada penuh dukungan.

Menurut Edi, sikap terbuka dan kolaboratif seperti yang ditunjukkan Wali Kota Maulana merupakan kunci dalam mempercepat pembangunan dan menghadirkan solusi nyata bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah.

Kepada pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) selaku leading sector dalam pelaksanaan proyek, Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, menegaskan pentingnya menjaga kualitas pekerjaan secara menyeluruh.

“Saya minta agar seluruh pekerjaan ini benar-benar mengedepankan kualitas terbaik. Jangan sampai muncul persoalan di kemudian hari akibat pekerjaan yang tidak sesuai standar,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kecepatan pelaksanaan proyek, serta pendekatan yang humanis dalam proses pembebasan lahan.

Menurutnya, rekayasa sosial harus dijalankan dengan bijak agar partisipasi masyarakat tumbuh secara alami.

“Dari sisi kecepatan kerja juga saya minta untuk terus ditingkatkan. Termasuk dalam hal pembebasan lahan, perlu dilakukan pendekatan yang humanis. Masyarakat harus diajak tumbuh kesadarannya, bahwa kota ini milik kita bersama, dan setiap persoalan harus diselesaikan secara gotong royong,” pungkas Edi.

Sementara itu, Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) BWS Sumatera VI, Hariyo Priyambodo menjelaskan progres pekerjaan yang sudah berjalan 20 persen.

Ia menyebut lingkup pengerjaan dalam penanganan banjir di kota Jambi ada 12 kilometer disepanjang Sungai Asam dan satu buah kolam retensi seluas 9 hektar.

“Sejauh ini untuk progresnya baru 20 persen, karena masih ada kendala dengan pembebasan lahan di sepanjang Sungai Asam,” singkatnya.

Sebagai informasi, target pengerjaan ini akan selesai pada Mei tahun 2026 mendatang. Hasil pengerjaan ini diprediksi akan mengurangi dampak banjir 60 hingga 70 persen.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr.dr.H. Maulana, M.K.M, menghadiri Peresmian Gedung Baru SMK Muhamadiyah Kota Jambi, yang berada di Jl. Guntur, RT 02, Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, pada Kamis pagi (24/7/2025).

Prosesi peresmian pada Gedung Baru milik SMK Muhamadiyah Kota Jambi itu diresmikan langsung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed yang turut disaksikan oleh tamu kehormatan yang hadir. Diantaranya, Anggota DPR RI Rocky Candra, Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I., Wakapolda Jambi Brigjen Pol. M. Mustaqim, dan Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hj. Hesnidar Haris, S.E.

Dalam sambutannya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah R.I. Abdul Mu’ti mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung pembangunan SMK Muhammadiyah kota Jambi ini yang termasuk dalam akreditasi unggul.

Ia juga menegaskan, bahwa kedepan masih diperlukan lebih banyak lagi sekolah-sekolah unggul dan bermutu. Termasuk sekolah-sekolah Muhammadiyah yang memang harus terus di kembangkan sehingga menjadi tempat-tempat pendidikan yang unggul secara teoritik.

“Karena itu tidak ada pilihan lain bagi kita dan semua sekolah agar menunjang sarana prasarana yang lengkap, dari segi guru berkualitas agar pembelajaran turut berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang juga akan berkualitas,” tegasnya.

“Tidak ada sesuatu yang bisa kita raih dengan mudah tapi tidak ada yang tidak bisa kita lakukan dengan izin Allah dan dengan Ikhtiar yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, saya menegaskan selalu melakukan inovasi untuk peningkatan wawasan dan mencari gagasan-gagasan baru untuk pembaharuan dalam melakukan gerakan Muhammadiyah di semua bidang,” lanjutnya.

Dirinya juga menyampaikan komitmen pemerintah dalam membangun generasi yang kuat dan hebat, sesuai dengan salah satu Asta Cita Presiden Republik Indonesia (RI).

“Dengan ketersediaan anggaran terbatas, Bapak Presiden telah menugaskan kepada kami untuk terus memperbaiki sarana prasarana pendidikan. Maka dari itu, tugas-tugas ini tidak dapat kami selesaikan sendiri, sehingga kami memiliki strategi dengan harapan penuh kerendahan hati meminta dukungan semuah pihak yang kita sebut dengan partisipasi semesta. Yaitu Kolaborasi anatara Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk kerja sama bersama Muhamadiyah dan lembaga lainnya, sehingga terwujudnya layanan pendidikan yang terbaik,” ujarnya.

“Karena itu kami memiliki program wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari tingkat taman kanak-kanak dan sudah ada MOU dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia yang secara bertahap kita wujudkan mulai tahun pelajaran 2025-2026,” tambahnya.

Lebih lanjut, Mu’ti juga menjelaskan konsep wajib belajar 13 tahun tersebut, yang turut mengenalkan pembelajaran matematika berkonsepkan hitung-hitungan dengan menyajikan konsep menggembirakan terhadap anak.

“Oleh karena itu, saya juga menekankan pentingnya pendidikan karakter sejak usia dini melalui tujuh kebiasaan anak indonesia hebat,” pungkasnya.

Sementara itu, dalam keterangannya, Wali Kota Maulana menyampaikan, bahwa akan kembali mengundang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti untuk meresmikan taman-taman Sekolah di Kota Jambi sebagai bagian dari literasi dan numerasi yang merupakan kemampuan atau kecakapan dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan menggunakan matematika dengan percaya diri di seluruh aspek kehidupan.

“Hal ini menjadi prioritas program unggulan Pemerintah Pusat yang pastinya akan kami dukung penuh,” ujarnya.

“Maka, dalam hal ini kami telah menjalankannya di Sekolah Dasar (SD) Negeri 47 sebagai taman literasi dan numerasi untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan membahagiakan bagi anak-anak didik,” lanjutnya.

Ia juga menekankan, dengan literasi dan numerasi, pendidikan berbasis pembelajaran STEM yang mengintegrasikan Sains (Science), Teknologi (Technology), Rekayasa (Engineering), dan Matematika (Mathematics) dalam satu kesatuan, sehingga yang selama ini dianggap sulit menjadi menyenangkan.

“Sehingga opini matematika susah itu tidak ada lagi, yang ada pembelajaran menyenangkan bagi anak-anak sebagai peserta didik,” tekannya.

Sebagai sahabat sejak lama antara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti dan Wali Kota Jambi Maulana, tentunya berbagai program di dunia pendidikan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat berjalan dan saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga dapat berdampak terhadap generasi yang unggul dimasa depan.

Sebelumnya, dalam laporan kegiatan, Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Provinsi Jambi, Eko Kuntarto mengatakan dalam peresmian hari ini ada 6 gedung baru, yang sebelumnya merupakan daerah genangan hanya memiliki 4 ruang sekolah yang belum layak.

“Alhamdullilah berkat bantuan Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pendidikan kami diberi hibah untuk mendirikan gedung sekolah SMK ini dan juga Anggota DPR RI Pak Rocky Candra yang waktu itu menuangkan ide, sehingga berdirilah sekolah ini tidak begitu lama,” katanya.

Dikesempatan itu, dirinya juga menjelaskan Sekolah Muhammadiyah di Provinsi Jambi mulai tingkat SD/MI sampai dengan SMA/SMK saat ini berjumlah 33 Sekolah yang terus berkembang, dengan jumlah siswa mencapai 4.500 siswa/i.

“Jumlah ini berkembang pesat sejak tahun 2021 hingga 100 persen. Namun, belum diimbangi dengan kesejahteraan tenaga pendidik yang memiliki semangat untuk mengajar,” jelasnya.

“Maka dari itu, dengan hadirnya Bapak Menteri hari ini kami berharap bisa turut mendorong terkait dengan kesejahteraan tenaga pendidik di Sekolah Muhamadiyah Provinsi Jambi. Termasuk dengan sarana dan prasarana di Sekolah, sehingga dapat memberikan fasilitas-fasilitas yang layak di berbagai sektor,” singkatnya.

Sebagai rangkaian dari peresmian bangunan gedung baru tersebut, turut dilakukan Penandatanganan Prasasti sebagai tanda diresmikannya Sekolah Muhamadiyah oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed. Dan ditutup dengan penyerahan bantuan pemerintah secara simbolis kepada Sekolah SMK Muhamadiyah Kota Jambi.

Turut hadir dikesempatan itu, Direktur Jendral Pendidikan Vokasi Layanan Khusus Tatang Muttagin, Staf Khusus Menteri Bidang Manajemen dan Kelembagaan Didik Suhardi, Kepala Dinas Pendidikan Mulyadi, Camat Jambi Timur Arkham Syukri, Ketua Pimpinan Wilayah Muhamadiyah (PWM) Jambi Suhaiki Chan beserta jajaran dan Kepengurusan Tenaga Didik Sekolah Muhamadiyah Kota Jambi.(*)

BANYUWANGI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meminta Kementerian Pertanian (Kementan) segera menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) di sektor industri gula.

Pemerintah menargetkan swasembada gula nasional pada tahun 2027 sebagai bagian dari agenda besar ketahanan pangan nasional.

Permintaan tersebut disampaikan Wapres saat berdialog langsung dengan petani tebu di perkebunan tebu Jolondoro, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (23/6/2025).

“Kami ingin menyelesaikan ini semua, ini masih jadi PR kita bersama. Pemerintah berkomitmen penuh agar produksi gula bisa sukses seperti beras. Swasembada pangan adalah fokus utama Presiden Prabowo Subianto,” ujar Gibran.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang turut hadir, menyampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan percepatan pembenahan industri gula nasional, mulai dari sektor hulu seperti benih dan sistem tanam, hingga ke hilir termasuk proses distribusi dan penjualan.

“Kami ingin sistem ini menjadi lebih baik dan benar-benar menguntungkan petani tebu di lapangan,” jelas Amran.

Menurutnya, produksi gula nasional menunjukkan tren positif. Pada kuartal pertama tahun 2025, capaian produksi gula telah mencapai sekitar 50 persen dari target tahunan. Hal ini memberikan optimisme dalam mencapai target swasembada gula 2027.

“Ke depan, kami akan menjadikan tanaman tebu sebagai komoditas utama di lahan-lahan perkebunan milik negara maupun swasta. Mudah-mudahan swasembada gula putih bisa tercapai lebih cepat,” tambahnya.

Dalam kunjungan kerja selama dua hari di Banyuwangi (23–24 Juni 2025), Wapres Gibran didampingi oleh Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf, Mentan Andi Amran Sulaiman, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Kunjungan diawali dengan panen tebu di area PT Industri Gula Glenmore (IGG), yang dilanjutkan dengan sesi dialog bersama puluhan petani tebu.

Dialog ini menjadi wadah aspirasi sekaligus sarana penguatan komitmen antara pemerintah pusat dan petani dalam membangun ekosistem industri gula nasional yang berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi stockpile batu bara milik PT SAS di kawasan Aurduri, Jambi, pada Kamis (19/6/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Bambang menyoroti ketidaksesuaian lokasi stockpile dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi, serta potensi ancaman pencemaran lingkungan yang ditimbulkan.

Menurut Bambang, lokasi stockpile berada di kawasan yang secara resmi masih tercatat sebagai wilayah permukiman dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Jambi.

“Ini jelas tidak sesuai dengan peruntukan lahan. Karena itu, kami akan memanggil Direksi PT SAS, PT RMK, serta pihak Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Jambi untuk memberikan penjelasan menyeluruh terkait perizinan operasionalnya,” ujar Bambang di sela sidak.

Selain persoalan tata ruang, Komisi XII DPR juga menyoroti potensi pencemaran lingkungan, khususnya terhadap kualitas air baku dari intake PDAM yang berada tak jauh dari lokasi.

Diketahui, jarak stockpile batu bara hanya ratusan meter dari intake Aurduri milik Perumda Tirta Mayang Kota Jambi, yang menyuplai air bersih bagi lebih dari 24.000 rumah tangga di kawasan Alam Barajo hingga Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi.

Anggota Komisi XII DPR RI dari Dapil Jambi, Syarif Fasha, yang turut hadir dalam sidak, memperingatkan PT SAS agar mematuhi aturan yang berlaku.

“Saya ingatkan PT SAS untuk mematuhi aturan ya. RTRW Kota Jambi belum berubah, kawasan Penyengat Rendah itu dalam RTRW-nya merupakan kawasan permukiman,” tegas Fasha.

Ia menambahkan, kehadiran stockpile batu bara di dekat sumber air baku merupakan masalah serius yang tidak bisa ditoleransi.

“Pemerintah daerah dan perusahaan harus mengambil langkah segera sebelum dampaknya meluas ke masyarakat,” ujarnya.

Komisi XII DPR RI berencana menggelar rapat kerja khusus dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pihak perusahaan, Pemkot Jambi, dan Pemprov Jambi, guna melakukan klarifikasi dan evaluasi terhadap keberadaan stockpile tersebut.(*)